Blog

Melanesiatimes.com – Manajemen ASTON Sorong Hotel and Conference Center kembali membuat gebrakan dengan memberikan fasilitas istimewa bagi para nasabah Bank Papua. Sorong (09/28/2023)

Fasilitas tersebut berupa harga kamar yang di banderol dengan harga Rp. 890.000/malam. Adapun nasabah Bank Papua yang dapat menikmati harga tersebut adalah nasabah yang dikategorikan sebagai nasabah premium dan memiliki kartu tipe platinum. Harga tersebut mulai berlaku pada awal Oktober 2023 dan dapat dinikmati setiap hari selama setahun.

Harga yang ditawarkan tersebut berlaku untuk tipe kamar Studio yang sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dari pukul 06.00 hingga 10.00 pagi, gratis akses ke kolam renang dan fasilitas kebugaran serta gratis masuk ke outlet 360 Sky Lounge yang berada di lantai 7 hotel Aston yang berada di bilangan jalan Basuki Rahmat Km. 7,5.

Azis Munawir mengatakan, selain itu fasilitas yang diberikan kepada para nasabah bank Papua juga termasuk Marketing Communication Manager ASTON Sorong Hotel and Conference Center.

“Tujuan utama pemberian fasilitas tersebut adalah agar masyarakat di Kota Sorong bisa lebih semangat dan giat untuk menabung sekaligus meningkatkan aktifitas berbelanja tanpa menggunakan uang tunai atau yang lebih dikenal dengan istilah cash less”,

“Kita paham betul bahwa nasabah Bank Papua khususnya di Kota Sorong cukup banyak namun belum begitu familiar dengan penggunaan alat pembayaran digital. Padahal, dengan cara pembayaran digital, resiko akan kehilangan uang tunai tentu semakin kecil”,

Lanjutnya oleh karena itu, kami bekerjasama dengan Bank Papua untuk lebih giat mensosialisasikan gerakan tanpa uang tunai dengan memberikan fasilitas khusus bagi para nasabah”. Paparnya.

Manajemen ASTON Sorong Hotel & Conference Center masih akan menjajaki kemungkinan dan peluang kerjasama dalam bentuk lain yang menyasar market masyarakat Papua secara umum dan masyarakat di Kota Sorong secara khusus terutama menjelang akhir tahun yang biasanya cukup ramai mencari akomodasi dan fasilitas-fasilitas yang ada di hotel. (ZK)

Melanesiatimes.com – Melalui konsolidasi dan mekanisme organisasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Papua Barat Daya bersama seluruh elemen pemuda OKP/OKPI menyatakan dukungannya untuk melaksanakan MUSDA KNPI Papua Barat Daya, dibawah kepemimpinan bung Ryano Panjaitan di Vega Hotel Sorong. (Rabu, 27/09/2023)

Isak Yable selaku sekretaris careteker KNPI PBD dalam konferensi persnya mengatakan, hari ini kami mendaftarkan KNPI PBD secara resmi ke Kesbangpol Papua Barat Daya.

“Melalui rapat pleno satu KNPI PBD dibawah kepemimpinan bung Ryano Panjaitan setelah mendaftarkan diri ke Kesbangpol Papua Barat Daya, menetapkan beberapa hal terkait OKP/OKPI yang terdaftar sebanyak 191 dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah setelah jalannya forum RAPIM dan MUSDA yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023 mendatang”, Tandasnya.

Proses jalannya pendaftaran KNPI PBD ke Kesbangpol PBD dibawah kepemimpinan bung Ryano Panjaitan mendapat perhatian dari pemerintah PBD dalam hal ini PLT Sekretaris Kesbangpol Papua Barat Daya.

Lewi Isir selaku PLT Sekretaris Kesbangpol PBD dalam keterangannya kepada awak media mengatakan, hari ini kami secara resmi menerima pendaftaran DPD KNPI Papua Barat Daya.

“Kami pemerintah daerah sifatnya akan menerima semua organisasi ataupun ormas apa saja yang ingin mendaftarkan diri, nanti setelah itu kami akan memverifikasi administrasinya, apakah badan hukumnya sudah berjalan sesuai aturan atau belum”. Tegasnya

Sementara itu, Thomas Jitmau selaku ketua dewan pengarah DPD KNPI PBD mengatakan dukungannya dan apresiasi kepada pengurus DPP KNPI yang telah memberikan mandat kepada bung Ketua Careteker Edy Wijaya Karokaro dan bung Sekretaris Careteker Isak Yable untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi sehingga pada kesempatan ini melalui mekanisme organisasi, kami mengharapkan kepada seluruh elemen pemuda yang tergabung dan terinclude dalam DPD KNPI PBD untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi sehingga tahapan itu dapat berjalan dengan maksimal”.

Lebih lanjut Thomas Jitmau menegaskan bahwa, setelah resmi terdaftar ke Kesbangpol ia berharap DPD KNPI PBD hanya ada satu, Thojit juga mengajak seluruh elemen pemuda PBD untuk memberikan dukungan kepada PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi PBD.

Melalui rapat pleno satu KNPI Papua Barat Daya menetapkan Robianus Kambu sebagai ketua panitia MUSDA dan Muhdar Iksan Weul sebagai sekretaris panitia MUSDA KNPI PBD. Rencananya, MUSDA KNPI Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2023.

Mewakili kelompok Cipayung Alexander Sagey sebagai ketua bidang eksternal BADKO HMI Papua-Papua Barat mengajak seluruh OKP/OKPI yang terdaftar di PBD untuk memberikan dukungannya dalam pelaksanaan MUSDA DPD KNPI PBD yang akan dilaksanakan bulan besok. (ZK)

Melanesiatimes.com – Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sopir angkot kota Sorong beberapa hari lalu, juga berdampak pada masyarakat Kota Sorong dan mendapatkan tanggapan dari sebagian warga. Sorong (26/09/2023)

Aksi mogok ini juga mendapat perhatian dari masyarakat, pasalnya menurut salah satu warga yang sudah lama berdomisili di kota sorong mengatakan, Kota Sorong adalah Smart City, kita ini sudah hidup di zaman modern sehingga mau dan tidak mau, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurutnya pengguna angkutan online baik itu mobil maupun motor, mengaku sangat terbantu dengan adanya angkutan online, selain murah, juga hemat waktu dalam menggunakan kendaraan online tersebut.

“Saya juga merasa aman menggunakan kendaraan online, selain murah dan hemat waktu, dari segi safety juga cukup aman, misalnya jika ojolnya ugal-ugalan kita bisa langsung melaporkan ojol tersebut lewat aplikasi, jadi tingkat keamanannya cukup membantu”, Kata Warga yang enggan disebut namanya.

Melalui penulusuran di lapangan, media Melanesiatimes.com langsung mendatangi kantor Maxim Kota Sorong, pihaknya mengakui sudah mendapatkan informasi terkait aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sopir angkot konvensional Kota Sorong.

Maxim adalah perusahaan platform digital yang sudah terdaftar di Kominfo, sebelum beroperasi di Kota Sorong, kami juga mengurus izin usaha ke dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Sorong dan kami sudah mendapatkan ijin usahanya, kendati jika terjadi hal seperti yang dilakukan oleh sopir konvensional dalam aksi demonya, kami juga taat aturan jika dipanggil oleh pemerintah.

“Kami dari pihak Maxim sendiri memang sudah mendapatkan panggilan dari Dinas Perhubungan provinsi Papua Barat Daya, terkait aksi yang dilakukan oleh sopir konensional waktu lalu, namun kita lihat saja nanti kelanjutannya seperti apa”, Tuturnya.

Sementara itu, menurut Ketua Asosiasi Sopir Angkot Kota Sorong La Sadika, pihaknya merasa dirugikan dengan kehadiran angkutan online di Kota Sorong.

“Kami menolak taksi online yang beroperasi di Kota Sorong dan sekitarnya, antara lain Grab, Maxim dan InDrive. Tiga aplikasi ini ternyata sudah beredar dan beroperasi di Sorong Raya dan ternyata mereka ini belum mendapatkan ijin dari pemerintah setempat”,

Lebih lanjut, La Sadika mengatakan, “kami dengan tegas menolak kehadiran taksi online di Kota Sorong, sebab kehadiran mereka itu ilegal, bagaimana mungkin pemerintah membiarkan mereka beroperasi tanpa izin, itulah alasan kami untuk kemudian melakukan aksi demo tersebut, selain belum mengantongi ijin dari pemerintah, mereka juga telah menyalahi aturan Permenhub 118 Tahun 2018”. Tambahnya.

Dalam menghadapi dan mengantisipasi persoalan ini agar tidak berkepanjangan, Dinas Perhubungan Povinsi Papua Barat Daya telah melakukan upaya negosiasi antara kedua belah pihak dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini hingga 14 hari kedepannya. (ZK)

Melanesiatimes.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua memberikan data tentang aktivitas perdagangan ekspor dan import hasil bumi di wilayah Papua pada perdagangan bulan Agustus 2023 lalu. Hasilnya sangat menggembirakan dikarenakan neraca perdagangan mengalami surplus dimana hasil eksport lebih tinggi dibandingkan dengan import yang dilakukan. Jayapura (26/09/2023)

Berdasarkan data yang telah di rilis pada 15 september 2023 tersebut tercatat dimana nilai ekspor mencapai 181,19 persen  atau tercatat mencapai 11, 12 triliun Rupiah di bandingkan dengan eksport pada bulan Juli 202,  sementara itu data import pada bulan yang sama terjadi penurunan 33,61 persen atau hanya 517, 5 miliar Rupiah.

Dilihat dari data perdagangan tersebut eksport barang yang dilakukan masih dinominasi oleh barang non migas, eksport biji logam dan turunannya masih menjadi komoditi paling unggul dan diikuti dengan komoditi kayu dan barang dari kayu serta komuditi hasil perairan serta barang non migas lainnya yang di ekspor ke enam negara utama yakni Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Namun,  nilai eksport pada periode dari bulan Januari sampai Agustus 2023 secara akumulatif total ekspor mengalami penurunan 9,36 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu dari Januari sampai Agustus 2022. Ekspor biji logam berasal dari PT. Freeport Indonesia yang dikirim dari Pelabuhan Amamapare Kabupaten Mimika ke negara tujuan.

Sementara itu import pada bulan Agustus 2023 mengalami penurunan 33,61 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya Juli 2023, beberapa negara pemasok barang ke wilayah Papua yakni Australia, Singapura dan Filipina. Import di dominasi oleh produk non migas juga nilai import berasal dari golongan barang-barang yang terbuat dari besi dan baja namun meskipun begitu import migas juga ada namun tak sebesar import barang-barang non migas. Total nilai import secara akumulatif dari tujuh negara diantranya Sigapura, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Jerman. Pada periode awal tahun Januari sampai Agustus 2023 neraca import mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai Agustus tahun lalu dimana mengalami penurunan sebesar 5, 47 persen.

Secara akumulatif perdagangan pada bulan Agustus 2023 ini surplus 10,67 triliun Rupiah hal ini karena pertumbuhan ekspor lebih tinggi dibandikan dengan bulan sebelumnya dan neraca perdagangan mengalami peningkatan 229,1 persen. Namun, jika dilihat juga dengan periode yangsama yakni pada periode yang sama tahun lalu 2022 naraca perdagangan masih mengalami penurunan 10,25 persen. Hal ini menunjukan bahwa perdagangan ekspor di wilayah Papua masih di dominasi oleh hasil pengolahan tambang oleh PT. Freeport Indonesia.(FK)

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) 15 September 2023

Melanesiatimes.com – Warga menyoroti sampah yang berserahkan di tengah jalan utama menuju pasar sentral, tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri 2 Remu Selatan. Sorong (24/09/2023)

Pada minggu dini hari sekitar jam 02.00 wit, sebuah insiden yg cukup menggangu warga kota sorong khususnya pengguna jalan baik itu pengendara roda dua maupun roda empat, pasalnya telah terjadi pemalangan yang dilakukan oleh seorang yang diduga adalah warga yang bermukim di sekitaran area perkompleksan rumah papan.

Pemalangan kali ini bukan menggunakan kayu ataupun batu tetapi pemalangan tersebut menggunakan tumpukan sampah, dengan bermodalkan sepotong kayu pelaku mengangkat dan menumpuk sampah sampah hingga ke pertengahan jalan raya.

Nampaknya oknum yg melakukan pemalangan tersebut mewakili kekesalan warga terkait adanya aktifitas pembuangan sampah yang acapkali menumpuk di depan jalan dan dilingkungan perkompleksan rumah papan.

“Ini bukan tempat penampungan sampah, entah darimana datangnya sampah-sampah itu, tiap malam tiba-tiba saja menumpuk dilingkungan ini, kami selaku warga rumah papan tidak pernah membuang sampah disini atau menumpuknya disisi jalan raya depan kompleks ini , kendati kerap dimalam hari selalu saja, ada penumpukan di samping jalan raya, hingga menebarkan aroma tidak sedap” kata salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Warga rumah papan juga menyanyangkan, respons pemerintah kota sorong tentang permasalahan sampah yang mengganggu dan merusak nilai estetik penataan kota Sorong. Bukankah saat ini Kota Sorong sudah menjadi ibu kota provinsi! namun mengapa sampai saat ini, persoalan kesemrauwutan penumpukan sampah belum juga teratasi.

“Kami warga Rumah Papan tidak pernah membuang sampah di pinggir jalan, apalagi dipinggir jalan umum, itu masyarakat luar yang biasanya membuang disitu”. Tegasnya

Disisi lain salah satu program utama pemerintah kota sorong adalah membenahi manajemen pengelolaan sampah dan penanganan masalah penimbunan sampah.

Ketika dilantik pada tanggal 25 Agustus 2023, PJ Walikota sorong Septinus Lobat, menyampaikan lewat jumpa persnya bahwa, yang menjadi program prioritas pemerintah kota sorong adalah, pencegahan terhadap Stunting, banjir dan penanggulangan sampah,

Fenomena yang terjadi di depan SD Negeri 2 Remu Selatan, serta ketiadaan fasilitas berupa tempat penampungan sampah sementara, menunjukan bahwa minimnya respons pemerintah kota Sorong dalam menyikapi permasalahan sampah tersebut, akhirnya perilaku membuang sampah sembarangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab telah mengakibatkan peningkatan skala pencemaran lingkungan dan sanitasi yg semakin buruk di sebagian wilayah kota sorong.

Terjadinya fenomena ini, dipagi hari terlihat warga bahu membahu untuk membersihkannya, sempat juga membuat macet pengendara roda dua dan roda empat yang melintasi area tersebut.

Sidik Rahakbauw selaku Ketua RT.03/RW.03 yang berada pada wilayah TKP tersebut, dikonfirmasi via tlp membenarkan bahwa sering adanya masyarakat yang membuang sampah disitu.
Sidik menyampaikan, “Diseputaran rufei sampai kilo, jika ada terlihat satu kantong sampah saja dipinggir jalan, maka sebentar akan menjadi tumpuhkan sampah yang besar, karena tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri”. Imbuhnya

Sidik juga berharap kepada pemerintah agar cekat dan tegas dalam hal penangan sampah. “Kalau bisa sampah itu diangkat pada malam hari mulai dari jam 00.00 sampai selesai jangan biarkan menumpuk sampai pagi, apalagi hari ini kota Sorong merupakan Ibu Kota Provinsi, masa seperti itu terus”, tegasnya.

Kota sorong ini dipimpin oleh dua pemerintahan, yakni Walikota dan Gubernur, maka kita berharap adanya sinergisitas program kebijakan dan kerja-kerja nyata antar dua pimpinan pemerintahan ini, serta sigap dan cepat tanggap dalam menyikapi persoalan substansial tentang penataan kota, sehingga wajah provinsi itu bisa terlihat.

Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi persiapan pencermatan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu serentak tahun 2024. Sorong  (22/09/2023)

Ditemui di Vega Hotel Sorong Gandhi Sirajudin menyampaikan, kegiatan ini terkait dengan pencermatan rancangan DCT daftar calon tetap jadi tahapan dimulai dari tanggal 24 September – 3 Oktober 2023 adalah Pencermatan Rancangan DPT.

1. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT berdasarkan:

• DCS; dan
• berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR,  DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat.

2. Rancangan DCT memuat

• Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu
• Nama Partai Politik Peserta Pemilu
• Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilu
• Nomor Urut Calon
• Pas Foto Calon
• Nama Lengkap Calon
• Jenis Kelamin Calon
• Kabupaten/Kota tempat tinggal Calon

3. Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti calon sementara pasca penetapan DCS (pasca tanggapan masyarakat yang ditetapkan TMS) maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian nomor urut.

Catatan :

1. Partai Politik Peserta Pemilu mencermati Rancangan DCT yang telah disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Rancangan DCT, dapat dilakukan perubahan:

• Tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu
• Nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
• Calon sementara diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu  atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
• mengajukan perpindahan Dapil terhadap calon sementara

3. Apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat maka calon tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT.

4. Dalam rancangan DCT tidak bisa melakukan penambahan calon.

5. Dalam hal calon yang diajukan penggantian pada rancangan DCT merupakan calon yang ganda eksternal dengan calon dari partai politik peserta pemilu lainnya diajukan dengan melampirkan surat pengunduran diri dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan sebelumnya.

6. Dalam hasil vermin terhadap calon pengganti pada masa pencermatan rancangan DCT menyatakan TMS maka calon dimaksud tidak ditetapkan dalam DCT. Apabila calon pengganti yang TMS merupakan calon perempuan maka dilakukan penyesuaikan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023.

Dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT tanggal 4 Oktober – 18 Oktober 2023.

Penerimaan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCT :

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan perubahan Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 24 September – 3 Oktober 2023.

2. Terhadap Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan DCT, dilakukan pemeriksaan:

• Isian data nomor urut, nama lengkap dan pas foto terbaru calon
• Dokumen persyaratan administrasi pengganti calon
• Perubahan daftar calon yang termuat dalam formulir Model B-DAFTAR.CALON.PERUBAHAN-PARPOL yang disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Ditanggal 19 Oktober – 23 Oktober 2023 dilakukan Rekapitulasi  Hasil Verifikasi Administrasi terhadap Penggantian Calon, jadi pada tahapan-tahapan ini KPU akan memberi kesempatan Kepada Partai untuk melakukan pergantian atau perbaikan caleg, seperti caleg yang pindah dapil, pergantian caleg yang meninggal dunia maupun caleg yang masih berstatus sebagai ASN, sehingga ketika penetapan DPT nanti sudah tidak ada kendala, namun ketika partai yang tidak melaksanakan tahapan ini maka pada saat penetapan DPT, partai yang tidak melaksanakan tahapan ini akan dihapus nama calegnya dan tidak diikut sertakan dalam Pileg nanti.

1. Verifikasi Administrasi dilakukan untuk memastikan

• Kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan Rancangan DCT
• Kegandaan pencalonan

2. Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan memenuhi syarat

• Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi calon sementara pengganti tidak benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, calon sementara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
• KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan fomulir Model BA.HASIL.VERIFIKASI.PENCERMATAN.DCT
• Calon yang dinyatakan memenuhi syarat akan dimasukkan dalam DCT, sementara calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dicantumkan dalam DCT

Adapun tahapan berikutnya yaitu penyusunan DCT dari tanggal 24 Oktober – 02 November 2023 dan ditanggal 03 November dilakukan penetapan DCT,sedangkan tanggal 04 November 2023 adalah tahapan terkahir yaitu pengumuman Daftar Calon Tetap.

1. KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:

• meninggal dunia;
• terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
• terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
• tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan.

2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan DCT berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT

3. Perubahan DCT dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

4. Dalam hal pencoretan dilakukan terhadap calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berjenis kelamin perempuan yang mempengaruhi penempatan dan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan pada suatu Dapil, pencoretan tersebut tidak mengakibatkan pembatalan calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota lain pada Dapil tersebut.

“kami akan memberikan ruang dan waktu kepada semua partai politik agar melakukan perbaikan mulai  tanggal 24 September – 03 Oktober 2023, apabila masih ada yang belum melakukan perbaikan maka kami akan hapus dari Daftar Calon Tetap dan tidak diikut sertakan dalam pemilu Tahun 2024”. Tegasnya.

Gandhi Sirajudin juga berharap pelaksanaan atau tahapan-tahapan ini bisa terpenuhi oleh semua Parpol sehingga kerja – kerja partai dari tahap awal hingga tahap akhir membuahkan hasil yang maksimal dan tidak sia-sia.