Melanesia Times

Blog

  • Untuk Kekasihku di Vila Kerinduan

    Kerinduan diantara anak Adam kadang datang bergejolak di waktu – waktu tertentu dan orang yang tidak memiliki rasa rindu sama seperti manusia yang tidak berakal. Kamu merindukan seseorang, berikut kata – kata buat kamu gunakan.

    1.”Kamu tidak akan pernah jauh dariku, kemanapun aku pergi kamu selalu ada, karena kamu selalu dihatiku.”

    2. “Aku tahu dalam setiap tatapanku, kita terhalang oleh jarak dan waktu, tapi aku yakin kalo nanti kita pasti bisa bersatu.”

    3. “Rindu tidak hanya muncul karena jarak yang terpisah. Tapi juga karena keinginan yang tidak terwujud.”

    4. “Kamu tidak akan pernah jauh dariku, kemanapun aku pergi kamu selalu ada, karena kamu selalu dihatiku, yang jauh hanya raga kita bukan hati kita sayang.”

    5. “Ada saatnya dimana aku sangat merindukan kamu sayang, hingga ingin menjemputnya dari mimpin dan memelukmu di dunia nyata.”

  • Diduga Terpapar COVID19, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Rawat

    Diduga Terpapar COVID19, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di Rawat

    MELANESIATIMES.COM – Akhirnya terungkap dan terjawab sudah vitalnya berita tentang kondisi terakhir dan rumah sakit dimana Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di rawat.

    Berikut adalah penjelasan sebagaimana dilansir dnewsradio.com dengan judul sebagai berikut : Penelusuran HRS beserta Istri berada disalah Satu Rumah Sakit Swasta Di Bogor, Diduga Terpapar Covid 19. Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab Dikabarkan dirawat di rumah sakit di RS UMMI, Kota Bogor, Jawa Barat. Kabar ini tim redaksi dapatkan dari salahsatu tim dnewsradio.com dilokasi.

    Dari dnewsradio.com pun menelusuri keberadaan kamar yang dikabarkan tempat dirawatnya HRS di Rumah Sakit tersebut.

    Saat tim kami menanyakan keberapa orang yang berada di lokasi tidak mau disebutkan namanya bahwa HRS berada di Ruang Isolasi RS.Ummi Bogor Lantai 5 Kamar 502 , menurut informasi yang didapat kan bahwa HRS dan Istrinya terjangkit Covid 19.

    Sumber ; https://dnewsradio.com/penelusuran-hrs-beserta-istri-berada-disalah-satu-rumah-sakit-swasta-di-bogor-diduga-terpapar-covid-19/

  • GAMKI Desak KPK Tangkap Bupati Keerom

    MELANESIATIMES.COM – Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa pemeriksaan Bupati Keerom Muhammad Markum sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom. Pemeriksaan yang seharusnya digelar pada Rabu (29/1/2020) ditunda karena Markum sedang berada di luar daerah.

    Memang benar ada jadwal pemeriksaan Bupati Keerom di Kejati Papua, dugaan korupsi dana bansos dan hibah. Namun [pemeriksaan itu] ditunda karena yang berada di luar daerah, ”kata Korlap Aksi

    Dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah di Kabupaten Keerom itu masih dalam penyelidikan, sehingga belum ada tersangka dalam kasus itu. “Penyelidikan masih terus dilakukan dan belum meningkat ke penyidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

    Hingga kini, sudah ada 15 saksi yang dimintai keterangan. pernyataan Kejati Papua akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Markum dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah itu. Namun hingga kini proses itu belum berjalan.

    Kasus ini berawal dari Pemerintah dana hibah dan bantuan sosial Kabupaten Keerom pada tahun anggaran 2017. Laporan audit LKPD BPK RI tahun 2017 lalu mengungkapkan Kabupaten Keerom mengeluarkan dana hibah sebesar Rp57 miliar, namun yang dipertanggungjawabkan baru sekitar Rp35 miliar atau sekitar 61 persen.

    Sedangkan dana bantuan sosial (bansos) dari Rp 23 miliar baru Rp7 miliar yang dipertanggungjawabkan. Indikasi kerugian negara dalam pencarian dana bantuan sosial dan hibah itu mencapai puluhan miliar rupiah.

    Olehnya itu, kami dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi ( GAMKI ), melakukan aksi d depan gedung KPK RI,BPK RI dan Kementerian sosial, untuk mendesak kepada instansi terkait dengan dugaan korupsi Bupati Keerom, hingga sekarang belum ada kejelasaan.. dari hasil temuan BPK, bahwa memang pemerintah daerah keerom telah lalai dalam pengelolaan anggaran bantuan dana sosial itu. Sehingga merugikan negara dan masyarakar secara keseluruhan kabupaten Keerom. ” ujar irfan korlap aksi Gamki.

  • KPK Diminta Segera Tetapkan Status Hukum Rahayu Saraswati

    KPK Diminta Segera Tetapkan Status Hukum Rahayu Saraswati

    MELANESIATIMES.COM – Dugaan keterlibatan Rahayu Saraswat dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. Seperti diketahui, Saraswati merupakan Direktur Utama PT.Bima Sakti Mutiara, salah satu perusahaan yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo kini KPK telah menetapkan status hukum nya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

    Ketua Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi (JAMAK) Fian, menduga ada praktik nepotisme di balik keterlibatan sejumlah kader Gerindra, termasuk Rahayu Saraswati, sebagai pihak yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster. Hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang berasal dari penyelundupan benih lobster. Nilainya bahkan mencapai Rp 900 miliar per tahun. Katanya

    Terkait dengan kasus tersebut, Jaringan Mahasiswa Anti Korupsi akan berencan melakukan aksi unjuk rasa pekan depan di gedung KPK. Adapun poin tuntutan sebagai berikut ;

    1. Usut Tuntas Atas Keterlibatan Rahayu Saraswati Dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor Benih Lobster.

    2. Meminta KPK kembangkan kasus dan panggil semua yang terlibat termasuk Rahayu Saraswati.

    3. Mendesak KPK Untuk Menerbitkan SPRINDIK Terhadap Rahayu Saraswati.

    4. Meminta KPK Segera Tetapkan Status Hukum Rahayu Saraswati.

  • Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Direktur MI ; Fadli Zon, Hari ini Seperti Ayam Sayur

    Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Direktur MI ; Fadli Zon, Hari ini Seperti Ayam Sayur

    MELANESIATIMES.COM – Hari ini kabar mengejutkan terdengar dari lingkaran DPP Partai Gerindra. Betapa tidak, salah satu kader terbaiknya yakni Edhy Prabowo ditangkap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Novel Baswedan.

    Publik justru mempertanyakan keberadaan Fadli Zon. Salah satu kolega Edhy Prabowo di partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto terkesan hilang kicauan pedasnya tentang konteks yang disebutnya sebagai ketidakadilan.

    Salah satu yang bertanya adalah koordinator Monitoring Indonesia, Abdullah Kelrey. Ia mempertanyakan kemana saja Fadli Zon sehari ini kok diam tentang ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan oleh KPK itu.

    “Bang Fadli Zon yang rajin sampaikan kritikan pedas, kok hari ini seperti ayam sayur. Lagi puasa, bang?,” kata Kelrey, Rabu (25/11/2020).

    Seharusnya, kritikan dan koreksi keras terhadap pemerintahan tidak pandang bulu, sekalipun yang berkasus adalah keluarganya.

    “Jangan-jangan Fadli Zon cuman gak suka sama Pak Jokowi aja, sehingga kebijakan apapun dihajar terus. Giliran temen baik kok anteng,” ujarnya.

    Justru dia menduga, diamnya Fadli Zon hari ini tentang kasus ditangkapnya Edhy Prabowo karena anggota Komisi I DPR RI itu menginginkan kursi menteri.

    “Atau bang Fadli lagi ngarep menteri ya, biar pak Prabowo tunjuk makanya anteng banget hari ini,” tandasnya.

    Ia menyayangkan, Fadli Zon hanya mau kritis ke lawan politik semata, sementara kepada sahabatnya walaupun sudah menjadi bagian dari pemerintahan diam.

    “Giliran urusan baliho aja ceriwis, urusan kasus hukum Edhy Prabowo anteng. Ente jubir rakyat atau jubir FPI?,” tutupnya.

  • Hari Guru Nasional, Tuntaskan Point 4 SDGs

    Hari Guru Nasional, Tuntaskan Point 4 SDGs

    MELANESIATIMES.COM – Point ke empat dalam SDGs (Sustainable Development Goals) yang kita semua ketahui adalah peningkatan sarana pendidikan berkualitas. Pertanyaan nya, apakah sarana pendidikan kita sudah berkualitas? mari kita urai!

    Beberapa bulan lalu lewat aplikasi whatsapp, salah seorang teman yang bermukim di Desa Besi, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku mengirimkan sebuah video keluhan dari salah seorang tenaga honorer atas sarana infrastruktur pendidikan (akses jalan) yang cukup memprihatingkan.

    Isi dari video tersebut sang tenaga honorer merasa kecewa dan sangat berharap kepada Pemda Malteng untuk dapat memperbaiki akses jalan yang belum terjamak oleh tangan pemerintah setempat. Sehingga bepergian menuju sekolah tempat ia bekerja sangatlah sulit bila turun hujan. (buka youtube: Hancurnya Jalan Seram Utara)

    Persoalan akses jalan tidak bisa kita abaikan karena sangat keterkaitan bagi keberlansungan dunia pendidikan di Indonesia. Misalnya, apakah kita akan sampai ke sekolah bila jalan depan rumah kita tak bisa dilewati kendaraan atau berjalan kaki?jawabnnya tentu tidak. Maka, jalan merupakan urhensi dari SDGs point ke 4.

    Agar kita semua pahami bahwa SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya mensejaterahkan masyarakat mencakup 17 tujuan. Satu diantaranya ialah terkait masalah pendidikan berkualitas. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional Indonesia.

    Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

    Jauh sebelum SDGs, Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 26 Deklarasi Universal HAM : (1) Setiap org berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.

    Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Makna ayat 1 pasal 31 UUD 1945 tersebut bahwa pendidikan berhak didapatkan setiap warga negara tanpa terkecuali. Dasar hukum diatas kiranya dapat dicermati oleh pemerintah terkait persoalan pendidikan.

    Dikutip dari kompas.com Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan, rekrutmen guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) merupakan salah satu apresiasi kepada guru, agar kesejahteraan mereka mengalami peningkatan.

    “Kami di Kemendikbud dari awal berkomitmen untuk memperjuangkan hak guru lewat rekrutmen menjadi ASN PPPK, agar bisa mengembangkan pendidikan, profesionalisme, tentunya untuk kesejahteraan guru,” ungkap dia saat sambutan upacara Hari Guru Nasional dari Gedung Kemendikbud yang disiarkan secara daring, Rabu (25/11/2020).

    Apa yang disampaikan Nadiem Makarim sekiranya tidak melahirkan sebuah janji manis tapi kosong realisasinya. Hari Guru Nasional 2020 adalah momentum mensejaterahkan pendidikan kita. Entah, kurikulumnya, siswanya, sarana dan pra sarananya, hingga status guru honorer.

    Jadi ada dua persoalan yang berkaitan dengan SGDs point ke 4, yakni kesejateraan guru honorer dan sarana infrastruktur seperti jalan raya. Ini bisa terjadi bila masyarakat sipil tidak terkontaminasi dengan isu politik semata tapi persoalan Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat harus diperhatikan bila pemerintah apatis.

    Sabri Leurima
    Pegiat Sosial

  • Laut Indonesia Memanggil Bu Susi

    MELANESIATIMES.COM – Setelah kabar itu beredar luas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Eddy Prabowo di Bandara Soekarno Hatta pada 25/11/2020. Membuktikan bahwa laut Indonesia hanya butuh sosok figur perempuan, ia bernama Susi Fujiastuti.

    Iya dong, publik meng-amini itu dan menghujat Eddy. Di medsos rakyat membuat tagar #kembalikanbususi. “Hanya Bu Susi yang bisa menjaga laut kita dari bahaya apapun,” kata rakyat Indonesia.

    Walau beliau berlatar lulusan SMP namun keberaniannya melampaui super hero di layar Tv. Berbeda dengan posisi KKP yang dijabati oleh profesor dan sebagainnya, alhasil pasti kacau balau. Eddy Prabowo contohnya.

    Diduga penangkapan yang dilakukan lembaga anti rasuah terhadap Mentri KKP terkait korupsi atau suap bibit lobster. Diberitakan juga dalam OTT yabg dilakukan, penyidik senior KPK Novel Baswedan merupakan pimpinan dari OTT tersebut. “Mata Novel dirusak sebelah, tapi bekerja lebih baik dari rata-rata polisi satu mabes,” mengutip Dandhy Laksono.

    Indonesia dengan bentangan laut terluas sebesar 3,25 juta Km tentu memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pasalnya, laut di wilayah Indonesia merupakan surga ribuan spesies laut.

    Nah, bayangkan bila bibit lobster dikorupsi, Indonesia double rugi dong. Rugi lobsternya sama duitnya, tapi tenang ada KPK dibawah pimpinan pejuang anti korupsi Novel Baswedan. Percayalah, Tuhan tidak membutakan seluruh indra hambanya yang berada di garis kebenaran demi menegakan keadilan.

    Negara ini membutuhkan orang gila untuk melakukan terobosan. Ya, saya katakan bu Susi adalah orang gila yang memahami potensi laut kita bila dijaga dengan baik. Beliau punya treck record yang tak dilupakan warga negara.

    Please! Jangan liat dari tatonya, perokok, bahkan status sekolah. Itu bukan ukuran kawan! Tapi kerjanya. Taukan? yang trend itu, Tenggelamkan!

  • MI Apresiasi Kinerja KPK dan Pertanyakan Pihak Kepolisian Terkait Kelanjutan Kasus Rizieq Shihab

    MELANESIATIMES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat geger ditengah kekisruhan dan kegaduhan Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

    KPK membuat gebrakan menangkap salah satu Menteri Jokowi, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo Rabu (25/11).

    Gebrakan tersebut mendapatkan apresiasi dari publik. Kini apresiasi datang dari Direktur Minitoring Indonesia (MI) Abdullah Kelrey.

    Saya sangat apresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih rill kerja KPK dalam memburu oknum yang diduga melanggar hukum. Ujar, Abdullah Kelrey, sebagaimana dalam release yang diterima wartawan, Rabu (25/11/2020).

    Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja kepolisan yang kini menangani berbagai kasus, sebut saja, kasus Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang bertumpuk dalam lemari Penyidik.

    Dulu pihak kepolisan banyak alasan tidak memproses Muhammad Rizieq Shihab (MRS) karena Ia (Shihab) sedang umroh. Kini ia (Rizieq Shihab) sudah di Indonesia, kok belum di panggil atau ditangkap?

    Patut kita pertanyaa kinerja kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya.

    Ingat rakyat sedang pantau kinerja kepolisian, baik Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. “Kita lihat kinerja Kapolda Metro Jaya yang baru sertijab beberapa hari lalu. Rakyat sedang menunggu kelanjutan proses kasus yang diduga menjerat Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

    Jika tidak ada kelanjutan dan kinerja yang rill, maka, wajar, kita minta pertanggung jawabannya. Ujar Kelrey

    Kembali lagi dengan tidak bosan – bosan, saya sampaikan bahwa, kami sangat apresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta Pihak Kepolisan agar segera selesaikan perkara yang sebagaimana disebut diatas. Tutupnya

  • KPK Bikin Heboh dengan Tangkap Bos KKP

    MELANESIATIMES.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat geger ditengah kekisruhan dan kegaduhan Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

    KPK membuat gebrakan menangkap salah satu Menteri Jokowi, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo Rabu (25/11).

    Dan menariknya, Penyidik senior KPK, Novel Baswedan memimpin operasi tangkap tangan ini.

    “Saya melihat Edhy Prabowo beserta istri dan beberapa orang lain dibawa ke KPK. Untuk tim yang menangani, ada Novel Baswedan penyidik senior KPK,” kata sumber di internal KPK.

    Edhy ditangkap pada Rabu (25/11) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Sumber lain menyebut, OTT terhadap politisi Gerindra itu terkait dengan kasus korupsi atau suap soal bibit lobster.

    Plt Juru Bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri belum memberikan penjelasan terkait OTT ini. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menyebut dirinya sedang berada di luar kota sehingga belum mendapat laporan.

    “Saya di luar kota, coba tanya mas Ali,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli saat dikonfirmasi.

  • Aksi Depan Kantor DPRD Pariaman, Mahasiswa Pertanyakan Pembangunan Tarok City

    Aksi Depan Kantor DPRD Pariaman, Mahasiswa Pertanyakan Pembangunan Tarok City

    MELANESIATINES.COM – Lingkaran Mahasiswa Piaman menyambangi Kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (24/11/2020).

    Kedatangan mereka dalam rangka mempertanyakan kembali surat permohonan audiensi yang tidak di gubris pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

    Sebelumnya, Lingkaran Mahasiswa Piaman telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada hari Rabu (15/11/2020) kepada pihak terkait (DPRD) untuk beraudiensi yang di jadwalkan pada hari Jum’at (19/11/2020). Namun ketika di datangi tidak ada anggota DPRD yang berada di lokasi.

    Mereka disambut oleh aparat Kepolisian Kota Pariaman. Awalnya sebagian dari pendemo di bubarkan oleh aparat karena di anggap tidak mematuhi protokol kesehatan.

    “Kalau kami disini tidak memakai masker dibubarkan maka bubarkan juga kegiatan masyarakat di pasar Pariaman yang sebagian besar tidak memakai masker,” ujar Aldino sambil menunjuk ke arah pasar yang tidak jauh dari lokasi kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

    Dan situasi kembali kondusif setelah pendemo yang tidak memakai masker mundur dari barisan.

    Setelah sekitar 2 jam melakukan orasi, pihak DPRD Kabupaten Padang Pariaman meminta untuk melakukan audiensi dengan perwakilan dari lingkaran mahasiswa piaman yang di wakili oleh Aldino didampingi Rahman selaku sekretaris, dan Budi Harisman anggota Lingkaran Mahasiswa Piaman.

    Setelah diminta masuk perwakilan LIMAPIA dan dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk menyampaikan aspirasi atau tuntutan kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

    “Kita hadir disini untuk membangun Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman, dan meminta penjelasan tentang pembangunan Tarok City dan Tambak Udang yang kami duga banyak yang belum mempunyai izin dalam mendirikannya dalam berusaha,” jelasnya.

    Setelah itu Ketua DPRD menjawabnya bahwa Tarok City benar pada tahun ini tidak di masukkan anggarannya sebab perampung ruang tata dan ruang wilayah belum disahkan.

    “Kalau tambak udang, kami sudah melakukan razia bagi tambak yang tidak mempunyai izinnya,” ujarnya.

    Selanjutnya, Rahman bertanya mengapa Tarok City tetap dilanjutkan padahal jelas ketentuan peraturan ruang tata dan Ruang wilayah masih belum ada atau belum disahkan ??

    “Ketika bapak katakan tambak sudah di razia maka seharusnya tidak ada lagi pembangunan atau usaha tambak yang berjalan tanpa izin ? Tetapi hari kemarin saya berjalan masih ada yang membangun dan menjalankan tambak udang yang kami kira patut dipertanyakan oleh bapak selaku perwakilan rakyat Ketika berlandaskan kepada undang-undang nomor 26 tahun 2007, bahkan dalam pembangunan tarok city masih banyak masyarakat yang belum menerima ganti rugi atas tanah yang sudah di pakai dalam pembangunan tarok city,” bebernya.

    Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengapresiasi LIMAPIA yang telah menyampaikan aspirasi dan berjanji akan menyampaikan kepada dinas-dinas terkait.

    Ketua LIMAPIA menutup pernyataan dengan menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan baik dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat, serta ninik dan mamak harus duduk baselo basamo agar Kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman lebih maju dari masa ini.