Blog

Melanesiatimes.com – Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UHAMKA melaksanakan KKS (Kuliah Kerja Sosial) pada tanggal 28 Januari – 28 Februari 2021, Mahasiswa KKS Kelompok 8 dengan Dosen Pembimbing bapak Dr. Said Matondang, S.E, S.y, M.E, S.y yang beranggotakan 3 orang 1 kelompok telah melaksanakan KKS di daerah Pondok Cabe Ilir Rt 03/04, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten.

Sekertaris KKS kelompok 8 Huda mengatakan “ada 3 agenda yang akan dilakukan pada saat Kuliah Kerja Sosial (KKS) yakni : pertama, Webinar Literasi Perbankan Syariah pada Masyarakat Pondok Cabe Ilir, Calir Mengaji dan Calir Kreatif ” Ujar Yusuf, Senin, (08/03/2021)

Agenda pertama yang dilakukan oleh Mahasiswa kelompok 8 adalah kegiatan Webinar Literasi Perbankan Syariah Pada Masyarakat Pondok Cabe Ilir.

“Webinar yang dilaksanakan online ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Perbankan Syariah kepada masyarakat setempat dan juga bertujuan untuk mengenalkan produk yang ada di Bank Syariah” Ucapnya

Yusuf menjelaskan kegiatan Calir Mengaji tersebut bertujuan mengajarkan anak-anak disana tentang agama dimulai dengan mengajarkan cara membaca iqro’ dan tata cara sholat, sedangkan Calir Kreatif bertujuan untuk mengasah kreatifitas anak-anak di Pondok Cabe Ilir di tengah pandemi Covid 19.

Pasalnya, kata Yusuf, kegiatan KKS mempunyai tujuan membangun mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakatnya. Selain itu juga, menjadikan mahasiswa yang mandiri, terlebih lagi menjadikan mahasiswa yang berjiwa sosial, maka kegiatan ini membutuhkan peran mahasiswa dalam kegiatan KKS ini untuk melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat sekitar.

“Kami mulai dari memberikan pengetahuan terhadap teknologi yang semakin berkembang pesat dan mengoptimalkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan juga memberikan pendidikan yang optimal terhadap masyarakat karena setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Pungkasnya [BR]

Melanesiatimes.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) baru saja rampung digelar. Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum terpilih. KLB yang memunculkan reaksi keras dari kepengurusan Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yoedhoyono (AHY) tersebut, pada akhirnya tetap terlaksana digelar.

Bagi kita, peristiwa “Intervensi” elit kekuasaan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan menggunakan instrumen kekuasaan secara sembunyi ataupun terang-terangan, adalah catatan kelam penuh noda bagi perjalanan eksistensi partai politik di Indonesia. Betapa tidak, sejak era orde lama di masa kepemimpinan Soekarno, intervensi hingga bahkan pembubaran parpol pernah terjadi, dengan pendekatan kekuasaan tentunya.

Peristiwa “pembelahan” parpol yang tercatat dalam sejarah hitam praktik anti demokrasi, terjadi pada tahun 1996. Saat itu, dengan terang-terangan PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri yang dipilih dalam KLB PDI di Sukolilo, Surabaya tahun 1993 dianggap tidak memiliki legitimasi oleh beberapa kader dan pengurusnya. Uniknya, reaksi terhadap legilitimasi Megawati saat itu justru dilakukan setelah momentum KLB lama berlalu dan pihak-pihak yang menyatakan bahwa kepemimpinan Mega tidak sah bahkan masuk dalam jajaran kepengurusan partai, baik pusat maupun daerah.

Atas “bantuan” beberapa oknum kekuasaan saat itu, para pengurus partai yang tidak puas terhadap Megawati pada akhirnya berhasil menggelar KLB dan Surjadi yang pernah memimpin PDI sebelumnya, kembali muncul sebagai ketua umum. Dan PDI akhirnya terbelah. Bahkan peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI yang dikenal sebagai Peristiwa 27 Juli tetap tidak mampu mempersatukan kembali PDI dan alih-alih malah memperkuat konsolidasi dukungan politik kepada Megawati.

Pasca jatuhnya Soeharto dan rezim orde baru, disaat Indonesia memasuki masa demokratisasi di era multipartai, praktik “Mengacak-acak” parpol sebenarnya masih kerap terjadi. Hanya saja cara yang ditempuh tidaklah terang-terangan. Kekuasaan memanfaatkan kelemahan dasar parpol-parpol yang cenderung gagap dalam melakukan konsolidasi politik demi mencegah perpecahan yang biasanya muncul saat kongres atau muktamar partai.

Setelah pecahnya PAN pasca kongres partai 2020 yang kemudian melahirkan Partai Umat besutan pendiri PAN Amien Rais, sebelumnya sempat berhembus kabar burung tentang adanya “dukungan” kekuasaan kepada Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam kongres partai kala itu. Begitu pula yang terjadi pada Partai Berkarya yang sempat beberapa bulan diambilalih oleh Moechdi PR dan kemudian dikalahkan oleh pengadilan dalam sengketa legitimasi partai.

Peristiwa yang lebih ekstrim terjadi dalam proses terlaksananya KLB PD yang memunculkan Moeldoko, figur non-organik yang berada dalam pusaran kekuasaan, sebagai ketua umum. Menariknya, sama seperti peristiwa yang menimpa PDI tahun 1996, kader-kader partai yang menginisiasi KLB adalah kader-kader yang dikenal dekat dengan pendiri PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan lebih menarik, mereka semua bahkan cenderung tidak bereaksi keras saat proses suksesi kepemimpinan PD dari SBY ke AHY.

Konsolidasi antar mereka justru terjadi belakangan, setelah Moeldoko “kepergok” mengumpulkan kader PD beberapa saat lalu. Dan sekalipun mendapat reaksi sangat keras dari kader dan pengurus PD pimpinan AHY, Moeldoko dan para anasir PD yang membelot terus melaju. Dan ujungnya adalah terlaksananya KLB.

Pertanyaan menariknya adalah, apa penyebab Moeldoko mau “membantu” kader-kader PD yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan AHY? Jabatan ketua umum sepertinya hanyalah sasaran antara. Seperti pisau bermata dua, peristiwa itu setidaknya memiliki dua perspektif.

Pertama, adalah untuk melumpuhkan PD dengan menggiringnya masuk kedalam kekuasaan. Untuk tujuan itu, maka posisi ketum haruslah orang yang cukup “Aman” bagi kekuasaan.

Setidaknya untuk mencegah perlawanan saat PD sudah didalam kekuasaan. Teori ini memperkuat asumsi bahwa ada skenario kekuasaan mengumpulkan seluruh kekuatan politik diatas panggung yang satu. Walaupun, cara ini beresiko rubuhnya panggung karena kelebihan muatan.

Kedua, pengambilalihan PD bagi Moeldoko adalah alat yang dianggap ampuh untuk memperkuat posisi politik dirinya dalam pusaran utama kekuasaan. Posisi Ketum PD dapat dijadikan senjata menekan Jokowi dan meningkatkan posisi tawar dirinya. Hal ini menjadi penting mengingat Moeldoko hanya diberi pos Kepala Staf Presiden, lembaga yang tidak termasuk kedalam lembaga tinggi negara.

KLB sudah terlaksana, perlawanan dari kader PD dibawah kepemimpinan AHY dipastikan akan terus dilakukan. Dan akankah praktik kelam pengambilalihan parpol akan terus berlanjut? Mari kita saksikan terus.

Oleh : Iskandarsyah
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute

MELANESIATIMES.COM – Keinginan ini mengacu pada ketentuan yang termuat di draf revisi undang-undang pemilu. Serta mengacu kepada pilpres dan pileg pada tahun 2019 yang dilaksanakan serentak dan mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan di KPPS.

Direktur Infokom Etos Institute Tb Sultan menyatakan pilkada tetap harus dilaksanakan pada tahun 2022 demi memenuhi dasar politik rakyat, apabila dilaksanakan dengan pileg dan pilpres resikonya lebih besar ketimbang dilaksanakanya pada tahun 2022 dan hal ini akan menjadi suatu masalah seperti pemilu 2019 silam.

“Laksanakan pilkada serentak pada tahun 2022, demi memenuhi hak dasar politik rakyat serta menghindari masalah kelelahan penyelenggara , Mengingat pileg dan pilpres dilaksanakan pada tahun 2019 sudah banyak sekali masalah dan kekisruhan yang terjadi”

Seharusnya kejadian tahun 2019 bisa menjadi sebuah pelajaran dan evaluasi untuk kita semua jika pilkada diadakan serentak bersama pileg dan pilpres pada tahun 2024, kejadian 2019 akan terjadi lagi dan lebih besar.

Direktur infokom Etos Institute Tb Sultan menjelaskan, ditengah-tengah pandemi ketika tahun 2020 pilkada bisa berjalan dengan baik sesuai prtokol kesehatan di tiap –tiap TPS dan pilkada ini sehsrusnya bisa dilaksanakan di tahun 2022.

“Kenapa 2022 ini tidak bisa dilaksanakan pilkada ? Kenapa tidak, 2020 disaat covid sedang dalam keadaan darurat, 2020 pilkada tetap berjalan. tahun 2021 sampai menjelang 2022 pilkada di anggap sudah mulai drop angkanya dan masih bisa dilaksanakan pilkada pada tahun 2022.

melihat kondisi covid saat ini seharusnya pilkada tidak seharusnya serentak dengan pilpres dan pileg, apabila dilaksanakan serentak suasanya akan berbeda dan ktodit serta akan timbul kekisruhan.

Tidak hanya itu saja direktur infokom Etos Institute menambahkan, jika pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024 hanya akan membuat banyak daerah dipimpin oleh kepala daerah yang tidak definitif alias pelaksana tugas (PLT) dalam rentang waktu satu hingga 2 tahun.

“Yang paling penting jika pilkada serentak dengan pileg dan pilpres, pejabat-pejabat penting seperti Gubernur, walikota dan bupati atau Plt di 2 tahun kebelakang setelah 2022 sampai 2024 itu akan sangat riskan, karena pejabat-pejabat PLT tidak bisa mengambil kebijakan atau membuat regulasi”.