Melanesia Times

Blog

  • Ketua Bidang Maritim dan Agraria PP GPI Minta Kementerian PUPR Jalankan Perintah Presiden

    Ketua Bidang Maritim dan Agraria PP GPI Minta Kementerian PUPR Jalankan Perintah Presiden

    MELANESIATIMES.COM – Ketua Bidang Maritim dan Agraria Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Abudllah Kelrey angkat bicara soal kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat yang diduga sarat dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

    Hal tersebut diutarakan Abdullah Kelrey dalam keterangan tertulisnya menyebut, proyek pembangunan yang kontraktornya dari lokal masih menyisahkan banyak misteri. Faktanya, amanah Presiden Joko Widodo agar pyoyek pembangunan infrastruktur menggunakan jasa kontraktor daerah tidak dijalankan dengan semestinya.

    Beberapa proyek sepeti pembangunan bendungan untuk masyarakat Agraris, pembangunan Tol Laut dan beberapa jembatan penguhubung antar daerah yang menjadi rangcangan fokus presiden Jokowi dimasa akhir periodenya ini. Karena ini selalu melibatkan pemain-pemain nasional dan itu diduga ada titipan dari pusat. Akhirnya, proyek tersebut tidak melibarkan kontraktor daerah

    Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar sebagaian besar proyek pembangunan infrastruktur digarap atau dikelola oleh kontraktor daerah (lokal) agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokwi saat menyampaikan sambutannya di acara eluncuran penandatanganan konrak kegiatan tahun anggaran 2016 di kementrian Pejerhaa Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Namun, kata Bung Rey sapaan akrabnya, sejauh ini dalam prakternya, pesan yang disampaikan presiden Jokowi tersebut tidak dijalankan oleh bawahannya yang membidangi proyek infrastruktur tersebut. Karena sejauh ini, penanganan proyek pemerintah pusat dibeberapa sektor yang diduga salah satunya dikerjakan oleh kontraktor Jakarta.

    “Faktanya ini menunjukan bahwa program jokowi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan presiden. untuk bisa menjalankan pesan presiden tersebut, perlu dilakukan evaluasi lembaga-lembaga yang menaungi infrastruktur salah satunya ialah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat.

    “Karena diduga kuat yang bermain dengan kontraktor adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) pusat” Sambungnya lagi

    “saya berharap masalah ini harus diselesaikan sesegar mungkin. karena inilah kerja birokrat-birokrat nakal. Jangan sampai semangat dandan cita-cita besar presiden jokowi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih parah lagi kontraktor lokal yang memilki ala-alat berat sangat dirugikan. Kerugian mereka dimana ? jawabannya adalah terkat dengan perawatan alat-alat berat yang mereka miliki. Padahl kalau mereka dilibatkan mereka bisa membuka lapangan kerja dimana daerah mereka berada”Pungkasnya

  • Ketua Komisariat UNIJA ; HMI Harus Ikut Mengharumkan Nama Kampus

    Ketua Komisariat UNIJA ; HMI Harus Ikut Mengharumkan Nama Kampus

    Melanesiatimes.com – Sah..!! Pelantikan HMI Komisariat Persiapan Universitas Jakarta (UNIJA), Prosesi Pelantikan ini laksanakan bertempat di Sekretariat bersama HMI Se-Jakarta, Minggu, 28 – Februari 2021. Jalan Cilosari – Nomor, 17 – Menteng, Kota Jakarta Pusat.

    Pelantikanpun berlangsung dengan berikrar sumpah di hadapan kitabullah AL-QURAN yang di bimbing langsung oleh ketua bidang  PAO (Pembinaan Aparatur Organisasi) HMI Cabang Jakarta Pusat – Utara. Dalam prosesi pelantikan, adapun sambutan – sambutan disampaikan oleh senior HMI (Hasrul Harahap) yang juga Dosen Fakultas Hukum UNIJA, berharap bahwasanya,

    “Komisariat HMI UNIJA tetap menjunjung tinggi 5 kualitas insan cita yg berlandaskan pasal 4 tujuan HMI Sehingga karakter kader umat dan kader bangsa tertanam dalam jiwa kader HMI UNIJA”.

    Selain Hasrul, harapan juga datang dari Ali Umar Harahap (Dosen UNIJA), Ia, mengucapkan selamat kepada Jajaran Pengurus HMI Komisariat UNIJA.

    Dosen UNIJA ini berpesan agar, “setiap kader HMI UNIJA harus berproses dengan ikhlas dan mengharapkan Ridha Allah SWT, sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur”.

    Lebih lanjut Dosen UNIJA ini menguraikan bahwasanya, “YAKUSA”. Artinya kita harus yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu dan Sampaikan dengan dengan Amal. Tegasnya

    Tak lupa pula, Ketua komisariat HMI UNIJA Ihram Al Fahrim, berharap, perlunya sinergitas dan dukungan dari pengurus cabang beserta komisariat – komisariat yang melingkup cabang Jakarta Pusat-Utara sehingga bisa saling mendorong agar semangat kader yang baru dilantik.  Harapan, Ilham dalam sambutannya, Minggu, (28/02/2021)

    Mengingat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Jakarta yang sudah lama vakum, maka dengan ini agar dapat menghidupkan kembali semangat ke-HMI-an di Universitas Jakarta. Sekaligus turut mengharumkan nama baik Universias Jakarta demi kemaslahan Umat, Bangsa dan Negara. Tutur Ilham

    Ketua Komisariat UNIJA berharap pula kepada, Majelis Pengawas dan Konsultasi Pekerja Komisariat (MPKPK) HmI UNIJA Gawi Yaur beserta jajarannya “agar selalu memberikan semangat dan setia untuk membimbing kader – kader yang selalu semangat berproses. Tuturnya

    Untuk diketahui, acara prosesi pelantikan tersebut di hadiri oleh tamu undangan dari dosen-dosen UNIVERSITAS JAKARTA ( Ali umar harahap dan Hasrul harahap ) beserta pengurus PB HMI dan pengurus HMI cabang Jakarta pusat utara dan beberapa elemen kampus dan komisariat lainnya.

  • Langgar Aturan, Tagop Disomasikan ke Kemendagri

    Langgar Aturan, Tagop Disomasikan ke Kemendagri

    MELANESIATIMES.COM – Baru-baru ini Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Provinsi Maluku kembali digemparkan dengan pristiwa pemecatan tidak terhormat oleh Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa kepada Hamis Mahu yang diketahui sebagai aparatur Sipil Negara (ASN) itu mendapat perhatian banyak kalangan.

    Sebagaian besar menilai keputusan yang dilakukan sang Bupati cenderung atas unsur politis dan sakit hati atas tidak mengarahnya dukungan politik Hamis Mahu saat Pilkada Bursel dilangsungkan Desember 2020 lalu. Tidak murni atas dasar baik buruknya kinerja ASN.

    Pernyataan sama juga di utarakan salah satu aktivis Jakarta sekaligus Pengurus Pusat (PP) KAMMI, Hamis Souwakil. Dalam keterangannya menuturkan, kebijakan yang dilakukan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa (Tagop) terhadap Hamis Mahu sangat cenderung politis serta tidak etis berdasarkan kerja administrasi negara dan Good Goverment (pemerintahan yang baik).

    Hamis Menjelaskan, dilihat dari masa waktu atau tanggal sejak dikeluarkan surat pemecatan terhadap Hamis Mahu yang ditandatangi Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soilisa yang saat ini viral hari ini di masyarakat Buru Selatan, Maluku. Diketahui, Tepat pada 7 Desember 2020 surat pemecatan ASN tersebut dikeluarkan tidak mendasar dan menyimpang pada aturan yang berlaku. Karena, larangan melakukan mutasi atau pemecatan ASN tertuang dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2.

    Aturan tersebut berbunyi, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

    “Artinya dua hari sebelum tahapan pencoblosan Pilkada Bursel dimulai 9 Desember 2020 lalu. Sedangkan kita tahu, di hari itu, posisi Tagop tidak sebagai Bupati Aktif karena masa cuti. Bagaimana bisa Tagop bisa mengeluarkan kebijakan yang di saat yang sama tidak berstatus aktif sebagai bupati karena masa cuti jelang pilkada bahkan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor SS 2012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 Kepada Bawaslu Daerah yang Melaksanakan Pilkada. Ini orang (Tagop) dapat persetujuan tertulis tidak dari menteri ?, tagop mengerti hukum tidak, mengerti adiministrasi pemerintahan tiak ?”Kata Hamis Souwakil saat dikonfirmasi, Minggu, (28/02/2021)

    Terlebih lagi, lanjut dia, kalimat “Pemecatan Tidak Terhormat” dalam Surat Keputusan (SK) dimaksud, mengindikasikan sakit hati akibat kemarin Hamis Mahu berlawanan poltik alias tidak mendukung Safitri Malik Soulisa (Istir Tagop) yang saat itu mencalonkan diri sebagai calon bupati. Sudah salah, disini terjadi penyalah gunaan wewenang atau kekuasaan (Abuse Of Power) bupati untuk kepentingan politik istrinya. Dengan demikian, kata Hamis, perlakukan Tagop tersebut menunjukan tidak benarnya pengelolaan birokrasi di kabupaten Lolik Lalen Fedak Fena itu.

    “Tidak beres ini keputusan, sudah sangat keliru dan politis melawan hukum pula bahkan juga Tagop tengah melakukan Abuse Of Power untuk kepentingan Istirnya dalam pilkada bursel kemarin. kenapa ? ya dilakukan saat masa pilkada sedang mau berlandung dua hari loh. Masa pencoblosan dilakukan 9 Desember 2020 sedangkan dua hari sebelumnya dikeluarkan SK tersebut. Artinya ini surat tidak SAH secara hukum”tuturnya

    ia pun mengingatkan Pemerintah Daerah di Kabupaten tersebut untuk Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan tidak mendasar hukum alias surat bodong tersebut. Bahkan pihaknya berencana melaporkan permasalahan tersebut juga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada waktu dekat.

    “Kita akan mengajukan (Somasi) gugatan atas perkara ini. Kita buat tebusan juga ke pak Kemendagri, Tito Karnavian dalam waktu dekat, Insya Allah. Pungkasnya

  • Kejam..!! Oknum Polisi Yusuf T. Larwuy Berlaku Brutal, Keluarga Rencanakan Ajukan Laporan Hingga Polda Maluku

    Kejam..!! Oknum Polisi Yusuf T. Larwuy Berlaku Brutal, Keluarga Rencanakan Ajukan Laporan Hingga Polda Maluku

    MELANESIATIMES.COM – Insiden pemukulan oleh oknum anggota polisi Polsek Namrole yang diketahui berpakaian Preman terjadi di depan kantor Bupati Buru Selatan (Bursel) Gor Namrole, Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Jumat malam pukul (12.00 WIT)

    Anggota keluarga korban (Firman Boy Red) mendesak kapolsek dan polres setempat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pemukulan atas nama Yusuf T. Larwuy yang diketahui merupakan anggota kepolisian sektor Namrole, Bursel Provinsi Maluku.

    Diketahui, insiden pemukulan terjadi tanpa diketahui kesalahan korban (Firman Boy Red), oknum polisi Yusuf T. Larwuy secara tidak sadar melakukan pemukulan tanpa dijelaskan kesalahan korban. Akibat pemukulan tersebut, korban menglami luka berat di matanya dan sebagain besar anggota tubuh korban.

    “Pemukulan ini tentu tidak manusiawi dan merusak Citra Kepolisian, Kapolsek Namrole. Segera usut tuntas masalah ini sampai ke akarnya, pelaku segera diberikan hukuman yang tegas sesuai Pasal 351 KUHP dan pemecatan dari anggota satuan kepolisian akibat perbuatan yang Ia Lakukan ini” Ujar Ahmad Fatsey, Sabtu, (27/02/2021)

    Pasalnya, anggota kepolisian harusnya lebih tepat melakukan tindakan persuasive kepada masyarakat agar menghindari tindakan yang dapat mencederai nama besar instansi Kepolisian Indonesia seluruhnya.

    “Seorang anggota Polisi harusnya lebih profesional menunjukan sikapnya sebagai Abdi Negara bukan menunjukan perilaku nya seperti preman atau orang yang tak bersekolah”Sambungnya lagi

    Dijelaskan, tugas kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2002, dimana tugas pokoknya sesuai dengan Pasal 13 dan 14 adalah mengayomi Melindungi dan Menjaga Ketertiban Masyakarat bukan untuk melakukan penyerangan terhadap masyakarat hingga masyakarat Korban

    “Tindakan Represif yang di lakukan oleh oknum Anggota Polisi Polsek Namrole ini secara tegas harus di berikan sangsi Hukum yang tegas sesuai dengan UU yang yang berlaku, Kalau Bisa oknum Polisi tersebut di berhentikan dari Keanggotaan Polisi”Tegasnya

    “Cita-cita dan masa depan adik kami (Firman Booy Red) begitu luas bahkan cita-citanya ingin menjadi Abdi Negara telah sirnah akibat matanya rusak dan tak melihat normal lagi. Sebagai balasan atas tindakan kekejeman ini maka tentu kami meminta agar oknum Anggota Polisi tersebut segera di copot dari keanggotaan polisi. Adik kami tak bersalah malah ia di serang tampa sebab, Kapolres Pulau Buru dan Kapolsek Namrole segera usut tuntas masalah ini sebab ketika tidak di usut maka masalah ini akan panjang dan bisa memicu konflik yang panjang”Terang Ahmad Fatsey

    Kapolres Pulau Buru dan Kapolsek Namrole diingatkan agar lebih profesional dalam menjalankan tugas negara dengan persuasive kepada masyarakat agar menghindari tindakan buruk kepada masyarakat. Bahkan, keluarga korban berencana melaporkan maslah tersebut hingga polda Maluku dan Kapolri, jika 2×24 Jam tidak segera menindak pelaku pemukulan Yusuf T. Larwuy.

    “Kapolres Pulau Buru dan Kapolsek Namrole harus lebih profesional dalam mendidik, membina atau memberikan pendidikan moral terhadap anggotanya sehingga kedepan tidak lagi terjadi masalah seperti ini” Tututp Fatsey

  • Bantu Konflik Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk JK Atau Hassan Wirajuda

    Bantu Konflik Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk JK Atau Hassan Wirajuda

    MELANESIATIMES.COM – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ataupun mantan menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dinilai tepat untuk membangun langkah “Backdoor Diplomacy” guna meredam situasi konflik antara Elemen Masyarakat dan Pemerintahan Kudeta di myanmar.

    Penunjukan JK dan Hassan Wirajuda dinilai doa sosok mantan Petinggi Negara Indonesia yang cukup luas pengalamannya dalam bidang perdamaian, pemerintahan, dan juga proses berdemokrasi.

    Menurut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap memilih Guru Kunci yang tepat membangun Diplomasi dan kemungkinan besar keduanya bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintah kudeta dan elemen masyarakat di Myanman. Menurutnya, Pemerintah bisa memilih diantara keduanya yaitu, Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajudu.

    “Pemerintah bisa memilih diantara keduanya, sama-sama memiliki pengalaman yang cukup luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan, dan demokrasi. Keduanya saya percaya bisa menjadi guru kunci meredakan situasi di Myanmar” Ujar Hikmahanto Juwana

    Diceritakan, elemen masyarakat sempat mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tangoon Myanmar saat kedatangan Menteri Luar Negeri, Retni Marsudi. Masyarakat menganggap Kedatangan Retno Marsudi sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahan kudeta

    “Padahal yang dilakukan oleh Indonesia merupayakan upaya dari negara sahabat. Maka kita perlu strategi yaitu “Backdoor Diplomacy untuk memantu menangani konflik di Myanmar” Terang dia

    Mempertimbangkan kemungkinan tersebut, menurut Rektor Universitas A Yahni itu, menjadi catatan penting Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap dan kebijakan yang tepat dan dapat menghadirkan rasa keadilan dan damai diantara kedua bela pihak yang bertikai. diyakini hal tersebut bisa dilakukan oleh Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Mantan Menlu Hassan Wirajudu [SFR]

  • Gegara Mabuk, Oknum Polisi Tembak 4 Orang di Cingkareng

    Gegara Mabuk, Oknum Polisi Tembak 4 Orang di Cingkareng

    MELANESIATIMES.COM – Kasus Penembakan oleh oknum polisi terjadi lagi disebuah kafe di Cingkareng Jakarta Barat. Kasus Keboi ini menelan korban jiwa diantanya tiga orang tewas dan satu hingga saat ini masih mendapat perawatan serius karena kritis.

    Pelaku penembakan berinisial SC, diketahui melakukan aksinya akibat merasa kesal dengan tagihan pembayaran Minuman Keras (Miras) yang dirasa oleh pelaku terlalu tinggi. Penembakan itu diperkirakan terjadi pada jam 4 subuh.

    “Pada saat melakukan pembayaran terjadi cekcok mulut antara pelaku dengan pegawai kafe. Akibat merasa kesal, karena saat itu mabuk, mengeluarkan senjata api dan menembak empat orang di tempat itu. Tiga diantaranya meninggal dunia dan satunya dilarikan ke rumah sakit. Jenazah masih di rumah sakit Kramat jati. Selesai ditangani baru diambil oleh keluarga Koraban” Ujar Yusri, Jumat, (26/02/2021)

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran saat melakukan konferensi pers di kediaman Polda Metro Jaya menuturkan tersangka Brikpa Cs, secara tegas diberikan sanksi baik pidana dan kode etik kepolisian dengan dipecat dari kesatuan kepolisian Republik Indonesia. Brikpa, Cs dijerat undang-undang 338 KUHAP  yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

    “Sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus 338 KUHAP. sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, Keluarga Korban, dan juga kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini, kami akan menindak pelaku dengan tegas akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan, mengambil langkah langkah cepat agr tersangka dapat di proses pidana, bersamaan dengan itu juga tersangkan akan kami proses sampai dengan hukuman dinyatakn tiak layak menjadi anggota kapolri” Ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran

    Menyikapi insiden ini, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)  Neta S Pane menyatakan, insiden penembakan sudah sangat sering terjadi.Bahkan menurutnya, ditambah dengan insiden tersebut, sudah menjadi ke empat kalinya terjadi. Pasalnya, hal ini menjadi tugas besar Kapolda Metro Jaya Baru, Irjen Pol Muhmmad Fadil Imran dan Kapolri Baru (Jenderal pol Listyo Sigit Prabowo).

    Disebutkan peristiwa tersebut diantaranya, Penembakan Laskar FPI di Tol KM 5o, Kapolsek dan anak buahnya ditangkap karena Narkoba, Pembunuhan dua perembuan oleh oknum polisi di Sumatera Utara dan terakhir insiden Cingkareng Jakarta Barat ini.

    “Kasus Polisi Koboi ini selalu berulang. Karena Indonesia Police Watch melihat tidak konsistennya polri dalam mengawasi anak buahnya. Sehingga anak buah itu cenderung semaunya, brutal, dan bertindak mencederai keadilan masyarakat, bahkan menjadi monster masyarakat” Kata Neta S Pane di acara live streaming Kanal YouTube TV One, Jumat, (26/02/2021) pagi tadi

    Dirinya berharap, dengan insiden Polisi Koboi ini ditindak dengan tegas dan tidak terjadi lagi kedepannya, dan pelak. Bahkan, sambung Neta pelaku harus diberi hukuman tembak mati

    “Indonesia Police Watch (IPW) mendesak oknum polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat dicopot dari jabatannya,” ujar Neta [SFR]

  • Soal Kerumunan Presiden di NTT : Ini Tanggapan Aktivis Milenial Perempuan

    Soal Kerumunan Presiden di NTT : Ini Tanggapan Aktivis Milenial Perempuan

    Melanesiatimes.com – Pandemi Covid-19 telah mengubah cara hidup orang. Dari penguncian sosial dan protokol kepresidenan, menjadi terganggu. Tidak mengherankan juga publik membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Termasuk respon euforia warga Maumere di NTT, yang menerobos protokol kepresidenan.

    “Kesulitan protokol kepresidenan dalam merespon cepat euforia warga yang juga sulit membiasakan diri dengan perubahan protokol pandemi Covid-19” Ujar, Aktivis Milenial Perempuan, Putri Khairunnisa di Jakarta, Kamis, (25/02/2021)

    Lanjut dia, berbeda dengan aktor politik, tokoh publik dan relijius yang memiliki fans yang lebih ekstrim menolak untuk mematuhi peraturan pembatasan sosial, dan melanggar protokol jarak sosial dengan alasan politik.

    “Kegagalan warga di Maumere untuk mematuhi protokol kepresidenan dan jarak soaial, tidak mengejutKan karena tidak didasari alasan politik tindakan penguncian dan pembatasan jarak sosial” Ucap Putri

    Kecaman di media sosial terhadap pelanggaran protokol kepresidenan dan pembatasan sosial di Maumere, mengisaratkan kembali kita semua bahwa publik masih kebingungan membedakan protokol kepresidenan dan euforia warga yang tidak disiplin untuk memastikan protokol jarak sosial. Tutup dia [SFR]

  • HMI Adakan Webinar Manfaat BST Untuk Masyarakat Nunukan

    HMI Adakan Webinar Manfaat BST Untuk Masyarakat Nunukan

    MELANESIATIMES.COM – Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tarbiyah Cabang Tarakan Kalimantan Utara menyelenggarakan Webinar dengan tema “Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Manfaatnya Untuk Masyarakat Nunukan” Pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

    Bantuan Sosial Tunai diprogramkan oleh pemerintah Indonesia melalui kementrian sosial untuk membantu meringankan masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi.

    Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi, Ir. Jabbar M. Si menyampaikan bahwa penerima manfaat ini berdasarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kementrian sosial.

    “Kuota Kabupaten Nunukan yaitu sebanyak 8614 berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial kementrian sosial. Hingga bulan Agustus penyaluran dilakukan tiga kali dengan nominal Rp. 600.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM)”, Kata Jabbar

    Penyaluran bantuan sosial tunai ini disalurkan melalui Kantor Pos dan Bank Swasta Indonesia.

    Bantuan ini disalurkan enam kali dengan nominal Rp. 600.000 untuk tahap pertama hingga tahap 3 dan Rp. 300.000 untuk Tahap keempat dan kelima dengan syarat penerima membawa KK yang didalamnya tercantum nama penerima.

    Bantuan sosial Tunai dari pemerintah pusat ini merupakan bantuan untuk masyarakat dibawah garis kemiskinan dan terdampak pandemi.

    “Bantuan sosial Tunai ini hanya diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan tingkat Ekonominya dibawah rata-rata atau dibawah garis kemiskinan”, Ujar Jabbar.

    Pada bulan agustus 2020, Sebanyak 1172 KPM berkurang dari jumlah penerima sebelumnya karena adanya data ganda dan perubahan status dari KPM bersangkutan.

    Hal tersebut karena data dari DTKS belum update, hal inilah yang menyebabkan pengurangan tersebut.

    Ketua Himpunan Mahasiswa Islam M. Rijuan mengatakan bahwa Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektifitas penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi.

    Penyaluran bantuan sosial tunai dan manfaatnya untuk masyarakat Nunukan
    “Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah bantuan ini tepat sasaran, kemudian yang kedua adalah bagaimana manfaatnya bagi masyarakat”, Ujarnya.

    Ia menambahkan semoga kita semua sehat selalu agar dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan tetap patuhi protokol kesehatan.

  • PP GPI Minta Kapolri Tindak Presiden Soal Kerumunan di NTT

    PP GPI Minta Kapolri Tindak Presiden Soal Kerumunan di NTT

    MELANESIATIMES.COM – Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegakkan hukum secara tegas atas terjadinya kerumunan saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini sesuai dengan janji Kapolri untuk menindak tegas tanpa pandang bulu bagi pelaku pelanggar aturan protokol kesehatan Ketua Bidang Hukum dan HAM GPI Fery Dermawan menjelaskan, beredar luas di media sosial video terjadi kerumunan massa saat Presiden Jokowi melintas di Kota Maumere menuju bendungan Napun Gete NTT, Selasa (23/2/2021). Lalu

    Dalam video tersebut terlihat massa yang sudah menunggu iring-iringan mobil Presiden berkerumun disisi jalan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Saat mobil melambat kerumunan tersebut masuk ke badan jalan mengerumuni mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi.

    “Saat beliau melihat kerumunan penyambutan tersebut, harusnya sudah memerintahkan pembubaran. Bukan malah melambai-lambaikan tangan, massa pasti lebih mendekatlah. Malah sempat berhenti lalu bagi-bagi sovenir,” kata Fery Dermawan di Markas GPI Jalan Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021) malam.

    Ia menegaskan, secara langsung atau tidak langsung, apa yang dilakukan Presiden Jokowi membuatnya terlibat pada pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini disebut Fery menyalahi apa yang selama ini dikampanyekan sendiri oleh Presiden.

    “Presiden harusnya berkewajiban menjaga protokol kesehatan. Bukan malah terlibat di dalam pelanggarannya,” imbuhnya.

    Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI ini menambahkan, selain Presiden, Pemerintah Provinsi NTT juga harus ikut bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Menurutnya, berdasarkan video yang beredar, kerumunan sudah terjadi sebelum rombongan Presiden melintas.

    “Harusnya Gubernur NTT sudah mengantisipasi sebelumnya. Apalagi pada hari H, sebelum presiden melintas, kerumunan sudah ada. Seperti tak ada antisipasi atau koordinasi dengan aparat terkait gitu loh,” ujar Fery Darmawan.

    Terkait peristiwa tersebut, Fery menegaskan, PP GPI melalui Bidang Hukum dan HAM serta Bidang Politik dan Kebijakan Publik akan melaporkan Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait indikasi pelanggaran protokol kesehatan yang telah terjadi di Maumere, NTT. Ia pun meminta ketegasan Kapolri untuk mengusut tuntas kejadian tersebut dan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
    “Ini saatnya Kapolri membuktikan pernyataan beliau sendiri. Bahwa hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Indonesia negara hukum, semua warga negara sama di hadapan hukum, termasuk Presiden. GPI menantang Kapolri. Apakah punya itikad untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Atau hukum hanya dipakai sesuai selera kekuasaan,” pungkas Fery Darmawan.

    Kepastian PP GPI akan melaporkan Presiden Jokowi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan juga disampaikan Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP GPI Eko Saputra. PP GPI menyimpulkan, secara tidak langsung Presiden sudah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
    “Kami akan membuat laporan resmi ke Mabes Polri terkait pelanggaran Protokol Kesehatan yang di lakukan oleh Presiden Joko Widodo. GPI berharap, semoga masih ada keadilan dan ketegasan hukum di negeri ini. Sebagaimana janji dari Kapolri Jenderal Sigit,” kata Eko melalui sambungan selular, Rabu (24/2/2021) malam.

    Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PP GPI ini meminta Kapolri untuk tegas dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran protokoler kesehatan. Walau pun yang diduga melakukan pelanggaran tersebut adalah Presiden Republik Indonesia sendiri. Eko pun mengingatkan, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa terkecuali termasuk Presiden.
    “Hukum jangan cuma di jadikan mainan dan alat kekuasaan saja. Harus merata bagi semua warga negara. Tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas Eko Saputra. (*)

  • Diduga Lakukan Praktek Korupsi, FMM Desak KPK Panggil dan Periksa Andreas Rentanubun CS

    Diduga Lakukan Praktek Korupsi, FMM Desak KPK Panggil dan Periksa Andreas Rentanubun CS

    Melanesiatimes.com – Puluhan masa aksi mengatasnamakan Forum Mahasiswa Maluku (FMM) hari ini menyambangi gedung merah putih Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)

    Pengunjuk rasa menuntut lembaga anti rasuah itu untuk menindak dengan tegas Mantan Bupati Kabupaten Maluku tenggara, Andreas Rentanubun yang diduga melakukan praktek KKN di daerah tersebut.

    Koordinator aksi Forum Mahasiswa Maluku (FMM), Fauzan Somar menegaskan dengan adanya kasus Pembangunan Masjid Raya, Pasar Moderen dan pembangunan jalan di duga Fiktif dan mangkrak dan menguras keuangan negara ratusan milyar. Lanjut, Fauzan KPK diminta berlaku adil dan tegas menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu.

    “KPK harus dengan tegas segera menaikan status tersangka atas dugaan kasus pembangunan fiktif dan mangkrak yang diduga melibatkan mantan Bupati Maluku Tenggara (Malra) Andreas Rentanubun senilai senilai 130.001.369,00 Milyar tersebut. Kami harapkan KPK sebagai lembaga independen dalam menindak oknum-oknum koruptor seperti ini tidak mandul atau happy ending terhadap kasus-kasus korupsi di derah terkhususnya di Kabupaten Maluku Tenggara” tegas Fauzan Somar saat dimintai keterangannya di depan kantor KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, (25/02/2021)

    Lebih lanjut, kata Fauzan, praktek kotor (KKN) sudah tidak lazim lagi terjadi di daerah dengan semangat Fangnanan (kasih sayang) tersebut.

    “Korupsi semakin berjamaan terjadi di kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya seperti hari ini kami KMM adukan di KPK hari ini yang diduga melibatkan mantan Bupati Maluku tenggara (Malra) Andreas Rentanubun. Pesan penting Kami sampaikan tadi saat audensi dengan KPK bahwa KPK secara tegas akan menyelesaikan masalah ini dengan berbagai bukti yang sudah kami ajukan kedalam” Terangnya

    Andreas Rentanubun dimasa kepememimpinannya dikatakan meninggalkan sejumlah masalah Korupsi yang tidak beres dimata hukum hingga saat ini. Diketahui, proyek fiktif tersebut ditangani oleh adik kandungnya Robert rentanubun dengan rincian sebagai berikut:

    1. Pembangunan kantor Bupati Maluku Tenggara.
    Pembangunan kantor Bupati yang di bangun sejak tahun 2010 yang dalam perencanaannya tiga lantai dan di kerjakan oleh PT. Central bumi permai (Direktur, alvie tjoanda) dan PT Fajar gemilang (Direktur, Robert rentanubun)selaku adik kandung mantan bupati, namun realitanya baru terbangun satu lantai dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 52.797.637.000.00 (lima puluh dua milyar, tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

    2. Pembangunan pasar Langgur Maluku Tenggara memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua milyar rupia) dan dana sudah dikucurkan sebesar Rp. 27.309.345.00 (dua puluh tujuh milyar, tiga ratus sembilan jutah, tiga ratus empat puluh lima rupiah dan di tangani oleh PT fajar gemilang (direktur, robert rentanubun) adik kandung mantan bupati.

    3. Pembangunan jalan desa samawi warwut sesuai dengan perencanaannya di kerjakan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 secara bertahap dengan total anggaran sebesar Rp. 8.897.867.000,00 (Delapan milyar, delapan ratus sembilan puluh juta, delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan sudah di kucurkan seluruhnya 100% namun pekerjaannya tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, dan hanya di buat jalan hamparan.

    4. Pembangunan Masjid Agung Al-Muhajirin kabupaten Maluku tenggara menggunakan anggaran hibah APBD provinsi Maluku dan APBD kabupaten Maluku tenggara sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (Tujuh belas milyar rupiah) yang tidak dilakukan secara swakelola, mantan bupati Andreas Rentanubun yang sejauh ini masih saja kebal terhadap hukum yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) maupun Provinsi Maluku.

    “Ada apa dengan penegak hukum…???. Karenanya, kami FMM mendesak KPK agar segera menindak tegas perihal masalah ini” Tegasnya

    Diakhir pernyatannya, dia juga menyerukan masyarakat Maluku tenggara untuk tetap bersabar menunggu proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi dengan oknum-oknum yang diduga merupaya untuk menyelamatkan atau melindungi kasus Andreas Rentanubun dan adiknya. Tutup dia