Melanesia Times

Blog

  • Polres Raja Ampat Gelar Bakti Sosial, Donor Darah, Bantuan Sembako dan Paket Sekolah.

    Melanesiatimes.com – dalam rangka pengabdian ke 33 tahun Akabri 90. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Polres Raja Ampat, Kemala Bhayangkari Polres Raja Ampat, Posyandu, dan UTD RSUD Raja Ampat diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan bantuan darah dan bakti sosial. (Waisai, 28/10/2023).

    Pelaksanaan kegiatan donor darah ini menjadi hasil kolaborasi dengan UTD RSUD Raja Ampat. Peserta pendaftar donor darah terdiri dari gabungan personil polisi, dan masyarakat.

    Kabag SDM AKP Tatak Heru Latif SH,MH mengatakan “ Kegiatan ini dimeriahkan oleh bakti sosial, bedah rumah, sembako, Posyandu, pemberian paket pendidikan untuk anak sekolah, banyak kegiatan ini untuk masyarakat yang kurang mampu”. Tandasnya

    Tatak berharap dalam rangka, menuntaskan masyarakat kurang mampu, kita bisa bersinergi untuk membantu, agar masyarakat kurang mampu bisa merasakan kebahagiaan, karena tanggungjawab kita adalah masyarakat harus kesejahteraan”. Tambahnya

    Paket pendidikan sasarannya, anak sekolah dasar yang bagi orang tuanya kurang mampu, adapun paket yang kita bantu antara lain tas, sepatu dan baju seragam, hal ini guna membantu, meringankan beban orang tua yang kurang mampu dan menjadi penyemangat buat anaknya.

    Polres Raja Ampat juga memberikan, paket sembako kepada masyarakat dan donor darah dari gabungan TNI-POLRI dan masyarakat. (HU)

  • Gelar Bakti Sosial, AK90 Dalam 33 Tahun Mengabdi Untuk Negeri, Bersama Polres & Kodim 1805 Raja Ampat.

    Melanesiatimes.com – Kegiatan ini di lakukan dalam rangka 33 tahun pengabdian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI 90), di warbariam. Waisai (27/10/2023).

    Puluhan anggota gabungan TNI-POLRI Kabupaten Raja Ampat turut andil sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Di tandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres Raja Ampat AKBP Edwin Parsaoran, S.I.K., M.I.K. dan Komandan Kodim 1805 Raja Ampat Letkol CMI tri Wibowo Angga astono.

    Warga pemilik rumah Ahmad arsad Letsoin menyampaikan “Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sangat senang sekali kepada bapak kepolisian AKABRI angkatan 90, Bapak Kapolres Raja Ampat dan Bapak Kodim 1805 Raja Ampat serta anggota gabungan TNI-POLRI”. Ungkapnya

     

    Rumahnya warga yang terbuat dari kayu tersebut lebih awal dirobohkan oleh anggota gabungan TNI-POLRI Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya rumah tersebut akan digantikan dengan bangunan permanen.

    Menurut Ipda.Maryadi SH (Plh. Kasihumas Polres Raja Ampat), Aksi beda rumah akabri 90, pada kediaman bapak Letsoin kampung warbariam kelurahan sapordanco waisai kota kab raja ampat, di prakarsai oleh polres raja ampat bersama Kodim 1805 raja ampat guna menjalin sinegritas tanpa batas TNI-POLRI wilayah hukum polres raja ampat di hari ini jumat 27-oktober 2023.

    “Bapak Letsoin adalah kepala rumah tangga yang memiliki satu orang istri dan empat orang anak, kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek yang berpenghasilan minim, cukup untuk makan kesehariannya saja, sehingga, kita bantu meringankan beban dengan membangun rumah yang sebenarnya tidak layak huni. Tegas Ipda.Maryadi SH”. (HU)

  • Hasan Lessy: KPU Kota Sorong Telah Menerima Logistik Kotak Suara Sebanyak 3.670

    Melanesiatimes.com –  KPU Kota Sorong hari ini resmi menerima 3.670 Kotak Suara yang diserahkan oleh pihak Ekspedisi kepada KPU Kota Sorong, Rabu (25/10/2023).

    Penyerahan dilakukan di Gudang logistik KPU Kota Sorong,  beralamat di Jalan Tanjung Rimoni/arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, diterima oleh PLH Ketua KPU Kota Sorong Hasan Lessy.

    Pendistribusian logostik ini dikawal ketat pihak keamanan Polresta Sorong Kota dari pelabuhan hingga gudang logistik di jalan tanjung rimoni sawagumu sorong utara.

    “Hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, kami telah menerima 3.670 kotak suara dan setelah ini, akan dilakukan penyortiran, kendati kami masih menunggu logistik kabel Ties (tali pengikat), sebagai penambat kotak suara” Ucap Hasan Lessy

     

    Lanjut Plh Ketua KPU Hasan Lessy, usai menerima logistik kabel ties nanti, kami akan merakit sekaligus menyortir kotak suaranya, semisal ada kerusakan atau kurang sempurnah, maka kami akan membukukan sebagai pertanggung jawaban laporan kepada KPU RI”. Tambahnya

    Dari  730 TPS, masing – masing TPS akan menggunakan 5 kotak suara, sehingga estimasi dari total 730 TPS adalah 3.650 kotak suara, jadi masih menyisahkan kurang lebih 20 kotak suara cadangan.

    Langkah selanjutnya adalah pengalokasian ke 370 TPS yang berada di wilayah sorong, “kami juga berterima kasih kepada teman – teman yang sudah membantu, KPU, pihak kepolisian sebagai keamanan dan rekan – rekan bawaslu yang selalu berdampingan untuk mengawasi, semoga semangat dan asa tetap konsisten dalam mengawal sampai selesai” Harap Plh Ketua KPU.

    Di area gudang logistik juga, terlihat tenda keamanan yang sudah berdiri kokoh di depannya, bukan hanya dari keamanan petugas, gudang logistikpun dilengkapi dengan CCTV yang bisa dikontrol menggunakan HP, bila mana ada penampakan,  maka sangat muda untuk di pantau langsung dari Hand Phone. (DIR)

  • Gegara Putusan Anwar Usman Soal “Karpet Merah Gibran”, Arief Hidayat Sampai Malu

    Melanesiatimes.com – Salah satu hakim, Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Arief Hidayat menilai bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya di satu sektor saja, akan tetapi nyaris menyeluruh ke berbagai sektor.

    “Saya mengatakan di berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu harus hati-hati betul,” kata Arief.

    Hal ini diutarakan Arief saat berpidato dalam Konferensi Hukum Nasional bertema “Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

    Arief juga menilai, bahwa kekuatan besar yang membuat Indonesia tidak baik-baik saja, bahkan ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara sudah jauh dari pembukaan UUD 1945 sehingga ia pun menilai justru situasinya lebih buruk jika dibandingkan dengan mara orde baru, yakni di pemerintahan Soeharto.

    Diterangkan Arief, pada masa Orde Baru, masih ada pembagian kekuasaan berdasarkan teori trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dipimpin oleh pihak yang berbeda-beda. Sementara saat ini, pihak yang memimpin seolah memiliki banyak kaki. Memiliki partai politik, media massa, hingga memiliki tangan-tangan kekuasaan di tiga lembaga tersebut.

    “Dia juga sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal, itu di satu tangan atau beberapa gelintir orang saja. Ini tidak pernah terjadi di zaman Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY belum nampak betul seperti di zaman sekarang,” ucap Arief.

    Ia kemudian menyinggung masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Situasi itu pun sampai membuat hakim MK terbelah saat memutuskan gugatan uji materil.

    “Saya sebetulnya datang ke sini, agak malu saya pakai baju hitam. Karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara,” ucapnya.

    Ia kemudian menyinggung masalah yang dihadapi Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Prahara itu membuat hakim MK terbelah saat memutuskan gugatan uji materi.

    “Saya sebetulnya datang ke sini, agak malu saya pakai baju hitam. Karena saya sebagai hakim konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara,” ucap Arief.

    Sekadar diketahui, bahwa MK tengah sorotan setelah mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin (16/10) yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Almas Tsaqib Birru.

    Lewat putusan itu, Mahkamah memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

    Padahal, pada pagi hari yang sama, MK menolak tiga putusan batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Saat memutus perkara tersebut, tampak 4 hakim konstitusi termasuk Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion).

    Menurut Arief, ia merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada lima perkara a quo yang ditangani MK soal batas usia capres dan cawapres. Keganjilan ini perlu dia sampaikan karena mengusik hati nuraninya. Salah satu keganjilannya yakni soal penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Bahkan, prosesnya memakan waktu hingga 2 bulan, yaitu pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang ditolak MK, dan 1 bulan pada Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang juga ditolak MK.

    Dalam kesempatan sidang itu, Arief mengakui, bahwa lamanya penjadwalan sidang memang tidak melanggar hukum acara, baik yang diatur dalam UU tentang MK maupun Peraturan MK. Namun, penundaan berpotensi menunda keadilan.

    “Hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, dan imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasar pada ideologi Pancasila,” kata Arief saat membacakan dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

  • KPU Kota Sorong: Penyerahan Berkas Verifikasi Kepada 18 Parpol

    Melanesiatimes.com – Hari ini KPU Kota Sorong melaksanakan kegiatan seremonial, yakni diterimakan berkas kepada 18 Parpol dikantor KPU Kota Sorong, (24/10/2023)

    Hasan Lessy Sebagai PLH (Pelaksana Harian) Ketua KPU Kota Sorong, beserta dua anggota lainnya, Hilman Djafar dan Indra Permana Saragi, melakukan giat penyerahan berkas hasil verifikasi kepada 18 parpol, yang di pantau langsung oleh komisioner Bawaslu Kota Sorong dalam rangka optimalisasi pemberkasan tahap akhir verifikasi.

    PLH Hasan Lessy menyampaikan “Hari ini kami dari KPU kota Sorong melakukan giat menerimakan pemberkasan hasil verifikasi administrasi bacaleg, kepada setiap partai politik, oleh sebab itu kami mengundang semua parpol, untuk menerimakan berkas hasil pemeriksaan kepada masing – masing Partai politik”. Ucapnya

    Hasan juga menegaskan bahwa, penyerahan hasil verifikasi adminnistrasi bacaleg ini sesuai dengan Silon KPU, tidak mengasal, dari pusat sampai daerah mengharuskan agar diserahkan kepada para kontestan politik atau Partai politik yang ada pada daerah masing – masing, pasalnya hal ini diharuskan, agar ada hal – hal yang perlu dibenahi bisa dilakukan secara cepat, bila nanti pada saat penetapan DCT, semua berkas lengkap dan tiada persoalan terkait pemberkasan.

    Penyerahan Hasil Verifikasi Berkas Kepada 18 Parpol dan Bawaslu Kota Sorong

    “Hari ini kami telah menyerahkan kepada semua parpol untuk diketahui hasil verifikasi berkasnya, dan terhitung mulai hari ini tanggal 24 Oktober sampai tanggal 03 November kami akan menyusun DCT, olehnya itu balaceg yang berstatus pekrjaan tetap seperti ASN agar, disegerahkan mengurus SK (resign) pengunduran diri  untuk ditetapkan menjadi DCT ditanggal 04 November nanti, jikalau ada balaceg yang tidak mengindahkan, maka ditanggal 04 November, kelak namanya secara otomatis akan terhapus dari system dan tidak masuk dalam DCT”. Tegas PLH.

    Giat hari ini juga disaksikan langsung oleh perwakilan dari komisioner Bawaslu Kota Sorong, Abdul Kadir Kelosa dan Nirma Tindoi. Abdul Kadir Kelosa menyampaikan “Kami selaku komisioner bawaslu senantiasa bersinergi dengan KPU Kota Sorong dalam hal pengawalan dan pengawasan setiap tahapan, sehingga semua tahapan berjalan sesuai PKPU dan undang – undang yang berlaku.

    Lanjut Kelosan Terkait pelanggaran – pelanggaran kami akan selalu mengacu pada undang – undang pemilu dan PKPU, kalau memang ada laporan maka kami akan menindak lanjuti sesuai ketentuan perundang – undangan”.  Tutup Abdul Kadir Kelosan.

  • Rapat Koordinasi PBJ Se-Tanah Papua, Bersama Enam Pimpinan Provinsi dan Kepala Daerah Bawahannya.

    Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk  memperbaiki dan memaksimalkan kinerja dalam rangka pendistribusian barang dan jasa di wilayah papua, Aston Hotel Sorong (23/10/2023).

    Ditemui di Aston Hotel usai pembukaan rapat koodinasi PBJ Se-tanah papua, Muhammad Musa’ad menyampaikan “Hari ini kita patut bersyukur karena ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh 6 provinsi dan semua kepala Daerah kabupaten/kota yang ada di bawah jajarannya”. Kata Musaad.

    Berangkat dari bagaimana, memantapkan komitmen dalam aspek pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, agar bisa dilakukan secara efektif, terutama dangan adanya afirmasi – afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP), kami berterima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) kepada teman-teman biro pelayanan barang dan jasa, yang telah memberikan motivasi terutama kepada Papua Barat Daya sebagai Provinsi baru ini untuk semakin memperbaiki, karena ini merupakan awal bagi provinsi baru.

    “Ya kita berusaha untuk belajar dari teman-teman yang sudah duluan, untuk memperbaiki proses-proses pengadaan barang dan jasa, dan itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita dalam memulai, apalagi sekarang sudah transparan dan online, sehingga akses semakin cepat, mudah dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ucap PJ Gubernur PBD.

    Muhammad Musa’ad PJ Gubernur PBD di dampingi Hendi Hendrar Prihadi Ketua LKPP-RI

    PJ berharap ada ruang, bagi pengembangan UMKM dan produksi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Papua Barat Daya siap akan bantuan supervisi dari LKPP.

    Kemudian kita juga harus banyak belajar dari Papua Barat dan Papua induk untuk memperbaiki serta meletakkan Pondasi yang kuat,agar ke depan urusan PBJ di Papua Barat Daya ini bisa sama seperti provinsi – provinsi senior  lainnya. Tambah Musa’ad.

    Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI, Bapak Hendi Hendrar Prihadi. Lebih lanjut Hendi mengungkapkan, kami datang ke sini untuk berdiskusi dan melakukan sosialisasi terkait dengan standar-standar pengadaan barang jasa, yang hari ini sudah sedemikian intensif, kita sampaikan ke daerah-daerah lain.

    “Kami berharap kedepannya Gubernur Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar selalu mengontrol anak buahnya, stafnya dan yang di bawahnya  untuk bisa memberlakukan proses pengadaan barang jasa, sesuai dengan arahan pak presiden terkait produk – produk dalam negeri, UMKK, efisien dan mempercepat penyerapan anggaran”. Tandas Hendi.

    Hendi juga menegaskan kepada teman – teman OAP agar berani dan memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat bersaing dengan yang lain, selain itu juga ada perlakuan khusus kepada OAP sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terlepas dari itu ada juga uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi, semua kegiatan untuk  sertifikasi Gratis.

  • Peringati Hari Santri 2023, Alim Ulama Gelar Doa Menangkan Ganjar Mahfud 2024

    Melanesiatimes.com – Hari santri masih hangat dirasakan pasca ditetapkannya 22 Oktober sebagai hari santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri. Ternyata ini adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi kalangan pesantren terhadap pemerintah tersebut.

    Hal ini seperti disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Assa’adah Cipayung, KH. Muhammad Abdul Mujib. Ia menyampaikan ucapan terima kasih karena pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan 22 Oktober sebagai hari santri nasional (HSN) dan sebagai bukti bahwa negara melalui instrumen pemerintah mengakui kiprah kalangan pesantren, baik para kiai dan asatidz, termasuk para santri.

    “Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) adalah bentuk apresiasi pemerintah pada peran ulama dan santri dalam memerdekakan dan menjaga negeri ini,” kata Kiai Abdul Mujib dalam halaqah kebangsaan dan istighasah yang diselenggarakan bersama para alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pengurus Nahdlatul Ulama se-kota Depok, Jawa Barat, Minggu (22/10) kemarin.

    Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa ulama dan kalangan pesantren sudah pernah membuktikan bahwa mereka sangat ingin Indonesia merdeka dari para penjajah, bahkan kipahnya tersebut masih tetap bertahan dan di-istiqomahkan sampai dengan saat ini.

    “Sejak awal, ulama tidak hanya berkiprah untuk memajukan agama, tetapi juga memajukan negara,” ujarnya.

    Kemudian ia pun menyinggung tentang roda pemerintahan yang sebentar lagi akan berganti, dimana Presiden Joko Widodo bersama dengan ulama NU yakni KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden akan rampung masa bhaktinya. Sehingga kalangan pesantren tampaknya patut untuk ikut dalam menyukseskan pemilu 2024 dalam rangka memilih pemimpin terbaik penerus Presiden Joko Widodo dan KH Maruf Amin tersebut.

    “Para ulama telah sepakat bahwa memilih pemimpin wajib hukumnya, tidak boleh dikosongkan atau golput. Dan kita harus ikut menentukan pilihan, sebab ini adalah bentuk partisipasi dan tanggung jawab kita untuk menata arah bangsa ke depan,” ujar kiai Mujib.

    Sosok penerus Joko Widodo tersebut menurutnya yang paling tepat adalah Ganjar Pranowo. Selain seseorang yang memiliki pengalaman khususnya sebagai kepala daerah selama 2 (dua) periode di Jawa Tengah serta anggota legislatif, Ganjar juga dikenal sangat nasionalis.

    “H. Ganjar Pranowo adalah calon pemimpin yang paling pas untuk kita. Beliau muda, tegas, dan cepat memberi solusi. Ganjar adalah tipikal pemimpin yang sat-set, ntas-ntes. Sosok pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan,” tuturnya.

    Apalagi saat ini Ganjar bergandengan dengan Prof Mahfud MD yang dinilai memiliki integritas yang sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas negara selama ini. Bahkan titik berat mengapa mereka sangat senang Ganjar Mahfud menjadi Capres-Cawapres, karena nasionalis dari sudut pandang Ganjar ditopang oleh Mahfud yang juga lahir dari kalangan santri.

    Formasi ini kata Kiai Abdul Mujib sama persis dengan formasi pemimpin nasional saat ini, Joko Widodo dan KH Maruf Amin.

    “Alhamdulillah, kita tambah syukur karena beliau dipasangkan dengan Prof. Mahfud MD, sosok yang cerdas dan berintegritas,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, para ulama dan pimpinan pondok pesantren se Kota Depok tersebut dikatakan Abdul Mujib sudah menetapkan pilihan mereka, yakni pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 mendatang.

    “Para kyai dan asatidz, siap menangkan ganjar-Mahfud, semua yang hadir hari ini, harus segera bergerak di lingkungan masing-masing untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Semoga niat dan usaha kita untuk memenangkan Ganjar-Mahfud diridai dan selalu dilindungi Allah SWT,” pungkasnya.

    Agenda tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono. Ia mengatakan bahwa alasan mengapa Ganjar dan Mahfud MD dianggap paling representatif menjalankan pemerintahan ke depan, karena misi besar kedua pasangan Capres-Cawapres tersebut adalah mengarahkan bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045.

    “Indonesia saat ini tengah menyongsong takdir menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Bahkan di 2045 nanti, pertumbuhan ekonomi kita disebut sejumlah pakar menjadi yang terbaik keempat di dunia,” terang Gatot.

    Sayangnya, untuk mencapai Indonesia yang dicita-citakan itu tak bisa serta merta dilakukan tanpa kinerja yang baik dari pemerintah, dalam konteks memastikan keamanan nasional stabil.

    “Untuk mencapai itu, diperlukan stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi. Dan ini tugas kita bersama, khususnya para kyai, bunyai, dan para santri untuk menjaganya,” tuturnya.

    Selain itu, mantan Wakapolri tersebut mengajak juga para alim ulama dan kalangan santri di seluruh Indonesia khususnya di Kota Depok untuk ikut terlibat aktif agar bangsa Indonesia bisa bersama-sama menuju Indonesia Emas itu.

    “Target menuju Indonesia Emas tidak bisa lepas dari peran para kyai, ulama, santri dan bu nyai,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Komjen Pol (purn) Gatot juga mengimbau juga agar masyarakat Indonesia tetap kondusif. Mereka memang harus mempertahankan keyakinan masing-masing terhadap pilihan politik pribadi, hanya saja jangan sampai pilihan yang sangat mungkin berbeda dengan orang lain justru membuat antar masyarakat bermusuhan dan bertikai.

    “Saat ini, kontestasi politik sudah mulai terasa, meski begitu kita jangan ikut panas. Mari kita dinginkan suasana panas ini. Jangan justru ikut membuat suasana tambah panas. Jangan sampai, gara-gara pemilu, kita terpecah belah,” tukasnya.

    “Kita dukung Ganjar-Mahfud tanpa menjelek-jelekkan calon lain. Mari fokus kabarkan kelebihan-kelebihan mereka. Dua putra bangsa ini terbukti berintegritas dan tegas melawan korupsi,” lanjut Gatot.

    Bagi Gatot, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan yang ideal untuk memimpin Indonesia. Sebab, keduanya memiliki semangat dan integritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

    “Saya dengar sendiri, Pak Ganjar memiliki ketegasan yang luar biasa dalam memberantas korupsi. Track record beliau (Ganjar) bersih. Beliau dari keluarga sederhana. Ganjar-Mahfud adalah pasangan sempurna untuk mengantar Indonesia menuju kejayaannya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama pula, KH Nurul Huda alias Kiai Enha yang merupakan pengasuh Pesantren Motivasi Indonesia, Bekasi juga berpendapat yang serupa, dimana peran ulama dan kalangan pesantren tidak bisa dilepaskan dalam konteks eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Bisa jadi Indonesia saat itu belum merdeka andai tidak ada resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Tetapi HSN juga perjuangan, yakni perjuangan kaum santri untuk tetap setia membela negeri ini, apa pun yang terjadi nanti,” kata Kiai Enha.

    Maka demi menjaga eksistensi itu, pilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh sampai salah. Sosok tersebut harus memiliki integritas dan akseptabilitas terhadap peran alim ulama dan kaum santri menjaga NKRI.

    “Bapak dan ibu semua adalah orang baik, dan di pemilu nanti, orang baik hanya akan milih orang baik. Ganjar-Mahfud punya program yang jelas, program yang mudah dipahami dan langsung menyoroti hal-hal krusial yang sedang dihadapi bangsa ini,” ujarnya.

    Ditambah lagi menurutnya, Ganjar dan Mahfud memiliki concern dan perhatian khusus kepada anak muda Indonesia agar mereka bisa ikut berperan di dalam membangun Indonesia ke depan.

    “Dengan concern ini, kita siap menyongsong Indonesia emas di 2045. Kita tidak ingin bernasib seperti Brasil, negeri itu mendapat bonus demografi tetapi karena tidak bisa memanfaatkan bonus tersebut, Brasil gagal menjadi negara besar. Karenanya sudah tepat berada di barisan pendukung Ganjar-Mahfud,” tukasnya.

  • TPDI Laporkan Dugaan Nepotisme Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman ke KPK  

    Melanesiatimes.com – Para advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan dugaan kolusi dan nepotisme Presiden Joko Widodo dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu disampakan Erick S Paat beserta Petrus Selestinus serta sejumlah advokat lain ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Senin (23/10/2023).

    Laporan ini terkait putusan MK atas permohonan “judicial review” (uji materi) No 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Almas Tsaqibbirru terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya yang dibacakan Senin (16/10/2023) lalu, MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut, sehingga mereka yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi calon presiden/calon wakil presiden (capres/cawapres) asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah.

    Putusan yang dianggap menguntungkap Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang Ahad (22/10/2023) kemarin diumumkan capres Prabowo Subianto sebagai cawapresnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang ini dianggap TPDI diputuskan setelah terjadi kolusi dan nepotisme antara Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman. Diketahui, Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi.

    “Kami menyampaikan laporan tentang dugaan tindak pidana kolusi dan/atau nepotisme sebagaimana diatur dan dan diancam dengan pidana penjara oleh ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata Erick S Paat kepada wartawan usai menyampaikan laporan ke KPK.

    “Uji materi dimaksud, terutama dari DPR dan Presiden dan/atau para pemohon patut diduga ada konspirasi untuk menggolkan kepentingan Gibran,” lanjutnya.

    Erick kemudian meminta Pimpinan KPK memerintahkan penyelidik/penyidiknya untuk melakukan serangkaian penyelidikan/penyidikan terutama guna menemukan apakah terdapat peristiwa pidana kolusi dan nepotisme dalam perkara yang dilaporkan.

    Namun, Erick meminta KPK memeriksa terlebih dulu sejumlah pihak terkait dengan uji materi dengan perkara No 90/PUU-XXI/2023, antara lain Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, capres Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Almas Tsaqibbbirru selaku pemohon uji materi.

    Pun, kata Erick, semua hakim MK, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Guntur Hamzah, Manahan M Sitompul, Daniel Yusmic P Foekh, Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih, serta Panitera Pengganti I Made Gede Widya Tanaya.

    Adapun alat bukti yang dilampirkan TPDI dalam laporan ke KPK tersebut di antaranya Risalah Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi untuk Perkara Permohonan Uji Materiil No 90-91/PUU-XXI/2023. Lalu, rekaman video Youtube berjudul “Skandal di Mahkamah Konstitusi dan Manuver Jokowi untuk Gibran” di Podcast Bocor Alus Politik.

    “Anwar Usman harus dikenakan saknsi administratif atau dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 21 dan Pasal 22 UU No 28 Tahun 1999,” pinta Erick S Paat.

  • Dukung KPK Berantas Korupsi, Mahasiswa Minta KPK Fokus Bekerja dan Jangan Diganggu

    Melanesiatimes.com – Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Nasional (PMN) serta Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) menggelar aksi damai di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, senin (23/10/2023). Dalam aksinya PMN dan ARAK mendukung penuh berbagai upaya pemberantasan korupsi yang sedang di jalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dibawah kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri, PMN juga meminta KPK untuk terus fokus bekerja mewujudkan indonesia yang bersih dari korupsi.

    “Kami tegaskan bahwa Mahasiswa dan rakyat akan selalu bersama KPK, mendukung KPK dengan sepenuh hati, kami akan terus berada di belakang KPK untuk sama – sama berjuang mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” kata Mario selaku Presidium Nasional PMN dari atas mobil komando, senin (23/10/2023).

    PMN juga menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang saat ini sedang berjalan di KPK harus terus dikawal oleh rakyat, sehingga KPK dapat terus fokus bekerja tanpa mendapat gangguan dari pihak eksternal manapun terutama para mafia dan koruptor yang tidak senang dan merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

    “Kehadiran KPK ini ialah amanat dan mandat reformasi, sehingga rakyat harus terus mendukung, menjaga serta mengawal kinerja KPK agar terus fokus bekerja, karena KPK ini adalah aset Bangsa. Jangan sampai KPK yang kita cintai ini diganggu oleh para mafia, koruptor dan pihak – pihak eksternal lainnya”, ujar Orator PMN.

    Selanjutnya PMN juga mengapresiasi komitmen KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri yang telah menjalankan berbagai langkah, upaya serta strategi pencegahan dan penindakan korupsi yang saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Mahasiswa dan rakyat indonesia juga mengapresiasi komitmen KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri, lewat berbagai upaya pencegahan serta penindakan KPK telah menyelamatkan berbagai potensi kerugian keuangan negara,” tambah Orator PMN.

    Terakhir mahasiswa yang tergabung dalam PMN menyerahkan karangan bunga kepada perwakilan KPK sebagai bentuk dukungan dan rasa cinta rakyat terhadap KPK, agar KPK terus semangat dalam melawan para koruptor.

    “Kami serahkan secara simbolis karangan bunga ini sebagai bentuk rasa cinta dan dukungan, agar KPK tetap semangat melawan para koruptor, karena mahasiswa dan rakyat akan selalu menjaga KPK”, pungkas Mario.

    Dari pantauan awak media, dalam aksi damai kali ini massa dari PMN dan ARAK menyampaikan sejumlah seruan yakni:

    1. Mendukung Kinerja Lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

    2. Mahasiswa & Rakyat berkomitmen menginginkan agar KPK dapat fokus bekerja tanpa mendapat gangguan dari pihak eksternal apalagi dari para jejaring koruptor

    3. KPK harus kita jaga dari jejaring koruptor yang ingin menghancurkan dan mendowngrade KPK

    4. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK jangan dianggap politisasi. Murni bahwa KPK bekerja tegak lurus kepada hukum

    5. Semangat untuk Pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK, mahasiswa dan rakyat bersama KPK

  • Menko PMK Muhadjir Effendy Apresiasi Pensi Teater Khamisa SD Muhammadiyah 5 Jakarta

    Melanesiatimes.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy mengapresiasi gelaran pentas seni (pensi) atau teater Khamisa SD Muhammadiyah 5 Kebayoran Baru bertajuk ‘Memburu Kitab Osadha Nawasena’ yang digelar di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

    “Saya senang sekali pagi ini bisa hadir di tengah-tengah ini. Kegiatan ini penting anak-anak itu tidak cukup diasah dari sisi kemampuan intelektual, kemampuan kecerdasan otanya saja tapi juga harus dipadukan dengan kemampuan dari sisi estetikanya, harus dibangkitakan,” kata Menko Muhadjir dalam sambutannya pembuka.

    Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa kegiatan fisik seperti olahraha rutin juga mesti digelorakan seiringan dengan kegiatan akadamik di dalam kelas. Selain itu, penekanan yang terpenting adalah penguatan etika terhadap anak didik yang harus terus dikobarkan.

    “Dan yang tidak kalah penting juga fisiknya, maka harus ada kegiatan olahraga yang rutin yang memastikan bahwa anak-anak perkembangan fisiknya. Dan yang peling penting lagi juga adalah masalah etika, sopan santun, budi pekerti, itu harus ditanamkan pada anak-anak kita,” kata Muhadjir.

    “Karena budi pekerti itu adalah landasan utama oleh bangsa manapun. Dan Insya Allah kalau kita punya anak budi pekertinya bagus, jiwa seninya juga lebih baik, kegiatan seni itu juga merangsang otak anak kita, keseimbangan otak kanan dan kiri,” ujarnya.

    Ketua LSBO PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd, turut merasa bangga dengan gelaran teater Khamisa atau pentas seni (pensi) yang dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah 5 Jakarta.

    “Bangga dengan Khamisa, Khamisa artinya 5 (lima) Muhammadiyah 5 yang hari ini akan pagelaran dan ini merupakan kebanggaan,” jelasnya.

    Kebanggaan itu, kata Agus Suradika, lantara lulusan dari SD Muhammadiyah dalam pendidikannnya selalu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dan kabar gembira, lanjutnya, tanggal 27 November juga akan ada pagelaran seperti ini di teater besar Taman Ismail Marzuki.

    “Saya bangga pernah menjadi mejelis kepengurusan di sini dan tentu yang semakin maju berkat bimbingan dari Prof Muhadjir yang saya tau sangat intens memberikan dukungan kepada SD Muhammadiyah 5 Jakarta,” katanya.

    Pengawas Pendidikan Kebayoran Baru Dra. Hj. Sudarwati, M.Pd, juga turut mengapresiasi kegiatan tersebut. Dirinya berharap agar siswa-siswa SD Muhammadiyah 5 Jakarta terus semakin unggul dalam meraih prestasi akademik maupun nonakademik yang menjunjung tinggi budi pekerti.

    “Alhadulillah kita berada dalam kegiatan yang luar biasa. Saya sering diundang tapi tidak semeriah ini. Dalam mengimplementasikan P5 yang sedang didengung-dengungkan dalam melaksanakan kurikulum merdeka, kita berharap agar anak-anak kita unggul dalam prestasi akademik maupun nonakademik namum luhur dalam budi pekerti,” ujarnya.

    “Dalam kegiatan ini tentunya punya tujuan yaitu menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, jadi anak-anak tidak belajar terus dalam kelas tapi juga hari ini kita saksikan kebolehan anak-anak kita dari SD Muhammadiyah 5 Jakarta,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Komite SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Ipda Imam Basori S.T., Msi, menegaskan bahwa kegiatan teater Khamisa kali ini diikuti dua ratus peserta didik kelas 4, 5 dan 6 dengan pembagian peran sesuai minat dan bakat masing-masing.

    “Kami berharap acara pentas seni ini bisa menjadi sarana bagi siswa siswi SD Muhammadiyah untuk menggali kreativitas dengan hal yang positif dan memberikan pengalaman pembelajaran yang luar biasa bagi anak-anak,” tegasnya.

    Ditegaskannya, teater Khamisa 2023 ini juga memberikan bukti nyata sebuah kolaborasi luar biasa antara pihak sekolah, Komite Sekolah, PK dan seluruh orang tua siswa sehingga dapat terselenggara dengan baik dan sukses.

    “Terakhir, Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Anak-anak hebat yang sudah luar biasa, dengan gigih berlatih tanpa kenal lelah hingga sampailah pada hari ini,” katanya.

    Lebih lanjut, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 5 Jakarta, Ali Yusuf Syakir, mengungkapkan kegiatan ini di bagi menjadi dua sesi yakni pada Selasa dan Kamis mendatang. Ia pun berhadap ke depan kegiatan ini akan menjadi tiga sesi.

    “Di acara pensi kami bagi menjadi dua pertama hari Selasa, sesi kedua hari Kamis. Di acara pensi kami bagi menjadi dua pertama hari Selasa, sesi kedua hari Kamis. Mudah-mudahan tahun depan menjadi 3 sesi. Artinya siswa SD Muhammadiyah 5 tambah banyak lagi,” kata Ali Yusuf.

    Kegiatan ini adalah acara yang telah digelar untuk kelima kalinya. “Ini adalah acara pensi teater kami bisa yang kelima. 2 kali kami di sekolah, kemudian yang ketiga di sini, yang keempat di sini dan yang kelima alhamdulillah di sini,” ungkapnya.

    “Terima kasih juga kepada bapak IPDA Imam Basori yang sudah luar biasa mendukung kegiatan sekolah di antaranya adalah kegiatan pensi ini,” pungkasnya.***