Sebagai bangsa yang beradab harus malu dan siapa sebenarnya yang anda ikutin jejaknya.
Jangan karena politik dengan polesan identitas anda mengancam saudaramu.
Blog
-
Siang Tadi, Puluhan Mahasiswa Demo, Depan Kantor Pusat RRI
MELANESIANEWS.COM – Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Perkumpulaan Gerakan Aktivis Jakarta, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat RRI, Jum’at, 20/11/20.
Adapun aksi tersebut dikordinatori oleh yongki selaku kordinator aksi. Dalam orasinya ia mempertanyakan nasib aset RRI berupa 15 menara, 7 genset, 11 pemancar, dan gedung pemancar Voice of Indonesia yang masih aktif siaran dalam 12 bahasa justru terbengkalai akibat dari pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Kompleks RRI Cimanggis, Depok, Jawa Barat, diperkirakan nilai keseluruhan aset di lahan itu bisa mencapai Rp 7 triliun.
“Bukan hanya soal aset RRI, perlawanan juga datang dari ratusan keluarga yang tinggal dan memanfaatkan lahan tersebut selama belasan tahun”.
Mengapa Dirut membiarkan itu tanpa upaya pergantian yang setara. Hingga hari ini, semua atas nama negara mengambil begitu saja tanpa pergantian, membiarkan peralatan RRI habis begitu saja.
Padahal terdapat 7 pemancar SW – 2 x 250 kw; dan MW 2 x 50 kw; 1 x 150 kw. 7 genset berkekuatan 1-2 megawat dgn nilai mencapai triliunan rupiah, tapi dibiarkan terbengkalai. Bahkan, penjarahan terjadi setelah pembangunan UIII dimulai.
Dirut RRI bertanggungjawab. Olehnya itu dengan tegas kami mendesak:
1. Dirut RRI Harus bertanggung jawab terhadapat 7 pemancar SW – 2 x 250 kw; dan MW 2 x 50 kw; 1 x 150 kw. 7 genset berkekuatan 1-2 megawat dengan nilai mencapai triliunan rupiah yang di dibiarkan terbengkalai begitu saja;
2. Jika Dirut RRI tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kami meminta untuk segra di pecat dari jabatanya.
3. Copot Dirut RRI M. Rohanudin dari jabatannya, karena telah melecehkan Dewas dan membuat banyak kebijakan secara sepihak tanpa dibicarakan dengan Dewas serta merugikan negara.
4. Dirut RRI yaitu M. Rohanudin suda harus bertanggung jawab atas aset RRI berupa 15 menara, 7 genset, 11 pemancar, dan gedung pemancar Voice of Indonesia yang masih aktif siaran dalam 12 bahasa justru terbengkalai. nilai keseluruhan aset lembaganya di lahan itu bisa mencapai Rp 7 triliun.
-
Wajah Baru KKAI Sebagai Markas Besar Organisasi Advokat Indonesia
MELANESIATIMES.COM – Ketua Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Dr. H Suhardi Somomoeljono, SH, MH, mengukuhkan 50 advokat sebagai Pengurus Pusat KKAI dan Pengurus KKAI DKI Jakarta di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2020) siang.
“Saya mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja kepada Pengurus Pusat KKAI dan KKAI DKI Jakarta. Inilah rumah kita, markas besar yang menjadi wadah bagi seluruh organisasi-organisasi advokat di seluruh Indonesia,” kata Suhardi.
Suhardi menyebut, KKAI merupakan organ tunggal organisasi-organisasi advokat di Indonesia yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Dijelaskannya, kewenangan KKAI telah ditegaskan secara normatif-juridis yaitu berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Kode Etik Advokat Indonesia KKAI memiliki kewenangan dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan Pemerintah yang telah dikuatkan atau disahkan dimuat pada Pasal 33 Undang-undang Advokat No.18.Tahun 2003.
Suhardi menambahkan, dengan lahirnya KKAI pada 23 mei 2002 yang kemudian berhasil mewujudkan lahirnya Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), maka posisi KKAI dimata pemerintah (eksekutif) dan dimata Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) sangat kuat.
“KKAI itu sah. Diatur oleh Pasal 22 Kode Etik Advokat Indonesia, dan disahkan oleh Pasal 33 UU Advokat. Karena itu, kita ingatkan kembali ke teman-teman bahwa inilah rumah kita, ayo kembali ke rumah,” ujarnya.
Karenanya, lanjut Suhardi, setelah pengukuhan Pengurus Pusat KKAI, pihaknya akan menginformasikan kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif bahwa advokat telah memiliki organ tunggal, yakni KKAI.
“Kita akan sampaikan secara formal kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif bahwa advokat sudah memiliki organ tunggal yang anggotanya organisasi advokat. Oleh karena itu segala kebijakan nantinya melalui ini (KKAI),” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pendidikan dan Kode Etik Organisasi Advokat KKAI yang juga Ketua Panitia Acara, Dr.Ir. Hadi Purnomo, SH.MH.MM menjelaskan soal fungsi dan wewenang KKAI.
“KKAI adalah wadah berhimpun seluruh organisasi advokat. Tugasnya, melindungi dan mengawasi profesi advokat, meningkatkan kualitas anggotanya, hingga menjalankan fungsi pengawasan advokat berdasarkan kode etik yang sudah ditetapkan,” terang Hadi.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan KKAI, Sunardi, SH, MH berharap, dengan adanya KKAI maka eksistensi advokat lebih diakui oleh semua pihak. “Harapan kita, dengan adanya organisasi ini, semua pihak, baik itu masyarakat, negara, lebih mengakui eksistensi dari advokat,” tutup Sunardi.
-
APMB: Jurasi Park Tidak Beri Dampak Positif pada Masyarakat
MELANESIATIMES.COM – Aliansi Putra Manggarai Barat (APMB) menilai pembangunan Jurasi Park di Kabupaten Manggarai Barat, NTT tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat.
“Kehadiran PT. Wildlife Ecotourism dan PT. Komodo Lestari memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat setempat,” kata Rian selaku Koordinator APMB pada Jumat, 20/11/2020.
Menurut Rian, kedatangan beberapa perusahan yang telah berinvestasi di Manggarai Barat dan sekitar Pulau Rinca menjadi masalah besar bagi para nelayan dan petani.
“Katanya investasi datang untuk memberikan kesejateraan pada masyarakat tapi faktanya jauh dari harapan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perusahan tersebut,” ucap Rian.
Rian menambahkan bahwa proyek Jurasi Park yang hadir di Manggarai Barat tidak hanya memberikan dampak kerusakan pada lingkungan hidup dan masyarakat saja tapi kerusakan ekosistem Komodo juga.
” Proyek ini tidak hanya membuang-buang anggaran negara saja tapi membunuh keaslian alam ‘Loh Buaya’ dan mengancam ekosistem satwa disana,” pungkasnya.
APMB juga mendesak agar:
1. PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan PT. Komodo Lestari agar segera berhenti beroperasi membangun di Pulau Rinca.2. Meminta perusahan untuk mengalih fungsi zona konservasi menjadi zona pemamfaatan di Pulau Rinca, Pulau Padar Meong, dan Pulau-pulau sekitarnya.
3. Hentikan ekspolitasi ekosistem di Pulau Rinca dan pulau-pulau sekitarnya yang saat ini sedang beroperasi. (Sabri)
-
APBN Indonesia Desak Jokowi Ambil Alih Proyek Pangan dari Prabowo Subianto
MELANESIATIMES.COM – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin proyek food estate seluas 178 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Dalam proyek ini, Prabowo akan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian BUMN.
Proyek ini merupakan proyek pengembangan lumbung pangan nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, yang juga merupakan bagian dari cadangan logistik strategis pertahanan negara untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri. Proyek ini dilakukan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Food and Agriculture Organisation (FAO).
Penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor proyek ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai bahwa proyek ini akan lebih efektif jika dipimpin oleh Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi lebih terkait mengenai pertanian.
Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa proyek lumbung pangan ini bukan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Pertahanan. Sementara, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin juga menyesalkan penunjukan Prabowo ini karena proyek ini seharusnya tidak memberikan kepada Menteri yang tidak ada hubungannya tentang persoalan pangan.
Salah satu yang dinilai sebagai kejanggalannya adalah kebijakan Kemenhan yang membentuk suatu badan atau lembaga yang bernama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), yang berada langsung di bawah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan RI.
Dilihat dari sudut pandang manajemen dan pertanggungjawaban penyelenggara negara, keberadaan sebuah perusahaan pangan di bawah Kemenhan patut dipertanyakan. Peran, fungsi, dan tugasnya yang mirip dengan beberapa perusahaan pangan BUMN rawan tumpang tindih. Isu akuntabilitas dan transparansi menjadi krusial karena PT Agrinas berada di bawah yayasan yang seharusnya bersifat non profit.
Terkait hal itu, Koordinator Aliansi Pemuda Bela Negara Indonesia (APBN Indonesia), Irfan Syah mengurai dan mendapatkan tiga persoalan :
Pertama, Perusahaan dan yayasan tersebut pastilah di isi oleh sahabat karib Prabowo Subianto. Maka, patut di curigai bahwa adanya potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek yang di kerjakan tersebut.
Kedua, perlu kita sama – sama memikirkan soal fungsi yayasan di Kemenhan tersebut, apa hubungannya yayasan pendidikan dan sosial mengerjakan proyek APBN yang sangat jauh dari tujuan berdirinya yayasan tersebut.
Ketiga, Yayasan dan perusahaan tersebut juga di isi oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
“Hal ini sudah melanggar tugas dan fungsi DPR sebagaimana diatur dalam MD3,” ujar Irfan dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020)
Untuk itu lanjutnya, kami dari APBN Indonesia melihat keganjalan dari proyek tersebut dan kami mengajak Prabowo Subianto, “mari kita sama – sama bersihkan KKN dari Bumi Indonesia.” Dan memulai dari Internal Partai Gerindra dan Kemenhan.
Selain itu, kami dari APBN Indonesia mendesak :
Pertama, Prabowo Subianto Pecat Anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang Rangkap Jabatan di Perusahaan dan Yayasan.
Kedua, mendesak Presiden Jokowi ambil alih dan menunjuk Kementrian Koordinator Ekonomi atau Kementan untuk mengendalikan Proyek tersebut, Bukan Prabowo Subianto.
Ketiga, mendesak Jokowi untuk segera memerintahkan BUMN mengerjakan Proyek tersebut.
Terakhir Irfan menyebut bahwa, dalam
waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Istana Negara, Kemenhan dan BUMN demi menyelamatkan APBN RI. (Id) -
Lima Inspirasi Pagi
PAGI ADALAH HARAPAN!!
“Aku berharap harimu secantik dirimu. Selamat Pagi.”
“Hidup itu seperti kaca, ia akan tersenyum jika kamu juga tersenyum. Selamat pagi.”
“Kuucapkan selamat pagi teruntuk kamu yang masih saja banyak gengsi untuk sekadar mengucap rindu.”
“Langit membuka tabirnya, menyapa mentariku yang cantik pagi ini.”
“Hanya dengan memikirkanmu mampu membuat pagiku indah.”
PEACE OF HARMONI
-
Putra Minang Jabat Polda Maluku, Ini Pesan dan Harapan Pemuda Minang, Kepada Irjen Pol. Refdi Andri
MELANESIATIMES.COM – Pemuda dan Mahasiswa Minangkabau, yang tergabung dalam Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Minang (PPMM). Mengucapkan selamat kepada Irjen Pol Refdi Andri (Kapolda Maluku.
Berikut ucapan selamat dan harapan PPMM ; Selamat bertugas kando. Saya akan menghimbau masyarakat minang di Maluku untuk mensukseskan agenda agenda Kapolda baru di bawah kepemimpinan Irjen Pol Refdi Andri agar kondusifitas di Maluku tetap terjaga.
Rasa persaudaraan untuk masyarakat rantau dengan masyarakat lokal harus lebih mesra lagi karena Kapolda baru putra asli Minangkabau.
Saya akan menghubungi pemuda mahasiswa serta orang Minangkabau di Maluku agar membuat syukuran di wilayah masing2 berbaur dengan masyarakat yang ada disana.
Mengetahui ;
Dafid (Ketua Umum PPMM) -
Presidium GEMMI Angkat Bicara Terkait Radikalisme dan Terorisme yang Mengancam NKRI
MELANESIATIMES.COM – Gerakan Radikalisme dan Terorisme Mulai membludak akhir-akhir ini ditengah Pandemi Covid 19, Presidium GEMMI Ali Rumoma Angkat Bicara terkait Gerakan Radikalisme dan Terorisme.
Presidium GEMMI menilai bahwa Peran dan kinerja Ketua Densus 88 “Brigjen Pol Marthinus Hukom”, kurang Pekah terhadap Penanganan Gerakan Terorisme dan Radikalisme ditengah Pandemi Covid 19.
Gerakan Radikalisme dan Terorisme bukanlah suatu gerakan biasa, Namun Gerakan ini merupakan Suatu gerakan Yang sengaja dilakukan oleh Kelompok-kelompok Paham Separatis yang ingin menghancurkan Negara Indonesia.
Presidium GEMMI Ali Rumoma Menegaskan bahwa, Gerakan intoleran yang mengatas Namakan Agama, patut dideteksi oleh Pemerintah Republik Indonesia, dibawah Pengawasan Pihak Menkuham, Dan TNI Polri, agar Tidak semena-mena Pahaman seperti ini Dengan leluasa Melakukan Gerakan di Indonesia mengatas Namakan Agama Islam.
“Ali Rumoma” Menegaskan bahwa, Lembaga Densus 88 adalah satu lembaga Khusus dari Kepolisian Republik Indonesia, dengan Topoksi dan perannya untuk mengatasi Gerakan-gerakan Separatis Kekerasan Baik berbentuk Kekerasan terhadap HAM, Radikalisme, terorisme, di Indonesia, namun Peran dan Kinerjanya Kurang Memadai sehingga Gerakan Radikalisme Terorisme ini bebas Berekspresi di Indonesia.
Kepala Densus 88 “Brigjen pol Marthinus Hukom” seharusnya mengambil langkah Kongkrit agar secepatnya mengatasi Gerakan Hak Azasi Manusia, seperti Radikalisme dan Terorisme di Indonesia, Bukan hanya berani Mengeluarkan Statement semata terkait Pelanggaran HAM Radikalisme dan Terorisme.
Presidium GEMMI “Ali Rumoma” Menelaah bahwasanya didalam Penjelasan Umum PP 77 tahun 2019 Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, narnun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius.
Dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari Pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
Presidium GEMMI menilai Bahwa Lembaga Penanganan Terorisme dan Radikalisme sangat Tumpang Tindih ditubuh Kepolisian RI, Sehingga Fungsi dan Peran BNPT sebagai Representasi Dari Lembaga Penanganan Terorisme sangat tidak Efektif, Apalagi Adanya Densus 88 yang diketuai oleh Brigjen pol Marthinus Hukom, yang Selama ini kurang Intens dalam menanggapi persoalan Terorisme di Indonesia.
-
GEMMI Adakan Diskusi Webiner, Terkait Urgensi Omnibus Law
MELANESIATIMES.COM – GEMMI (Gerakan Muda Mahasiswa Islam), GMM (Gerakan Mahasiswa Merdeka), Institut Indonesia Maju dan Law Conection , melalui jaringan internet, melaksanakan Webinar dengan tema “Urgensi Omnibus Law UU Cipta Kerja Bagi Bonus Demografi”.
Kegiatan dihadiri ratusan orang peserta diskusi dari seluruh Indonesia. Bertindak selaku narasumber yaitu Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja, R. Soes Hindharno SH, MH, Akademisi UMJ, Dedi Umasugi SH, MH, Ketua Bidang OJK KNPI, Putri Khairunissa, dan Ketua PPMM (Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang) dan Pengusaha Muda, David, Senin (16/11/2020).
1. Kabiro Humas Kemenaker, R. Soes Hindharno SH, MH, mengatakan antara lain:
a. UU Ciptaker kaitannya dengan bonus demografi adalah karena penduduk usia kerja di Indonesia ada 197,91 juta, kemudian angkatan kerjanya ada 133,56 juta, namun total angkatan kerja yang tidak bekerja sebanyak 45, 84 juta jiwa. Bonus demografi tidak akan maksimal dimanfaatkan apabila tidak ada lapangan pekerjaan. Saat ini karakteristik pekerja lokal di Indonesia maunya kerja 3 shift, kemudian ketika istirahat malah main game, waktunya tidak dipakai untuk istirahat, jadi ketika bekerja lagi, energinya tidak maksimal.
b. Produktivitas Indonesia saat ini hanya di peringkat 8 di ASEAN. Salah satunya karena etos kerja masyarakat Indonesia kurang, yaitu kerja sambil main HP, sambil bercanda dll. Belum lagi jika dilihat dari banyaknya libur, di ASEAN Indonesia negara yang paling banyak liburnya. Apalagi di Provinsi Bali, banyak sekali hari liburnya, karena pemda Bali memberlakukan libur pada setiap hari raya umat Hindu. Hoax yang ada pada UU CIPTAKER yaitu karena jaminan kehilangan kerja,jaminan lain akan hilang, padahal yang benar adalah tetap ada jaminan jiwa dan kesehatan yang diakomodir BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan jaminan hari tua yang opsional.
c. Jika RI tidak punya UU Ciptaker, akan semakin banyak perusahaan yang keluar dari RI. Seperti Nissan Mobil yang sudah pindah ke Vietnam, SONY ke malaysia, FORD ke thailand, jika jumlah karyawan FORD saja 5000, ada 5000 orang yang menganggur karena kepindahan perusahaan tersebut. Jika ada aturan yang tidak tertuang pada UU Ciptaker, silahkan dilihat di UU no 13 tahun 2003. Hal ini agar tidak ada pengulangan. Seperti cuti hamil dan cuti haid, memang di UU Ciptaker tidak ada, tapi ada di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, terkait jaminan-jaminan seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan, ini sifatnya menyempurnakan UU sebelumnya yaitu UU no 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Akademisi, Dedy Umasugi SH, MH, mengatakan antara lain:
a. UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja melalui investasi. Investasi di RI tahun 2019 kurang lebih Rp 200 triliun. Pada tahun 2020 ada kenaikan investasi sekitar Rp 1.600 triliun. Namun demikian, masih banyak yang harus diperbaiki. UU Ciptaker juga mengurai kelemahan pemerintah RI di bidang birokrasi. Seperti diketahui banyak pemda yang masih berbelit-belit dalam memberikan izin kepada investor. Hal ini harus dipangkas.b. Harga tanah di Indonesia yang paling merupakan harga paling mahal diantara negara-negara tetangga, juga membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Jika tidak dilakukakn terobosan pada sisi ini, investor baik dari dalam maupun luar negeri, enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
3. Kabid OJK DPP KNPI, Putri Khairunissa mengatakan antara lain:
a. UU Cipta kerja yang dilahirkan dari penggabungan 79 UU, intinya adalah menciptakan kemudahan dan solusi out of the box dari pemerintah agar bangsa Indonesia tetap bisa berusaha dan bersaing dengan negara lain. Indonesia saat ini berada di urutan 16 pada negara-negara G-20. UU Cipta Kerja dibuat agar masyarakat dapat memiliki lebih banyak alternatif lapangan kerja. Bonus demografi Indonesia akan ada pada 2030 atua 10 tahun lagi. Indonesia tidak akan dapat memanfaatkan bonus tersebut apabila SDM nya tidak dipersiapkan sejak sekarang. 10 tahun bukan waktu yang lama. Anak muda jangan hanya menjadi penonton pada tahun tersebut. Kita yang saat ini menjadi milenial, harus memanfaatkan UU ini untuk membuka lapangan kerja baru sehingga pada tahun 2030 dapat memanfaatkan bonus demografi tersebut.b. Terlebih lagi, pada masa pandemi ini makin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Sehingga UU ini sangat bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kepada anak muda yang kemarin mengikuti aksi unjuk rasa menolak UU CIpta Kerja, agar dapat membaca dengan lebih bijak dan teliti. Seperti misalnya kabar bahwa tidak ada cuti hamil maupun cuti haid bagi wanita, karena sudah ada di UU sebelumnya jadi tidak dimuat lagi. Anak-anak muda milenial jangan mudah terpancing hoax terkait hal-hal yang memberatkan di masyarakat.
4. Ketua PPMM dan Pengusaha Muda, David mengatakan mayoritas bangsa Indonesia sudah didoktrin untuk jadi pekerja, sehingga adanya UU Ciptaker justru langsung dijawab dengan demonstrasi. Sementara kalau bangsa Indonesia memiliki paradigma pengusaha atau membuka lapangan kerja bagi orang, pasti UU Ciptaker akan disambut. UU Ciptaker sudah dapat mengakomodir UMKM dengan cukup baik.
5. Sesi Pertanyaan :
a. Ika dari UIN: terkait perlindungan UMKM yang lebih konkrit bagaimana?
Jawaban dari Kabiro Humas Kemenaker, pekerja yang bekerja di UMKM selama ini tidak terlindungi sebagaimana mereka bekerja di perusahaan besar, seperti gajinya tidak berdasarkan UMR, jaminan kerja maupun kesehatan dan jiwanya, serta lain-lainnya. Dalam UU CIptaker, sudah disiapkan empat aturan turunan untuk pekerja di UMKM, salah satunya yaitu pekerjra UMKM dapat masuk ke BPJS Ketenagakerjaan dan ada standar upah minimumnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.Jawaban dari Dedy Umasugi diharapkan UMKM dapat memproduksi tenaga kerja, badai pandemi covid 19, membuat banyak pengangguran. UU Cipta Kerja salah satu yang tepat mempermudah investor masuk. Dengan adanya bonus demografi bangsa kita harus siap, lapangan pekerjaan juga harus siap apabila tidak siap maka negara kita akan goyang. Negara mengambil peran untuk memakmurkan rakyat, dengan adanya OBL produktifitas kerja akan di pompa, Outsourcing dimana mana di buat, supaya tenaga kerja terserap seutuhnya. UU ini sudah melalui beberapa proses yang ada.