Blog

Melanesiatimes.com – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menyambut suka cita karena peluncuran bantuan tunai oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1) waktunya sangat tepat seiring dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan anak-anak yang memulai kembali sekolah daring.

“Alhamdulillah, kalau memang sudah bisa dicairkan. Waktunya pas banget dengan anak-anak masuk sekolah,” kata KPM PKH dari Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Siti Soliyah (45), Selasa (5/5).

Ia mengatakan libur semester sudah berakhir dan anak-anak mulai masuk sekolah hari ini. Kendati sekolah berlangsung secara daring dan sudah ada bantuan pulsa dari pemerintah, namun uang PKH tetap diperlukan untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari.

“Namanya anak-anak, makannya (jajannya) pasti banyak. Uang PKH bisa untuk beli beras, telur atau ikan. Biar kami kondisinya pas-pasan, tapi gizi anak-anak harus diperhatikan,” kata ibu tiga anak ini.

Sementara orang ibu penerima PKH, Irmi Yusnita (43), menyambut gembira penyaluran PKH. “Mudah-mudahan penyalurannya sampai ke masyarakat, bisa berjalan lancar dan COVID-19 cepat selesai supaya saya bisa berdagang lagi,” katanya.

Perempuan yang tinggal di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini mengaku sejak pandemi COVID-19 ia sangat menggantungkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari pada bantuan pemerintah. Ia bersyukur mendapat PKH dan Program Sembako.

“Alhamdulillah, kehidupan kami terbantu dengan adanya dua bantuan ini. Tiap bulan bisa beli beras dengan Kartu Sembako. Tiap tiga bulan bisa beli kebutuhan sekolah anak-anak dengan uang PKH,” katanya.

Irmi mengatakan sebelum pandemi, ia berjualan nasi uduk dan nasi ulam di depan rumah milik saudaranya dimana ia dan keluarga menumpang hidup.

“Sejak ada COVID-19, (warung) saya terpaksa tutup. Kalau dulu penghasilan kotor bisa dapat Rp300–500 ribu per hari, sekarang sulit sekali. Harga cabe, ikan, telur di pasar makin naik. Kalau saya naikkan harga nasi bungkus, ya nggak ada yang beli,” tuturnya.

Kehidupan menjadi makin sulit bagi Irmi karena ia harus menjadi pencari nafkah utama. Sejak COVID-19 merebak, suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan hanya bekerja sesekali.

“Sekarang saya kerja mengasuh anak dari keponakan saya, memasak, nyetrika, dan mencuci baju. Saya kerja dari pagi sampai sore. Alhamdulillah, sebulan dapat penghasilan Rp1 juta,” katanya seraya berharap pandemi segera teratasi sehingga ia bisa berjualan kembali.

Bantuan Tunai Untuk Rakyat

Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2021 penyaluran bantuan tunai akan dilanjutkan. Pemerintah melalui APBN 2021 telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tiga jenis bantuan, yakni PKH, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Untuk diketahui, PKH disalurkan dalam 4 tahap (Januari, April, Juli, Oktober) melalui HIMBARA untuk peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga. Total penerima PKH adalah 10 juta KPM. Sedangkan Program Sembako besarnya Rp200 ribu per bulan per KK untuk sebanyak 20 juta KPM, dan BST sebesar Rp300 ribu per bulan per KK yang disalurkan selama empat bulan (Januari–April) melalui PT. Pos Indonesia.

“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dan lebih baik,” kata Presiden di hadapan perwakilan KPM penerima bantuan tunai.

Presiden juga berpesan kepada KPM agar memanfaatkan bantuan secara tepat. Ia juga menegaskan kepada semua pihak yang terkait dalam penyaluran agar bantuan yang diterima KPM nilainya utuh tanpa ada potongan atau pungutan.

“Agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Tolong, (KPM) ingatkan ke tetangga atau penerima lainnya supaya mereka tahu bahwa bantuan ini tidak ada potongan,” tegasnya.

Presiden melanjutkan, “Oleh sebab itu, saya perintahkan agar para Menteri dan para Gubernur bisa mengawal proses penyaluran ini agar cepat dan tepat sasaran sehingga dampak ekonominya dapat segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama.”

Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, terhitung sejak Presiden meluncurkan bantuan tunai secara serentak pada 4 Januari 2021, maka per tanggal itu PKH sudah dapat dicairkan di seluruh Indonesia.

“Akhir tahun 2020, seluruh tim di Kemensos all out masuk kerja untuk menyiapkan pencairan bantuan tunai dan saya mengapresiasi kerja keras dan kerja tuntas mereka sehingga di awal tahun 2021 PKH sudah dimanfaatkan masyarakat,” tutur Risma.

MELANESIATIMES.COM – Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD – GPI) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tegaskan agar Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pasca penetapan KPU pada pilkada 2020 untuk mereformasi struktur birokrasi

Ketegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum PD GPI SBT, Dahlan Rumesy, SH akibat carut marutnya pemerintahan di Kabupaten SBT yang disebabkan masih banyak jabatan struktural yang ditempati oleh penjabat yang masa tugasnya sudah hampir memasuki lima tahunan. “Bukan saja itu” kata Dahlan saat diwawancarai media ini Senin, ( 28/12/2020).

Dahlan, mencontojkan, bahwa, diruang kerjanya jl. Damai Bula. “Banyak Jabatan Struktural yang dipaksa diduduki jabatan  fungsional, “itu banyak guru jadi caretaker desa?, Padahal Katong (kita red) masih membutuhkan tenaga guru”. Kesal Dahlan.

“Bahkan pada OPD pun terjadi over job. Padahal di SBT inikan sumber daya sudah banyak, pada akhirnya pelayanan publik tidak maksimal”

Sehingga itu Dahlan meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati SBT terpilih pada pilkada 09 Desember 2020 lalu, Yakni Pak Abdul Mukti Keliobas dan Pak Idris Rumalutur agar kedepan aktivitas pemerintahan di lingkup OPD tidak ada lagi rangkap jabatan pimpinan OPD. Demi mewujudkan tujuan dari Misi Pak MK dan Pak IR  yakni Reformasi Struktural dan kelembagaan yg efektif efesien dan kreatif meningkatkan pelayanan publik serta pengembangn tata kelola birokrasi yang jujur, bersih dan inovatif.

Reformasi yang dia maksudkan adalah “upaya pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar  terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan  terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur”.Kata Dahlan.

“Jika memang terjadi kekosongan  Pimpinan di  OPD tertentu bisa menunjuk sekretaris Organisai Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana tugas kepala dinas di instnsinya masing-masing, karena sekretaris dianggap paling mumpuni dan paling memahami tupoksi kerja kedinasannya serta sekretaris merupakan lapisan kedua setelah kepala dinas, ini sebagai akselerasi sehingga di harapkan dapat mengoptimalkan kinerja masing2 OPD. Diharapkan seluruh kepala dinas dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas kedinasannya. Tutup Dahlan.

MELANESIATIMES.COM – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) periode 2014-2019, Siti Nurbaya, menerima tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo yaitu ” Bintang Mahaputra Adipradana”. Pemberian penghargaan ini tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra.

Koordinator Jarnas Merah Putih kepada media merasa penghargaan itu gagal atau tidak mampu di jaga oleh Siti Nurbaya, Menteri KLHK. Fakta kegalagan adalah perambahan kawasan hutan Lindung di Gunung Botak dan penambangan emas secara ilegal kembali terjadi sesuai laporan tertanggal (23/12/2020).

Kabar terbaru, perendaman dan tembak larut marak dilakukan oleh penambang emas ilegal di Gunung Botak, mereka beraksi pada malam hari sedangkan aparat Pengamanan PAM Gunung Botak aktif berjaga siang dan malam.

Ketika informasi mencuat ke publik aparat gabungan terdiri dari TNI, Polri dan Brimob kembali menyisir daerah PETI pada sabtu tanggal 26 Desember 2020, dibawah perintah Kapolres Buru AKPB Egia Febri Kusumawiatmaja.

Padahal Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas (RATAS), tanggal 9/3/2017, secara tegas melarang aktivitas penambangan yang menggunakan mercuri maupun sianida. Selain melarang kegiatan PETI. Bapak Presiden Jokowi pun telah menanda tangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) sebagai bentuk komitmen dan pencegahan, guna menyelesaikan persoalan Lingkungan.

Darurat kerusakan lingkungan, Irwan A. H. M (Koordinator Jarnas Merah Putih), desak Pak Jokowi agar segera mencabut Penghargaan Bintang Mahaputra dari Menteri Siti Nurbaya. Alasanya sangat jelas, bahwa masih terjadi praktek kegiatan Perendaman dan Tembak Larut di kawasan hutan lindung Pulau Buru merupakan Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi. Tutupnya.

Melanesiatimes.com – Sehubungan dengan pemberitaan di media massa bahwa WHO membandingkan 10 vaksin COVID-19 dan Sinovac yang paling lemah dan Indonesia satu-satunya yang memesan vaksin Sinovac, dapat kami sampaikan pernyataan yang dapat dikutip sebagai pernyataan Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm, Apt, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Badan POM:

Hingga saat ini, tidak ada dokumen dan informasi resmi dari WHO yang membandingkan respon imunitas 10 kandidat vaksin, atau pernyataan bahwa vaksin Sinovac rendah sebagaimana ditampilkan dalam pemberitaan. Hal ini pun sudah kami konfirmasikan kepada pihak WHO di Indonesia. Sampai saat ini belum ada pengumuman tingkat efikasi vaksin Sinovac baik dari pihak produsen maupun badan pengawas obat di negara tempat dilakukannya uji klinik.

Selain itu, informasi bahwa hanya Indonesia yang memesan vaksin Sinovac juga tidak tepat. Selain Indonesia, sejumlah negara telah melakukan pemesanan vaksin COVID-19 dari Sinovac, seperti: Brazil, Turki, Chile, Singapura, dan Filipina. Bahkan, Mesir juga sedang bernegosiasi untuk bisa memproduksi vaksin Sinovac di Mesir.

Pemerintah telah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu secepatnya. Badan POM, bersama Komite Nasional Penilai Obat dan para ahli akan memastikan dan mengawal aspek keamanan, khasiat serta mutu dari vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO.

Keberhasilan penanganan Covid di Indonesia, akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu upaya percepatan untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19 adalah dengan vaksinasi yang perlu dijalankan bersama dengan disiplin 3M.

Jangan kendor: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, siap divaksinasi saat vaksin siap.

MELANESIANTIMES.COM – Vaksinasi merupakan interfensi Kesehatan masyarakat yang paling efektif dan efisien untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Masyarakat perlu memahami beberapa fakta terkait vaksinasi, agar pemahaman mereka menjadi lebih baik dan siap menerima vaksin demi kebaikan dan kesehatan. Terkait prasyarat penerima vaksinasi, ternyata ada beberapa kelompok masyarakat yang dianggap rentan dan tidak perlu divaksinasi seperti misalnya ibu hamil dan orang lanjut usia (Lansia). Ilmu kedokteran justru menganjurkan bahwa dua kelompok masyarakat ini perlu vaksinasi.

dr. Dirga Sakti Rambe, Vaksinolog dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam menjelaskan, “Ibu hamil boleh bahkan sangat penting menerima vaksinasi. Kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit infeksi yang bila terjadi pada masa kehamilan, dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin dan dapat mempengaruhi kondisi kehamilan secara langsung”, ujarnya dalam Tayangan Informatif berjudul “Ibu Hamil dan Lansia, bolehkan di Vaksin?” yang disiarkan Komite Penanganan COVIS-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (21/12).

dr. Dirga menjelaskan lebih lanjut bahwa ibu hamil yang terkena Influenza, dihubungkan dengan kelahiran premature. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan menyarankan agar ibu hamil mendapatkan vaksin Influenza, juga ada beberapa vaksin lainnya yang penting. “Namun, perlu diingat bahwa ibu hamil tidak boleh mendapatkan vaksin hidup. Misalnya, vaksin MMR; vaksin Campak; vaksin Cacar Air, itu harus ditunda hingga kehamilannya selesai”, terangnya.

Selain ibu hamil, vaksinasi juga bisa diberikan pada lansia. “Pada orang lansia terjadi penurunan sistem imunitas akibat proses penuaan. Oleh karena itu, lansia termasuk kelompok yang sangat rentan untuk mengalami penyakit infeksi sehingga ada beberapa rekomendasi khusus vaksinasi pada lansia. Misalkan vaksin Pneumonia untuk mencegah radang paru yang dapat mematikan bagi lansia; yang kedua, vaksin Influenza juga penting diberikan untuk lansia karena pada lansia penyakit Influenza dapat berkomplikasi menjadi radang paru yang berat; yang ketiga, vaksin Herpes Zoster atau Cacar Ular, itu juga direkomendasikan untuk lansia. Selain itu, masih ada beberapa vaksin lain yang Anda dapat lihat pada rekomendasi vaksinasi dewasa”, tutup dr. Dirga.

MELANESIATIMES.COM – Merespons gejolak bangsa hari-hari ini, yang kian semarak dan kompleks dengan problem yang terus dihadapi silih berganti, mulai dari isu disintegrasi, aksi terrorisme, ekstrimisme, pelanggaran HAM, hingga tindak pidana korupsi yang tak jarang melibatkan para pejabat tinggi bangsa ini, maka Institut Titian Perdamaian (ITP) berkolaborasi dengan beberapa komunitas atau elemen non pemerintah lainnya akan menggelar panggung Kolaborasi untuk Negeri dengan tajuk: “Refleksi Akhir Tahun 2020: Seniman bicara Perdamaian.”

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan kolaboratif dengan mempertemukan para aktivis, penggiat literasi, seniman, budayawan, penyair, jurnalis, dan lain sebagainya dalam satu panggung virtual yang diberi nama panggung Kolaborasi Untuk Negeri.

Hal demikian sebagaimana diungkapkan Koordinator Acara tersebut, Muhar Syahdi Difinubun, yang juga salah satu pengurus Badan Eksekutif ITP saat dihubungi melalui ponsel (22/12/20) di Jakarta. Menurutnya, tema dan konsep kegiatan tersebut, tentu merupakan ide kolektif, terutama dari beberapa kolega di internal pengurus ITP.

“Ada yang harus lebih dari sekadar bicara soal angka-angka mengenai praktik kekerasan (terutama kekerasan sosial, red) yang terjadi sepanjang pasca era reformasi di negeri ini. Itu sebabnya, kami berinisiatif sekaligus mengajak kawan-kawan seniman, aktivis, jurnalis, dll, untuk berkolaborasi menyumbang kritik, refleksi, narasi serta apresiasi seni bagi pembangunan perdamaian di negeri ini”, pungkas Difinubun.

Kegiatan kolaboratif ini rencananya akan dimeriahkan dengan tampilan performing art oleh beberapa seniman (musisi, penyair/pemuisi), di antaranya: Penyair Bara Pattyradja, Paox Iben, Astom Tomalima dan Pedati. Sementara pada agenda diskusi publik nanti, akan mengundang beberapa eksper, di antaranya: Budayawan Radhar Panca Dahana, Tokoh Papua Sayyid Thaha al Hamid (dalam konfirmasi), Trisno Susanto dari Paritas Institute, Fauzan Santa dari Sekolah Menulis Dokarim, Saleh Abdullah dari Insist, Erwin Laudjeng dari Pedati Institute, dan lain-lain.

“Kegiatan serupa ini akan terus kami galakkan dan menjadi ikhtiar kecil kami untuk tetap membangun sinergi dengan sesama perangkat serta elemen bangsa, baik di kalangan pemerintah maupun non pemerintah, demi terwujudnya Indonesia yang harmoni dan damai,” tutup Difinubun. (Red)