Blog

MELANESIATIMES.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali dimintakan janji politik kampanyenya pada tahun 2017 lalu saat dirinya dijagokan memimpin DKI Jakarta bersama Sandiaga Salahudin Uno yang pada salah satu poin dalam janji politiknya ialah memerangi Narkoba, Minuman Keras (Miras), dan Prostitusi, serta kejahatan Internet di Jakarta.

Menyoroti hal itu, Koordinator Forum Blogger Independent (FBI) Jabodetabek, Ibrahim Malik Fatsey (IMF) menegaskan Anies Baswedan untuk bersikap tegas dengan janjinya 2017 lalu itu. Ia bahkan menyebutkan, Anies Baswedan telah mengkhianati warga Jakarta dan umat Islam di Jakarta jika janjinya untuk memerangi kejahatan tersebut yang saat ini tengah ramai di bicarakan masyarakat.

“Belakangan makin marak terjadi dan ramai dibicarakan, kejahatan-kejahatan ini baik Narkoba, Prostitusi, Kejahatan Internet, dan masih banyak kejahatan lainnya tekhususnya di Jakarta yang secara persis juga bagian dari janji politiknya Anies saat berkampanye pada 2017 lalu di depan warga Jakarta dan umat islam di Jakarta. Sebagai Gubernur di ibu kota negara ini, kami menduga Anies Baswedan mengetahuinya, namun kekeh membiarkan” Kata Ibrahim Malik Fatsey (IMF) dalam keterangan tertulisnya. Sabtu, (20/03/2021)

Bahkan Ia juga menyinggung soal banyak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan miras dan kejahatan prostitusi lainnya di DKI Jakarta. Salah satu diantaranya ialah Perusahaan Miras PT. Delta Djakarta dan masih banyak lagi.

“Lihat saja PT. Delta Djakarta, Perusahaan Miras terbesar di Jakarta yang itu diberikan kewenangan dan kebebasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk tetap beroperasi selama ini. Jadi Anies itu hanya mengoceh pikirannya warga Jakarta dan umat islam Jakarta saja untuk memilih dia di pilkada 2017 saat itu” Terangnya

“Kalo menjadi pemimpin yang benar, harusnya masalah kejahatan ini sudah selesai di tahun-tahun awal ia memimpin DKI Jakarta. Ini kan tidak..!! Pemimpin yang arif, adil dan bijak, itu ukurannya sederhana, “lihat saja dirinya merealisasikan janjinya, dijalankan tidak ?. Itu baru benar” sambungnya lagi

Lebih lanjut, Koordinator FBI Jabodetabek ini juga mengingatkan masyarakat dan umat islam di Jakarta agar tidak mudah terhasut dengan kata-kata manisnya Anies Baswedan. Ia berharap masyarakat dan umat islam Jakarta melihat sesuatu dengan benar dan bijak.

Bahkan ia menghimbau warga Jakarta untuk mosi tidak percaya terhadap Anies Baswedan yang telah melanggar janjinya memerangi kejahatan yang merusak tatanan sosial dan masa depan generasi di Jakarta di masa yang akan datang.

“Mosi tidak percaya. Kenapa ? Ini kejahatan yang dapat membunuh karakter dan masa depan generasi Jakarta kedepannya. Kejahatan ini tidak akan bisa lenyap di bumi batavia ini, jika memang dilindungi dan di berikan kebebasan beroperasi oleh pemerintah setempat. Berkenan dengan janjinya Anies Baswedan ini kan tidak terealisasi selama ini. Bukankah konsennya selama ini mengatasi Banjir ? Ini rahasia umum di Jakarta, yang parahnya kejahatan ini juatru berikan keleluasan oleh Pemprov Anies Baswedan”Paparnya Lagi

“Saya berharap pesan ini sampai masuk Anies Baswedan bahwa kalau dirinya berani tutup semua tempat prostitusi dan perusahaan miras di Jakarta seperti halnya PT. Delta Djakarta dan masih banyak lagi itu. Berani nggak itu pak Anies ?. Ini suara generasi kalau dia anggap kami anak-anaknya, dan jika memang Anies “Miliki Cinta Generasi” Tantang IMF

Melanesiatimes.com – Akhir-akhir ini, polemik Partai Demokrat KLB Moeldoko vs Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian menyita perhatian publik.

Menyikapi polemik dua kubu tersebut, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah mengingatkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus memiliki napas yang panjang dalam menyikapi masalah pengambilanalihan kepemimpinan anak mantan presiden dua periode itu.

Pasalnya, konsolidasi kekuatan yang dilakukan oleh kubu KLB Moeldoko dalam proses pengambilan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut tidak harus dipandang biasa-biasa saja.

“Tarik ulur politik ini diperkirakan akan panjang. Disini Mas AHY harus memiliki napas yang panjang guna menghadapi gelombang konsolidasi politik yang dibangun oleh KSP Moeldoko” Kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah saat dikonfirmasi pada Sabtu, (13/03/2021)

Menurut Iskandarsyah, pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang oleh kubu Moeldoko dinilai menyalahi sejumlah aturan Negara dan aturan Kepartaian di Indonesia.

Pengamat Politik ini juga menyebutkan insiden pengambilalihan kepemimpinan yang ada di Partai Demokrat (PD) saat ini, memiliki kemiripan insiden yang sama terjadi pada Partai PDI Perjuangan dimasa kepemimpinan Megawati Soekarnoputeri kala itu. Ia menjelaskan, selain memiliki napas yang panjang menghadapi masalah tersebut, AHY diingatkan untuk hati-hati memutuskan setiap tindakannya dalam memperjuangkan partainya tersebut.

“Insiden yang terjadi di Demokrat saat ini hamper sama seperti yang terjadi pada PDI kala itu, kita bertarung habus-habisan mempertahankan kebenaran yang kita yakini. Memang sakit ketika partai yang kita pimpin sengaja di obok-obok. Kalaupun merasa benar, ya lawan” Paparnya

Sebelumnya, Iskandarsyah secara spesifik menyebutkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KLB Moeldoko dipandang tidak murni atas dasar inisiatif pribadi seorang Kepala Staf Kepresiden tersebut. Melainkan dugaan adanya besar keterlibatan elit politik dibalik kekuasaan yang mensupport ada di balik KSP Moeldoko sehingga bertindak demikian.

“Menurut saya, pengambilanalihan kepemimpinan yang dilakukan oleh KLB yang menunjuk ketua umum pak Moeldoko tidak secara murni atas dasar inisiatif personalnya pak Moeldoko sendiri. Saya menduga adanya elit politik dibalik kekuasaan yang juga sengaja ikut terlibat memainkan peranan dalam pengambilan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat dari Mas AHY” Ujarnya

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan berkas dan dokumen kepengurusan Pengurus Daerah (PD) yang sah kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementrian Hukum dan HAM pada Senin, 8 Maret 2021 lalu.

Lebih lanjut, AHY menyebutkan dengan penyerahan berkas dan dokumen kepengurusan tersebut telah sah dan menjadi bukti untuk meyakinkan pemerintah melalui Kemenkumham guna menolak hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang dilakukan oleh KSP Moeldoko yang menurut AHY tidak sah.

Menyikapi proses hukum dan penyerahan berkas serta dokumen kepengurusan Partai Demokrat oleh AHY kepada Ditjen AHU Kemenkumham RI pada 8 Maret 2021 lalu, Iskandarsyah berharap proses hukum harus berjalan adil dan tegas.

“Harapan saya semoga keputusan hukum atas masalah yang melilit Partai Demokrat ini berjalan sesuai dengan aturan yang sebenarnya, sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang sebenarnya. Jangan lagi ada upaya penilangan atas gugatan hukum yang dilakukan Mas AHY. Saya yakin Kemenkumham akan memutuskan yang seadil-adilnya mengukap kebenaran hukum atas masalah ini” Pintanya

Diakhir pernyatannya, Iskandarsyah juga berharap presiden Jokowi melihat permasalahan partai democrat ini dengan bijak dan adil. Ia meminta presiden Jokowi untuk melakukan proses pencopotan terhadap KSP Moeldoko yang dinilainnya melanggar sejumlah aturan dan perintah presiden. Salah satu diantaranya ialah melanggar Protokol Kesehatan saat penyelanggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara yang tidak mengndahkan aturan kesehatan yang ada disaat pandemi seperti saat ini.

“Pak Presiden diharapkan bijak dan adil melihat masalah PD ini. Sekaigus mencopot KSP Moledoko karena melanggar sejumlah aturan Negara dan Perintah Presiden. Pak Moeldoko seorang Kepala Staf Kepresidenan saat menghadiri KLB di Deli Serdang harusnya memberi contoh yang baik sebagai bagian dari elit terpenting Negara terkait protocol kesehatan. Itu kan tidak samaskali menerapkan prokes di Kongres tersebut. Sehingga ini pelanggaran yang harus di sikapi dengan bijak oleh presiden” Pungkasnya