Melanesiatimes.com – Fatra mochammad soltief Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA – PBD), memberikan sanggahan terkait pangatasnamaan Masyarakat Adat Papua kepada Capres Ganjar Pranowo. (23/10/2023)
Kepada media ini Fatra, menyampaikan Sebagai Anak Adat Suku Maya KalanaFat “Kami Mengecam Keras atas Aksi Paul Vincent Mayor Yang Mengatasnamakan Masyarakat Adat Papua untuk Mendukung Salah Satu Bakal Calon President. Anda Boleh memberikan dukungan kepada siapapun, karena Itu Hak Anda, Tapi Secara Individu jangan bawah nama masyarakat Adat”. Tegas Fatra.
Hak Politik Melekat Pada Setiap Individu Setiap Anak Negri, Tapi setiap Individu tidak Punya hak untuk menentukan hak poilitik orang lain, apalagi, Pemimpin Adat seperti kepala Suku atau Ketua Organisasi yang berbasis Kultur, mengklaim atas nama Masyrakat Adat.
Namun jika ada Pemimpin Adat atau Organisi Adat mengklaim dukungannya, pada calon terentu, maka Masyarakat wajib mempertanyakan kredibilitas kepemimpinannya, apakah kehadiranya untuk memperjuangkan Aspirasi Masyarakat atau Aspirasi secara person.
Sekiranya ada Kepala Suku yang nemploklamirkan atau Mendukung salah satu capres tertentu maka wajib hukumnya, mengundurkan diri, sehingga tidak mencedrai semangat perjuangan Asprasi Msyarakat Adat, karena Organisasi Adat tidak berpolitik praktis.
Ketua LMA PBD menegaskan para Capres dan Cawapres merupakan Putra – Putra Terbaik Bangsa Indonesia, oleh karena itu, kami sebagai Tokoh adat, akan memberikan dukungan Penuh kepada semua capres maupun Cawapres dalam berkompetisi di tahun 2024 nanti, namun secara kelembagaan kami tidak pernah memberikan dukungan kepada kandidat tertentu.
Lanjut Fatra, silahkan anda berpolitik tapi jangan bawa nama Masyarakat Adat Papua, mari kitorong saling Menghargai dan menghormati diatas Tanah Papua ini. Tutupnya. (RIL)
Melanesiatimes.com – Dalam rangka peningkatan validitas pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sekolah di lingkungan YPPK Kota Kabupaten Jayapura, Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi (SE YPPK FA) Kota/Kabupaten Jayapura melaksanakan kegiatan “Diskusi dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Dapodik Bagi Operator Sekolah dan Yayasan”, Jumat (20/10/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Eksekutif YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura, itu menghadirkan 18 operator dari 18 sekolah pada 18 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura.
Direktur SE YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura, Silvester Lobya, S.Sos dalam sambutannya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Operator DAPODIK yang telah memperlihatkan kerja keras, loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sekolah.
Ditegaskannya bahwa Dapodik Sekolah adalah bagian dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan di Indonesia. “Dapodik Sekolah adalah komponen dalam Dapodik yang fokus pada pengelolaan data sekolah, termasuk data sekolah dasar, menengah, dan pendidikan lainnya di Indonesia. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, memantau, dan mengelola informasi dasar tentang setiap sekolah, seperti nama sekolah, alamat, jumlah siswa, dan data lain yang relevan. Melalui Dapodik Sekolah, pemerintah dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam sektor pendidikan. Data ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menyediakan informasi yang relevan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan di Indonesia. Sistem Dapodik Sekolah membantu dalam pengelolaan administrasi sekolah dan memastikan bahwa data yang diperlukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan dapat diakses dan diperbarui dengan mudah,” ungkapan Direktur menjelaskan.
Disadari sungguh bahwa masih banyak kendala, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi oleh Operator Dapodik Sekolah. Karena itu, untuk mengatasi kendala ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga setiap organ penyelenggara pendidikan. Hal ini ditegaskan mengingat pentingnya laporan data faktual sekolah bagi kepentingan setiap stakeholder terutama pemerintah.
“Yayasan berupaya untuk terus membangun sinergitas yang solid dengan masyarakat pengguna jasa pendidikan dan pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan guna mendapatkan data pengelolaan pendidikan yang valid, yang bisa membantu pemerintah dan Yayasan dalam upaya perencanaan pendidikan yang bermutu di Kota/Kabupaten Jayapura,” akunya.
“Karena itu, Yayasan berinisiatif menyelenggarakan kegiatan kecil hari ini untuk berdiskusi, syering atau berbagi pengalaman terkait persoalan dalam pengelolaan Dapodik sekolah di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura. Kami memandang begitu penting dan strategis untuk pengelolaan Dapodik di tingkat sekolah. Tentu oleh Yayasan merasa bahwa perlu melibatkan diri dalam membantu tugas pengelolaan Dapodik di sekolah sehingga mereka benar-benar paham terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Dapodik,” tandasnya lagi.
Senada dengan itu, Pendamping Kegiatan Diskusi dan Evaluasi Dapodik Sekolah YPPK hari ini, Gregorius Lobya, S.Kom mengatakan: “kegiatan hari ini lebih pada mengetahui kendala-kendala yang ada di satuan-satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK hingga SMA, lebih kepada bagaimana mengetahui tugas dari seorang operator Dapodik, kemudian bagaimana mengelola data yang ada dalam Dapodik itu sendiri.”
“Kendala-kendala yang terjadi di masing-masing satuan-satuan pendidikan itu kan hanya bisa kita catat, kemudian akan dikoordinasikan dan disampaikan kepada admin-admin yang ada di setiap dinas, karena pendidikan YPPK ini kan berada di dua lingkungan pemerintahan, yakni: pemerintahan Kabupaten Jayapura dan Pemerintahan Kota Jayapura,” ungkap Operator Tetap Yayasan itu.
Menurutnya, kendala-kendala yang banyak ditemukan justru terjadi di data siswa, proses pengajuan data guru, proses penerbitan NUPTK guru.
Disinyalir bahwa kendala yang banyak ditemukan dalam proses pengajuan data guru terletak pada data dukcapil guru yang masih bermasalah. Lalu, proses penerbitan NUPTK juga terhambat karena kebanyakan masa kontrak guru belum mencapai 2 (dua) tahun. Sementara kendala yang ditemukan dalam data siswa adalah proses perpindahan siswa dari sekolah asal ke sekolah yang baru, lalu data dukcapil siswa seperti Kartu Keluarga dan NIK yang tidak singkron, baik di tingkat SD hingga SMA. Juga, orang tua siswa yang tidak proaktif untuk memberikan data siswa.
“Dari berbagai kendala yang ada ini, tentu saja kami akan berkoordinasi dengan admin di setiap instansi pemerintahan supaya bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena jika tidak, maka akan mempersulit Operator Dapodik di tingkat SMA. Mengapa? Sebab data ini sifatnya berkesinambungan dari PAUD, TK, SD SMP dan SMA sehingga kalau belum tuntas menyelesaikan data siswa di SD misalnya, akan berdampak juga pada tingkat selanjutnya,” harapnya.
Kegiatan yang dilaksanakan sehari itu, diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai wujud mempererat hubungan dan kebersamaan sesama Operator masing-masing satuan pendidikan di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura. (DN)
Melanesiatimes.com – Dengan bertanya, kamu akan tahu jawabannya, berikut pernyataan politik di lontarkan terkait gerakan politik Presiden Jokowi.
Ada apa dibalik semua upaya Joko Widodo mempertahankan kekuasaannya?
Saya melihat upaya tersebut diawali dari usaha memperpanjang masa jabatan Presiden melalui penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Karena upaya tersebut gagal, maka upaya terus dilakukan dengan membangun wacana presiden 3 periode yang dilakulan secara masif. Ujar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, Jumat, (20/10).
Kegagalan dua upaya tersebut masih terus berlanjut dengan membuka celah agar Gibran, putra sulung Jokowi bisa menjadi salah satu kontestan pada pilpres 2024 melalui uji materi terhadap UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur usia minimal capres dan cawapres yang akhirnya berhasil. Lanjutnya
Prabowo Subianto sepertinya menikmati menjadi bahagian dari strategi Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan karena dianggap memperbesar peluangnya menjadi Presiden karena berpasangan dengan Gibran. Apalagi Prabowo sudah 3 kali kalah dan kalau melihat usianya, pilpres 2024 adalah kesempatan terakhirnya.
Lebih lanjut kata Fernando, kuatnya keinginan Prabowo menjadi penguasa sehingga mau saja diatur Jokowi agar berpasangan dengan anak sulungnya, Gibran Rakabuming. Saya juga yakin akan turut serta menentukan siapa yang akan menjadi menteri apabila berhasil memenangkan pilpres.
Sangat mungkin kalau Prabowo berhasil memenangkan pilpres, Prabowo akan banyak dikendalikan oleh Jokowi. Selain itu akan sangat terbuka kemungkinan Prabowo tidak akan menuntaskan masa jabatannya karena akan dicari cara agar Prabowo mundur dan tidak bisa melanjutkan masa jabatannya sehingga pemerintahan akan dilanjutkan oleh wakilnya yaitu Gibran. Katanya
“Saya melihat ancaman besar merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara serta menggagalkan reformasi karena cengkraman keluarga Jokowi yang ingin mewariskan kekuasaan secara terus menerus kepada keluarganya. Sangat mungkin setelah Gibran berkuasa maka akan dipersiapkan untuk kembali diwariskan kepada Kaesang.”
Semua pihak harus sadar termasuk pimpinan partai politik agar tidak mau menjadi kacung Jokowi yang sepertinya semua tersandera dan melaksanakan keinginan Jokowi.
Kenapa banyak pihak seolah menutup mata dengan kecurangan dan keserakahan yang seolah dipertontonkan Jokowi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya sangat mungkin memanfaatkan kekuasaan untuk memaksakan kemenangan Prabowo – Gibran. Tuturnya
Semoga saja Prabowo segera menyadari bahwa ia hanya akan dijadikan kacung oleh Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan keluarga Jokowi. Tutupnya
Melanesiatimes.com – Perlombaan Suling tambur yang digelar dipantai WTC Torang Cinta Waisai Kabupaten Raja Ampat, hari ini Kamis, 19 Oktober 2023, menarik perhatian warga masyarkat Raja Ampat, namun juga menjadi polemic di kalangan Pemerhati Suling Tambur. Waisai (19/10/2023).
Festival suling tambur dan Festival pesona bahari Raja Ampat sudah menjadi agenda rutin, dalam momentum ulang tahun Raja Ampat yang dilakukan setiap tahunnya, Festifval suling tambur sendiri dilaksanakan bersamaan dengan Festival Pesona Bahari Raja Ampat.
Dan menjadi momen tersendiri bagi para peserta lomba. Pasalnya disamping mendapat hadia, peserta lombapun bisa memperkenalkan tarian adatnya kepada dunia terkhusus kepada wisatawan manca Negara dan wisatawan lokal.
Ada beberapa sudut pandang dari kalangan, masyarakat, legislatif hingga pemerhati suling tambur sendiri, dengan berbagai perspektif yang berbeda – beda. Menurut salah satu masyarakat suling tambur merupakan budaya bagi orang papua, “karena itu merupakan sebuah seni dalam berperang, penjemputan dan lain-lain, sehingga patut untuk dipertahankan dan dilestarikan”. Ucap Dance
Fahmi Macap (Anggota DPRD Raja Ampat)
Sedangkan menurut salah satu anggota DPRD Raja Ampat Fahmi Macap yang biasa di sapa FM, mengungkapkan “Festival Suling Tambur dan Festival Pesona Bahari Raja Ampat, ditahun ini merupakan awal yang baik setelah covid 19, pasalnya event ini tidak dilaksanakan sudah dua tahun berturut – turut, sehingga menjadi awal yang baik untuk Raja Ampat membenahi parawisata kembali.
Lanjut FM, ada pandangan saya yang belum dibijaki waktu itu, mestinya diwaktu Covid 19, pemerintah mulai membangun infrastruktur pariwisata, sehingga pasca covid seperti ini, Festival Suling Tambur dan Festival Pesona Bahari Raja Ampat sudah semakin maju, kendati tidak ada kata terlambat untuk membangun raja ampat dari sektor pariwisata di penghujung tahun ini, agar ditahun mendatang para wisatawan baik manca Negara maupun lokal bisa berdatangan ke Raja Ampat, karena pasca pendemi angka kunjungan wisatawan semakin menurun, diperkirakan di angka enam ribu sekian yang biasanya itu tembus hingga angka 30 ribuan setiap tahunnya. Tambah FM.
Peserta Lomba Suling Tambur
Namum pandangan yang berbeda datang dari pemerhati suling tambur, menegaskan bahwa “Suling Tambur Tidak Boleh diperlombakan dan tidak boleh dinilai karena secara hirarki Suling Tambur itu tidak ternilai, sebab merupakan tarian adat yang sakral bagi orang papua, dasarnya ialah, masing – masing suku memiliki tarian suling tambur yang berbeda-beda, cara memukul tamburnya berbeda dan kostum yang digunakanpun berbeda, terus juri punya tingkat menilai atau barometer penilaian itu dari mana? Kita tidak bisa menilai yang bagus atau kurang bagus, baik atau kurang baik, karena semua tarian suling tambur memliki ciri khas masing-masing”. Tegasnya.
Lanjutnya meskipun Juara I, diberi Hadia sebesar 100juta, Juara II, 75juta, Juara III, 50juta rupiah dst, namun itu bukan sebuah ukuran untuk menilai, tetapi kalau semua dikatakan terbaik, memang iya, karena memiliki ciri khas yang berbeda-beda, jadi harapan saya Sebagai anak adat, saya menghormati dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sebab apa yang dilakukan semua baik adanya, pertama memperkenalkan budaya, kuliner dan wisata kepada khalayak publik, namun ada hal – hal yang sakral yang tak ternilai, apalagi diperlombakan. Semoga ini menjadi masukan dan bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, agar ditahun mendatang bisa memila mana yang bisa diperlombakan dan mana yang tidak boleh diperlombakan. Tutupnya. (HU)
Melanesiatimes.com – Pagelaran Festival Suling Tambur dan Festival Pesona Bahari Raja Ampat dibuka dengan gema tambur bersamaan, oleh Bupati Raja Ampat, PJ Gubernur Papua Barat Daya, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Joshua Puji Mulia Simanjuntak beserta Forkopimda Raja Ampat di WTC Torang Cinta, Rabu (18/10/2023).
Dalam sambutannya Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati yang biasa disapa AFU, menyampaikan bahwa Pagelaran Festival Suling Tambur dan Festival Pesona Bahari Raja Ampat ini merupakan giat dalam rangka mempublikasikan spot wisata yang ada di kepulauan Raja Ampat guna mendorong minat wisatawan manca Negara maupun wisatawan lokal berwisata atau traveling ke Raja Ampat.
Festival ini juga bertujuan untuk memperkenalkan seni budaya atau kearifan lokal masyarakat Adat Raja Ampat, sesuai dengan tema “Mendekap Budaya, Menjaga Alam”
Gebyar Festival Suling Tambur ini diikuti oleh peserta mewakili distrik maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat, antusias masyarakat raja ampat sangat luar biasa dalam menyambut dan memeriahkan festival ditahun ini, dengan berbagai jenis perlombaan, disamping itu animo peserta suling tamburpun semakin tinggi dalam berkreatif dengan gaya dan goyang suling tamburnya.
Anton Wanma dan Peserta Festival Suling Tambur
Giat Suling Tambur ini juga untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal masyarakat Raja Ampat yang sudah beratus tahun menjadi seni masyarakat Adat.
Salah satu peserta Suling Tambur, Anton Wanma menyampaikan “Suling Tambur ini merupakan tradisi turun temurun dari leluhur kami yang sudah seabad lebih kepada kami dan kami akan melanjutkan budaya atau tradisi ini sampai anak cucu kami”. Ungkap Anton Wanma.
Anton juga berterima kasih kepada Pemerintah Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta Kemenparekraf RI yang telah kolaborasi dan mendukung giat festival ini.
Harapan kami adalah, kegiatan seperti ini harus dilaksanakan setahun sekali sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk bertraveling ke Raja Ampat seperti masa-masa sebelum covid, sehingga bisa menambah PAD, menghidupkan ekonomi rakyat sekaligus memanifestasikan kearifan lokal secara ekselerasi.
Semarak festival ini juga di isi dengan berbagai lomba, diantaranya, lomba suling tambur, yospan, senam kreasi, dan kuliner wisata, pagelaran ini dilaksanakan selama empat hari, dari tanggal 18-21 Oktober 2023. (HU)
Melanesiatimes.com – Pantia Pengawas Pemilihan Umum(Panwaslu) Distrik Sorong Timur, melaksanakan sosialisasi diwilayah kerjanya kepada masyarakat. Rabu (18/10/2023).
Giat sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan manipolitik dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang”. Ucap Riskia Rumadaul selaku Ketua Panwaslu Distrik Sorong Timur.
Dalam giat tersebut Riskia beserta stafnya, turun menemui masyarakat yang berada di wilayah Distrik Sorong Timur untuk melakukan giat sosialisai dalam rangka menanamkan prinsip taat hukum dan taat aturan, guna mencegah hal – hal yang diluar daripada aturan yang berlaku.
Riskia menyampaikan Giat Sosialisai yang kita lakukan hari ini tanggal 18 oktober 2023 adalah, melakukan sosialisasi ke wilayah Distrik sorong timur, membagikan selebaran atau surat himbauan larangan menjanjikan uang atau memberikan uang kepada peserta dalam pemilu ataupun pada saat kempanye”. Paparnya.
Lebih lanjut Riskia, metode yang kami lakukan juga dalam giat ini adalah menggunakan metode door to door atau dari rumah ke rumah, bahkan juga kami membagikan selebaran atau pamlfet kepada masyarakat yang lalu lalang di lingkungan Distrik Sorong Timur, langkah ini kami lakukan agar informasi menyentuh kepada semua masyarakat atau pemillih”. Tambahnya.
Ketua Panwaslu bersama Staf dalam pembagian brosur kepada masyarakat, secara door to door.
Hal ini sesuai dengan ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 pasal 105 huruf C, tentang pemilihan umum, ”tugas panwaslu kecamatan, mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kecamatan/distrik, undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 515, tentang pemilihan umum “setiap orang yang sengaja pada saat pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, supayah tidak mengunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, akan di pidanah dengan pidanah penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000. (tiga puluh enam juta rupiah), Peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia, nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggara pemilihan umum dan peraturan kpu no.3 tahun 2022, tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu.
Harapan kami selaku Panwaslu adalah masyarakat atau peserta pemilu jangan mau dibodohi dengan manipolitik yang nantinya mencederai eksistensi sebagai pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. (ZK)
Melanesiatimes.com – Apel Bersama dilakukan dikantor Bupati Kabupaten Raja Ampat, yang dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kepala Dinas PU Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Ase Daerah Provinsi Papua Barat Daya. Waisai (18/10/2023).
PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, mimpin apel yang dihadiri semua PNS di wilayah pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.
Dalam Sambutannya PJ Menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Kabupaten Raja Ampat, Pak Sekda beserta semua Forkopinda Kabupaten Raja Ampat dan seluruh ASN yang hadir pada kesempatan ini, atas penyambutannya dan atas berbagai kolaborasi kerjasamanya.
PJ Gubernur mengatakan, “saya beserta para Bupati dan Walikota Se-Papua Barat Daya, setelah melaksanakan pertemuan, kami mencanangkan beberapa agenda utama, yakni pertama menjadikan Provinsi Papua Barat Daya itu sehat, Papua Barat Daya itu produktif, untuk itu mari sama-sama kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya kedepan jauh lebih baik lagi.
PJ Gubernur juga mengingatkan kepada peserta Apel pagi, bahwa pembangunan itu adalah merupakan suatu kepercayaan, pembangunan itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi, oleh karena itu kita ASN ini merupakan ujung tombak, merupakan motor penggerak pembangunan, maka kita juga harus merubah paradigma kita dan cara pandang kita di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, masa-masa yang lalu tugas dan fungsi pemerintah ada tiga yaitu, administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator masyarakat, namun dengan perkembangan dan perubahan undang-undangan maka saat ini kita bukan lagi administrator, pasalnya, kata administrator dalam pengertian bahasa terminologinya adalah pemimpin, sehingga terkadang kita merasa diri dan berlaga seperti bos, merasa bahwa kita lebih tinggi dari rakyat, kendati sekarang tidak lagi, pemerintah ini bukan lagi sebagai administrator melainkan, pelayan Masyarakat, motivator pembangunan dan memberdayakan masyarakat, jadi tugas kita itu berbeda yang dulu dan yang sekarang.
Dokumentasi Apel Pagi dilapangan Kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat
“Pemerintah itu sekarang pelayan Masyarakat, Oleh karena itu pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, pemerintah bukan dibentuk untuk melayani diri sendiri apalagi pemerintah dibentuk untuk minta dilayani”. Ujar PJ Gubernur.
Dalam apel tersebut PJ Gubernur pun mempertegas bahwa sesuai hasil pemantauan dan kajian Pemerintah Provinsi dengan kabupaten kota, pasalnya ada beberapa program yang sudah kita canangkan, pertama program yang kita sebut dengan Prodikter, Program Pendidikan Dokter, ini menjadi perhatian karena rumah sakit yang ada di PBD ini tipe C, tidak ada satupun rumah sakit di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang di Tipe A, Oleh karena itu kita akan segera meningkatkan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sorong untuk menjadi Rumah Sakit Tipe A. Sehingga kita tidak lagi jauh-jauh ke Makassar dan ke Jakarta. “Bapak bupati kalau ada kader-kader kita yang mau melanjutkan studi dokter spesialis kita wajib untuk membantu” Ucap Gubernur.
Yang kedua, kita sebut dengan Biskemas yaitu, Beasiswa Generasi Emas, kita juga sadar bahwa persoalan beasiswa adalah penting, yang harus di perhatikan, belajar dari pengalaman itu maka model beasiswa kita ini ada tiga, pertama adalah bagaimana kita memberikan bantuan kepada mahasiswa maupun siswa, kedua melakukan kerjasama dengan Kodam dengan Polda untuk mempersiapkan adik-adik kita yang mau masuk di Akpol, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dengan melakukan proses pencangkokan ketika di kelas dua, maka kita lihat dan kita nilai Siapa yang berprestasi dan siapa yang punya prospek untuk mengikuti pendidikan Akmil, Akpol termasuk juga IPDN.
Dokumentasi Apel Pagi PJ Gubernur PBD dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
Ada program yang kita sebut dengan Paling tua, perlindungan hari tua, jadi setiap orang tua usia 65 tahun ke atas setiap bulan kita akan memberikan bantuan langsung Rp. 250.000, kenapa harus kita berikan ini, karena hasil survei yang kami lakukan itu masuk dalam ketegori kemiskinan ekstrem yang terjadi di Papua, penyebabnya adalah ketergantungan yang tinggi akibat kekerabatan kita, contohnya seperti, dalam satu rumah terdapat tiga keluarga yakni, Anak, Orang tua dan Mertua.
Dari tiga keluarga ini yang menanggung adalah anaknya, sehingga itu menyebabkan kemiskinan ekstrim karena ketergantungan orang tua serta mertua kepada anaknya, untuk itu kami akan memberikan bantuan kepada lansia yang berusia 65 tahun ke atas agar bisa mengurangi kemiskinan ekstrim.
Menurut data statistik Pendapatan dibawah 500 masuk dalam kategori kemiskinan, untuk itu ketika kita memberikan bantuan Rp.250.000 kepada lansia dengan pasang suami istri berarti satu bulan sudah mencapai Rp.500.000.
Yang terakhir program yang namanya papeda pengembangan perekonomian Pemuda, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah bekerja sama dengan Pihak Bank Papua, jadi pemuda/i yang mau mengembangkan usahanya bisa langsung ke Bank Papua untuk melakukan pinjaman sampai 10 juta, pinjaman itu tanpa bunga dan tanpa uang jaminan karena bunga dan uang jaminan sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. (RIL)
Melanesiatimes.com – Penyambutan dilakukan oleh basudara maluku yang tergabung dalam organisasi Pemuda Maluku Bersatu (PMB)di bandara Domine Edward Osok (DEO) Kota Sorong. Selasa (16/10/2023).
Penyambutan ini merupakan penghargaan tersendri kepada salah satu Putri Citra Indonesia yang keluar sebagai juara pada ajang kompetisi Putri Citra Indonesia yang di gelar di Aston Hotel manokwari dari tanggal, 12-15 Oktober 2023.
Letisya Lerebulan Purti asal Maluku ini keluar sebagai juara kategori Putri Persahabatan pada ajang kontsetan pemilihan Putri Citra Indonesia 2023, mewakili Provinsi Papua Barat Daya. pemilihan Putri Citra Indonesia 2023 ini dilakukan secara nasional, namun yang ikut serta dalam kontestan pemilihan Putri Citra Indonesia 2023, kurang lebih 21 Provinsi yang ada di seluruh indonesia.
Letisya mengungkapkan ”saya merasa bangga dan bermakna bagi saya mengikuti kompetisi pemilihan Putri Citra Indonesia 2023 ini, karena berkenalan dengan teman dari berbagai provinsi di Indonesia dan juga memupuk kebersamaan dan berkompetisi yang sehat dari setiap peserta”. Ungkapnya.
Dokumentasi Penjemputan Putri Citra Indonesia
“Harapannya kepada putra-putri Maluku yang sebaya dengannya agar jangan berhenti dalam mencoba hal-hal baru, jangan terlalu berada dalam zona zaman kita, supaya kita bisa keluar dari zona zaman kita, untuk berprestasi serta mengupdate diri kita menjadi baik dari yang terbaik”. Tambah Letisya.
Penyambutan ini disambut dengan pengkalungan kain adat oleh ketua PMB, Mohammad Saman Bugis dan di ikuti pemberian Bunga oleh Bendahara Umum PMB Yustitia Udiata kepada Sang juara Putri Citra Indonesia Tahun 2023 Letisya Lerebulan.
Diwaktu yang sama ketua PMB Mohammad Saman Bugis menyampaikan “saya mewakili PMB memberikan apresiasi kepada Ade Letisya yang telah mengharumkan nama Provinsi Papua Barat Daya dalam ajang Kompetisi Pemilihan Putri Citra Indonesia tahun 2023 dan juga membawah nama baik orang Maluku, khususnya putra – putri Pemuda Maluku Bersatu. Nah dari sini kita tau bahwa orang Maluku itu mampu bersaing dengan daerah-daerah lain dan masih banyak pula talenta – talenta putra-putri asal maluku lainnya”. Imbuh Ketua PMB.
Ketua PMB yang biasa di sapa MSB berharap potensi – potensi ini harus dijaga dan dikembangkan dimasa – masa yang akan datang dan bukan hanya pada kontestasi pemilihan Putri Citra Indonesia 2023 saja, kendati semua bidang, agar kita membuktikan kepada mata dunia, bahwa kita orang maluku mampu untuk bersaing dan juga bisa meraih juara. Tutupnya. (RIL)
Melanesiatimes.com – Kepulauan Sembilan adalah salah satu distrik di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Distrik Kepulauan Sembilan terbagi ke dalam 4 kampung, antara lain, Pulau Tikus, Satukurano, Wejim Barat dan Wejim Timur. Kepulauan Raja Ampat mempunyai daya tarik tersendiri di Indonesia bahkan dunia begitupun di kepulauan sembilan Raja Ampat.
Sekretaris Umum Rumah Kreatif Raja Ampat Ahmad Kahar Imran, melalui pesan WhatsApp mengungkapkan, kami memberikan atensi terhadap pemuda kepulauan sembilan Raja Ampat yang mempunyai keinginan besar untuk mengembangkan potensi pariwisata dan lumbung ikan, tepatnya di kepulauan sembilan Raja Ampat. (Minggu, 10/15/2023)
Setelah melakukan kordinasi dan komunikasi bersama pemuda wejim, Kahar mengajak pemuda wejim berkolaborasi untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada di wejim, menurutnya ini adalah sebuah langkah maju untuk memperkenalkan spot wisata baru di kepulauan sembilan Raja Ampat.
Kepulauan Sembilan
“Distrik kepulauan sembilan, Kampung Wejim Barat dan masih banyak lagi di seputaran kepulauan Raja Ampat yang berada di kepulauan sembilan, menjadi salah satu spot wisata yang menjajikan, saya akan konsolidasi bersama masyarakat adat dan pemuda kepulauan Wejim Barat dan Wejim Timur untuk mengembangkan potensi wisata di daerah setempat,”. Menurut Kahar, sejauh ini spot wisata Raja Ampat hanya berada di beberapa tempat saja padahal potensi wisata di kepulauan sembilan sangat menjanjikan.
Salah satu pemuda Wejim, Jewis Denny Dimara berharap kepada pemerintah distrik sampai ke Pemda Raja Ampat untuk bisa melihat potensi yang dimiliki oleh kampung dan distrik kepulauan sembilan untuk menjadi salah satu tempat wisata dan tempat penampungan ikan di distrik kepulauan sembilan juga terkenal dengan berbagai macam sepesis ikan di perairannya,” Tandasnya
Hal senada juga ditambahkan oleh Arnes Rudolof Mambraku pemuda Wejim Barat, “Banyak spot wisata yang hanya di sia-siakan karena kurangnya dukungan pemerintah terkait pariwisata yang dimiliki oleh distrik kepulauan sembilan khususunya di kampung wejim timur dan wejim barat serta kampung stukorano, kami masyarakat hanya bisa berharap dan terus berusaha untuk memperkenalkan pariwisata yang kami punya di kepulauan sembilan,”.
Harapannya adalah pemerintah dalam hal ini Bupati Raja Ampat lebih spesifik Dispora Parisiwasata Raja Ampat dan Dispora Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya harus mangambil langka dalam melihat pulau-pulau yang memiliki destinasi alam laut diraja Ampat yang memiliki banyak potensi laut seperti kepulauan sembilan. (ZK)
Melanesiatimes.com – KPU Kota Sorong melakukan giat bagi-bagi Pamflet dan stiker ke sejumlah tempat keramaian yang difokuskan dalam Kota Kota Sorong. Sabtu (14/10/2023).
Ditemui dilapangan Ketua KPU Kota Sorong Balthasar B Kambuaya menyampaikan “Kita melaksanakan kegiatan pembagian Pamflet dan stiker dihari ini, berdasarkan himbauan surat edaran dari KPU RI dan juga hirarki daripada KPU Provinsi Papua Barat Daya, dengan nomor surat : 453/PP.06-und/96/2.1/2023, sehingga hari ini harus dilaksanakan tahapan sosialisasi ajakan atau himbauan kepada masyarakat yang ada di kota Sorong, yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih langsung kepada TPS pada tanggal 14 Februari 2024″.
Lanjut Balthasar sesuai dengan edaran bahwa inilah hari dimana, tersisa 122 hari menuju kepada tahapan pemilihan umum serentak, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, tepatnya tanggal 14 Februari”. Tambah Balthasar.
Dokumentasi Undangan
Aksi tersebut merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak golput dan tetap menyalurkan hak suara mereka pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 yakni memilih anggota DPR RI, DPD RI, kemudian DPR Provinsi Papua Barat Daya, dan DPR kabupaten/kota
Dalam giat ini, ketua dan para komisioner serta jajaran KPU Kota Sorong membawa spanduk bertuliskan 122 hari menuju hari pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024, pamflet dan stiker ajakan pemilu, sembari menyambangi masyarakat di beberapa titik keramaian, seperti Pasar Sentral Kota Sorong, Mega Mall, Ramayana Mall, Saga Supermarket, dan masyarakat di seputaran Bandara DEO Sorong.
Giat hari ini KPU Kota Sorong beririsan atau bersamaan dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya “Jadi kita berbagi titik lokasi, di mana lokasi yang dapat dijangkau oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya berarti kami kota menyesuaikan kepada titik atau daerah yang tidak terjangkau oleh kegiatan Provinsi Papua Barat Daya, salah satunya itu pasar dan juga supermarket atau mall-mall yang ada di kawasan wilayah Kota Sorong. Tutur Ketua KPU Kota Sorong.
Lanjuta Ketua KPU Kota Sorong, Tujuan kegiatan ini adalah mengingatkan kepada masyarakat kota Sorong yang telah memiliki hak pilih karena kurang lebih 122 hari lagi akan kita menuju kepada tahapan pemilihan umum serentak.
Dan tahapan ini akan dilakukan secara kontinu menjelang sisa waktu 100 hari, 75 hari dan 10 hari, sesuai dengan regulasi atau undangan sebagai himbauan kepada setiap masyarakat yang ada diKota Sorong”. Tegasnya.
Namun kami KPU Kota Sorong, sudah menjadi tanggung jawab dalam kelembagaan ini untuk setiap hari, kami wajib mensosialisasikan, ntah itu dalam keluarga, tetangga, kerabat ataupun teman-teman, sehingga sosialisai ini dapat menyentuh kepada seluruh masyarakat se-sorong raya. Tutupnya.
Giat yang dilaksanakan jajaran KPU Kota Sorong ini mendapat apresiasi positif masyarakat karena dapat memperoleh edukasi dan ajakan untuk berpartisipasi mensukseskan pemilu serentak 14 Februari 2024. (Dir)
