Melanesia Times

Blog

  • Pemuda Depok Tolak Pemberian Mati Syahid Kepada 6 Anggota FPI

    Pemuda Depok Tolak Pemberian Mati Syahid Kepada 6 Anggota FPI

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aktivis Pemuda Depok Raya dan Depok Connection hari ini menggelar konferensi pers menyoal gerakan Front Pembela Islam (FPI) yang diduga melakukan profokas dan menyebarkan informasi bohong (hoax) yang dinilai bermuat narasi profokasi kepada masyarakat Indonesia.

    Dalam konferens pers tersebut, kumpulan para pemuda depok ini juga mendukung kebijkan hukum dan tindakan aparat keamanan negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menangkap dan mengadili oknum-oknum yang diduga melakukan profokasi kepada masyaakat hingga mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

    Koordinator Jaringan aktivis Pemuda Depok, Fadli dalam keterangan persnya menuturkan penyebaran profokasi dan informasi hoax tersebut banyak diakukan oleh anggota FPI. kendati demikian, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera membubarkan organisasi FPI.

    “Mengingat terjadi profokasi di masyarakat hari ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum organisasi kemasyarakatan (FPI). sehingga dengan demikian kami mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat keamanan negara demi menaga keutuhan NKRI dari hasutan dan profokasi sekaligus mendorong pemerintah untuk segera membubarkan FPI” Ujar Fadli kepada wartawan, Kamis, (24/12/2020)

    lanjut Fadli, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. “Tidak boleh ada masyarakat yang semena mena melanggar hukum, namun di sisi lain aparat hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur” Ungkapnya

    Leih jauh pihaknya juga mengecam tindakan profokasi dan intolerasi yang dilakukan FPI saat indonesia dan dunia menghadapi wabah non alam pandemi covid-19 yang diketahui meningkat tiap harinya.

    “Untuk Menyikapi perkembangan situasi dan peristiwa yang akhir-akhir ini marak terjadi di saat musibah Covid-19 sedang melanda Indonesia, ditengah kesulitan pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi penyebaran virus dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa” Terang Fadli Penuh Marah

    “Dari hasil kajian dan analisa Jaringan Aktivis Pemuda Depok Raya dan Depok Connection melihat adanya upya yang disebabkan oleh arogansi sekelompok orang yang mengeksklusifkan diri dalam Gerakan Ormas FPI dengan mengatasnamakan pembelaan ideologi dan pemimpinnya. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta perlunya mengambil sikap yang bijak dan menjunjung tinggi persatuan, keamanan dan ketertiban umum di
    masyarakat” sambung dia

    Berikut point-point yang di sampaikan dalam konfrensi pers yang dilakukan di Warunk UpNormal Depok.

    1. MENDESAK KEPADA PENEGAK HUKUM UNTUK SEGERA MENANGKAP OKNUM-OKNUM YANG MENYEBARKAN FITNAH DAN HOAX DI MEDIA SOSIAL.

    2. MEMINTA KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DAN JANGAN TERPENGARUH DENGAN SEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL.

    3. MENGUTUK ORGANISASI MASYARAKAT YANG CENDERUNG MENYAMPAIKAN/MENGUSUNG KEKERASAN, KEBENCIAN DAN NARASI PROVOKATIF YANG MELAWAN PEMERINTAH.

    4. MENDORONG PEMERINTAH RI UNTUK MENGAMBIL SIKAP TEGAS DENGAN MEMBUBARKAN FPI KARENA SELALU BERSIKAP PREMANISME, MENGGUNAKAN KEKERASAN, MERESAHKAN MASYARAKAT, MENIMBULKAN PERPECAHAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA, SERTA TIDAK MENGIKUTI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA.

    5. MENDUKUNG KETEGASAN PEMERINTAH RI MELALUI KEPOLISIAN UNTUK MEMPROSES HUKUM MUHAMAMD RIZIEQ SYIHAB DAN PARA PENGIKUTNYA YANG BERUPAYA MELAWAN HUKUM.

    6. MENOLAK PREDIKAT SYAHID KEPADA LASKAR FPI YANG TEWAS KARENA MELAWAN APARAT.

    7. MENGAJAK SEMUA PIHAK UNTUK MENAHAN DIRI DEMI MENJAGA SITUASI DAN KONDISI DI INDONESIA AGAR TETAP KONDUSIF DENGAN
    TIDAK MELAKUKAN PROVOKASI ATAUPUN TERPROVOKASI ATAS PROPAGANDA DAN HASUTAN YANG DIHEMBUSKAN OLEH PIHAK YANG
    TIDAK BERTANGGUNGJAWAB.

    8. MENGAJAK SEMUA ELEMEN MASYARAKAT TERUTAMA UMAT ISLAM UNTUK MENJAGA UKHUWAH, PERSATUAN DAN KEUTUHAN BANGSA
    INDONESIA.

  • Santri Garut Sebut Paham Radikal dan Intoleran Ganggu Stabilitas Nasional

    Santri Garut Sebut Paham Radikal dan Intoleran Ganggu Stabilitas Nasional

    Melanesiatimes.com – Para pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung di dalam Aliansi Santri Garut memahami betul bahwa kondusifitas masyarakat menjadi sangat penting khususnya di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini.

    Oleh karena itu, mereka menggelar istighosah, doa bersama dan deklarasi menolak organisasi masyarakat (ormas) yang membawa paham radikal dan intoleran.

    Menurut salah satu tokoh agama di Kabupaten Garut, Ustadz Muharrom menuturkan, bahwa dalam berdakwah, seorang mubaligh atau dai harus memegang 3 (tiga) metode penting.

    “Metode dakwah yang disampaikan ada tiga, pertama harus dengan hikmah, kedua harus dengan petunjuk yang baik dan ketiga bermujadalah dengan yang lebih baik daripada lawan bicara kita,” kata Ustadz Muharrom dalam kegiatan dengan tema “Menolak Ormas Radikal Dan Intoleran” di Masjid Al-Huda, Ponpes Nurul Huda, Mekarluyu, Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (23/12/2020).

    Ia sangat menentang jika seorang dai atau mubaligh malah menebarkan provokasi atau menghasut yang berpotensi membawa situasi sosial politik di dalam negeri tidak kondusif.

    “Itulah tiga metode yang bisa membekas dan perlu dilaksanakan oleh seorang dai maupun mubaligh, bukan dengan ujaran kebencian maupun menghasut, memprovokasi apalagi dengan mengajak jihad,” imbuhnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Cabang Rijalul Ansor Kabupaten Garut, Ustadz Didin Misbahudin mengatakan, bahwa pihaknya sangat mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya menangani pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menentang berbagai gerakan organisasi kemasyarakatan yang membawa paham-paham intoleran dan radikal.

    “Aliansi Santri Garut ikut serta mendukung bahkan berkomitmen bersama Pemerintah supaya menciptakan negara yang aman dan damai dan tidak ada paham-paham yang dapat mengganggu kondusivitas dan stabilitas masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Ustadz Didin.

    Ia memandang bahwa kelompok-kelompok semacam itu akan menjadi pengganggu pemerintah dalam mengurus rakyat dan negaranya.

    “Karena paham-paham radikal dan Intoleran sangat mengganggu stabilitas masyarakat dalam menciptakan kedamaian di NKRI,” imbuhnya.

    Di akhir kegiatan, mereka juga menyampaikan beberapa poin sikapnya dalam deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama. Isinya antara lain ;

    a. Menghimbau kepada tokoh/pemuka agama, alim ulama dan pimpinan ormas Islam agar menjadi contoh yang baik terutama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

    b. Mendukung penuh upaya Pemerintah, TNI dan Polri dalam bersinergi menertibkan kerumuman dan menindak pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih luas di Indonesia.

    c. Mendukung Polri dalam penegakan hukum yang tidak pandang bulu serta menindak tegas para pelaku radikalisme dan intoleransi demi menjaga kebhinekaan serta keutuhan bangsa dan Negara.

  • Para Pengurus DKM dan Imam Masjid Bogor Gelar Istighosah dan Ngaji Kebangsaan

    MelanesiaTimes.com – Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh para tokoh dan pemuka agama untuk melawan paham radikal, intoleran dan ekstremis di Indonesia masih tampak nyata terjadi. Salah satunya yang dilakukan oleh Aliansi Dewan Masjid (ADEM) Indonesia di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setidaknya, lebih dari 20 orang pemuka agama tersebut menggelar kegiatan istighosah bersama dengan mengangkat tema “menangkal paham radikalisme, intoleran serta extrimisme”.

    Ketua ADEM, KH abdullah Nawawi menyampaikan, bahwa kegatan tersebut sebagai salah satu sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sekaligus berbagi wawasan bagaimana pentingnya menangkal paham-paham yang bisa menjadikan disintegrasi bangsa Indonesia.

    “Jadi kegiatan ini dihadiri oleh imam Masjid dan pengurus DKM, agara mereka mendapatkan ilmu juga dengan ngaji kebangsaan,” kata kiai Abdullah kepada wartawan di Kampung Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/12/2020).

    Usai melakukan istighosah, mereka memanfaatkan waktu unruk dijadikan momentum ajang silaturahmi dengan para tokoh agama serta berbagi ilmu. Pasalnya saat ini Indonesia tengah dihantui dengan berbagai permasalahan dengan yang diakibatkan dari paham ideologi yang merusak, terutama informasi-informasi yang menyesatkan di berbagai platform digital.

    “Di sini kita berbagi pengalaman. Serta bisa memahami bahwa sekarang banyak faham-faham di media sosial, hingga masyarakat itu harus peka dan dewasa dalam menyimpulkannya,” tuturnya.

    Dirinya menambahkan, dengan menjalin silaturahmi dengan para tokoh agama tersebut, mereka bisa saling menjaga agar tidak terprovokasi oleh ajaran maupun kelompok tertentu.

    “Jika silaturahmi ini mereka bisa melek dengan kegiatan ngaji kebangsaan, agar Negeri ini bisa tentram dan aman dari informasi faham yang bisa menyesatkan,” pungkasnya.

  • Minta Ormas Anarkis Dibubarkan, Kyai dan Santri Cianjur : Indonesia Bukan Negara Bar-bar

    Minta Ormas Anarkis Dibubarkan, Kyai dan Santri Cianjur : Indonesia Bukan Negara Bar-bar

    MelanesiaTimes.com – Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Komunitas Kyai dan Santri Cianjur Cinta Damai menggelar talk show sekaligus menyatakan mendukung adanya pertemuan antara Pemerintah dengan para Habaib.

    Apalagi, ada sebuah kekhawatiran tersendiri dari kalangan Ulama dan Santri terhadap persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya dengan maraknya informasi hoaks hingga peristiwa baku tembak di Tol Jakarta – Cikampek KM 50 yang menewaskan 6 Laskar FPI saat mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) awla bulan lalu.

    “Kami mendukung jika ada pertemuan para tokoh khususnya para Habaib agar peristiwa tersebut bisa clear, agara masyarakat bisa tenang dan nyaman, tidak termakan isu-isu yang tidak benar,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Al Riyadl, KH Pipin S Arifin di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (22/12/2020).

    Kiai Pipin juga menyampaikan, bahwa para ulama da tokoh agama serta para Habaib mengharapkan agar aparat penegak hukum baik dari unsur TNI maupun Polri untuk menuntaskan persoalan hukum secara adil di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa damai di kalangan masyarakat.

    “Kami santri Cianjur mendukung penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, TNI dan aparat penegakkan hukum lainnya untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu,” tegasnya.

    Jika memang ada kelompok tertentu yang merasa terdzalimi, sebaiknya diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia, tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang justru malah menciptakan kerusakan dan disintegrasi bangsa yang lebih besar lagi.

    “Sebagai warga negara harus taat hukum, dan ikuti prosuder hukum yang ada. Sebab, Indonesia ini bukan negara bar-bar dan kelompok yang merasa terdzolimi ya harus legowo ikuti prosedur yang ada, bila perlu lawyer yang turun tangan,” ujarnya.

    Dan ia pun meminta agar ormas-ormas yang mendepankan tindakan anarkisme dan radikalis dalam pemikirannya agar dibubarkan saja demi keamanan dan stabilitas nasional ke depannya.

    Lebih lanjut, kiai Pipin pun menyerukan kepada seluruh pihak baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu agar sebisa mungkin menahan diri, setidaknya menahan dari pengaruh informasi-informasi yang sesat dan menjerumuskan.

    “Dengan kondisi ini, diharapkan semua kelompok, baik itu ormas, untuk menahan diri jangan termakan isu atau hoaks,” pungkasnya.

  • LPOI Harap Aksi Unjuk Rasa Diurungkan di Situasi Pandemi COVID-19

    LPOI Harap Aksi Unjuk Rasa Diurungkan di Situasi Pandemi COVID-19

    Melanesiatimews.com – Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Prof KH Said Aqil Siraj bahwa mencintai negara dan bangsa adalah sebuah kebiakan yang diajarkan oleh Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

    “Islam merupakan agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam,” kata kiai Said Aqil dalam siaran persnya, Selasa (22/12/2020).

    Bahkan hal ini pun termaktub juga di dalam Alquran Surat Al Anbiya ayat 107, di mana Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Akhiruzzaman diutus oleh Allah SWT untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan seisinya.

    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

    “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al Anbiya’ :
    107).

    Kemudian, ulama yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menyebutkan, bahwa kedewasaan dalam beragama, akan melahirkan perdamaian dan kerukunan lintas kelompok, agama, etnis suku dan ras, sebagai dambaan Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin.

    Maka dari itu, menurut kiai Said Aqil, agama harus dilepaskan dari setiap tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan agama itu sendiri.

    “Agama tidak dapat dijadikan alat untuk kepentingan politik atau ekonomi. Menciptakan perdamaian adalah kewajiban semua agama,” tuturnya.

    Selanjutnya, kiai Said Aqil juga menyinggung tentang situasi nasional dewasa ini. Di mana ada sebuah fenomena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengindikasikan adanya upaya yang dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Padahal jika merujuk pada dalil Alquran Surat Al Anbiya’ ayat 107 di atas, maka Umat Islam sudah sesayogyanya menjadi garda terdepan untuk memelihara keutuhan NKRI dari rongrongan paham dan ideologi yang rentan memecah-belah bangsa dan negara. Apalagi, wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam.

    Dan dalam perspektif agama Islam, siapapun yang melakukan upaya pecah-belah dan memerangi sebuah bangsa secara nyata, maka ia bisa diberikan label sebagai bughat alias pemberontak.

    “Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi dalam aktivitasnya yang mengarah pada disintegrasi bangsa adalah termasuk bughat,” ujarnya.

    Kemudian, kiai Said Aqil juga menyebut bahwa Islam sangat tidak membenarkan segala bentuk praktik politik yang diwarnai dengan intrik, fitnah dan adu domba hanya untuk mencapai sebuah tujuan politik tertentu dengan mengatasnamakan agama. Menurutnya, perilaku semacam itu justru akan menciderai agama khususnya Islam itu sendiri karena meletakkan agama hanya sebagai simbol dan alat propaganda belaka.

    “Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, dan termasuk penodaan agama,” tegasnya.

    “Ada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam internal Islam, yaitu: berlebih-lebihan (tasyaddudi) dalam beragama, dan terlalu menyepelekan dan memudahkan (tasyahhuli) asas-asas agama Islam, fanatik buta terhadap salah satu ulama dalam menjadikannya sebagai payung dalam beragama, dan kurangnya memahami pola bermazhab dan ber-istinbat dengan baik dan benar,” sambung kiai Said Aqil.

    Bagi kiai Said Aqil, sikap yang selalu ingin merasa hanya pendapatnya saja yang paling benar dan cenderung menyalahkan pendapat orang lain merupakan sebuah sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (al-tasamuh), dan sikap tersebut merupakah ananiyyah (egoisme) dan ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-‘adawah), pertentangan (al-tanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq).

    Atas dasar itu semua, LPOI yang terdiri dari 14 organisasi islam lainnya, yakni; Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), IKADI, Az-Zikra, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), HBMI, dan Nahdlatul Wathan, menyampaikan 4 poin rekomendasi. Antara lain ;

    1. Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa, maka LPOI mendorong Negara melalui aparatnya, untuk wajib dan terus melakukan upaya-upaya nyata dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kembali rasa keamanan dan keselamatan masyarakat, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata, serta melakukan penyadaran terhadap elemen-elemen yang beberapa waktu terakhir ini cenderung melakukan aksi kekerasan dan provokasi, yang dapat menambah permasalahan di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 saat ini, seperti masih mewabahnya Covid-19, kondisi usaha yang tengah tertekan dan krisis ekonomi.

    Kebijakan Pemerintah dan aparatnya yang selaras ketentuan agama dan kemaslahatan umum wajib ditaati. Keputusan Pemerintah dalam masalah-masalah Khilafiyah yang menyangkut kepentingan publik demi kemaslahatan umum wajib ditaati. Dalam hal ini, umat Islam wajib meninggalkan egoisme kelompok (ananiyyah thaifiyyah) demi persatuan dan kesatuan bangsa dan umat.

    2. LPOI mendorong Pemerintah dan seluruh elemen bangsa, untuk menyadari dan menggelorakan kembali wawasan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras, maupun budaya, namun tetap satu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

    3. LPOI meminta agar aksi-aksi demonstrasi tudak dilakukan pada saat-saat sekarang ini, karena dapat memperburuk situasi pandemi Covid-19. Aksi demonstrasi yang brutal, anarkis dan diwarnai tindakantindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, harta dan merusak fasilitas umum sangat dilarang oleh syariat Islam, dan siapapun pelakunya harus ditindak tegas oleh aparat negara yang berwenang.

    4. Dalam rangka memerangi maraknya ujaran kebencian dan berita bohong (hoax), LPOI mendorong para ulama untuk menjadi garda terdepan dengan menjadi ulama anti hoaks dan hate speech, bukan justru menjadi bagian dalam memproduksi dan menyebarkannya, karena hal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama, dan dapat menghambat upaya kita dalam rangka menjaga akhlak penerus bangsa.

  • Forum Santri Nasional Dukung Polri Tuntaskan Kasus Hukum Para Perongrong NKRI

    Melanesiatimews.com – Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan diri Forum Santri Nasional (FSN) menggelar aksi unjuk rasa di perempatan MTQ, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Dalam aksinya, mereka menyatakan menentang keberadaan dan eksistensi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang nyata-nyata tidak sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi asli bangsa Indonesia.

    “Kami atasnama Forum Santri Nasional menyatakan menolak hadirnya ormas yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa,” kata koordinator lapangan, Muhammad Fajrin Al Kautsar dalam orasinya, Selasa (22/12/2020).

    Kemudian, Fajrin juga menyerukan kepada siapapun agar mengedepankan persatuan dan kesatuan, bukan malah menciptakan polarisasi dan pecah-belah antar anak bangsa.

    “Kami imbau kepada siapapun untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas NKRI,” serunya.

    Dan ia pun menyerukan pula kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah menerima informasi yang tidak jelas asal usulnya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang nyata-nyata hanya bentuk propaganda dan hoaks.

    “Menghimbau untuk tidak terprovokasi oleh isu hoaks yang gencar muncul di media sosial,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Fajrin juga menyatakan, bahwa Forum Santri Nasional juga mendukung penuh lembaga penegak hukum yakni Kepolisian untuk memproses tuntas seluruh perkara hukum yang ada di Indonesia. Termasuk kasus-kasus yang berpotensi merusak tatanan sosial.

    “Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada Mabes Polri terkait beberapa kasus Nasional yang menyangkut upaya untuk merongrong keutuhan NKRI,” tutupnya.

    Aksi tersebut berlangsung dengan damai dan tertib. Mereka juga tetap mengindahkan protokol kesehatan sepanjang berjalannya aksi tersebut.

  • Mulutmu Harimaumu; Tak Bisa Menjaga Mulut Dalam Berdakwah, Maka Berakhir di Penjara

    Mulutmu Harimaumu; Tak Bisa Menjaga Mulut Dalam Berdakwah, Maka Berakhir di Penjara

    MELANESIATIMES.COM – Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Jaringan Muda Muslim Jakarta Barat,angkat suara terkait pasca tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Proses Hukum terhadap Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

    Akibat COVID – 19 rakyat dunia mengalami kesulitan wabil khususnya di indonesia,pemerintah juga sedang berusaha mencari solusi agar rakyat dan bangsa ini, keluar dari musibah pandemi Covid-19 . Disisi lain, ditengah kesulitan pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi penyebaran virus dan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa”. Ada saja kelompok yang tidak ingin bangsa ini maju, mereka dengan mengatasnamakan diri sebagai pembela islam tapi tingkah laku mereka tidak mencerminkan etika serta budaya islam yang sesunggunya.

    Mengaku ulama, habib dan kiyai, namun sikap mereka seperti kaum penantang nabi dan rasul, intoleran dan melanggar aturan negara (Protokol Kesehatan). Memberikan narasi – narasi dakwah yang profokatif yang berpotensi memecah bela persatuan dan kesatuan bangsa. “Ingat bahwa, Umat Islam Butuh Ulama Pemersatu Bangsa. Bukan Pemecah Bela, terpenting lahi, kami ingatkan juga bahwasanya dalam menyampaikan dakwah, “jagalah perkataan dalam setiap menyampaikan sesuatu, karena ada pepatah mengatakan,”Mulutmu Harimaumu. Tak Bisa Menjaga Mulut Dalam Berdakwah maka Berakhir Di Penjara.”

    Jaringan Muda Muslim Jakarta Barat, dalam koferensi pers yang digelar pada (21/12/20) di Waroenk Upnormal Grogol. Dalam pembacaan releasenya,mengatakan “Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Tidak boleh ada masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, namun di sisi lain aparat penegak hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur”. Ujar Muhammad Khosim, selaku Koordinator JMMJB.

    Adapun Poin – Poin tuntutan yang disampaikan saat konferensi pers yang diadakan pada, Senin, (21/12) sebagai berikut :

    1. Bahwa, Habibana Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab (MRS) hanya menjadi korban dari skenario kelompok radikalis yang masuk dalam Front Pembela Islam (FPI). Bahwasanya Habibana saat ini dikelilingi para brutus dan pengkhianat.

    2. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta perlunya mengambil sikap yang bijak dan menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat.

    3. Kami menutuk keras kelompok yang cenderung penyampaikan pendapat dengan cara kekerasa, kebencian dan provokastif lewat media sosial maupun secara langsung di tengah – tengah masyarakat.

    4. Meminta kepada Habibana Muhammad Rizieq Shihab (MRS) untuk jentelmen hadapi proses hukum dan meminta kepada Anggota FPI yang mencintai Habibana untuk menahan diri serta menjauhi kekerasan dan kebencian.

    5. Kami meminta untuk masyarakat agar tidak memberikan lebel mati syahid kepada tewasnya enam anggota FPI dan Meminta kepada seleuruh masyarakat indonesia untuk taat hukum serta membantu pemerintah republik indonesia untuk mengurai COVID -19.

    6. Mengajak seluruh elemen bangsa dan negara untuk menjaga Ketertiban Masyarakat dan Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

    Selain enam poin adapun pesan penting diberikan oleh JMMJB bagi aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia adalah :

    1. Sebagai Negara Hukum.!! Kami mendesak Kepada Penegak Hukum untuk Tegas dan Jujur dalam meneggakan Hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik indonesia.

    2. Kami sampaikan bahwa, saat ini, Umat Islam Butuh Ulama Pemersatu Bangsa. Bukan Pemecah Belah Bangsa.

    3. Kami ingatkan bahwa, jagalah perkataan kita dalam setiap menyampaikan sesuatu, karena ada pepatah mengatakan,”Mulutmu Harimaumu. Tak Bisa Menjaga Mulut Dalam Berdakwah maka Berakhir Di Penjara.”

    4. Berikan Hukuman Berat Bagi Ormas yang Intoleran.

  • Isu Reshuffle Kabinet, Politisi PBB Jurhum Lantong Dinilai Layak Jadi Menteri

    MELANESIATIMES.COM – Kekosongan 2 menteri di Kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin menjadi publik bertanya-tanya. Dan bukan saja Kementerian Sosial dan KKP yang diperbincangkan kalangan pengamat dan masyarakat, namun sejumlah Kementerian juga perlu untuk dievaluasi. Sehingga dibutuhkan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

    Direktur JL Institute, R. Wijaya Dg Mappasomba mengungkapkan, bahwa jika ditelisik secara nasional dan efek media internasional, dibutuhkan tambahan kekuatan politik Islam dalam kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin untuk meredam issue agama yang saat ini merebak. Sebab, hal ini menjadi tanggung jawab partai politik Islam untuk memberikan masukan ke Presiden Jokowi demi menyatukan kekuatan anak bangsa. Bangsa yang dikenal santun dan ramah, perlu dijaga dan dieratkan kembali agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain yang ingin merusak tatanan masyarakat Indonesia.

    “Jurhum Lantong dengan segala pengalamannya, tepat untuk membantu Presiden Jokowi di pemerintahan. Baik itu sebagai Menteri atau Wakil Menteri,” kata R. Wijaya Dg Mappasomba dalam keterangan persnya, Senin (21/12/20).

    Selain itu, kata mantan aktivis HMI ini, saatnya kekuatan politik Islam menjawab dan membantu Pemerintah agar persoalan issue agama segera selesai. Sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup rukun, damai, dan saling bahu-membahu demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Kita harapkan agar kekuatan politik Islam bisa mengurai persoalan kekinian,” tegasnya.

    Diketahui, Jurhum Lantong semasa kuliah aktif di organisasi mahasiswa Islam, yakni di Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian pernah menjabat di struktur DPP Partai Bulan Bintang, mulai dari Sekretaris Jenderal, Waketum, dan kini anggota sekaligus Wakil Ketua Majelis Syuro Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Institusi Kemasyarakatan.

    Saat ini PBB salah satu partai pendukung Jokowi-KH. Ma’ruf Amin. Dimana PBB merupakan partai politik modernis yang menjunjung nilai-nilai Islam, yang selalu menjadi penengah di setiap kisruh perpolitikan nasional. Bahkan sering kali menjadi garda terdepan dalam mengawal konstitusi negara, jika terdapat perbedaan dalam menafsirkan sebuah Undang-undang serta putusan dari lembaga hukum.

  • Massa FPI Tusuk 2 Polisi ; Nitizen Menyerukan Agar Segera Tangkap Munarman

    MELANESIATIMES.COM – Publik kembali di hebohkan dengan adanya sebuah insiden penusukan yang dilakukan oleh massa FPI dalam aksi 1812, sejumlah aparat kepolisian terluka akibat serangan yang dilakukan massa aksi 1812 di area sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020). Personel polisi yang terluka diklaim terkena sabetan samurai hingga tusukan. Menurut informasi yang di liput oleh beberapa  media online  mengatakan, bahwa personel polisi yang terluka tersebut berjumlah dua orang. Keduanya terluka ketika memukul mundur massa aksi 1812 di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dekat Balai Kota DKI Jakarta. Kedua personel polisi terkena “Sabetan sajam (senjata tajam), pada saat anggota melakukan pembubaran massa tepat di depan kantor Gubernur.

    Terkait dengan itu masih hangat di ingatan kita, bahwa pernyataan  sekjen FPI Munarman di berbagai media tv dan online mengatakan  dengan tegas bahwa seluruh anggotanya tidak ada yang dibekali sajam  dan membawa senjata tajam apalagi senjata api, namun apa yang di katakan nya itu hanya bualan saja buktinya kemaren ada dua personel polisi yang terkena tusukan dan sabetan samurai, kali ini  Munarman tidak bisa mengelak lagi mengenai apa yang pernah dia katakan tempo hari, mengenai tidak adanya sajam dan senpi yang di miliki anggota FPI,

    Klaim-klaim yang di bangun oleh Munarman selama ini soal anggota nya tidak membawa sajam dan senpi ini sudah terbantahkan, apalagi dia secara terang-terangan   menyebutkan bahwa polisi telah melakukan fitnah karena laskar pengawal Habib Rizieq Shihab tidak dibekali senjata api. Jadi selama ini Munarman sudah melakukan penggiringan opini yang menyesatkan publik, Serta melakukan  kebohongan publik yang sangat sistematis.

    Oleh karena itulah Munarman sudah bisa di katakan sebagai menyebar berita bohong atau hoaks terkait dengan temuan senjata tajam dan senjata api yang di miliki laskar FPI.

    Dengan gagahnya  Munarman beberapa hari lalu memberikan pernyataan dengan tebar tuduhan ke pihak lain yang telah melakukan rekayasa atas penyerangan laskar FPI terhadap petugas polisi.  “Munarman tebar tuduhan awal ke pihak polisi yang melakukan pelanggaran HAM, padahal kejadian-kejadian yang ada selama ini di lapangan menunjukan adanya sajam yang di gunakan oleh massa FPI. Sudah seharusnya Munarman ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anggotanya di lapangan,

    Oleh sebab itu, polisi  seharusnya, segera menangkap Munarman apabila ada pelanggaran hukum dalam aksi 1812, polisi jangan lagi  membiarkan Munarman menebarkan hoax dan berita kebohongan.

    “Apa yang terjadi hari ini di sekitaran patung kuda  jelas sekali adanya  pelanggaran-pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh massa aksi 1812 Polri harusnya melakukan pemanggilan untuk meminta pertanggung jawaban dari Munarman yang jelas- jelas telah berbohong, serta  menyebarkan berita  kebohongan kepada publik.

    Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia

    Dedi Siregar

    Ketum LPPI

  • Komunitas Jurnalis Nuswantara, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Lawan Provokasi

    Komunitas Jurnalis Nuswantara, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Lawan Provokasi

    Melanesiatimes.com – Komunitas Jurnalis Nuswantara (KJN) menyatakan siap melawan berita hoax yang meresahkan masyarakat dan berita yang bersifat provokatif demi menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia.

    “Demi menjaga situasi kamtibmas di masa pandemi covid-19 ini, KJN mengajak kalangan jurnalis untuk bisa menjadi kontrol sosial bagi pemerintah maupun stakeholder lainnya dengan tidak memberitakan sesuatu yang dapat menimbulkan konflik antara Suku, Agama, Ras maupun Golongan,” ungkap Rochim anggota KJN, 20 Desember 2020.

    Menurut dia, bagi wartawan, ‘haram’ hukumnya memuat dan menyebarkan berita hoax. Apapun bentuknya berita bohong harus masuk kotak dan tidak dibiarkan merajalela di ruang publik. Kendati demikian, ia tetap mengingatkan kepada wartawan harus bisa memilah dan memilih informasi sebelum diolah menjadi berita. Dengan memenuhi peran tersebut, lanjut dia, wartawan bisa tampil sebagai pahlawan informasi.

    “Wartawan memilik peluang yang besar untuk ikut berperan dalam menjaga kamtibmas dan keutuhan NKRI sesuai peran dan fungsinya melalui hasil karya berbentuk berita. Semua wartawan harus menjadi pahlawan informasi. Di tengah Pandemi, KJN mengajak seluruh insan pers untuk meneguhkan tekad mewujudkan pahlawan informasi dengan tidak menyebarkan berita provokatif, dan ikut melawan hoax,” paparnya.

    Sementara itu, Ketua KJN Wahyu menyebutkan bahwa pemberitaan yang ditulis oleh Jurnalis harus benar-benar sesuai fakta, bisa lebih santun, bijak dan beretika supaya jangan sampai timbul pemberitaan bernada kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik.

    “KJN akan bertekad menyelamatkan masyarakat dari dampak negatif berita hoax dengan cara tidak mempublikasikannya,” ujarnya.

    Sebab berita hoax dan provokatif itu bisa menimbulkan dampak luas bagi masyarakat karena memiliki potensi untuk mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. “Hoax bisa mengganggu kamtibmas,” ucap dia lagi.

    Selain itu, tambah dia, kalangan Jurnalis mempunyai peran penting memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dengan tidak melakukan aktivitas kerumunan di ruang publik. Hal itu dilakukan demi memutus mata rantai dan menekan penyebaran covid-19.

    “Melalui karya jurnalistik yang dimiliki, insan pers yang bergabung dalam KJN bisa turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Serta mengajak kalangan mahasiswa, pelajar, atau ormas untuk tidak terprovokasi melakukan kerumunan massa yang berujung pada aktivitas anarkisme. Sehingga gerakan aksi kerumunan massa atau demonstrasi tidak ditunggangi,” tukasnya.