Melanesia Times

Blog

  • Tanggapan Mantan Ketua KKSS Raja Ampat Terkait Kisruh Muswil KKSS PBD

    Melanesiatimes.com – Mantan Ketua KKSS Raja Ampat Ismail Saraka, menanggapi kisruh KKSS Papua Barat Daya yang terjadi saat ini, ditemui di kediamannya, Waisai (20/09/2023)

    Sebagai mantan Ketua KKSS dengan adanya dualisme atau kisruh KKSS di Papua Barat Daya,  saya tidak mencampuri urusan itu, siapapun yang terpilih itu bagian daripada masyarakat Sulawesi  Selatan.

    Mantan Ketua KKSS Raja Ampat Ismail Saraka menyampaikan, “sejauh ini yang saya tahu dari media itu, ada gugatan dari pihak pak Rustam ke Pengadilan Negeri dan saya pikir sebagai warga negara dan siapapun itu punya hak, Kalau merasa tidak puas dengan hasil muswil Papua Barat Daya sah-sah saja melakukan gugatan.

    Lanjutnya, keputusan itu juga nanti, pada akhirnya kembali ke putusan pengadilan, dalam hal ini juga saya tidak mendukung siapa-siapa, yang pastinya, kalau Pak Rustam merasa dirugikan, dia punya hak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri”. Ungkapnya

    Menurut Ismail terkait dengan terpilihnya Hi. Said sebagai Ketua melalui Muswil KKSS yang dilaksanan dikota Sorong, ada baiknya dibacarakan baik-baik secara internal sehingga tidak memecah belah masyarakat Sulawesi Selatan.

    Ismail juga menanggapi masalah kapasitas sebagai Ketua Terpilih dengan perbandingan kepada partai Politik dan kapasitanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Ismail mengungkapkan secara hukum ketika kami terpilih sebagai Anggota DPRD kendati kami belum bisa melakukan aktifitas sebagai Anggota Dewan, karena kami belum dilantik, sehingga kami tetap menunggu hingga pelantikan dan penyerahan SK, baru kami bisa melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan.

    “ketika kami terpilih sebagai anggota DPRD kapasitas kami terbatas dan belum bisa beraktifitas sebagai anggota DPR, nanti pelantikan dulu baru kami bisa melaksanakan Tupoksi selaku anggota Dewan”. Tegasnya.

    Ismail Saraka yang juga sebagai Anggota  Dewan aktif, mempertanyakan kegiatan Rakornas yang dilaksanakan di Makassar, “Rakornas itu kan acara yang besar yang dihadiri oleh seluruh pengurus yang berskala Nasional bahkan juga luar Negeri, kok tiba-tiba ada Rakornas dengan waktu yang begitu singkat, kan bisa diberitahukan waktu Pertemuan Saudagar Bugir Makassar (PSBM), tapi pada waktu pertemua tidak ada pemberitahuan, itu info saya dapat.

    Makanya kami juga mempertanyakan hal tersebut, apakah benar ada Rakornas di Makassar? Ini hajat besar jadi harus ada perberitahuan dan undangan kepada BPW dan BPD di seluruh Indonesia dan harus buming sehingga semua masyarakat Sulawesi Selatan tau bahwa ada kegiatan Rakonas di Makassar”. Bebernya.

    Terkait Rakornas, media melanesiatimes.com juga mengkonfirmasi ke salah satu peserta yang mengikuti Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang dilaksanakan di Makassar, menyampaikan “kami selesai dari kegiatan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) tidak tau dengan pelaksanaan Rakornas, nanti kami sudah dalam perjalanan ke kampung  baru kami di telepon, katanya ada Rakornas di Makassar”

    Peserta yang enggan disebut namanya itu, menyayangkan Rakornas yang dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, harusnya agenda sebesar ini dikordinasikan sejak awal, sehingga kita juga turut menghadiri, “nanti kami sudah dalam perjalanan pulag ke kampung baru di telepon kasitau, nah inikan terlihat mendadak dan buru-buru sekali, ada apa sebenarnya”.

    Menurut warga KKSS yang enggan disebut namanya itu juga menambahkan, bahwa “kegiatan Rakornas itu, tidak dihadiri oleh sebagian besar Pengurus BPP, sehingga kami masih meragukan kabsahannya”. Tutupnya.

  • Pemilihan Ketua IKA Unamin Menuai Protes

    Melanesiatimes.com – Pemilihan Ketua Ikatan Alumni STIA, Unamin dan UMS Sorong, sempat menuai Protes dan kritik dari Presiden Mahasiswa, namun situasi dapat dikendalikan secara kondusif dan berjalan hingga selesai. Sorong (16/09/2023).

    Pemilihan ini merupakan Pemilihan yang pertama kali dilaksanakan di Kampus Unamin Sorong dimana pembentukan Panitia ini di SK kan oleh Rektor Unamin Sorong, dibentuk pada bulan januari tahun 2023, dengan tahapan mulai dari pembentukan Panitia atau Tim 9, pendataan Alumni, pendaftaran kandidat dan penyampaian visi misi sampai pada pencoblosan di hari Sabtu, 16 September 2023.

    Pemilihan ini telah menghasilkan Ketua Terpilih yaitu Markus Jitmau, dengan torehan suara sebanyak 224, disusul Hadi Tuasikal dengan perolehan suara sebanyak 52, sedangkan posisi ketiga Sattu dengan jumlah suara 35, diposisi keempat Syarif Nari dengan jumlah suara 14 dan urutan kelima Sumardi dengan perolehan 8 suara.

    Hasil Perhitungan Suara

    Pemilihan dilakukan menggunakan dua metode yakni, pemilihan langsung dan pemilihan secara online, total jumlah suara langsung berjumlah 265 sedangkan pemilihan secara online sebanyak 68 suara, hingga hasil Total Alumni yang menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan pertama ini sebanyak 333 suara sah.

    Menurut Ketua Terpilih Markus Jitmau, pemilihan kali ini merupakan Pemilihan yang unik dan langkah, pasalnya pemilihan dilakukan secara online dan ini merupakan pemilihan yang pertama dilakukan di kampus dengan metode online “saya baru lihat pemilihan secara online seperti ini dan ini dilakukan secara nasional karena Alumni Unamin ini tersebar diseluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya sangat apresiasi dengan kinerja Panitia yang mampu melaksanakan pemilihan ini secara online, jarang kita temukan pemilihan seperti ini di Indonesia dan ini yang pertama kali saya temui”. Ungkapnya.

    Foto Bersama Ketua Terpilih

    Tujuan dari Pembentukan IKA Alumni, STIA Unamin dan UMS ini, pertama untuk wadah silaturahim antara sesama alumni STIA, Unamin dan UMS Sorong mulai dari tahun 80an hingga tahun 2022.

    Kampus ini awalnya bernama STIA, Kemudian berganti nama menjadi Universitas Al-Amin Sorong, ditahun 2013 beralih lagi menjadi Universitas Muhammadiyah Sorong dan terkahir dikembalikan lagi menjadi Unamin Sorong kendati sudah beda kepanjangannya yakni Universitas Muhammadiyah Sorong pada tahun 2021 sampai saat ini.

    Markus Jitmau menambahkan Kami akan selalu mendukung dan mengawal program-program Kampus dengan pendidikan yang bertaraf internasional, membantu mengkomunikasikan antara Yayasan Muhammadiyah Sorong dengan Yayasan Muhammadiyah pusat dan berusaha membentuk wadah ini berskala Nasional sehingga terjalin komunikasi antara Alumni secara Nasional”. Tutupnya. (DIR)

  • Cerdas Dalam Mengelola Dana Bos dan Dana Internal YPPK.

    Melanesiatimes.com – Jayapura- Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana BOS dan dana internal yayasan menjadi lebih transparan dan akuntabel, Sekretariat Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi (SE’YPPK FA) Kota/Kabupaten Jayapura menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Keuangan selama dua hari (15-16/09/2023) bagi 18 Kepala Sekolah, 30 bendahara dan 7 orang dari Kantor Yayasan.

    Kegiatan yang berpusat di Aula SMP YPPK Santu Paulus Abepura, itu merupakan program rutin SE’YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura. Direktur Sekretariat Eksekutif, Silvester Lobya, S.Sos dalam sambutannya mengharapkan agar selama dua hari itu para peserta secara serius mengikuti kegiatan dimaksud agar bisa mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari.

    “Kepada peserta kami sungguh berharap untuk secara serius mengikuti kegiatan pelatihan ini sehingga pada akhirnya dapat diimplementasikan dalam tugas sehari-hari,” pungkasnya.

    Menurut Lobya, kegiatan pelatihan keuangan semacam ini dirasa sangat urgen dan mendesak. Pasalnya untuk mengelola lembaga pendidikan yang handal menuju kemandirian di bidang keuangan mesti memiliki sumber daya yang berkompeten dan terampil dalam mengelola keuangan itu sendiri.

    “Kegiatan Pelatihan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya mempersiapkan sumber daya pengelola keuangan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola lembaga pendidikan YPPK handal menuju sebuah kemandirian di bidang Keuangan. Karena itu lembaga pendidikan yang mandiri harus memiliki Keuangan yang sehat dan cukup untuk mendukung operasional sekolah-sekolah yang dikelola.

    Pendampingan Instruktur

    Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang jelas dan teratur serta terpenuhinya pembayaran gaji guru dan karyawan yang tepat waktu. Selain itu, pengembangan manajamen sumberdaya pengelola keuangan menjadi tantangan lembaga dalam mencapai kemandirian YPPK. Oleh karenanya dirasa perlu dilakukan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pemahaman para pengelolaan keuangan terhadap sebuah sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, masyarakat maupun lembaga YPPK sebagai pengguna jasa pendidikan,” ungkap Bapak berkacamata itu menjelaskan.

    Lebih lanjut dikatakannya bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang tertib, transparan, efektif dan akuntabel dalam tata kelola keuangan sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Peraturan Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Fransiskus Asisi Papua.

    Karena berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka YPPK wajib bersinergis dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, dengan menghadirkan para Narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, antara lain: Bapak Yohanis C. Seralurin, SE, MSI, Ak,CA,CAP,CRP; Bapak Kurniawan Pratama, SE. M,Ak,Cap, dan Bapak Indrawan Bondan, SE,CAP.

    Tim Instruktur

    Hadirnya para Narasumber ini diharapkan: (1) dapat memberikan pengetahuan dasar tentang sistem pengelolaan dan pelaporan
    Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Internal Yayasan; (2) memberikan penguatan kapasitas tenaga Bendahara Baru di lingkungan YPPK Kota/Kabupaten Jayapura; (3) memberikan pengetahuan tentang mekanisme dan teknik penyusunan
    administrasi dan keuangan bagi masing-masing bendahara.

    Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari kegiatan pelatihan keuangan ini antara lain: (1) peserta dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dalam memahami pengelolaan keuangan yang berlaku di Lembaga YPPK, mulai dari perencanaan, penata-usahan dan pelaporan serta pertanggung jawaban; (2) para Bendahara dapat menjadi lebih baik dalam pelaksanaan,
    pembukuan dana yang dikelola; (3) pengelolaan keuangan dana BOS dan hu dana internal Yayasan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

    Kegiatan ini disponsori dan dibiayai oleh Bantuan dari Pemda Kota Jayapura dan Kantor YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura. (DN)

  • Selviana Wanma: Saya Tidak Pernah Dipanggil Kejari Sorong

    Melanesiatimes.com – Selviana Wanma merasa tidak pernah di panggil oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong. Namun langsung ditangkap di Bandara Domeni Eduard Osok (DEO) Sorong, Kamis (14/9/2023).

    Pernyataan Selviana tersebut disampaikan saat hendak digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sorong untuk ditahan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Kegiatan Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Dalam kasus tersebut kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,3 Miliar dari total pagu Anggaran sebesar Rp 6 Miliar.

    Selviana katakan tidak pernah dipanggil oleh Kejari Sorong baik panggilan pertama, kedua dan ketiga, namun langsung dijemput di Bandara DEO Sorong.

    “Saya merasa tidak pernah mendapat surat panggilan pertama, kedua dan ketiga. Namun seperti yang teman – teman ketahui tadi pagi saya langsung dijemput di Bandara dan dibawa ke sini, ” ungkap Selviana Wanma.

    Pemilik PT Fourking Mandiri mengaku sangat koperatif menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sorong selama hampir kurang lebih 10 jam pasca diamankan di Bandara DEO Sorong.

    Selviana Wanma mengatakan pula dirinya pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sorong dalam kasus yang sama, namun akhirnya dianggap tidak sah penetapan tersangka oleh Kejari Sorong dari Pengadilan Negeri Sorong saat Praperadilan.

    “Saya kemarin mengajukan praperadilan dan saya menang di praperadilan. Namun hari ini, saya harus mengahadapi ini. Buat saya tidak apa-apa, ” ucap Selviana Wanma.

    Dia katakan Raja Ampat adalah kampung halamannya. Dan dirinya membangun Raja Ampat dengan hati.

    “Hari ini, kalau Raja Ampat tidak terang. Teman – teman media tahu bagaimana Raja Ampat bisa diminati sampai keluar Negeri, ” kata Selviana Wanma dengan mata berkaca – kaca.

    Meski tangannya harus terborgol, Selviana Wanna dengan besar hati menegaskan tidak akan mundur begitu saja, sebab dia merasa telah banyak berbuat untuk membawa kemajuan bagi Raja Ampat yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh wisatawan domestik maupun internasional.

    “Satu hal yang saya minta dari teman – teman media, mari bersama ikuti proses hukum yang sedang saya alami. Saya perempuan Papua, perempuan Indonesia yang membangun tanah air, khususnya Raja Ampat, ” tutur Selviana Wanma menegaskan.

    Selviana Wanma sampaikan dirinya tidak akan menghindar dari setiap proses hukum. Tak lupa pula, Selviana Wanma sampaikan ucapan terima kasih kepada Kasi Pidsus yang telah memperlakukan dirinya dengan baik selama proses pemeriksaan.

    “Saya berterima kasih kepada Kasi Pidsus, Kajari, dan Kasi Intel yang telah memperlakukan saya dengan baik. Hari ini, saya akan dibawa ke Lapas untuk ditahan. Saya minta teman – teman media untuk ikuti proses ini dengan baik, sehingga tidak ada lagi hal – hal yang tidak kita inginkan, ” pinta Selviana Wanma.

    Untuk diketahui sebelumnya, Selvi Wanma telah melakukan upaya hukum pra peradilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sorong ke Pengadilan Negeri Sorong.

    Hasilnya pada 24 Januari 2023 , Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Sorong mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon dengan menyatakan penetapan tersangka oleh kejaksaan kepada Selviana Wanma dinyatakan tidak sah.

    Dalam sidang tersebut, Hakim tunggal PN Sorong menggugurkan penetapan Selviana Wanma sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek perluasan jaringan listrik tegangan rendah, dan menengah pada dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010.

    Namun dengan adanya penangkapan serta sampai dengan penahanan atas Selviana Wanma membuktikan bahwa jajaran Pidsus Kejari Sorong pasca putusan Praperadilan telah mengeluarkan ulang Sprindik baru untuk memulai proses hukum kasus korupsi kegiatan perluasan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah di Kabupaten Raja Ampat tahun 2010.

    Dalam kasus ini, sudah ada tiga orang terpidana menjalani putusan pengadilan Tipikor dan sudah bersifat ingkra serta menjalani hukuman.

    Mereka yang sudah menjalani hukuman yakni Yan Piter Mayor, Direktur PT Fourking Mandiri Besar Tjahyono dan mantan kadis pertambangan dan energi kabupaten Raja Ampat Paulus Tambing( RIL )

  • Dianggap Tidak Sah, MUSWIL KKSS PBD Digugat di Pengadilan Negeri Sorong

    Melanesiatimes.com – Polemik atas pelaksanaan Musyawarah Wilayah ( MUSWIL ) Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ( BPW – KKSS ) Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggaran disalah satu hotel di Kota Sorong beberapa waktu lalu, sepertinya berbuntut panjang, pasalnya sekelompok Warga KKSS yang mengatasnamakan Tim Inisiator  Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya yang tidak setuju dengan pelaksanaan MUSWIL tersebut, hari ini Kamis (14/09/2023) Melayangkan Gugatan di Pengadilan Negeri Sorong.

    Tim Inisiator  Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya melalui Kuasa Hukumnya Simon M. Soren, S.H, M.H, kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Kata dia, gugatan dilayangkan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagai ikhtiar mencari keadilan atas pelaksanaan MUSWIL KKSS Provinsi Papua Barat Daya, yang belum lama ini dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, yang pihaknnya nilai inskonstitusional.

    “Ada tiga pihak yang kami nilai bertanggung jawab dalam Pelaksanaan MUSWIL inskonstitusional  tersebut, diantaranya Ketua BPW KKSS Papua Barat, Ketua Panitia dan Formatur terpilih. Masing – masing dari mereka kami gugat sebagai Tergugat I, 2 dan Tergugat 3“. Demikian disampaikan Simon dalam keterangan persnya, di kilometer 12 Masuk Kota Sorong, Kamis (14/09/2023) soreh.

    Senada dengan itu, Kuasa Hukum Tim Inisiator  Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya lainnya, Abdul Azis, S.H, mengatakan ada beberapa hal yang dijadikan dalil gugatan ke Pengadilan Negeri Sorong. Pertama, Pelaksanaan MUSWIL yang dilaksanakan oleh BPW KKSS Papua Barat tanpa didahului dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pemekaran/Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya yang terpisah dengan BPW KKSS Papua Barat oleh BPP – KKSS.

    Kedua tidak adanya surat mandat yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat (BPP-KKSS) kepada BPW KKSS Papua Barat untuk melaksanakan MUSWIL BPW KKSS Papua Barat Daya. Adapun surat BPP KKSS tertanggal 09 Mei 2023 dengan perihal “Penyampaikan Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)’’ itu adalah surat edaran yang bersifat umum bagi seluruh BPW KKSS, bukanlah surat mandat.

    “Mengingat MUSWIL dilaksanakan tanpa SK dan Surat Mandat yang diterbitkan oleh BPP-KKSS, maka menurut kami sebagai Kuasa Hukum, MUSWIL BPW KKSS Papua Barat Daya yang dilaksanakan di Vega Hotel Kota Sorong oleh BPW KKSS Papua Barat, itu tidak sah secara konstitusi organisasi dan mekanisme kerukunan” ujar Abdul Azis.

    Menanggapi gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Sorong oleh Tim Inisiator  Pembentukan BPW KKSS Papua Barat Daya, Media Melanesiatimes.com juga mengkonfirmasi kepada para tergugat yang salah satunya adalah, ketua panitia Andi Seradjiddin.

    Andi menuturkan, “kalau memang ada gugatan, maka kami sebagai warga negara yang taat hukum, akan hadir ketika sudah ada surat panggilannya dan kami akan memberikan penjelasan terkait kegiatan tersebut.

    Andi melajutkan, nanti kita lihat, jangan sampai mereka mempermalukan diri sendiri, kita akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau  sampai tidak terbukti, maka kami akan melakukan laporan balik, tentang pencemaran nama baik, KUHP Pasal 310 dan UU ITE No.19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 2”. Tegasnya. (DIR)

  • Jika Masih Ada, Gus Dur Pasti Bicara Rempang

    Oleh : Irwan. S (Penulis adalah Rakyat Biasa, Tinggal di Jakarta)

    Melanesiatimes.com – Peristiwa Rempang yang tengah viral terjadi di Rempang Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau menyita perhatian publik. Bukan hanya karena persoalan hajat pemerintah dan salahsatu korporasi dalam rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, yang konon bernilai 381 triliun rupiah. Proyek yang juga tersiar memasukkan Xinyi Group, sebuah group investor dari China dan menyeret nama perusahaan PT MEG yang dikaitkan dengan seorang pengusaha Indonesia yang akan berdiri diatas lahan konsesi seluas 17 ribu hektar.

    Video dan foto yang berisikan konflik horizontal antara masyarakat yang telah menempati lahan terdampak proyek tersebut dengan pihak aparat keamanan beredar luas. Tak ayal, hal tersebut membuat tak sedikit pejabat negara menanggapi peristiwa itu. Tapi dari sekian banyak komentar, hampir seluruhnya justru memposisikan diri membela rencana mega proyek tersebut, dengan dalih hak penggunaan lahan yang telah diberikan oleh pemerintah, sebagai pihak yang mengaku ‘memiliki’ lahan tersebut, kepada perusahaan tertentu sejak 2001-2004 lalu.

    Para aktivis hak asasi manusia terdiam, partai politik yang biasanya memanfaatkan peristiwa2 serupa sebagai panggung akrobat pencitraan, LSM-LSM dan sejenisnya juga mendadak bisu. Bahkan para pihak yang mengaku pegiat oposisi muncul di medsos dengan hanya sekedar menyebarkan video dan foto peristiwa bentrok antara rakyat dan aparat. Tidak ada tulisan apalagi statemen keras terhadap perilaku aparat keamanan dalam menangani konflik tersebut.

    Teringat penulis kepada almarhum Gus Dur. Seorang aktivis pro demokrasi yang kemudian menjadi Presiden RI keempat. Jika saja masih ada, Gus Dur pasti akan mengutuk keras peristiwa konflik Rempang. Gus Dur adalah seorang humanis tulen yang otentik. Yang tidak menyandarkan keberpihakannya terhadap hak asasi manusia karena kebutuhan politik jangka pendek bertajuk pencitraan. Sebagai seorang panutan, ia berani memposisikan dirinya berdiri melawan arus deras ketidakadilan. Pendeknya, jika Gus Dur masih ada, ia pasti bicara. Ia pasti melawan.

    Ironisnya, orang-orang yang selama ini mengaku pengagum Gus Dur, bersikap datar dan normatif dalam menanggapi peristiwa Rempang. Malahan ada dari mereka yang terkesan “menyalahkan” tindakan rakyat demonstran dan membela mutlak pemerintah.

    Kepada mereka, penulis perlu bertanya, “Are You Gus Durian Or Not?” Bukankah Gus Dur tidak pernah bersikap datar dan normatif jika menyangkut ketidakadilan? Bukankah ia selalu mengharamkan sikap membela statusquo jika berurusan dengan hak asasi manusia?

    Penulis sampai tulisan ini dibuat, belum menemukan argumentasi berlawanan terhadap pernyataan pemerintah soal hak kepemilikan lahan oleh negara yang kemudian konsesi penggunaannya diberikan kepada korporasi atas nama investasi. Mengutip perkataan Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa sejatinya negara tidak memiliki tanah, tetapi hanya menguasai tanah, maka dalam kasus Rempang perlu pula kita pertanyakan, dari mana asal kepemilikan negara atas tanah Rempang. Disebut memiliki jika objek hukum diperoleh melalui cara-cara yang sah dan legal, dibeli, memperoleh hibah atau mendapatkan hak waqaf. Jika ketiganya tidak ditempuh, maka yang terjadi adalah praktik penguasaan tanah lewat okupasi.

    Nah, dalam hal tanah Rempang, negara harus menjelaskan asal usul kepemilikan mereka. Jika sekedar klaim yang diperkuat oleh pendekatan kekuasaan yang bersifat memaksa dn okupasi, maka secara hukum, negara bukanlah pemilik tanah tersebut. Dan jika bukan pemiliknya, maka negara tidak berhak memberikan konsesi penggunaan tanah kepada pihak manapun, atas nama apapun. Tidak karena negara memiliki kekuatan memaksa maka serta merta negara bisa berdiri diatas hukum, apalagi jika hanya berdiri diatas statemen menanantang “jangan ganggu investasi”. Toh, kepentingan terhadap keadilan rakyat banyak lebih utama ketimbang pertimbangan investasi?

    Kembali ke Gus Dur, Bung Karno pernah bilang, “warisi apinya, bukan abunya”. Kepada para pendukung Gus Dur, penulis harus berkata “warisi semangatnya, bukan sekedar namanya”. Jika mereka lantang bukan kepalang jika bicara toleransi dan pluralisme, kenapa mereka tidak garang soal tindakan represif aparat keamanan terhadap rakyat Rempang dan mau sedikit berlelah untuk mencari tahu siapa sesungguhnya pemilik sah tanah Rempang. Jika mereka tak suka tindakan radikal, bukankan seharusnya mereka bereaksi terhadap nasib rakyat Rempang yang diperlakukan tidak manusiawi?

    Gus Dur, jika saja ia masih ada pasti ia akan turun langsung membela mereka yang dianiaya. Mungkin jika ia melihat sikap orang-orang ya selama ini menjual namanya tapi terdiam melihat ketidakadilan di Rempang, ia akan menangis sedih. Gus Dur adalah pemberani, senilai emas murni. Bukan besi karat yang disepuh agar terlihat seakan-akan emas. Tabik.

  • Wakil Bupati Puncak Memberikan Sumbangan Dana Untuk Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Distrik Uwapa

    Melanesiatimes.com – Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal, Memberikan bantuan dana kepada masyarakat korban sengketa tapal Batas distrik Uwapa sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) dan 2 ekor babi. Nabire (11/09/2023)

    Kehadiran wakil bupati Puncak Pelinus Balinal memberikan dukungan moral dan finansial guna penyelesaian sengketa tapak batas yang selama 4 bulan belum terselesaikan.

    Wakil Bupati  Puncak Pelinus Balinal, berpesan kepada masyarakat yang berasal dari kabupaten puncak jaya dan puncak harus bersatu dengan masyarakat 6 kabupaten Papua tengah lainnya, tidak boleh lagi ada istilah sukuisme dan rasisme,

    Wakil Bupati puncak juga menyampaikan kehadiran saya disini sebagai anak adat, meskipun jauh perjalanan yang telah ditempuh, kendati sebagai anak adat sudah menjadi tanggung jawab agar bagaimana bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di distrik Uwapa Kabupaten Nabire.

    “saya pun memahami kondisi keluarga korban yang saat ini membutuhkan bantuan, oleh karena itu sebagai anak adat saya merasa terpanggil untuk dapat menyelesaikan perkara perang saudara yang terjadi di perbatasan terkait tapal batas dan memberikan sedikit bantuan”. Ungkapnya

    Uang Bantuan Senilai. Rp. 150.000.000

    Lanjutnya, saat ini Nabire merupakan Ibu Kota Provinsi, jadi perlu kita menjaga nama baik sesama anak bangsa dan bisa memberikan kenyaman di daerah yang baru mekar ini, sehingga masyarakat yang ada di daerah ini merasa aman dan tentram”.

    Sebagai pejabat negara, sudah manjadi tanggung jawab untuk menyeselaikan konflik perang saudara di tanah Papua, jangan terpengaruh dengan adu domba, kita bersatu, kita kuat, demi membangun Negeri ini kedepan lebih baik lagi, “mari kita tinggalkan semua konflik yang nantinya akan merugikan kita sendiri, sudah saatnya kita menikmati hasil pemekaran daerah ini dengan menumbuhkan perekonomian, kesehatan dan pendidikan sehingga mampu menghasilkan generasi – generasi penerus bangsa, bukan lagi memecah belah sesama orang papua”. Tambahnya.

    “mari kita tunjukan bahwa orang papua juga memliki komitmen yang kuat bukan hanya di persoalan adat, tapi dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk kemajuan negeri ini lebih baik lagi”. Tutupnya. (DN)

  • Jalan Santai Mahasiswa & Alumni, Menyongsong Pemilihan Ketua IKA Unamin Sorong

    Melanesiatimes.com – Dalam rangka menyongsong pemilihan Ketua Ikatan Alumni, STIA, Unamin dan UMS Sorong, Panitia pelaksana melaksanakan jalan santai dari Gedung Olahraga Sorong sampai pada kampus Unamin Sorong, yang diikuti oleh ratusan Mahasiswa plus Alumni. Sorong (09/09/2023).

    Ketua Panitia Pemilihan Ketua Ikatan Alumni, STIA, Unamin dan UMS Sorong, Robert Yumame menyampaikan, kegiatan tahapan pemilihan calon ketua Alumni, STIA, Unamin dan UMS Sorong, yang mana telah kita lakukan sejak dari proses pendaftaran yang dimulai dari tanggal 18 Agustus 2023, sampai hari ini telah masuk pada penyampaian visi misi para kandidat atau calon Ketua Alumni, STIA, Unamin dan UMS Sorong.

    Ratusan Peserta Jalan Santai Dalam pendaftaran tersebut telah menghasilkan tujuh orang kandidat, dimana, semuanya merupakan alumnus – alumnus yang berkompeten dan mampu membawah nama alumni kedepan dengan mengutamakan kebersamaan, konsolidasi dan rekonsiliasi kampus yang sama-sama kita cintai ini.

    “Dari ke tujuh kandidat, salah satunya mengundurkan diri dan memberikan dukungan kepada kandidat yang lain, sehingga yang akan maju dalam pemilihan tersisah enam orang kandidat, sesuai pernyataannya masing-masing dalam kesediaannya untuk maju dalam pemilihan nanti”. Bebernya.

    Untuk menjalin kebersamaan Panitia juga melaksanakan jalan santai dari Gedung Olahraga jalan baru hingga, kampus Unamin Sorong. “Kami juga menyediakan dorprise untuk peserta jalan santai, tapi tujuannya bukan hadia atau dorprise kendati kebersamaan antara alumni dan mahasiswa”. Tegasnya

    setelah ini kami akan masuk pada proses pemilihan yang mana, kami akan menyiapkan kertas suara dan bilik suara, sehingga di waktu hari H nanti sudah tidak ada kendala lagi”. Tambahnya.

    Koalisi Kandidat

    Abdullah Usman Yeubun atau yang biasa disapa DY, merupakan salah satu kandidat yang tidak meneruskan kesediaan dalam kontestasi pemilihan, menyampaikan alasan pengundurkan dirinya sebagai calon Ketua Alumni, karena “pertama komitmen organisasi jelas, kedua Bung Markus merupakan senior saya, jadi harus kita dahulukan yang senior dan doktrin cipayung seperti itu, ketiga adalah yang terpenting kemajuan UMS harus kita bangun sama-sama dan tetap junjung tinggi sportiftasnya”. Ungkapnya.

    DY juga menyarankan kepada Mahasiswa OKP/OKPI serta Cipayung agar memilih Bung Markus Sebagai Ketua Alumni Pertama STIA, Unamin dan UMS Sorong.

    “Saya pikir Bung Markus layak dan sangat siap sekali untuk dipilih, apalagi beliau merupakan anak asli papua dan mantan wakil bupati Maybrat, sehingga talenta kepemimpinannya sudah teruji dan terukur”. Tutupnya. (DIR)

     

  • Program Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sorong 

    Melanesiatimes.com – Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS) melakukan pertemuan koordinasi,  untuk membangun sistem keberlangsungan ketersediaan logistik obat (ARV-TB dan Commodity Service Delivery and Distribution Mechanism), se-Distrik Kota Sorong di Cafe Lain Hati Kota Sorong, KM 7,5. (Jum’at, 08/09/2023)

    Turut hadir dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota Sorong, RS. Selebesolu, Puskesmas Sorong Timur, Puskesmas Klasaman, Puskesmas Malanu, Puskesmas Malaimsimsa, Puskesmas Kota Sorong, Puskesmas Remu, Puskesmas Malawei, Puskesmas Sorong Barat, Puskesmas Tanjung Kasuari, Puskesmas Dom, KPA Kota Sorong, Yayasan Papua Lestari, Yayasan Sorong Sehati, Yayasan Pena Bulu, Media Melanesiatimes.com, Advokasi Officer, Paralegal Officer, CBMF Officer.

    Harapan dari kegiatan tersebut adalah mendorong Percepatan Viral Load (viral load HIV adalah jumlah / banyak virus HIV yang ada di dalam tubuh atau seseorang yang telah terinfeksi HIV)”, dan mendiskusikan perkembangan dan laporan ketersediaan logistik di setiap distrik di Kota Sorong.

    Jenny Isir (Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sorong)

    Dalam keterangannya kepada media ini, Jenny Isir selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sorong mengatakan, ini adalah kegiatan kesekian kalinya dari Dinkes Kota Sorong yang selalu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan edukasi dan mensosialisasikan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Sorong.

    “Kali ini kami di undang untuk berkolaborasi dengan LSM YPPKS untuk mendukung layanan logistik HIV/AIDS di Kota Sorong dan memastikan ketersediaan stok reagen (cairan untuk mengetahui reaksi kimia), HIV/AIDS, reagen satu, dua dan tiga, itu harus selalu tersedia, baik di rumah sakit maupun di puskesmas se-kota Sorong”. Tuturnya.

    Evaluasi saol penanganan HIV/AIDS ini selalu kami lakukan untuk mengetahui ketersediaan stok di lapangan baik itu di RS, Puskesmas maupun dari berbagai LSM sehingga ketika ada sosialisasi dan ada masyarakat yang ingin melakukan tes maka itu bisa dilakukan, tentu logistik atau reagan itu harus tersedia.

    Dengan begitu ketika ada yang terdeteksi positif maka akan dilakukan langkah pengobatan, untuk diketahui tes HIV/AIDS dan pengobatannya semua di gratiskan.

    Untuk pengobatannya sekarang ini adalah pengobatan Antiretroviral, untuk pemberian obat ini tentu harus stoknya tersedia, jadi ketika dilakukan tes dan hasilnya positif maka akan mendapatkan pengobatan lebih awal, karena untuk mengkonsumsi obat ini, jangka waktunya memang cukup lama sehingga ketersediaan stok ini harus selalu tersedia, bukan hanya obat saja tapi juga ketersediaan kondom dan pelicinnya juga harus tersedia.

    Ikbal Sukunwatan (CBMFO)

    Sementara itu, Ikbal Sukunwatan selaku CBMFO mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah mengumpulkan berbagai stakeholder, layanan kesehatan, dinas kesehatan, media, komunitas dan lembaga yang dibutuhkan. Dilaksanakan oleh taskforce distrik atau dengan yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk koordinasi yang membahas ketersediaan logistik, terbangunnya mekanisme komunikasi untuk memonitor ketersediaan logistik dan percepatan viraload pada tingkat distrik.

    Ikbal Sukunwatan selaku CBMFO (COMMUNITY BASED MONITORING FEEDBACK OFFICER) yang memfasilitasi kegiatan ini mengatakan, “Tugas CBMFO adalah Memonitoring Ketersediaan Logistik (ARV, KONDOM, REAGEN) di 10 Puskesmas dan 1 Rumah sakit di Kota Sorong”. Ucapnya (ZK)

  • Polri Peduli Lingkungan: Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air, Polresta Sorong Kota.

    Melanesiatimes.com – bertempat di jalan Danau Tempe Perumahan KPR Mutiara Regency Kampung Salak, RT 04 RW 05, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong barat Kota Sorong, telah dilaksanakan kegiatan Polri Peduli Lingkungan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air Polresta Sorong Kota, Senin(04/09/2023).

    Turut Hadir Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, S.I.K., M.H., Kadis PU Cipta Karya Kota Sorong, Bapak Esau Isir. S.T., Kabag Ops Polresta Sorong Kota Kompol Farial Mandalanta Ginting, S.H., S.I.K., Kabag SDM Polresta Sorong Kota Kompol Stevani Ivonne Tasane, S.I.K., Kabag Log Polresta Sorong Kota Kompol Tutur Ompusunggu, S.Sos., Para kasat ,kapolsek, kasi Jajaran Polresta Sorong Kota dan Masyarakat Perumahan KPR Mutiara Regency kampung Salak.

    Terdapat Surat Telegram Kapolda Papua Barat Nomor: ST/288/VIII/KEP./2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Peringatan HUT Ke-78 tahun Republik Indonesia Polri memiliki Program dengan tema Polri Peduli Budaya Literasi distribusi buku sampai pelosok Nusantara dan Peduli Lingkungan bantuan sumur bor dan pompa air

    Kadis PU Cipta Karya Kota Sorong, Bapak Esau Isir. S.T, di dampingi Kapolres Sorong Kota

    “menyampaikan Polri Peduli kepada masyarakat khususnya kebutuhan Air bersih dan semoga bantuan ini bisa membantu masyarakat untuk digunakan agar bermanfaat untuk semua masyarakat” Sambutan Kapolresta Sorong Kota

    Sambutan Pak RT. 04 RW 05 bapak Toni Tanawani yang mewakili masyarakat perumahan KPR Mutiara Regency mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolresta Sorong Kota beserta jajaran sudah memberikan bantuan Sumur bor dan Pompa air.

    Setelah Sambutan penyerahan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air kepada warga Masyarakat Perumahan KPR Mutiara Regency dari Bapak Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, S.I.K., M.H.,

    Bantuan tersebut diberikan kepada Masyarakat Perumahan KPR Mutiara Regency ini diterima dan secara simbolis oleh ketua RT 04 RW 05 Bapak Toni Tanawani dan disaksikan oleh warga masyarakat Perumahan KPR Mutiara Regency kampung salak.

    Bantuan ini adalah Upaya Polri Peduli Lingkungan kepada masyarakat yang membutuhkan Air bersih dan upaya ini dilakukan agar Polri lebih dekat lagi dengan masyarakat serta Polri Selalu hadir tengah-tengah masyarakat pada umumnya. (RIL)