Melanesia Times

Blog

  • Jika Tuhan Kehendaki, Ini Harapan FBI ke Jenderal Listyo Sigit

    Jika Tuhan Kehendaki, Ini Harapan FBI ke Jenderal Listyo Sigit

    MELANESIATIMES.COM – Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang menjalankan fit and proper test yang digelar hari ini Rabu 20 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

    Berbagai program sudah di jelaskan dalam forum fit and proper test, ada hal menarik namun kurang lengkap menurut Forum Blogger Independen (FBI) yaitu : Kampung tangguh dan kampung bebas narkoba , untuk melengkapi perlunya kami dari Forum Blogger Independen (FBI) mendorong pentingnya pemberantas Judi Online, Pemberantasan Korupsi di internal Kepolisian harus tegas seperti pemberabtasan Narkoba dan Terorisme sebagaimana di tegaskan dalam fit and proper test terakhir adalah Polri harus tegas berantas Pungli yang dilakukan oknum pada saat pendaftaran atau penerimaan anggota polri.!!!

    Jadi, kami berharap, jikalau Bapak Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo terpilih sebagai kapolri, “persoalan korupsi, judi online dan mafia penerimaan anggota polri perlu disikat seperti keahatan terorisme, jangan hanya pencegahan tapi harus tegas dan tidak boleh ada toleransi soal hal tersebut.” Ujar, Abdullah Kelrey, (Koordinator FBI) Rabu, (20/01/2021.)

    “Kapolri baru nanti melakukan ketegasan secara terus menerus sehingga menjadi POLRI yang lebih baik dan profesional serta mendapat kepercayaan dari Masyarakat.”

    Jikalau Allah SWT merestui Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, semoga EKSEKUSINYA program selaras dengan RENCANA. Terpenting adalah bekerja secara INDEPENDEN DAN TERPERCAYA…!!! Agar lebel krisis kepercayaan Polri dimata rakyat bisa diperbaiki..!!

    Kerjaan paling berat adalah melayani, sedangkan tugas Kapolri melayani masyarakat, ingat bahwa,”Hukum tertinggi dalam kehidupan kepolisian adalah melayani masyarakat.” Sebagaimana terdapat dalam slogan polisi.

    Terakhir kami ingatkan lagi bahwasanya, jika pelayanana, profesionalisme, independensi, kejujuran serta ketegasan dilakukan, kami yakin dengan usaha pasti POLRI pasti lebih baik, asalkan komitmen akan terus menerus didengunggkan, sehingga menjadi POLRI yang lebih baik dan profesional serta mendapat kepercayaan dari Masyarakat.

    # BravoPOLRI

  • Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri

    Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri

    MELANESIATIMES.COM – Komisi III DPR RI menggelar kegiatan uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Kapolri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengajukan satu nama (calon tunggal) kepada DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutannya sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. Satu nama yang diusulkan oleh Presiden tersebut adalah Komjen. Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Dalam kesempatan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri itu, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Oleh karena itu, posisi Kapolri merupakan jabatan yang sangat strategis selaku pemegang mandat tertinggi organisasi Polri,” ucap Herman Hery di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

    Ia mengatakan, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 2 cabang kekuasaan negara yang memiliki tugas strategis dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, dalam hal ini yaitu Presiden dan DPR RI.

    Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang tentang Polri tersebut, Presiden Republik Indonesia mengajukan nama calon Kapolri kepada DPR, yang selanjutnya DPR dapat menyetujui atau menolak usulan Presiden tersebut.

    “Maka dari itu, proses uji kelayakan dan kepatutan ini akan menjadi proses terakhir dalam rangkaian pengangkatan calon Kapolri. Proses ini juga sekaligus menjadi tugas dan tanggung jawab konstitutional kami selaku Anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah,” tuturnya.

    Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri diantaranya yaitu penyampaikan arah kebijakan Kapolri oleh calon Kapolri, sesi dialog dan tanya jawab, pandangan fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan tentang persetujuan atau penolakan pengangkatan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Dalam menyampaikan arah kebijakan Kapolri, calon Kapolri diberikan waktu maksimum 60 menit.

    Baca Selengkapnya : Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri – https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31402/t/Komisi+III+DPR+Gelar+Uji+Kelayakan+dan+Kepatutan+Calon+Kapolri

  • Anggota DPR Nilai Pelayanan RS AMC Bandung Cukup Baik dan Memadai

    Anggota DPR Nilai Pelayanan RS AMC Bandung Cukup Baik dan Memadai

    Melanesiatimes.com – Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menilai pelayanan dan fasilitas yang terdapat pada Rumah Sakit Annisa Medical Center (RS AMC) Bandung sudah cukup baik dan memadai, tidak hanya kepada Anggota DPR dan keluarga tapi juga kepada masyarakat. Dirinya berharap, sebagai rs provider PT Jasindo, RS AMC dapat melayani dengan maksimal tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga pelayanan dari hati.

    “Saya menilai RS AMC sudah cukup bagus dalam fasilitas, pelayanan, serta sistem-sistem yang sudah berjalan. Oleh karena itu seandainya nanti ada Anggota DPR dan keluarga atau bahkan masyarakat secara umum yang berkunjung untuk berobat tidak dipersulit. Karena yang paling penting adalah bagaimana RS itu bisa memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal,” jelas Novita usai melakukan pertemuan dengan direksi serta jajaran RS AMC di Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/1/2021).

    Terkait pelayanan yang diperoleh dari Jasindo khususnya di tengah pandemi Covid-19 dalam bentuk PCR Test atau Swab Test khususnya bagi peserta Jamkestama, Novita mengaku belum memperoleh penjelasan yang lebih detil. Namun dirinya berharap di tengah mobilitas Anggota Dewan yang tinggi, pelayanan tersebut dapat diberikan dengan mudah.

    “Tadi kita dapat informasi bagi peserta Jamkestama dalam setahun bisa menggunakan pelayanan tersebut sebanyak 12 kali. Tentu kalau dipikir-pikir, di tengah kondisi dan aktifitas saat ini hal itu penting, walaupun PSBB Kita (Anggota Dewan) sering mengadakan rapat atau pertemuan. Semoga nantinya pelayanan ini bisa ter-cover dengan baik dan berjalan dengan lancar,” imbuh politisi partai Gerindra itu.

    Untuk diketahui, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Anggota DPR beserta keluarga diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, Hakim Agung MA, Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Tertentu.

    Baca Selengkapnya : Pelayanan RS AMC Bandung Dinilai Cukup Baik dan Memadai – https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31400/t/Pelayanan+RS+AMC+Bandung+Dinilai+Cukup+Baik+dan+Memadai

  • DPR Sarankan, Kaji Ulang Pemberlakuan Tarif Tol Baru

    Melanesiatimes.com – Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly mendesak dikaji ulangnya regulasi yang terkait pemberlakuan tarif baru di beberapa ruas jalan tol resmi, yang mulai diberlakukan PT Jasa Marga (Persero) intuk sejumlah ruas Tol Trans Jawa per 17 Januari 2020. Lebih lanjut pihaknya mengatakan bahwa kaji ulang diperlukan agar dapat dilakukan dilakukan penundaan atau pembatalan terhadap kebijakan tersebut.

    “Kurang tepat naiknya tarif tol di saat kondisi pandemi, kenaikan ini tentu akan berpengaruh pada beberapa sektor. Persoalan ini jangan hanya dilihat dari sudut pandang investasi semata. Tetapi harus memperhatikan dengan seksama terhadap kondisi ekonomi termasuk pengaruhnya terhadap biaya logistik kebutuhan pokok dan biaya tranportasi umum,” kata Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, Selasa (19/1/2021).

    Polisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengingatkan bahwa sektor logistik barang dan jasa akan terkena dampak dari naiknya tarif tol ini, ongkos operasional kendaraan logistik akan semakin memberatkan. Selain itu, kenaikan ini dikhawatirkan akan berdampak pada penyesuaian tarif transportasi umum antar kota yang dapat memberatkan masyarakat.

    Meski operator jalan tol berhak untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai regulasi, Junaidi menilai kebijakan ini kurang memperlihatikan kondisi ekonomi. “Kenaikan tol setidaknya dapat berdampak pada kenaikan biaya logistik barang dan jasa tranportasi, lalu dapat meningkatkan harga barang kebutuhan masyarakat dan dapat mempengaruhi daya beli,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif baru diantaranya adalah, Tol JORR ruas E1, E2, W2U, S, dan ATP, Tol JORR ruas Pondok Aren Bintaro – Ulujami, Tol Surabaya – Gempol, Tol Waru – Porong, Tol Kejapanan – Gempol, Tol Palimanan – Kanci, Tol Kanci – Pejagan, Tol Pejagan – Pemalang, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi.

    Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyebutkan tentang pemberlakuan tarif integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (Layang) dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting tersebut, dianggap sebagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan.

    Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan penetapan dan penyesuaian tarif tol terintegrasi ini disetujui setelah tim Kementerian PUPR melakukan audit terhadap standar pelayanan minimum (SPM) secara ketat yang meliputi kondisi jalan, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan pengguna.

    Baca Selengkapnya : Legislator Sarankan Kaji Ulang Pemberlakuan Tarif Tol Baru  –  https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31392/t/Legislator+Sarankan+Kaji+Ulang+Pemberlakuan+Tarif+Tol+Baru

  • DPP LPPI Doakan Kelancaran Fit and Proper Test Listyo Sigit

    DPP LPPI Doakan Kelancaran Fit and Proper Test Listyo Sigit

    MELANESIATIMES.COM – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI ) menggelar kegiatan Do’a bersama dan santunan anak yatim dalam rangka menyambut & mendukung calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi, Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo yang rencana akan menjalani fit and proper test pada Rabu besok.

    Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar mengaku kegiatan Doa bersama dan santunan anak yatim untuk mendoakan Kapolri Komjen Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo agar dimudahkan dan berjalan lancar dalam mengemban amanah sebagai Kapolri.

    Kegiatan dengan prokes ketat itu digelar di Pesantren Yatim Cahaya Madinah di Jalan Pondok Cabe lll, Pamulang, Tangerang Selatan.

    Selain di hadiri pengurus DPP LPPI Acara di hadiri oleh anak yatim santri cahaya serta Ustadz Ihsanul Khulqi, juga yang mempimpin do’a sesi acara pertama dan sesi acara kedua di pimpin oleh Ustadz H. Endang Husna Hadiawan, MA. yang merupakan salah satu pimpinan Yayasan Pesantren yatim cahaya Madinah.

    Ustadz .Ihsanul Khulqi, S.Hum dalam sambutan do’anya ” semoga terpilihnya Bapak Komjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri dapat menjalankan tugas melindungi masyarakat Indonesia dan diberi kesehatan dan umur panjang serta di lanjarkan segala urusan.

    “Kami pesantren yatim cahaya madinah mengapresiasi langkah anak-anak bangsa dalam hal ini DPP LPPI ini merupakan kegiatan yang mulia dan terkhusus untuk bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” jelasnya.

    Dia mengajak para santri mendoakan Listyo Sigit agar dimudahkan dan diberikan kelancaran saat menjalani fit and proper test.

    “Do’a bersama dan santunan anak yatim ini di lakukan dalam rangka mendoakan Bapak Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Semoga diberi kelancaran menjalani fit and proper test,” pungkas Ketua panitia Ahman Deo.

    Baca Selengkapnya : Komjen Listyo Sigit Jalani Fit and Proper Test, DPP LPPI Doakan Kelancaran – https://tribunrakyat.com/17563/19/01/2021/komjen-listyo-sigit-jalani-fit-and-proper-test-dpp-lppi-doakan-kelancaran.html

  • Komisi VIII Akan Segera Bentuk Panja Haji 2021

    Komisi VIII Akan Segera Bentuk Panja Haji 2021

    MELANESIATIMES.COM – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag) dengan agenda pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi. Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021) tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memaparkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily memaklumi di tengah pandemi Covid 19, penyelenggaraan ibadah Haji masih menunggu kebijakan resmi Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, ia meminta pemerintah tetap menyiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan Haji tetap dilaksanakan. Oleh karenanya, Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

    “Komisi VIII DPR RI telah mendapat penjelasan dari Menteri Agama opsi kebijakan penyelenggaraan ibadah Haji 1442 Hijriyah/ 2021 Masehi akibat masih adanya pandemi Covid 19 sebagai bahan awal pembahasan lebih lanjut. Bagaimanapun kita tidak bisa membahas secara teknis misalnya soal MOU berapa jumlah kuota,” lanjut politisi Partai Golkar ini.

    Aceh melanjutkan, dalam pembahasan penyelenggaraan Haji nantinya juga akan melibatkan banyak pihak termasuk Menteri Kesehatan. Ace mengatakan bahwa berdasarkan informasi, jenis vaksin Sinovac tidak dapat digunakan bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas. Sementara jemaah Haji Indonesia kebanyakan berusia di atas 60 tahun. Menurut Ace nantinya calon jemaah dimungkinkan untuk menggunakan jenis vaksin lain. “Ya nanti kita juga akan mengundang Menteri Kesehatan”, ujarnya.

    Di tengah ketidakpastian penyelenggaraan Haji, Pemerintah Indonesia melalui Kemenag membuat opsi pemberangkatan haji 1442 H/ 2021 M. “Mengingat sampai dengan saat ini wabah Covid-19 belum berakhir, Kementerian Agama telah membentuk Tim Manajemen Krisis Haji dalam rangka mempersiapkan rencana mitigasi penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/ 2021 M,” kata Menag Yaqut.

    Baca Selengkapnya : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31391/t/Komisi+VIII+Akan+Segera+Bentuk+Panja+Penyelenggaraan+Haji+2021

  • Pengembangan Produk Hortikultura Terhambat Karena Adanya Kesenjangan Informasi

    Pengembangan Produk Hortikultura Terhambat Karena Adanya Kesenjangan Informasi

    MELANESIATIMES.COM – Produk hortikultura di Indonesia dinilai berpotensi unggul namun kerap kali dihadapkan dengan sejumlah permasalahan seperti belum optimalnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Selain itu, tata kelola kebijakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang rumit, protokol ekspor yang berbelit hingga sulitnya akses informasi secara real time antara kebutuhan pasar dan ketersedian produk.

    Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, permasalahan ini terjadi karena adanya kesenjangan informasi dan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan pemangku kebijakan terkait. Ia menyayangkan jika kesenjangan ini menimbulkan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

    Demikian dikatakan Slamet di sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Dirjen Holtikultura, Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan, Deputi II bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

    “Saya menyayangkan penurunan impor hortikultura bukan karena naiknya nilai ekspor, akan tetapi karena terjadinya pandemi Covid-19. Ditambah lagi, data yang dipaparkan oleh Presiden (pada acara Jakarta Food Security Summit tanggal 18 November 2020) tidak sinkron dengan data yang sebenarnya di lapangan. Jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah,” ucap Slamet.

    Untuk menghadapi persoalan ini, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Yuli Sri Wilanti memaparkan rencana pemerintah berupa Closed Loop Hortikultural. Skema ini adalah sebuah rancangan kemitraan agribisnis dari hulu hingga hilir yang diciptakan dalam ekosistem berbasis digital, teknik budidaya GAP, pembangunan sistem logistik, dan jaminan pasar yang bersaing dari off-taker.

    Rencananya, sesuai RPJMN 2020-2024, Kementan akan menargetkan pengembangan 350 korporasi petani/nelayan dan 16 lokasi major project. Faktor kunci kesuksesan skema ini melibatkan peran aktif petani, sarana dan prasarana, lingkungan, perizinan, kelancaran distribusi, dan kerja sama antar pemangku kebijakan.

    Menanggapi skema tersebut, politisi Fraksi PKS ini menegaskan agar komitmen presiden yang dibuat dalam skema Closed Loop Hortikultural harus diimbangi kondisi anggaran terkini. Berdasarkan informasi yang didapatkan, anggaran pertanian tahun 2021 senilai Rp 21 triliun, akan dipotong menjadi Rp 6 triliun.

    Baca Selengkapnya : https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31390/t/Pemerintah+Harus+Realistis+Selesaikan+Masalah+Ekspor-Impor+Produk+Hortikultura

  • PD GPI Malteng, Gelar Silaturahmi dan Bahas Agenda Perdana

    MELANESIATIMES.COM – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Maluku Tengah gelar rapat perdana sekaligus silaturahmi antar pengurus setelah dibentuk pada Desember lalu.

    PD GPI Maluku Tengah disahkan kepengurusannya lewat SK Caretaker yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat GPI Melalui Surat Keputusan nomor : 004/SK/sek-PP/GPI/XII/1442/2020.

    M. Kadafi Wailissa selaku Ketua PD GPI Maluku Tengah saat gelar rapat perdana mengatakan siap menjalankan amanah sebagai pengurus dan menjalankan visi dan misi organisasi.

    “kami dari pengurus GPI Malteng siap menjalankan amanah Organisasi” Kata Kadafi saat gelar rapat, Masohi, Kamis, 7/01/2021.

    Dihadapan pengurus Kadafi menekankan agar semua dapat berfikir optimis dalam menjalankan roda organisasi.” Kita harus optimis untuk menjalankan roda organisasi kedepan” tambah Kadafi ” saya butuhkan tekat yang kuat dan komitmen teman – teman pengurus untuk dapat menjalankan agenda-agenda organisasi”.

    Dia juga mengimgatkan bahwa Tugas dan tanggung jawab ini adalah tugas besar karna menyangkut urusan Keummatan.

    Pengurus PD GPI Malteng dalam kesempatan Rapat sekaligus membahas beberapa agenda yang di usulkan. Dalam waktu dekat ini, “kami akan melakukan agenda awal GPI yaitu proses kaderisasi dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah daerah PD GPI malteng. Kami sudah berkomunikasi dengan seluruh anggota dan pengurus GPI Malteng untuk tetap menjalankan apa yang menjadi agenda kepengurusan kedepan” jelas Kadafi

    Ketua GPI malteng ini juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus untuk all Out dalam menjalankan agenda – agenda organisasi.

    “Kepentingan keummatan tetap menjadi nadi bagi setiap pengurus GPI MALTENG, pemuda MALTENG harus mampu berkompetisi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kader GPI Malteng juga tetap mendukung agenda – agenda negara dan turut memberikan respon positif demi kesejahteraan dan keadilan”.

    Sambung Kadafi “GPI MALTENG siap berada di garda terdepan dalam mendukung agenda pemerintahan selama agenda tersebut, PRO terhadap rakyat, begitupun sebaliknya, Karna bagi kami, rakyat adalah jantung dari sebuah Negara”.

    “GPI hadir semata-mata karna ummat dan Bangsa. Dan turut Menjaga keutuhan dan keamanan hidup berbangsa dan bernegara dalam kondisi pendemi covid 19”. Tutup Kadafi.

     

     

     

     

     

     

  • Perkuat Basis Gerakan, PW GPI Serahkan SK Caretaker Kepada 7 Kecamatan di SBT

    Perkuat Basis Gerakan, PW GPI Serahkan SK Caretaker Kepada 7 Kecamatan di SBT

    MELANESIATIMES.COM – Pimpinan Wilayah GPI Provinsi Maluku Secara serempak menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Islam (PC GPI) se Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tepat tanggal 5 Januari 2020 di Sanggar Literasi Digital GPI SBT.

    Penyerahan SK Caretaker PC GPI ini sebagai bentuk realisasi atas hasil Muktamar Luar Biasa GPI di Puncak Bogor tanggal 2 -4 Oktober 2020 lalu.

    Talimuddin Rumaratu selaku Ketua Umum PW GPI secara resmi menyerahkan SK untuk PC GPI Kecamatan Werinama, Seram timur, Pulau Gorom, Teluk Waru, Bula, Wakate dan Kecamatan Siritaun Wida Timur.

    Saat penyerahan SK Caretaker Dia mengingatkan agar amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab “teman-teman saya berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dalam setiap waktu dan tempat dan dalam bentuk apapun”

    Selanjutnya Rumaratu berpesan “tugas kita amat berat, sehingga butuh keikhlasan dan semangat dalam berjuang” ia juga menambahkan “jika kalian kembali ketempat kalian masing-masing, ingat persoalan keumatan menjadi fokus utama yang harus kalian tuntaskan”tutupnya.

  • Ketua Harian Mabes Laskar Merah Putih Sebut, Menteri Sosial, Berlebihan

    MELANESIATIMES.COM – Cara blusukan ala Mensos Tri Risma Harini belakangan menjadi tranding buah bibir masyarakat DKI Jakarta. Komentar yang dilayangkan mengindikasikan Mantan Walikota Surabaya itu terkesan lebai dan berlebihan melakukan blusukan seolah membranding dirinya untuk Jakarta.

    Komentar yang sama juga dilayangkan Ketua Harian Mabes Laskar Merah Putih Burhan Saidi Chaniago. Burhan akarbanya ini juga menyebut blusukan yang dilakukan Mensos Risma terkesan melebih-lebihkan. Akibatnya menjadi buah bibir masyarakat DKI Jakarta yang tidak enak didengar.

    “Risma salah Mapping, Team Suksesnya bukan orang Jakarta, ya begitu. Melakukan mapping saja tidak bisa, bagaimana mau memenangkan risma di DKI yang sangat kompleks. Dari culture  yang beragam, Agama, suku yang beragam, belum lagi SDM,  melek IT dan update informasi” Kata Burhan Saidi Chaniago kepada Delikindonesia.com Kamis, (07/1/2021)

    Lebih jauh lagi ia mengingatkan Mensos Tri Risma Harini untuk melakukan Sidak dengan sekedarnya saja dengan niat yang benar mengurusi kerja amanah negara tanpa harus melebih-lebihkan diri ke masyarakat. Bahkan lanjut dia, blusukan yang dilakukan Risma jangan sampai insiden yang sama terjadi pada Basuki Tjahya Purnama (Ahok).

    “Jangan sampai terjadi kejadian Ahok jilid II, yang seharusnya menang tetapi akhirnya kalah karena terlalu Kepedean. Bu Risma itukan ada di Kementerian Sosial, yang dengan ruang lingkunya Nasional. Kok ngebet buru buru tancap gas ubek-ubek wilayah Jakarta” Tanya Burhan Saidi ChaniagoDirinya berharap Menteri Sosial dapat mengurus kerja Nasional dalam kementrian Sosial dibanding mengurus wilayah DKI Jakarta yang sudah diatur Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan.

    “Masih banyak masalah di dalam insternal Kemensos yang harusnya dituntaskan Ibu Risma dibanding melakukan blusukan yang sebenarnya bukan ranahnya. Prinsipnya, DKI sudah ada yang mengatur. Tutupnya