Melanesia Times

Blog

  • Kungker Ibu-ibu Menteri (OASE-KIM) dan Gemarkin Raja Ampat

    Melanesiatimes.com – Kunjungan Kerja Organisasi Aksi Solidaritas Era – Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) dan Bakti Sosial yang dilaksanakan di pantai WTC Waisai, kamis (12/10/2023).

    OASE-KIM merupakan organisasi Ibu-ibu atau istri – istri para menteri, OASE-KIM dibentuk agar ibu-ibu Kabinet  Indonesia Maju ini bisa dekat dengan masyarakat dan melakukan bakti sosial seperti pemberian bantuan dan pembagian sembako.

    Dalam kunjungan tersebut diketuai oleh Ibu Menteri Dalam Negeri (Tri Suswati), Ibu Menteri Perikanan dan Kelautan (Ernawati Trenggono), Ibu Menteri Investasi (Sri Suparmi), Ibu Mensesneg (Dra. Ec. Siti Faridah), Ibu Menteri Kesehatan (Ida Rachmawati), Ibu Menteri BUMN (Elizabeth Tjandra),Istri Panglima TNI (Veronica Yudo Margono) dan  Ibu Kapolri (Juliati Sapta Dewi).

    Penyerahan Kursi Roda dan Foto bersama anak-anak Distabilitas

    Kunjungan ibu-ibu OASE-KIM  ini, tujuannya sangat mulia  yakni, ingin dekat dengan Masyarakat,  sekaligus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, khusunya masyarakat Raja Ampat, bantuan yang diberikan berupa, paket sembako, motor temple, 2 unit kursi roda untuk anak distabilitas serta seragam sekolah, sepatu dan Tas untuk anak – anak sekolah , SD, SMP dan SMA.

    Dalam sambutannya Tri Suswati menyampaikan “ kita tau bahwa Raja Ampat ini merupakan impian banyak turis menca Negara untuk menikmati keindahan alam lautnya untuk itu kami dari Tim OASE mengajak kepada masyarakat untuk serta menjaga lingkungannya karena hanya dengan menjaga lingkungannya kita bisa menjaga alam laut ini.

    Tri Suswati mengajak masyarakat raja agar mendukung program pemerintah yang tujuannya adalah untuk kesejateraan masyarakat kabupaten Raja Ampat sendiri. Ucapnya.

    Ibu Tito Karnavian beserta anggota OASE-KIM juga memberikan perhatian dan berbagi kebahagian kepada masyarakat raja ampat guna meringankan beban dalam masalah kesenjangan social.

    Diwaktu yang sama Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan “kegiatan ini semata-mata untuk menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga menjadi stimulus dalam masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kesejateraan masyarakat raja ampat.

    Pemberian Bantuan Mesin Tempel

    Lanjutnya, kegiatan ini juga berpengaruh dalam menghadapi stunting dan inflasi, sehingga perlu adanya even-even yang dapat meningkatkan daya jual beli masyarakat serta meningkat ekonomi kerakyatan. Paparnya.

    Yusdi Lamatenggo berharap kegiatan seperti ini perlu ditingkatkan sehingga kehidupan masyarakat semakin maju dan berkembang dalam sisi ekonomi maupun taraf hidup masyarakat. Tutupnya

    Di hari yang sama, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, juga menggelar gerakan masyarakat makan ikan (Gemarikan) untuk memperingati Hari Ikan Nasional  12 Oktober sekaligus hiburan bagi masyarakat.

    Ketua panitia Gemarikan 2023 mengatakan pelaksanaan Gemarikan ini  melibatkan seluruh warga dari setiap distrik di kabupaten Raja Ampat dengan menggelar berbagai perlombaan dan makan ikan gratis.

    Gemarikan Raja Ampat merupakan salah satu program nasional  kementerian kelautan dan perikanan yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat yang sudah berlangsung selama lima tahun berturut-turut.

    Yusdi Lamatenggo (Kadispora dan Pariwisata PBD)

    “Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama memasyarakatkan konsumsi protein ikan bagi seluruh masyarakat terutama untuk anak-anak karena ini menyangkut stunting  karena kita tahu semua bahwa protein ikan itu memiliki omega 3 yang luar biasa dan ini sangat penting untuk kecerdasan otak manusia.  kita tahu semua negara maju seperti Jepang, Korea itu konsumsi protein ikannya tinggi sekali.  kita di Indonesia akan dorong terus sama-sama sehingga ini bisa bisa  digalakkan bahwa anak-anak kita di Papua Barat khususnya di Raja Ampat ini juga tidak kalah bersaing karena konsumsi protein ikannya tinggi. Ujar Yusdi kepada media melanesiatimes.

    Yusdi Lamatenggo menambahkan , untuk mendapatkan ikan yang baik dan sehat tentunya harus juga dari perairan yang sehat dan bersih, ini juga bagian dari kampanye jadi kita berharap, bahwa laut Raja Ampat harus bersih dari sampah dan kegiatan-kegiatan yang illegal,   supaya laut Raja Ampat bisa menjadi kunjungan destinasi wisata yang luar biasa dan juga bisa menghasilkan sumber daya ikan yang sehat dan bergizi ,sehingga kalau dikonsumsi masyarakat, bisa turut meningkatkan gizi sekaligus mengurangi stunting di Papua Barat Daya umumnya dan Raja Ampat Khusunya”. Tutupnya (HU)

  • Perundungan Marak di Sekolah, Ketum HMI MPO Ciputat : Krisis Moral pada Kurikulum Merdeka

    Melanesiatimes.com – Fenomena pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Terutama terkait perundungan yang marak terjadi di sekolah. Semua kasus tersebut pun terjadi dalam rentan waktu yang berdekatan.

    Diantaranya, kasus pembakaran sekolah di SMP Temanggung yang dilatarbelakangi perundungan oleh kawan-kawannya. Selain itu, kasus siswa SD kelas 2 di Gresik yang mengalami buta permanen akibat ditusuk kakak kelasnya. Kemudian siswa SMP di Cilacap menganianya adik kelasnya dan siswa MA di Demak membacok gurunya. Dan yang terbaru seorang guru dilaporkan ke polisi serta denda 50 juta akibat menghukum siswanya yang tidak mau ikut sholat, serta masih banyak kasus serupa di kalangan sekolah.

    Berdasarkan data dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus perundungan di satuan pendidikan periode Januari-September 2023 mencapai 23 kasus, dan akan bertambah berdasarkan kasus yang baru baru ini terjadi dibulan Oktober 2023.

    Khoirul Ulum, Ketua Umum HMI MPO Ciputat sekaligus pengamat pendidikan melihat fenomena tersebut menunjukan betapa krisisnya moral pendidikan kita saat ini.

    “Ada yang gagal dalam sistem pendidikan kita terkait pendidikan moral saat ini. Saya juga ingin mempertanyakan bagaimana peran kurikulum merdeka yang di agung-agungkan oleh Nadiem Makarim. Pendidikan moral kita ini sudah terkikis dan lebih mengutamkan capaian untuk memyiapkan generasi industri.” kata Khoirul, hari ini (10/10/2023).

    Bukan hanya itu, ia juga menilai kurikulum merdeka telah mengabaikan nilai-nilai filosofi pendidikan akhlak dan sosial. Sebagai gantinya siswa diharapkan menjadi kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif.

    “Jadi para pengguna kurikulum merdeka hanya memfokuskan pada 4 capaian, dan mengabaikan pendidikan budi pekerti.” ungkapnya.

    Dengan banyaknya kasus yang terjadi, hal ini menunjukan kegagalan pendidikan terhadap dimensi akhlak dan sosial. Khoirul juga melihat hal ini mesti menjadi cerminan bagi pemangku kebijakan pendidikan kita saat ini.

    “Oleh karenanya para pemangku kebijakan jangan hanya menfokuskan capaian peserta didik pada persaingan dunia industri (kerja) tapi malah mengabaikan pendidikan budi pekerti.” pungkasnya.

  • Sinergitas Pemuda Maluku Bersatu (PMB) dan Polri Demi Mewujudkan Papua Barat Daya Yang Aman, Kondusif dan Bebas Miras

    Melanesiatimes.com – Ajang Konsolidasi dan Silaturahmi Pemuda Maluku Bersatu dengan tema “Memperkuat Sinergitas Antara Polri dan Pemuda Maluku Bersatu Demi Mewujudkan Papua Barat Daya Yang Aman dan Kondusif” Vega Hotel Sorong (09/10/2023)

    Dalam sambutannya Ketua Pemuda Maluku Bersatu, Mohammad Sama Bugis yang biasa disapa MSB, dalam sambutannya, menegaskan, pemuda adalah bagian dari sosial kontrol di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, akan tetapi fungsi sebagai social kontrol tidak akan terjawab bilamana satuan-satuan pemuda atau komponen-komponen pemuda, tidak dirangkul dengan baik dan digembleng secara mentalitas.

    Hal ini menjadi tugas bersama guna mendidik dan memperbaiki karakter Pemuda Maluku Bersatu agar menjadi Agen Of Change (Pembawah Perubahan) ditengah – tengah masyarakat khusunya di Provinsi Papua Barat Daya ini.

    Pemuda Maluku Bersatu ini sendiri dideklarasikan pada tanggal 18 Juni 2023 di Gedung Pemerintah Kota Sorong, Gedung Lambert Jitmau. Yang mendasari  pendirian organisasi ini adalah sebagai fungsi control  terhadap pemuda maluku yang jauh dari negeri Maluku, oleh sebab itu, sebagai wujud komitmen bersama dan menjaga serta melestarikan adat istiadat, budaya dan sumpah pela gandong, pela dara yang secara turun temurun wajib bagi pemuda/I Maluku untuk bersatu dan berikrar atas nama kesukuan jangan sampai dilepaskan.

    Organisasi ini juga bertujuan menjaga nama baik adat istiadat, pela dan gandong sesama orang Maluku khususnya dan masyarakat Papua Barat Daya pada umumnya, seraya mementingkan hak orang banyak dengan memberikan keamanan dan kenyamanan serta menjaga kantibmas diwilayah DOB ini.

    Pengurus Pemuda Bersatu Sorong Raya

    MSB menyampaikan salah satu kekuatan orang Maluku yaitu menjaga keberagaman dalam sektor kehidupan sosial dan bertoleransi dalam berkeyakinan” Papar MSB.

    Kegiatan konsolidasi dan silaturahmi ini juga dihadiri oleh Kapolres Sorong Kota yang diwakili oleh Kapolsek Sorong Timur Pak La Ode, Dewan Penasehat Maluku Bersatu Rizal Latupono dan 19 suku tanah Maluku yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

    Kegiatan ini juga sebagai konektifitas antara masyarakat dan pihak Polri dalam mengkampanyekan  papua sebagai zona damai, kota tanpa kerisauan, tanpa kekacauan dan bebas miras atau minuman beralkohol.

    “Organisasi PMB ini juga merupakan corong informasi kepada seluruh pemuda/I Maluku yang berdomisil di Tanah Malamoi ini”. Tegas MSB.

    Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Penasehat Maluku Bersatu, Rizal Latupono “Pemuda Maluku Bersatu harus berkomitmen dengan tema yang diusung memperkuat sinergitas antara Polri dan PMB, untuk itu kita harus kuat, kita harus bersatu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di provinsi yang ke-38 ini”. Tegasnya.

    Rizal Latupono juga berharap Pemuda Maluku Bersatu, agar sekiranya menjauhi segalah hal yang  negatif seperti, narkoba, minum keras, begal dan lain – lain, sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif dikalangan masyarakat, yang ada pada daerah yang sama – sama kita cintai ini.

    Tiga hal yang menjadi tanggung jawab kita di tanah rantau dan menjadi focus kita yakni, sendok, priring dan gelas, kata filosofi ini artinya, kita hidup ditanah rantau, mencari nafkah untuk keluarga kita, membantu sesama warga masyarakat dalam menjalin social relation (hubungan antar sesama), jangan ada gerakan-gerakan lainnya. Tambahnya.

    Ketua PMB Didampingi Kapolsek Sortim, Dewan Penasehat dan Moderator

    Dalam kesempatan yang sama Kapolsek, juga menghimbau agar seluruh masyarakat yang ada di PBD ini agar menjaga sinergitas bersama TNI/Polri, membangun kemitraan seraya membantu pihak kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing.

    Ketika ditanyai tentang miras atau minuman yang beralkohol, Kapolsek, mengajak kepada Pemuda Maluku Bersatu agar sama-sama, kita kawal agar dampak dari minuman beralkohol ini bisa berkurang dan akan menertibkan secara bersama-sama.

    “Personil kami kurang lebih 600 personil dan tidak mungkin bisa menjangkau semua hal, untuk itu kami juga berharap kepada PMB agar sama-sama kita bangun sinergitas, kita jaga keamanan lingkungan, kedamaian dan tetap akan kita kawal bersama-sama masalah miras ini, sehingga dapat terselesaikan sesuai harapan kita, kios-kios minuman beralkohol yang tidak punya izin, kita minta kepada pemerintah untuk ditertibkan”. Tutupnya.

    Langka selanjutnya yang akan dilakukan oleh PMB adalah turun jalan menggelar petisi dalam rangka penolakan penjualan miras atau minuman beralkohol tanpa izin dan meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong, agar segerah menutup tempat-tempat penjualan minum beralkohol tanpa izin di wilayah sorong raya. (DIR)

  • Kredit Sudah Lunas, Sertifikat Klien Kami Di tahan , Kuasa Hukum: Kami Sudah Somasikan BNI

    Melanesiatimes.com – Muhammad Tasrif Tuasamu Selaku Kuasa Hukum Nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang/Wilayah Kota Tua Tahir Tuanaya (Klien). Tentunya klien Kami mengeluhkan sertifikat SHM tak kunjung di serahkan sampai saat ini oleh pihak Bank.

    Padahal klien kami sudah berkewajiban melunasi KPR yang di kreditkan pada tanggal 7 Januari 2014. Dan bahkan klien kami pada 21 April 2021 lakukan peremuan dengan pihak cabang wilayah BNI 46 Kota Tua, namun tak kunjung menemukan solusi soal sertifikat, bahkan perwakilan BNI Wilayah yang temui klien kami saat itu menyampaikan bahwa sertfikat sudah ambil langsung oleh klien kami sendiri.

    “Kami pertanyakan kenapa ada oknum mengambi sertifikat atas nama Tahir Tuanaya? Dan sangat jelas bahwa klien kami bantah soal adanya tanda tangan pengambilan sertfikat tersebut, dan itu tidak benar tandatangan klien kami?,” tutur Muhammad Tasrif Tuasamu selaku (Kuasa Hukum) saat di temui di jakarta.

    Menurutnya, diketahui Tahir Tuanaya merupakan Warga Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada 21 April 2021 lalu ingin mengambil sertifkat tersebut namun tidak di serahkan oleh pihak bank BNI Wilayah. Bahkan ada informasi yang kami dapat dari klien bahwa sertifikat tersebut sudah di ambil oleh klien kami sendiri. Padahal, klien kami sama sekali tidak mengambil sertifikat sejak pelunasan tersebut.

    Muhammad Tasrif Tuasamu menjelaskan saat proses pelunasan kredit antara Tahir Tuanaya dengan kreditur BNI di lakukan. Dan setelah pelunasan pada 2014 Tahir Tuanaya selaku klien kami tidak langsung melakukan pengambilan sertifikat. Karena klien kami sangat berfikir positif bahwa sertifikat tersebut Insha Allah aman-aman saja di Bank BNI.

    “Intinya kami selaku Kuasa Hukum akan melakukan upaya-upaya Hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang pertama kami lakukan adalah suratkan/Somasi pihak BNI Pusat. Dan kami temui langsung dengan salah anggota Devisi Hukum BNI di Pusat.” beber Kuasa Hukum.

    Kendati demikian Kuasa Hukum memberikan waktu selambat-lambatnya 5 hari agar surat kami di jawab. Apabila hal itu tak kunjung di jawab ataupun diselesaikan maka kami akan tempuh jalur Hukum Baik secara Perdata maupun Pidana. Karena kami menduga ada yang sengaja memalsukan tandatangan klien kami. Ujarnya, Tasrif Tuasamu selaku Kuasa Hukum

  • Deklarasi Pendirian Mafindo Wilayah Sorong

    Melanesiatimes.com – Mafindo Wilayah Sorong mendeklarasikan pendiriannya di penghujung kegiatan Kampanye Prebunking bersama 110 orang peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai stakeholder, TNI/Polri, siswa SMA dan mahasiswa di Kota Sorong. (07/10/2023)

    Sebelum pembacaan naskah deklarasi, dilakukan penandatanganan dukungan deklarasi yang dimulai oleh Kepala Dinas Infokom Kota Sorong Drs. Wilhemus Asmuruf, disusul berbagai pihak seperti perwakilan dari Kodim 1802, Polresta, KPU dan BAWASLU Kota Sorong. Turut ambil bagian unsur OKP seperti GMKI, PMKRI, IMM Cabang Kota Sorong dan Pemuda Batak Bersatu serta siswa dan mahasiswa yang hadir sebagai peserta kegiatan.

    Deklarasi ini secara resmi menjadikan Kota Sorong sebagai titik pertama wilayah Mafindo di tanah Papua. Mafindo Sorong merupakan wilayah ke-41 di Indonesia setelah deklarasi Wilayah Ternate pada bulan Agustus lalu. Mafindo Sorong juga turut menambah sekurang-kurangnya 1.000 relawan aktif Mafindo se-Nusantara.

    Tanda Tangan Petisi, Peserta dan stakeholder

    “Dalam waktu dekat akan dilakukan deklarasi wilayah ke-2 di tanah Papua yakni Mafindo wilayah Jayapura. Harapan kami Mafindo bisa hadir di seluruh provinsi di Indonesia sebagai kontribusi nyata kepada bangsa dalam memerangi hoaks dan meningkatkan literasi digital bagi masyarakat” Papar Mark Ufie.

    Mark Ufie merupakan salah satu anggota Pesidium Mafindo yang menangani perluasan jejaring di Indonesia bagian Timur.

    Hal senaga juga disampaikan oleh perwakilan dari KPU Kota Sorong Hilma Djafar. Hilman Djafar menyambut positif kehadiran Mafindo. Harapannya “Mafindo dapat turut ambil bagian untuk mengedukasi pemilih cerdas di Kota Sorong”. Tegas Hilman.

    Di kesempatan yang sama juga Abdul Kadir Kelosan sebagai perwakilan anggota Bawaslu Kota Sorong berharap ke depannya Mafindo Kota Sorong dapat aktif berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mengedukasi masyarak agar tidak terjebak isu-isu hoaks terlebih menjelang momentum Pemilu 2024.

    Rangakaian kegiatan Kampanye Prebunking dan deklarasi Wilayah Mafindo di Gedung LJ Sorong diakhiri dengan foto bersama serta Silatwil yang menghasilkan Muhid Rumbalifar sebagai Koordinator Wilayah Mafindo Sorong.

    Diakhir kegiatan semua peserta dan tamu undangan serta stakeholder melakukan tanda tangan petisi, dalam rangka turut mendukung kegiatan tersebut.

     

     

     

     

     

     

     

  • Silaturahmi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Papua Barat dan Daerah Se-Papua Barat.

    Melanesiatimes.com – Pertemuan Konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Papua Barat dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Daerah Se-Papua Barat sekaligus ajang silaturahmi Para Ibu-ibu IAD Provinsi Papua Barat. sorong (07/10/2023).

    Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing daerah, antara lain, Manokwari, Kaimana, Fakfak, Bintuni, Sorong dan perwakilan wilayah Papua Barat.

    Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) merupakan wadah, bagi seluruh istri-istri pegawai kejaksaan maupun karyawati Kejaksaan.

    Pertemuan Konsultasi IAD ini dibentuk dalam rangka, penyamaan persepsi dan pandangan serta ajang sharing dalam membahas masalah-masalah atau isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan organisasi perempuan mulai dari pusat, wilayah sampai daerah.

    Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Papua Barat sendiri baru dibentuk pada tahun 2020, namun karena persoalan pandemi, sehingga kegiatan pertama Pertemuan Konsultasi IAD pertama kali dilakukan Tahun 2023, dan ini merupakan kegiatan yang kedua.

    Ny.Siti Arfiyah Rizal didampingi oleh Ny, Dian Nixon dan Ny. Yuning Teguh

    Pertemuan konsultasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) merupakan kegiatan rutin organisasi, yang dilaksanakan satu tahun dua kali.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Dr. Harli Siregar, SH.,M.Hum sekaligus membuka acara Konsultasi ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

    Dalam sambutannya Kajati memberikan ultimatum kepada ibu-ibu/istri-istri dari para jaksa agar, mengedepankan sikap hidup yang sederhana dan menjauhi hidup hedonisme atau bermewah – mewahan.

    Kejati juga mengimbau agar Ibu-Ibu dapat meningkatkan kreativitas dan potensi guna mempersiapkan diri menghadapi dampak buruk dari isu-isu melemahnya perekonomian di masa akan datang.

    Harapan Kejati kepada semua istri para jaksa agar senantiasa mensuport dan memberi dukungan terbaik terhadap kinerja suami selaku penegak hukum.

    “Kejati memberikan pesan kepada kami istri-istri pegawai kejaksaan, agar jangan terlalu bermewah -mewahan dalam berkehidupan, jangan terlalu bergaya hedon, sederhana tapi berkualitas sekaligus memberi dukungan yang terbaik kepada para suami dalam menegakkan hukum”. Ungkap Siti Arfiyah Rizal.

    Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ini juga sangat mendukung program penurunan stunting, itu merupakan program yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden.

    “Oleh sebab itu Harapan kami kedepan setelah peresmian Posyandu Binaan kami yang baru, kami akan berkolaborasi bersama ibu-ibu PKK Papua Barat dan kota Sorong, menyusuri lokasi-lokasi khusus yang terdapat anak-anak stunting, untuk memberi bantuan. karena Sesuai target kami, bagaimana stunting itu bisa berkurang tahap demi tahap”. tutupnya.

  • Penerangan Jalan Umum, Sepanjang Jalur BTN sampai Gapura Melati Raya, Mengundang Was-was.

    Melanesiatimes.com – Kota Sorong merupakan salah satu ibukota provinsi baru dari 6 Provinsi pemekaran di wilayah papua raya, namun provinsi Papua Barat Daya belum ada perubahan, dilihat dari sejumlah fasilitas jalan umum, salah satunya penerangan jalan umum atau PJU. Sorong (06/10/2023).

    Provinsi Papua Barat Daya, sampai saat ini, masih seperti kota Sorong yang dulu, belum ada perubahan yang signifikan, terlihat dari poros Jalan Raya, sepanjang jalur melati Raya sampai BTN, Jalan Basuki Rahmat KM 9 yang masih mengalami kegelapan di malam hari.

    Salah satu warga kota Kota Sorong yang bermukim di seputaran jalan tersebut merasa was-was dan mengalami dampak dari matinya lampu penerangan jalan, sehingga berpengaruh pada penjualan UKMnya, ketika hari sudah hampir gelap, warga tersebut takut berjualan karena faktor keamanan.

    “Saya berjualan tidak sampai malam hanya karena faktor keamanan soalnya kalau sudah malam di sini gelap sekali sehingga saya tutup lebih awal, karena kota sorong saat ini juga rawan begal”. Tandas Yosep.

    Media ini juga bertemu dengan warga yang memiliki usaha bengkel yang berada di seputaran poros Jalan tersebut.
    Kopas mengungkapkan “Kota ini sudah menjadi ibu kota provinsi, masa seperti ini terus, belum ada perubahan, Kabupaten yang baru terbentuk saja sudah maju ketimbang kota”.

    Salah satu tiang Lampu yang patah akibat ditabrak

    Lanjut Kopas, lampu sepanjang jalan ini sudah lama padam dan belum ada orang dinas yang turun, ditambah lagi, salah satu tiangnya rubuh, karena ini ditabrak mobil hingga patah, tapi sudah hampir satu minggu tidak ada perhatian dan penanganan dari pemerintah baik itu kota maupun provinsi. Tegas Kopas”

    Setelah mendapatkan informasi ini, media Melanesiatimes.com langsung berkoordinasi dengan pemerintah kota Sorong dalam hal ini DisHub Kota Sorong Rizal Latupono.
    Rizal Latupono menyatakan “Terkait masalah poros jalan Nasional, kami sudah serahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya, waktu rapat Dishub kota dengan Dishub provinsi dihadiri juga oleh kepala Balai Wilayah II, itu sudah disepakati agar jalan nasional diambil alih oleh provinsi, mengingat ketersediaan anggaran kota juga agak terbatas, jadi kami tidak bisa membiayai semuanya”. Tandasnya.

    Ditemui di kantornya jumat (06/10/2023), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengungkapkan “benar kami telah mengambil alih beberapa aset Perhubungan di Kota Sorong, salah satunya adalah penanganan penerangan jalan umum (PJU) dan itu baru diserahkan akhir bulan september lalu, oleh sebab itu, kami langsung membuat rencana pembiayaan dan pengusulan, jadi semua masih dalam proses penganggaran.

    Sehingga kami belum bisa bergerak untuk menyelesaikan hal-hal teknis, seperti masalah penerangan jalan umum dan beberapa tiang lampu yang roboh atau patah, kami berharap dan mengupayakan semaksimal mungkin agar sebelum Desember, tiang yang patah sudah bisa diganti, lampu-lampu jalan bisa nyala dan difungsikan dengan baik”. Harap Viktor. (DIR)

  • Petrochina Dinilai Bermasalah, Aliansi Anti Korupsi Kepung Kedubes China

    JAKARTA – Puluhan massa yang tergabung di dalam Aliansi Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China. Dalam aksinya, mereka menuntut agar pemerintah China sebagai perwakilan Indonesia untuk menekan PetroChina melakukan evaluasi terhadap jabatan strategis di perusahaan plat merah negara tirai bambu itu.

    “Meminta Duta Besar China agar melakukan audit secara menyeluruh terkait kegiatan operasional pengadaan barang dan jasa PetroChina di Indonesia,” kata koordinator aksi Ade Rizal, Jumat (6/10).

    Salah satu pihak yang dibidik di dalam aksinya itu adalah Vice President Supply Chain and Management, Petrochina (VP SCM) Gusminar dan sejumlah anak buahnya baik yang ada di PetroChina pusat maupun yang ada di Jambi. Apalagi pihaknya mencium adanya dugaan praktik tidak beres di perusahaan energi dalam sistem pelelangan barang dan jasa.

    “Duta Besar China untuk meminta Presiden PetroChina agar membenahi sistem pelelangan barang maupun jasa secara menyeluruh yang ditunjukkan ke sekelompok perusahaan tertentu yang dimiliki oleh beberapa oknum yang terafiliasi dengan VP SCM Gusminar,” paparnya.

    Demi kesehatan perusahaan, Aliansi Anti Korupsi mendorong agar Dubes China untuk Indonesia meminta agar Presiden PetroChina segera mengganti Gusminas dengan orang yang lebih kompeten dan berintegritas.

    “Meminta Duta Besar China agar meminta Presiden PetroChina untuk menunjuk pengganti Gusminar sebagai VP SCM dengan orang yang lebih berkompeten dan memiliki integritas tinggi,” tegasnya.

    Lalu, mereka juga meminta agar Dubes China memberikan arahan kepada Presiden PetroChina agar melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan perombakan personel.

    “Mendesak Duta Besar China untuk meminta Presiden PetroChina agar melakukan penggantian personil yang duduk di dalam organisasi pelelangan barang dan jasa baik di tingkat pusat maupun daerah dan personel lainnya yang terafiliasi erat dengan VP SCM Gusminar,” tegasnya.

    Tidak hanya Gusminar, Aliansi Anti Korupsi juga menyebut beberapa nama agar dievaluasi. Antara lain ; Woro Sutjiningsi sebagai procurement manager, Rudi hermawan sebagai field manager, Dana Adriadi, dan Alexander Zulkarnain sebagai Bidang Committee. Karena mereka disebut sebagai pihak yang mengarahkan proses tender di lapangan kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi.

    Selain kepada Dubes China, Ade Rizal juga meminta agar SKK Migas sebagai perusahaan plat merah Indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja PetroChina. Caranya adalah melakukan audit secara transparan kepada publik.

    “Meminta SKK Migas agar dapat menyampaikan laporan terkait hasil audit secara terbuka kepada masyarakat luas dengan semangat keterbukaan informasi,” sambungnya.

    Termasuk juga meminta agar SKK Migas melakukan evaluasi terhadap semua tender pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pengeboran yang diduga banyak terjadi manipulasi berupa penggelembungan nilai barang dan jasa hasil penunjukan langsung dengan kontraktor tertentu.

  • Salurkan Bansos 34 Miliar: PJ Sekda Kab. Puncak Jaya Tegaskan Pemerintah Akan Tinjau Ulang Penyaluran BLT Di 3 Zona.

    Melanesiatimes.com Mulia Puncak Jaya – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sembako Triwulan III bulan Juli-September 2023. Bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dilakukan diruang Aula Distrik Mulia, diserahkan secara simbolis oleh PT. Pos kepada Pemda dan selanjutnya diserahkan kepada tokoh agama/masyarakat dan Kepala Distrik yang akan dibagi dalam 3 Zona yaitu Distrik Mulia, Ilu dan Fawi. Jumat (29/09/23).

    Hadir dalam kegiatan itu PJ Sekda Kab. Puncak Jaya Yubelina Enumbi, SE, MM  bersama Asisten Bid. Ekonomi & Pembangunan Esau Karoba, S.PAK, M.Si, Asisten Bid. Administrasi Umum Ordianto Baruri, S.Pt, Staf Ahli Bupati Bid. Pemhumpol Massora, S.Hut, M.Si, Kepala Dinas Sosial Yosenus Yoman, SE didampingi Wakapolres Kompol Syarifuddin Ahmad, Pasiter Kodim 1714/PJ Letda Inf. Hermansyah. Hadir juga Kepala PT. Pos Indonesia Cab. Mulia Erick Samderubun, Para Kepala Distrik dan Kepala Kampung.

    Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Mulia Erick Samderubun membeberkan jika sasaran program ini adalah warga masyarakat Kabupaten Puncak Jaya yang telah terdaftar, “Besaran dana yang disalurkan hari ini Rp.34.423.200.000,- dengan rincian untuk bantuan sembako sebesar Rp.600.000/KK dan akan disalurkan lewat Distrik yang terbagi dalam 3 zona yaitu Mulia, Ilu, dan Fawi” jelas Erick.

    PJ. Sekda Yubelina dalam sambutannya mengatakan “Kepala Distrik merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk menyentuh langsung masyarakat yang ada di Distrik, banyak upaya dan evaluasi yang dilakukan saat ini sehingga penyaluran BLT agak berbeda dari sebelumnya karena melihat aspirasi masyarakat yang menjadi pertimbangan sehingga penyaluran akan dibagi dalam 3 zona yaitu Mulia, Ilu, dan Fawi sehingga BLT dapat mencapai tepat sasaran” jelas Yubelina.

    Dokumentasi Penyerahan Bantuan

    Lebih lanjut dikatakan Yubelina, “Adapun saat ini yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah ialah akan mengupayakan agar dapat menjangkau dan mengunjungi secara langsung tiap-tiap distrik untuk mendengar aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke mulia untuk menyampaikan aspirasinya” tegasnya.

    PJ Sekda menekankan bahwa pihaknya secara langsung akan mengunjungi zona II untuk menyalurkan BLT. “Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, karena terus mengupayakan kebijakan untuk mengangkat perekonomian masyarakat khususnya Puncak Jaya, harapan kami dengan bantuan ini masyarakat dapat merasakan langsung bantuan dari Pemerintah Pusat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat” tambahnya.

    Pihaknya berharap “Bantuan ini dapat sampai ketangan masyarakat dengan tepat sasaran. Bantuan ini disiapkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, ini merupakan wujud dari kepedulian Pemerintah Pusat kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Puncak jaya” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Wakapolres Kompol Syarifuddin menyatakan “Kami selaku pihak keamanan yang juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah akan terus bekerjasama dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif, adapun terkait pengaturan penyaluran BLT diharapkan dapat menyalurkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan” ujarnya.

  • Semrawut Ngurus Rempang, HMI Cabang Se-Jakarta Minta Bahlil Mundur

    Melanesiatimes.com – himpunan mahasiswa Islam HMI – MPO Cabang Se-Jakarta menggelar Aksi Unjuk Rasa didepan kantor Investasi/BKPM RI dan Istana Negara, Jl. Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, pada Rabu 4/10/2023.

    Aksi tersebut, menyikapai terkait Isu- isu pembangunan PSN kawasan Eco City di pulau Rempang yang hingga saat ini masi bergejolak dan belum jelas tempat relokasi masyarakat hingga saat ini.

    Koordinator aksi M jufri Rumaratu, banyak temuan masalah yang sangat semrawut dalam upaya relokasi 16 kampung tua Rempang

    “Ini yang mendasari kami untuk turun ke jalan dalam melakukan aksi didepan kantor investasi/BKPM RI” Ujar jufri koordinator aksi yang juga Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Jakarta Raya, pada Rabu 4/10/2023

    Senada juga di sampaikan , HMI MPO Cabang Jakarta selatan yang diketuai oleh Muhamad Said Hawa Mubarok memberikan peringatan secara tegas kepada Bahlil.

    “Jika tidak bisa menyelesakain permasalahan di pulau rempang dengan kebijakannya tanpa merugikan masyarkat setempat disana maka lebih baik bahlil mundur saja dari posisinya sebagai menteri.dan kami berharap utamakan rasa kemanusian dalam menangani persoalan rempang, Mungkin dengan bahlil mundur dari kursi menteri rempang bisa kembali kondusif seperti sediakala tanpa mentri Bahlil”. Ujar Muhamad Said Hawa Mubarok ketum HMI MPO Cabang Jaksel

    #Rempang kondusif tanpa menteri bahlil

    Lebih lanjut kata Koordinator Aksi, Jufri Rumaratu Temuan baru – baru ini oleh Ombudsman yang membuktikan ketidakbecusan menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia dalam menjalankan arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo yaitu:

    “Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

    “Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu,” ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro

    Pasalnya, Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan untuk lahan APL telah terbit dari Menteri ATR/KBPN tertanggal 31 Maret 2023 dan akan berakhir pada 30 September 2023.

    Kedua, Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap, ditambah dengan tidak adanya jaminan warga dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan lamanya yakni sebagai nelayan” ungkap Johanes.

    Ketiga, belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

    Keempat, seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

    Hal itulah HMI MPO Cabang Se-Jakarta menilai Bahlil Lahadalia tidak becus dalam melihat denyut nadi jeritan rakyat seharusnya Menteri Bahlil Lahadalia Lebih mementingkan kepentingan masyarakat jika benar iya lahir dari rahim masyarakat bawah maka tidak seperti inilah kondisi masyarakat rempang saat ini maka berangkat dari peristiwa di atas HMI MPO Cabang Se-Jakarta Akan mendesak Presiden RI untuk segera mencopot Bahlil Lahadalia dari menteri Investasi/BKPM RI

    Di ketahui masa dari dari himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO. Cabang Se – Jakarta diantaranya, HMI MPO Cabang Jakarta Raya, HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, HMI MPO Cabang Ciputat. Akan mendatangi kantor Investasi/BKPM pada Jumat 6 Oktober 2023 dengan Tuntutan yang sama.

    “Kami akan kembali di depan kantor Investasi/ BKPM RI Pada jumat 6 Oktober 2023 dengan masa yang lebih banyak lagi” Tuturnya