Blog

Melanesiatimes.com – Sebagai Ketua RT.01/RW.05 selalu mengingatkan kepada warga agar selalu menjaga kebersihan lingkungan apalagi yang ada di bantaran kali remu, harus menjaga kebersihan kali agar tidak tercemar dengan sampah – sampah rumahan. Sorong (05/09/2023)

Selaku Ketua RT.01. Ely Melek Obeth Kaiway yang biasa di sapa Ely mengapresiasi pihak – pihak yang pada hari ini telah melakukan pembersihan kali, mulai dari HMB Sampai jalan baru. “Saya sangat mengapresiasi terkait Kegiatan nasional bersih – bersih kali, khusus di kali remu Kota Sorong, oleh TNI/Polri, angkatan laut, angkatan darat, plus adik-adik karang taruna, yang pada hari ini (selasa, 05/09/2023) telah melaksanakan program nasional pembersihan kali”. Pungkasnya.

Tak sampai situ, Ely juga berharap kepada pemerintah kota sorong agar segerah menggarap Rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) terkait dengan pembersihan kali remu melalui APBD dan APBN atau bahkan Otsus.

“Pemerintah harus tegas dalam sebuah kebijakan terkait pembersihan kali remu, bila perlu ada anggaran alokasi khusus tiap bulan untuk pembersihan kali remu, karena kita melihat bahwa kali remu ini merupakan kali yang ada pas ditengah – tengah kota, yang membelah antara distrik sorong timur dan sorong barat dan juga merupakan salah satu ikon kota sorong”. Paparnya.

Ely selalu mengingatkan kepada warganya agar jangan membuang sampah dikali remu, karena setiap pagi hari ada mobilisasi mobil sampah dilingkungan RW.05, dari pinggir kali sampai belakang gor, untuk mengangkut sampah yang ada dirumah warga.

Dan setiap pagi lewat Toa masjid diumumkan agar warga masyarakat yang berada dilingkungan RW.05, agar segerah membawah sampahnya ke depan Masjid Al Azhar untuk di angkut oleh mobil sampah dan dibawah ke tempat penampungan sampah.

Karena banyak sampah yang biasa ditampung oleh warga dari malam hari, ada sampah organik dan sampah non organik.

“Saya juga berharap agar pemerintah kota Sorong dan pemerintah Provinsi PBD untuk serius dlam menangani masalah sampah ini, karena sampah ini juga bisa menambah aset daerah, jikalau pemerintah mampu menghadirkan pabrik pendulang sampah dikota sorong.

sehingga pertama kota menjadi bersih, kedua selamat dari banjir, ketiga membuka lapangan kerja pada masyarakat yang ada di provinsi baru ini, keempat bisa menambah APBD Kota maupun Provinsi, dan yang kelima menghilangkan image terhadap kota sorong yang dinobatkan kota terkotor nasional”

Lanjut Ely, kita seharusnya malu karena kota sorong adalah, salah satu kota penghasil minyak, tapi untuk kebersihan lingkungan dan kali menjadi yang terburuk di indonesia, padahal selama ini kita hidup dan tidur di atas kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain, kendati dana yang begitu besar tidak mampu meyakinkan kita untuk menghilangkan penobatan sebagai kota terkotor di indonesia”. Tambahnya.

Kota sorong bukan hanya kota madya tapi sudah merupakan ibu kota provinsi yang ke 38, dan merupakan pintu masuk wilayah papua, sudah saatnya keluar dari stigma – stigma negatif, sehingga dapat berkembang dan bersaing dengan daerah – daerah lain.

“Saya berharap agar pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat terutama warga yang berada di bantaran kali remu untuk menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri, lingkungan serta kali remu.

Air adalah sumber kehidupan, air yang bersih adalah sumber kesehatan. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi Tindakan nyata. Jagalah lingkunganmu tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat. Dan menanam satu pohon dapat menyelamatkan ribuan makhluk hidup.

Sudah saatnya kita bangun dari tidur panjang untuk menggapai cita dan asa di dunia nyata, karena kebersihan adalah bagian dari iman”. Tutupnya. (DIR)

Melanesiatimes.com – Konsolidasi DPD KNPI Kota bersama OKP/OKPI se- Kota Sorong dalam menyikapi kegaduhan yang dilakukan oleh Carateker KNPI Papua Barat Daya, konsolidasi ini berlangsung di Cafe Teras Kayu. (Senin, 04/09/2023)

Melalui Rapat dan pembahasan panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda, DPD KNPI Kota Sorong mempertanyakan kinerja Carateker KNPI Papua Barat Daya, pasalnya menurut Sulaiman Merin selaku sekretaris DPD KNPI Kota Sorong, SK Carateker KNPI PBD mestinya sudah berakhir karena sudah berlangsung cukup lama.

“Pada malam hari ini kami semua, tujuh DPD KNPI Distrik dan Pengurus KNPI Kota Sorong menyampaikan, dalam waktu dekat akan segera melaksanakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda, RAPIMDA Dan MUSDA DPD KNPI Kota Sorong, jadi kesiapannya dimulai dari sekarang dengan beberapa agenda agenda menyongngsong Peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Dalam kesempatan ini juga, kami menyampaikan kekesalan terhadap Jois Kambu, selaku Carateker KNPI Papua Barat Daya, yang SK Caratekernya sudah berlangsung cukup lama, “mestinya beliau melakukan konsolidasi organisasi kepada DDP KNPI Kab/Kota namun sampai saat ini belum dilakukan malah langsung membuat RAPIMDA (Rapat Pimpinan Daerah)”. Ujar Sulaiman

Jois Kambu selaku Carateker KNPI PBD dinilai tidak melakukan pendekatan persuasif dan tidak menjalankan tugas-tugas organisasi. “Tugas Carateker kan melakukan konsolidasi organisasi yang kemudian bisa mempersatukan seluruh elemen pemuda di Provinsi Papua Barat Daya”,. Kata Sulaiman.

Sebelumnya sudah ada pertemuan yang difasilitasi oleh DPP KNPI di hotel Vega Kota Sorong, bersama seluruh unsur pemuda tingkat provinsi maupun Kota yang dihadiri langsung oleh Bung Amin Ngabalin selaku wakil ketua DPP KNPI, untuk melakukan rekonsiliasi namun setelah pertemuan itu Ketua Carateker KNPI PBD tidak menindaklanjuti rekonsiliasi itu dengan baik, tambah Sulaiman.

Sesuai dengan AD/ ART Dan PO organisasi jelas Menyebutkan bahwa, Kriteria Umur Pengurus DPD KNPI itu 40 tahun dan maksimal 43 Tahun, hasil RAPIMDA Manokwari.

DPD KNPI Kota Sorong berharap kepada DPP KNPI, bung Haris Pertama agar dapat mengevaluasi kinerja Jois Kambu selaku Carateker, karena bung Jois bekerja tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, jika permintaan dan keinginan kami tidak diindahkan dan Saudara Jois bersih keras melakukan MUSDA maka, kami pastikan MUSDA tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Kami juga akan mengambil jalan sendiri apabila DPP dalam hal ini Bung Haris Pertama, tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kami juga akan melakukan konsolidasi dan mendatangkan SK Carateker baru dari DPP KNPI lainnya, karena kita tau bersama bahwa DPP KNPI bukan hanya satu saja.

Dalam kesempatan ini Sulaiman Merin mengapresiasi kinerja Pj Gubernur PBD, yang mana telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, Sulaiman juga menambahkan pada prinsipnya kami pemuda yang ada di kota sorong memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Pj Gubernur PBD.

Kami DPD KNPI Kota Sorong juga berharap kepada bapak Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad, agar dapat melihat potensi pemuda Sorong Raya, untuk tidak dikotak-kotakan oleh oknum-oknum tertentu dengan kepentingan politiknya, mengadu domba Pemuda diwilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan demikian, kami meminta agar Pj Gubernur PBD untuk sementara jangan dulu memberikan bantuan dana kepada Carateker KNPI PBD “Jois Kambu”,. Sebelum hal-hal yang menyangkut dengan kepemudaan diselesaikan. (ZaKi)

Melanesiatmes.com – Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara simultan guna menyelamatkan keuangan dan mencegah kerugian negara.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, pada triwulan I Tahun 2023 KPK terus ikut kontribusi pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pemerintah pada program prioritas nasional. Terdapat lima dari tujuh program prioritas nasional yang menjadi komitmen KPK sebagai wujud pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Komitmen itu diantaranya Survei Penilaian Integritas (SPI), Stranas Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Asset Recovery, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dan Survei Integritas Pendidikan. Penyusunan program ini hasil dari evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan KPK,” kata Firli.

Lanjut Firli, KPK juga menargetkan komitmen tersebut untuk mencapai program prioritas nasional. Adapun pada program SPI ditargetkan mencapai indeks integritas nasional tahun 2023 di angka 74; monitoring Stranas PK ditargetkan terlaksana rencana aksi 100%; pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi lebih dari target 120 perkara; pengembangan SPPT TI yang terintegrasi dengan aplikasi Sinergi dan SPPT TI Nasional, dan survei integritas pendidikan sebagai program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.

Sementara itu Firli menjelaskan, KPK juga mengusung tiga sasaran strategis, mulai dari terwujudnya sikap dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat antikorupsi yang diukur melalui Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) yang nilainya semakin mendekati skor 5 dari (0 – 5).

Selanjutnya, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang antikorupsi diukur melalui SPI dengan hasil rerata indeks integritas nasional dengan nilai 71,9 dan capaian monitoring Stranas PK mencapai 61,6%; meningkatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang diukur menggunakan IKU Sentencing Rate dan Asset Recovery.

Pendidikan Antikorupsi

Sampai akhir 2022, tercatat 397 atau 72,5% pemerintah daerah telah memiliki regulasi pendidikan antikorupsi. Regulasi ini terdiri atas 24 Peraturan Gubernur, 81 Peraturan Walikota, dan 292 Peraturan Bupati.

Sebagai wujud dukungan kepada satuan pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, pada 2022 KPK telah melakukan penguatan kapasitas kepada 6.249 personil jejaring pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dosen, pengawas sekolah, penyuluh antikorupsi. Penguatan kapasitas dilakukan dalam rangka memberikan pembekalan materi maupun strategi dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan.

Implementasi pendidikan antikorupsi hingga akhir 2022 tercatat telah dipraktikkan di 22.138 sekolah dan 19.971 sekolah berdasarkan unggahan mandiri melalui laporan praktik implementasi di platform jaga.id. Beberapa praktik baik implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dari berbagai jenjang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui platform jaga.id pada menu pendidikan di laman layanan publik.

KPK juga melakukan pengembangan materi dan kurikulum meliputi materi ajar pendidikan dini, dasar, menengah, tinggi serta kedinasan formal secara bersama-sama dengan jejaring pendidikan. Bahkan inovasi materi ajar banyak bermunculan dari satuan pendidikan maupun praktisi pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan lain. dan kesadaran mahasiswa atas tindakan koruptif yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan

KPK telah menyelesaikan kajian terkait program penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) atau penggunaan gas alam cair untuk pembangkit PLN. Kajian ini merupakan kolaborasi KPK dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kajian ini merekomendasikan perbaikan pola penunjukkan pelaksana program melalui revisi Kepmen ESDM No. 2 tahun 2022.

Dengan rekomendasi ini biaya pelaksanaan program dapat dihemat sekitar Rp7,5 triliun/tahun dan implementasi program gasifikasi di 48 lokasi pembangkit listrik dapat mencapai target tahun 2024. Selain itu, KPK juga telah melakukan kajian mitigasi risiko korupsi pada draft regulasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kajian ini dikerjakan dengan menggunakan metode corruption risk assessment yang hasilnya disampaikan untuk perbaikan kepada enam regulasi yang diterbitkan.

Diketahui KPK juga masih menyelesaikan 22 kajian pada tahun ini. Diantaranya, kajian optimalisasi pajak sektor perkebunan sawit, kajian pemetaan potensi korupsi pada kebijakan dana transfer ke daerah, kajian kerentanan korupsi dalam program konversi PLTD ke pembangkit berbasis EBT (PLTS), dan kajian kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

Penindakan

KPK mencatatkan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau asset recovery sebesar Rp313,7 miliar. Capaian asset recovery pada Semester I 2022 meningkat 83,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I 2021, angka asset recovery KPK senilai Rp171,23 miliar.

Total asset recovery tersebut, terdiri dari Rp248,01 miliar merupakan hasil pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Lalu, sebesar Rp41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU, sementara sebesar Rp24,2 miliar berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah.

Penanganan perkara yang terus dilakukan KPK membuktikan bahwa penerapan Trisula Pemberantasan Korupsi tidak mengurangi intensitas upaya penindakan KPK. Dimana KPK tetap menekankan upaya penindakan, dengan secara simultan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

Melanesiatimes.com – Muswil KKSS itu, kami menganggap tidak punya dasar yang kuat sesuai dengan mekanisme organisasi, jadi yang kami pertanyakan itu legalitasnya, nah kenapa daerah yang baru pemekaran dilakukan muswil?

Pernyataan salah satu warga KKSS yang tidak mau identitasnya disebut, kepada media Melanesia Times, Sorong (04/09/2023).

Ini di daerah baru, jadi tidak harus melakukan muswil, muswil itu seharusnya dilakukan di wilayah yang sudah punya kepengurusan atau sudah punya wadah KKSS bukan daerah pemekaran.

BPW Papua Barat atau Sterring Comite (SC) menjadikan acuan atau dasar muswil menggunakan surat edaran atau surat pemberitahuan hasil rekornas pada bulan Mei Kalau tidak salah, jadi Kami menganggap bahwa legalitasnya muswil itu dipertanyakan. Ucapnya

Warga KKSS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, di daerah yang baru  pemekaran, harusnya melakukan musyawarah antara warga KKSS dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan terkait pembentukan KKSS di daerah yang baru, sesuai dengan adat istiadat atau kearifan lokal budaya orang sulawesi selatan, bukan langsung membuat Muswil, karena muswil di daerah pemekaran tidak diatur dalam AD/ART atau PO KKSS.

Lanjutnya, Kalau berdsarkan kebijakan, mestinya kami yang harus diakomodir atau diberikan SK, bukan dibentuk secara tiba-tiba berdasarkan surat edaran atau surat pemberitahuan hasil rakornas.

Sebelumnya kami sudah ada petunjuk walaupun itu secara lisan dari BPP melalui Sekjen pada tanggal 12 Januari 2023 dan BPP memberi petunjuk kalau mau dibentuk KKSS di daerah yang baru, harus melakukan konsolidasi ke semua BPD diwilayah yang baru dan meminta persetujuan untuk pembentukan sebuah BPW (Badan Penguru Wilayah).

Dan itu yang sudah kami lakukan, kami telah berkordinasi dangan pihak-pihak terkait, setelah itu kami juga melakukan konsolidasi kepada BPD sampai pada pilar-pilar yang ada di wilayah Papua Barat Daya dan meminta persetujuan guna membentuk BPW di wilayah Papua Barat Daya, ketika kami dalam proses pengurusan sesui petunjuk yang disampaikan oleh BPP, telah melengkapi dengan format format administrasi yang dikasih sendiri oleh BPP termasuk dokumentasinya, kemudian kami kembalikan ke BPP tanggal 27 Februari 2023, sebagai dasar agar dikelurkannya SK.

Dan setelah dikeluarkannya SK, kendati saudara Ketua BPP tidak mau menandatangani SK tersebut, padahal sudah 8 bulan kami berjalan, namun tiba-tiba ada surat edaran atau pemberitahuan hasil Rakornas yang menjadi legitimasi BPW Papua Barat untuk melaksanakan muswil, pada surat pemberitahuan tersebut no. 3 poin a berbunyi : BPP KKSS memberikan mandat penuh kepada BPW untuk melakukan/melaksanakan Muswil pada wilayah yang mengalami peningkatan status menjadi provinsi.

Yang menjadi pertanyaan kami, mandat yang tertuang dalam surat pemberitahuan hasil rakornas ini mana? kenapa tidak bisa diperlihatkan, ketika dikatakan memberikan mandat kepada BPW, harusnya bisa dilampirkan, sehingga menjadi dasar hukum muswil, namun secara defakto, BPW PB tidak dapat menunjukan mandat tersebut kepada kami, sehingga kami menganggap muswil yang dilakukan adalah tidak konsitusional.

Perjuangan kami selama 8 bulan berjalan dan tinggal menunggu tanda tangan ketua BPP saja, namun yang turun adalah surat edaran atau surat pemberitahuan hasil Rakornas, maka kami menganggap bawah itu sebagai penghambat SK yang tinggal di tanda tangani saja oleh Ketua BPP. Tuturnya.

Pada dasarnya kami ingin yang terbaik untuk KKSS dan prosesnya juga harus sesuai mekanisme organisasi, namun ketika terbentuknya KKSS PBD ini tidak sesuai AD/ART lagi,  maka kami akan menempu dengan jalur hukum. Tegasnya.

Media Melanesia Times juga menghubungi Baso Daeng selaku Ketua Sterring Comitte (SC) untuk mengkonfirmasi terkait surat mandat tersebut melalui tlp whatsapp.

Baso Daeng mengatakan muswil sudah selesai, jadi jangan lagi diperdebatkan, lagian kalau seandainya muswil itu tidak konstitusional, kenapa dari BPP bisa mengahadiri muswil tersebut dari awal pembukaan sampai penutupan, dan yang mengahadiri muswil tersebut adalah wakil ketua umum BPP, ibu Jumrana Saliki, jadi apa lagi yang mau diragukan. Tandasnya.

Baso Daeng berharap agar jangan ada lagi perpecahan setelah muswil, jangan lagi ada muswil-muswil tandingan dan sebagainya, saatnya kita bergandeng tangan, bersinergi guna memajukan KKSS di Papua Barat Daya, di tanah malamoi ini. Tutupnya. (DIR)