Blog

Melanesiatimes.com – Presiden Joko Widodo,kunjungi Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), orang nomor satu di Indonesia itu sehari penuh berada di Nusa Tenggara Timur.
Selasa (23/2/2021).

Sejak berada di Nusa Tenggara Timur (NNT), Jokowi hendak ke dua lokasi di provinsi itu, yakni meninjau kawasan lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah dan meresmikan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.

Sejak berada di NTT Jokowi menginstruksikan Menteri PUPR melihat potensi pembangunan bendungan, dan Menteri Pertanian memberi bantuan alat mesin pertanian kepada petani setempat.

Dengan food estate di Kalteng, Sumut, dan NTT ini, akan terbangun ketahanan pangan yang baik di negara kita. Tutur, Jokowi.

Walaupun hujan lebat di Desa Makata Keri, Sumba Tengah, Jokowi tetap datang meninjau lumbung pangan baru di NTT.

Adapun luasnya 5.000 ha untuk padi dan jagung. Kendalanya hanya soal ketersediaan air. Untuk itulah pemerintah membangun ratusan sumur bor dan beberapa embung di sana.

Bendungan Napun Gete berkapasitas tampung hingga 11,22 juta m3 dengan luas genangan 99,78 ha.

Jokowi pun berharap, bendungan-bendungan yang dibangun di NTT ini dapat memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan NTT, sekaligus mengangkat NTT dari ketertinggalan. Harapan Presiden Jokowi

Kunci kemakmuran NTT adalah air. Begitu ada air, semua bisa ditanam. Karena itu, pemerintah membangun tujuh bendungan di berbagai lokasi di NTT. Tiga di antaranya telah selesai. Dan inilah bendungan ketiga yang baru saya resmikan kemarin, Bendungan Napun Gete di Sikka. (IMT)

Melanesiatimes.com – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi) di Maumere Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 23 Februari kemarin hingga memicu kerumunan masa disikapi tegas oleh Koalisi Mahasiswa Bersatu (KMB).

Koordinator KMB, Muksin Mahu menuturkan, kunjungan presiden Jokowi di NTT hingga memicu kerumunan masa saat pandemi seperti saat ini memberi contoh atau tauladan yang tidak baik sebagai kepala negara. Lanjut Muksin, Indonesia dan dunia saat ini masih di takuti wabah pandemi Covid-19 yang menelan ribuan korban jiwa tiap harinya itu.

“Dengan kunjungan pak presiden Jokowi di NTT kemarin sampai menimbulkan kerumunan masa sejatinya melanggar aturan Prokol Kesehatan (Prokes) yang di buat oleh pemerintah sendiri. Padahal, pak presiden sendiri tahu kondisi negara kita hari ini masih dalam masa transisi kesehatan pada masyarakat akibat pandemi Covid-19. Kita tahu korban jiwa akibat pandemi ini seperti apa ? begitu banyaknya korban. Presiden harus bertanggungjwab atas tidankan yang dilakukannya itu” Ujar Muksin Mahu kepada wartawan, Rabu, (24/02/2021)

Selain meminta presiden bertanggungjawab atas insiden kerumunan masa di NTT tersebut, KMB juga mendesak Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 Sekalgus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erik Tohir untuk bersikap tegas menindak penyelenggara kunjungan presiden Jokowi di NTT.

“Pak Erick Tohir segera menindak dengan tegas, oknum-oknum penyelenggara kunjungan presiden Jokowi di NTT kemarin. Ini pelanggaran berat apalagi saat ini kondisi pandemi dan jatuh korban begitu banyak ribun orang akibat pandemi ini. Dengan insiden tidak taat hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan” tegasnya

Lebih lanjut, kata muksin, pihaknya merencanakan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kepresiden RI di Jakarta untuk dimintai pertanggungjwaban serta legowonya presiden Jokowi atas insiden Pelanggaran Covid-19 di NTT Selasa lalu. Rencana aksi unjuk rasa tersebut, lanjut muksin, akan digelar pada hari senin, 1 Maret 2021 esok.

“Iya kita akan turun aksi prostes atas masalah ini Senin besok. Konsolidasi sudah kita lakukan secara masif hari ini, ketika ditanyakan marah tentu semuanya marah. Olehnya, Pak presiden Jokowi harus bertanggungjawab atas tindakannya itu. Bahkan juga harus juga bisa legowo menerima keselahannya dan siap untuk diberikan hukuman sesuai dengan aturan darurat kesehatan seperti saat ini” Ucapnya

Lebih lanjut, melalui insiden tersebut, Muksin menyamakan hal yang sama dengan kejadian kepulangan Habib Riziq Shihab (HRS) saat kepulanggannya dari arab saudi. dalam kepulanngannya membuat kerumunan masa sebagaimana dilakukan oleh presiden Jokowi di NTT kemarin.

“Apa bedanya dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan HRS kemarin, harus ada sisi keadilan hukum yang tegas menyangkut masalah kunjungan presiden Jokowi di NTT kemarin yang kita semua tahu itu menimbulkan kerumunan masa dan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru di NTT dan Indonesia pada umumnya” Ungkap Muksin

Terakhir Muksin juga menghimbau masayarakt untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. dia berharap keadilan hukum untuk siapa saja yang secara sengaja melanggar prokes.

“Masyarakat kami himbau agar menjaga protokol kesehatan. dan harus ada keadilan hukum dan ketegasan hukum bagi siapa saja yang melanggar peraturan prokes” Pungkasnya

Melanesiatimes.com – Puluhan masa yang tergabung dalam Pemuda Pro NKRI sekitar 57 orang mendatangi kantor Kemendagri sekitar pukul 12.00 WIB untuk membubarkan kelompok mahasiswa Papua, sikap tegas pemuda pro NKRI untuk membubarkan mahasiswa Papua karena gerakan tersebut dipandang mencederai nilai-nilai NKRI, dimana pengunjuk rasa mahasiswa Papua menggunakan simbol Papua merdeka , kata Jeck selaku kordinator pemuda pro NKRI. Rabu, (24/02/2021).

Jeck mengatakan bahwa negara harus mengambil sikap tegas untuk membubarkan kelompok Papua yang melakukan aksi dengan menggunakan simbol Papua merdeka, tidak ada toleransi terhadap kelompok ini, kami berjanji kalau ada aksi serupa maka dipastikan kami akan turun melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan, semua ini kami lakukan semata-mata mencintai NKRI.

“Terlihat masa pemuda pro NKRI memaksa mahasiswa Papua membubarkan diri, namun pihak kepolisian melerai kedua belah pihak untuk mencegah bentrokan.”

Sebelumnya masa mahasiswa Papua sekitar 90 orang mendatangi kantor Kemendagri menyampaikan aspirasinya untuk menolak pemekaran dan Otonomi khusus Papua, tetapi malah teriak merdeka. Tutunya

Melanesiatimes.com – Pandemi bukan menjadi penghalang bagi kader Himpunan Mahasiswa Islam untuk melakukan pengkaderan. Dibutuhkannya pemekaran bagi komisariat-komisariat per Universitas demi memperkokoh antar koneksi di internal HMI suatu universitas. Walau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tidak menyurutkan semangat para kader sekaligus tim karateker Komisariat Persiapan Fikom YAI dan STIE YAI untuk tetap melaksanakan RAK ke – I dengan mengedepankan protokol kesehatan, demi mewujudkan mission HMI.

HMI Komisariat Persiapan Fikom UPI YAI dan STIE YAI menggelar Rapat Anggota Komisariat Persiapan (RAKP) ke I. Yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat Utara Badai Ahtadera, dan seluruh Kader dari Komisariat induk yakni, Pengurus Komisariat Sosial Ekonomi dan Teknik UPI YAI serta perwakilan undangan dari Pimpinan Komisariat HMI se-Cabang Jakarta Pusat-Utara.

“Setelah ini diharapkan kita mampu membangun komitmen, karena HMI tidak terlepas dari tujuannya yaitu organisasi perjuangan lagi organisasi perkaderan” harap Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Badai ahtadera pada sambutannya sekaligus membuka Rapat Anggota Komisariat Persiapan Fikom UPI YAI dan STIE YAI Ke-I.

Dalam Rapat Anggota Komisariat Persiapan tersebut, Elvira Maharani terpilih sebagai formatuer/Ketua umum HMI Komisariat Fikom YAI dan Arya Kamandanu sebagai formatuer/Ketua Umum HMI Stie YAI keduanya terpilih secara Aklamasi.

“Perjuangan yang dilakukan rekan-rekan kader HMI fakultas Fikom YAI dan Stie YAI demi mendirikan komisariat ini akan menjadi sejarah besar. Dengan adanya dua komisariat persiapan ini, kita harus lebih konsisten lagi menjalankan kaderisasai dan mewujudkan 5 kualitas insan cita yang bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT” ujar Azzuhry Rauf, Ketua Komisariat Teknik UPI YAI, Senin, (22/02/2020) di 1947 Café, Matraman, Jakarta Timur.

Dengan semangat yang tinggi, kualitas, dan kuantitas kader di fakultas Fikom YAI dan Stie YAI tidak di ragukan lagi dan juga di dukung penuh oleh senior-senior HMI YAI sehingga acara RAK ini dapat di selenggarakan dengan baik dan lancar. Tanpa banyak pembanding demi menyokong kelangsungan kittah perjuangan HMI, Kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selain itu, dalam Perjuangan membentuk Komisariat Persiapan ini sungguh tidak mudah dalam menghadapi dinamika berorganisasi dan berjuang dikampus. “Komisariat adalah ujung tombaknya, untuk mencapai tujuan HMI yang termaktub pasal 4 anggaran dasar HMI. Saya sangat yakin dengan pendirian komisariat persiapan ini membawa nama besar HMI YAI untuk memulai revolusi menuju kualitas 5 insan cita,” pungkas Elvira Maharani, Formatur terpilih Komisariat (P) Fikom UPI YAI.

Dengan segala rintangan dan tantangan demi tetap mempertahankan dinamika pengkaderan yang optimal, “kami selaku pengurus komisariat persiapan ini akan terus berjuang dengan mengupayakan kemampuan yang ada secara maksimal,” lanjut Elvira

“Karena komisariat itu sendiri ialah mengandung arti yang dimana komisariat persiapan ini sebagai wadah pertama para kader kader HMI untuk membina, membangun, dan membentuk karakter sehingga menciptakan kader yang mantap dalam keintelektualannya dan kebudipekertiannya. Tidak hanya itu, diharapkan juga dalam komisariat ini para kader-kader juga bisa mengaplikasikan semua keilmuan yg mereka dapat kedalam kehidupannya sehari-hari dengan tujuan agar ilmu yang di dapatkan bisa bermanfaat untuk orang lain,” tutup M Arya Kamandanu Formatur terpilih dalam stetment politiknya di Rapat Anggota Komisariat Persiapan STIE YAI dan Fikom UPI YAI

Melanesiatimes.com – Dana Desa menciptakan raja – raja kecil di seantero nusantara. Kenapa tidak kini muncul mental raja terjadi di salah satu desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Sebut saja Desa Kilalir Kilwouw, dari informasi yang dihimpun, Desa ini  selama 3 Tahun Tanpa Musrembang Desa Administratif (Adm)  Kilalir Kilwouw Kecamatan Pulau Gorom Kabupatenn Seram Bagian Timur (SBT).

Dari informasi yg disampaikan oleh sumber MT. Bahwasanya, pengelolaan keuangan Desa pada tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019, hingga 2020, diduga pada masa itu, Pemerintah Negeri Adm beserta BPN setempat selalu tertutup atas setiap kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini, penjabat/karateker, dan perangkat maupun BPN tidak pernah melakukan Musyawarah Desa (MUSDES) bersama masyarakat. Ditambah lagi sistem informasi dan kegiatan desa tidak pernah dipampang papan APBDes untuk menjadi informasi dan konsumsi masyarakat Dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Ungkap Sumber, MT yg tidak mau disebut namanya, Selasa, (23/02/2021).

Sumber MT, jelaskan bahwa, sebagai pemuda dan sekaligus masyarakat memiliki tanggungjawab penuh dalam melihat kejanggalan ini, dan sebagai fungsi kontrol pemerintahan desa. saya melihat banyak kejanggalan di Negeri Adm. Kilalir kilwouw serta meminta agar ditangani dengan serius oleh pihak penegak hukum.” Tegasnya.

Hal ini tidak sesuai mekanisme yang telah diatur oleh regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana mestinya.

Dirinya menambahkan, bahwa selama kurung waktu 4 tahun terakhir ini masyarakat selalu dikelabui dengan informasi ketidakjelasan terkait pengelolaann dan penggunaan dana desa Kilalir Kilwouw.

Ditambah lagi karakateker selalu memberikan informasi yang mengada-ada tentang dirinya.

Olehnya itu, kami pemuda dan atau sekaligus Masyarakat Negeri Adm. Kilalir Kilwouw, meminta kepada Pa Bupati Seram Bagian Timur (SBT), agar segera melakukan evaluasi terhadap Karateker Negeri Adm Kilalir Kilwouw. Kami pemuda dan masyarakat kilalir kilwouw akan tetap mengawal hingga tuntas. Tutupnya.

MELANESIATIMES.COM – Kader HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara angkat bicara terkait Bentrok yang terjadi anatara HMI dan PMII yang terjadi di aula kampus universitas Al Asyariah Mandar Polman Sulawesi Barat pada sabtu, 20 Februari kemarin.

“Setelah saya melihat dan menelusuri fakta yang terjadi, ternyata banyak kader-kader HMI baik itu di daerah maupun di jabodetabek, mereka menyebarkan informasi tersebut dan memberikan pernyataan penuh emosional. Sebagai kader yang terdidik, bagi saya, peristiwa tersebut biasa-bisa saja kenapa mesti ditanggapi serius ?” Ujar Kader HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, Mahmud Tamher saat berbincang di Caffe Atceh Conection Jl Sabang Bilangan Jakarta Pusat, Minggu, (21/02/2021)

Lebih lanjut, Mahmud Tamher yang juga Anggota Forum Blogger Independen (FBI), menegaskan bahwa hal tersebut adalah bagian dari dinamika atau proses berorganisasi.

“Untuk itu saya berharap kepada seluruh kader baik HMI maupun PMII untuk menanggapi hal demikian dengan kepala dingin. Bukan malah memperkisruh suasana menjadi besar” Lanjutnya

“Setelah melihat dan menelusuri lebih dalam, saya menduga peristiwa tersebut sepertinya ada oknum yang sengaja mau memecah belah persaudaraan yang dibangun selama ini antara HMI dan PMII atau di internal cipayun plus”

Terakhir, Popal minta kepada kedua pengurus cabang HMI dan PMII Polman untuk menyelesaikan persoaln tersebut dengan kekeluargaan sebagaimana telah dipraktekan oleh senior-senior terdahulu.

“Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman HMI dan PMII jabodetabek agar tidak menyebarkan berita tersebut dan memberikan pernyataaan yang sinis. kita ini kaum terdidik bukan preman. Tutup Popal