Melanesia Times

Blog

  • Ketua GPI Maluku Hadiri Coffee Morning bersama Pangdam XVI/Pattimura

    Ketua GPI Maluku Hadiri Coffee Morning bersama Pangdam XVI/Pattimura

    MELANESIATIMES.COM – Dalam sesi diskusi, GPI Maluku menyampaikan agar Pangdam XVI Pattimura dalam upaya menjaga kedaulatan negara juga turut melibatkan OKP/OKP Islam yang ada di Maluku.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Maluku, Mudin Rumaratu saat hadiri Coffee Morning Pangdam XVI/Pattimura Dengan Mitra Kerja Intelijen Di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku bertempat di lapangan tenis (indoor) Tapal Kuda Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu 16/12/2020, pukul 09.00 WIT.

    Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Rohman, S.I.P., M.I.P., mengapresiasi sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemuda agar menjaga KANTIBMAS, “ada semboyan, Potong dikuku rasa di daging, sagu salempeng dipatah dua” Kutipan Pangdam saat mengajak semua masyarakat Maluku dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya orang Basudara di bumi raja-raja.

    “Ini sebagai momen silaturahmi antara Pangdam XVI Pattimura Dengan Mitra kerja Intelijen di wilayah kota Ambon” Rohman juga berharap agar stabilitas kemanan dan kedamaian di Maluku dapat dijaga “Marika kita jaga kemanan dan kedamaian di Maluku” begitu penuturan beliau saat menyampaikan sambutan.

    Belia juga menyampaikan agar masyarakat Maluku senantiasa mematuhi Protokol Kesehatan, ini agar menghindari kita dari bencana Covid-19 yang sementara melanda dunia, Rohman juga sempat menginformasikan jumlah Pasien Reaktif bertambah sejak kemarin sudah 20 orang sehingga total keseluruhan sekitar 200 orang.

    “Sejak kemarin jumlah pasien Reaktif sudah 20 orang, jadi total seluruhnya sekitar 200 orang, sehingga itu mari kita tetap waspada dan senantiasa menjaga protokol kesehatan” Tegasnya.

  • Pemuda Melanesia Minta Pemerintah Bubarkan Kelompok Papua Merdeka

    Pemuda Melanesia Minta Pemerintah Bubarkan Kelompok Papua Merdeka

    Melanesiatimes.com – Puluhan pemuda mengatasnamakan diri sebagai Pemuda Melanesia Cinta NKRI, melaksanakan Aksi terkait pro kontra di tanah papua, Sabtu, ( 19/12/2020). Aksi tersebut bertempat di patung kuda, menuntut kelompok Pro kemerdekaan Papua membubarkan diri, masa sempat ditengahi anggota TNI-Polri untuk mencegah terjadi konfik kedua masa, masa Pemuda Melanesia Cinta NKRI terus menekan Mahasiswa Papua Pro Referendum, terlihat Spanduk berbau provokasi dirampas dan diserahkan kepada pihak polisi yang mengamankan aksi tersebut.

    Masa PM Cinta NKRI diperkirakan hampir seratus orang membawa bendera Merah Putih dan spanduk bertuliskan ” Aparat Jangan Biarkan Profokasi Isu Papua di Negara ini”.

    Menurut Jeckson sebagai kordinator bahwa NKRI adalah harga mati, siapapun yang melakukan gerakan dengan menggunakan simbol-simbol Organisasi Papua Merdeka akan kami lawan, semua ini adalah rasa kecintaan kami terhadap NKRI dan para pahlawan yang telah berjasa mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Jeckson juga menambahkan bahwa TNI Polri memiliki kewajiban untuk membubarkan kelompok Papua merdeka dalam aksi tersebut, fakta mereka menggunakan simbol-simbol Organisasi Papua Merdeka saat melakukan aksi yang berlangsung di patung kuda Jakarta

    “NKRI harga mati. NKRI harga mati”, begitu teriakan dari masa pemuda Papua Melanesia Cinta NKRI dihadapan masa kelompok Papua merdeka.

    Dalam pantauan aksi dua kelompok masa pro NKRI dan Papua merdeka saling adu mulut terkait persoalan Papua. Saling menuding satu dengan lainnya, namun aparat kepolisian dan TNI bertahan dalam barisan untuk menjaga dua kelompok itu tidak bersentuhan.

    Sementara itu kelompok pro NKRI tetap memaksa TNI Polri membubarkan kelompok Pro Papua Merdeka. Pak polisi, ini Kami NKRI, jangan biarkan mereka melakukan aksi Referendum di Jakarta, pak polisi bubarkan mereka atau kami yang bubarkan, begitu teriakan masa dihadapan polisi

    “NKRI harga mati. Negara ini sudah melakukan banyak hal terhadap Papua dan jangan mengutak-atik keberadaan Papua dalam Negara kesatuan republik Indonesia”, demikian ditegaskan salah satu pemuda papua pro NKRI. Jeckson. (RMT)

  • Mabes Polri Desak Tangkap Ketua DPDR Kutim

    Mabes Polri Desak Tangkap Ketua DPDR Kutim

    MELANESIATIMES.COM – Sekelompok masa yang tergabung dalam Pergerakan Pemantau Parlemen (PPP) menyembangi Mabes Polri terkait dengan indikasi ijazah palsu yang di gunakan oleh Joni (Ketua DPRD Kutai Timur) dari kader PPP, Kamis, (17/12/20.)

    Adapun dalam penyampaian orasi aksi tersebut, Asri Lesi selaku kordinator lapangan meminta dan mendesak kepada Mabes Polri untuk segera tangkap Joni atas indikasi penggunaan ijazah palsu, tegasnya.

    Lanjut Asri, beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr Joni (Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur) dari Partai PPP, diduga kuat menggunakan Ijazah palsu yang mengatasnamakan SMAN 5 Balikpapan, Kalimantan Timur, Ujar Asri.

    Setelah kami melakukan Investigasi langsung ke SMAN 5 Balikpapan, Kalimantan Timur, disana kami bertemu langsung dan mewawancarai Bapak Drs. H. Seger Imam Sujai, M.Pd (Kepala Sekolah SMAN 5 Balikpapan). Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 5 Balikpapan, bahwa Atas Nama Joni Tidak Pernah Terdaftar Sebagai Siswa SMAN 5 Balikpapan dan SMAN 5 Balikpapan Selama Ini Tidak Pernah Melaksanakan Ujin Persamaan, Imbuhnya.

    Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Joni Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, diperkuat dengan adanya sikap tegas yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 5 Balikpapan sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan kepala sekolah. Perbuatan pemalsuan Ijazah ini merupakan satu perbuatan melawan hukum dan aturan perundangan-undangan yang berlaku; UU NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

    Pasal 69

    (Ayat) 1

    “Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

    (Ayat) 2.

    “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

    Adapun Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

    Pasal 263 (ayat) 1 “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

    (Ayat) 2

    Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

  • Gubernur Jawa Barat Serang Mahfud MD, Pengamat : Sepertinya Ada Motif Lain

    MELANESIATIMES.COM – Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut kekisruhan kerumunan berlarut-larut karena diawali statement Menkopolhukam Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan Habib Rizieq Shihab di Bandara bagian dari ekspresi kekesalan atas pemanggilan dirinya sebagai saksi oleh Polda Jawa Barat, terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

    “Pernyataan Ridwan Kamil langsung ditanggapi Mahfud MD. Secara ksatria Mahfud mengakui pernah mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan penjemputan Rizieq Shihab asalkan tertib dan memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (17/12/2020).

    Selain itu, kata Karyono, Mahfud juga mengatakan, aparat harus mengawal penjemputan di Bandara hingga ke Petamburan untuk pengamanan. Mahfud juga mengakui pemerintah memang membuat diskresi menerima kepulangan Rizieq Shihab karena dia punya hak untuk pulang ke Indonesia.

    Dia menilai, sebagian pernyataan Ridwan Kamil memang diakui Mahfud MD. Tetapi di satu sisi ungkapan Ridwan Kamil yang menyebut pernyataan mantan ketua MK itu menjadi pemicu kekisruhan berlarut-larut cenderung memojokkan.

    Pertanyaannya kemudian, lanjut Karyono, apa motif di balik pernyataan Ridwan Kamil ? Apakah sekadar ekspresi kekesalan atau ada motif politik. Menurut dia, jika merujuk rekam jejak digital, Ridwan Kamil pernah mau mengunjungi Rizieq Shihab setiba pentolan FPI itu di tanah air.

    Dalam konteks politik, ia menilai, bisa jadi Ridwan Kamil ingin menarik simpati basis pemilih islam yang berafiliasi dengan FPI itu.

    “Karenanya, bisa jadi dibalik pernyataan RK terhadap Mahfud juga ada motif politik. Jika pernyataan RK dimaknai sebagai serangan politik terhadap Mahfud maka pernyataan RK selaras dengan para pengikut Rizieq Shihab yang melakukan demo di rumah orang tua Mahfud di Madura beberapa waktu lalu,” tandasnya.

  • ETOS : Bamsoet Tetap Teratas !!!

    ETOS : Bamsoet Tetap Teratas !!!

    MELANESIATIMES.COM – Press rilis hasil survey ETOS Indonesia Institute periode November 2020 – Desember 2020 yang disampaikan langsung kepada kawan-kawan media pada Rabu (16/12/2020) di Bali.

    Direktur ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menyampaikan hasilnya, Alhamdulillah hasil survey kita sudah selesai, saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media dikarenakan posisi saya yang sampai hari ini masih di bali dan saya tetap mengikuti intruksi pemerintah untuk tidak memobilisasi kawan-kawan media untuk press rilis hasil survey kami.

    Perolehan suara yang diluar dugaan memunculkan nama ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) adalah suatu proses yang dijalani oleh mas Bamsoet hanya dengan waktu yang singkat, masyarakat/publik kenal betul sosok beliau, dimulai dari anggota DPR RI komisi III, kemudian muncul sebagai ketua DPR RI dan sekarang menjabat sebagai ketua MPR RI bukanlah hadiah yang tiba-tiba jatuh dari langit, proses beliau adalah kristalisasi keringat.

    Dan hari ini terjawab sudah, bahwa memang masyarakat butuh pemimpin yang sejuk dan tidak provokatif, bisa diterima dikalangan apapun, dan pastinya figur ini yang ditunggu masyarakat/ publik yang hari ini selalu disuguhkan isu-isu dan ucapan yang saya bilang sangat provokatif, sehingga masyarakat pun menjadi gaduh,jenuh dan timbullah tindakan-tindakan masyarakat yang provokatif, sekali lagi mas Bamsoet jawaban untuk resahnya masyarakat/publik hari ini, calon pemimpin yang mereka anggap bisa memberikan kesejukkan, bukan kegaduhan.

    Ketika ditanya pada survey lembaga-lembaga survey lain mas Ganjar Pranowo masuk dalam bursa calon presiden, kenapa dalam survey ETOS Indonesia Institute tidak ada?, Iskandar menjawab, bukan tidak ada, dalam questioner yang kita sampaikan ada juga nama beliau (Ganjar Pranowo), tapi kalau presentase nya kecil buat apa saya tampilkan.

    Kita tampilkan sesuai presentase yang ada, tidak dibuat-buat.
    Jawaban masyarakat/publik sudah terjawab kok semuanya disini.

    Apakah mas Bamsoet dalam hal ini sudah mengetahui?, Apapun itu, beliau tahu atau tidak tetap saya publish ke kawan-kawan media.

    Pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan mas Bamsoet berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti?

    Iskandar menjawab segala kemungkinan pasti ada, semua khan terus bergerak, saya juga akan tetap buat survey ini per tiga bulan (triwulanan), supaya saya juga bisa pantau kemungkinan-kemungkinan pergerakkan ini dan apa maunya masyarakat.

    ETOS Indonesia Institute membuat survey dengan respon 1000 responden di 5 ( lima ) kota besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makasar, dengan margin of eror 3% tingkat kepercayaan 90%, periode survey 20 November 2020 hingga 10 Desember 2020.

  • Operasi Lilin Kie Raha 2020

    Operasi Lilin Kie Raha 2020

    MELANESIATIMES.COM – Sebentar lagi razia Operasi Lilin 2020 akan digelar. Razia Operasi Lilin 2020 digelar Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri jelang libur natal dan tahun baru selama 15 hari. Dalam razia Operasi Lilin 2020 ini mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 nanti.

    Selain razia, pemerintah memutuskan untuk melarang kerumunan dan perayaan pada libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di tempat umum sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

    Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali secara virtual, Senin (14/12) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut menambahkan, agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Ia mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring. Luhut juga memerintahkan kepada TNI/Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku. “Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/Polri yang dipimpin oleh Presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” katanya.

    Komitmen pemerintah itu telah dilaksanakan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Maluku Utara). Untuk menjaga ketertiban dan kemanan serta mberikan rasa aman kepada masyarakat, Polda Maluku Utara terjunkan 616 personil, untuk melaksanakan Operasi Lilin Kie Raha 2020 selama 15 Hari, jelang Natal dan Tahun baru 2021 (Nataru). Operasi tersebut terhitung sejak 21 Desember sampai 04 Januari 2021. Sebelum Operasi Lilin Kieraha Mendatang, Polda Malut sudah melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Korem 152/Babullah dan instansi terkait serta stackholder terkait melalui zoom meeting, yang dipimpin Oleh Kapolda Maluku Utara (Malut).

    Untuk pengamanan Natal dan tahun Baru, Kepolisian Daerah Maluku Utara dan jajaran sudah menyiapkan 61 Pos, yang terdiri dari 37 Pos Pengamanan, 31 Pos Pelayanan, dan 1 Pos Terpadu yang tersebar di Wilayah Maluku Utara, serta menerjunkan 616 personel yang terdiri dari 146 personel Polda Malut dan 470 personel Polres Jajaran.

    Hal ini dilakukan dengan harapan dapat terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selain itu, juga dapat terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, kondusif, dan terkendali baik sebelum higga Natal dan Tahun Baru.

  • Anti Rasisme di Papua

    Anti Rasisme di Papua

    MELANESIATIMES.COM – Separatisme dan rasisme adalah dua domain yang berbeda dalam hal latar belakang dan makna. Separatisme adalah gerakan politik damai yang berusaha memisahkan diri sebagai sekelompok orang atau bangsa dari wilayah yang lebih besar. Sementara rasisme adalah sistem yang mempercayakan satu ras tertentu lebih unggul dari ras lain dalam memerintah atau mengendalikan ras lain.

    Separatisme terkadang mengadopsi anti-rasisme sementara rasisme tidak secara signifikan dimaksudkan untuk menjadi separatisme sebagai demonstrasi anti-rasisme yang muncul di AS sejak 25 Mei 2020. Meskipun itu adalah demonstrasi yang sangat anarkis dan paling kuat dalam gerakan anti-rasis AS pada abad lalu, itu tidak termasuk dalam kategori separatisme.

    Separatisme terjadi di mana-mana saat ini. Meskipun tempat-tempatnya berbeda, ini memiliki beberapa alasan umum secara umum. yaitu: Aneksasi dengan cara ilegal; Propaganda orang-orang di kampung halaman dan luar negeri untuk mendapatkan keuntungan politik untuk mengakhiri dominasi politik dan tidak berbagi hak istimewa egaliter, dll. “Menangani demo untuk keuntungan pribadi = menghancurkan Indonesia”

    Diskriminasi rasial terjadi karena perbedaan perlakuan ras unggul terhadap ras lain di berbagai bidang seperti perbedaan pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan, hak politik, kesetaraan hukum, dan lain-lain. Perlawanan rakyat terhadap diskriminasi itu disebut anti-rasial. Demonstrasi yang mengacu padanya disebut demonstrasi anti-rasial.

    Terkait dengan gerakan demonstrasi di Papua dan Papua Barat, yang memanfaatkan isu George Floyd sebagai demonstrasi antirasuah, sebenarnya memiliki tujuan yang baik, khusus untuk meningkatkan kesadaran seluruh (Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia). Agar masyarakat tidak meremehkan atau membenci masyarakat Papua dalam hal apapun.
    “Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Papua = Indonesia”

    Saya berharap antusiasme masyarakat saat ini tidak disusupi oleh kepentingan politik apalagi karena gerakan antirasuah dapat disusupi oleh separatisme jika tokoh politik memanfaatkan gerakan tersebut untuk kepentingan politiknya. Terutama isu politik pembebasan Papua.

    Demonstrasi anti-rasial “BlackLivesMatter” di AS memiliki banyak pelajaran bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik satu sama lain. Selain itu, para demonstran menjamin bahwa aksi tersebut tidak disusupi oleh separatisme. Sehingga benar mutia Hafid, politisi Golkar, mengatakan demonstrasi Papua tidak sama dengan demonstrasi solidaritas untuk George Floyd.

    Demonstrasi antirasuah sah-sah saja, penting untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak berperilaku rasis terhadap sesama manusia, terutama bagi saudara-saudaranya di Papua, Papua Barat, atau di manapun mereka berada. Tetapi menangani demonstrasi anti-rasial untuk tujuan dan kepentingan politik tertentu sangat naif. Apalagi dikemas sedemikian rupa agar masyarakat tidak menyadari jika sudah digerakkan oleh separatisme. Mereka menjadi korban provokasi. Harapannya, hal ini tidak terjadi untuk Indonesia yang damai, adil, dan makmur.

    Florida Natasegay
    Mahasiswa asal Papua yang saat ini sedang mengambil magister di Amerika Serikat

  • Operasi Intelijen Papua dan Asing

    MELANESIATIMES.COM – Isu rasisme Papua kembali meletus pada 24 Agustus 2019. Pemicu utamanya adalah aksi mahasiswa di Surabaya dan Malang. Para siswa itu menyebarkan dan menelurkan aliansi tindakan yang disebut ‘Mahasiswa Anti-Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme’. Apalagi mereka mengibarkan Bendera Bintang Kesa pagi, bendera Gerakan Pembebasan Papua, dalam aksi melintasi Istana Negara di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Setelah demonstrasi mereda, percikan konflik mengemuka di Wamena, Jayawijaya. Hoax tentang seorang guru yang mengeluarkan rasis telah disebarkan. Hoax tersebut digunakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan demonstrasi dengan memobilisasi 200 siswa dan menggunakan seragam SMA untuk menyebarkan isu rasisme guru.

    Orang-orang dikritik mengapa tidak berurusan dengan itu dengan senjata? Karena seorang anggota TNI tewas saat kerusuhan sebelumnya. Persoalan HAM harus diwaspadai TNI dan Polri di sana. Setiap tindakan di Papua terkait PBB (HAM dan Referendum) harus dikendalikan oleh penangan yang dikuasai prinsip Kementerian Luar Negeri.

    “Kerusuhan di Papua, Itu Vanuatu dan Inggris di Belakangnya” – A.M. Hendropriyono, Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional

    Papua sekarang menjadi bagian yang paling rentan dari NKRI, mudah dimanfaatkan sebagai daya tawar bagi AS dan sekutunya. Pada dasarnya, AS ingin Indonesia menjadi mitranya untuk menghadapi tujuan hegemoni Tiongkok melalui inisiatif OBOR (One Belt One Road). Selain itu, AS mengembangkan konsep Indo Pacific dan Higher Road.

    Proksi yang beraroma di Papua ini dilakukan oleh intelijen Inggris dan Australia yang merupakan pawang, dan Vanuatu. Dari informasi tertutup, proxy lokal eks petarung Timor Leste itu diintai seperti Air Hitam untuk menjadi agen. Kontraktor intelijen bekerja dengan tenang dan mampu berbaur dan menipu dari deteksi kontra-intelijen Indonesia.

    Meski sulit membuktikan keterlibatan dinas intelijen asing dalam krisis Papua, tindakan Vanuatu dan Benny Wenda yang saat ini tinggal di Inggris memberikan indikasi bahwa Papua memang sedang dioperasikan. Agen Prinsip hanya memberikan sinyal yang lebih keras kepada pemerintah Indonesia (Pak Jokowi) untuk membaca dan mengevaluasi kembali perkembangan kawasan dan meninjau kembali hubungan bilateral antarnegara (khususnya dengan Tiongkok).

    Menurut persepsi intelijen, bagian yang paling penting adalah “kesadaran keamanan para pejabat negara.” Dari kebocoran spionase Snowden, dari lima badan intelijen, operasi klandestin dilakukan sebelum dan pada tahun 2013, dengan jumlah anggaran hitam yang spektakuler dari lima organisasi intelijen AS yang berjumlah 26,2 miliar USD.

    Kecerdasan strategis suatu negara dengan kemajuan teknologi saat ini akan dapat mengalahkan negara yang ditargetkan, terutama jika target hanya mampu melindungi dengan pola pikir intelijen taktis, tidak menyadari kemungkinan ancaman konspirasi.

    Intelijen perlu mengawasi di beberapa acara terkemuka selain Papua, seperti demonstrasi ke legislatif (DPR/DPRD) dan Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah ada korelasinya. Operator lapangan dan massa yang bisa dimainkan oleh siapa saja, saya melihat kekuatan intinya adalah mahasiswa.

    Penting untuk mengetahui siapa penangan dan Prinsipnya. Jika gerakannya sama, menunjuk, ancaman dianggap sangat serius terhadap presiden, tunggu saja satu atau dua momentum atau kasus lain sebagai detonator, diperkirakan bisa menghalangi Pak Jokowi.

    Kami tidak ingin Presiden Jokowi yang terpilih secara konstitusional “dihapus” oleh negara lain karena kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, intelijen dan aparat keamanan lainnya disarankan untuk ekstra fokus, jangan kurang cerdas dan cerdas, ini tentang simbol negara, perdamaian, keamanan, dan prestise Indonesia

    Ramelan,
    Pengamat Intelijen

  • Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Pembangunan Infrastruktur di Papua

    Melanesiatimes.com – Karena tingginya bea masuk barang ke daerah-daerah yang terisolasi, kini ada urgensi perbaikan jalan untuk menurunkan biaya transportasi. Investasi di bidang infrastruktur – khususnya angkutan jalan – dipandang sebagai cara untuk mewujudkan impian pembangunan. Sumber daya keuangan tersedia untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk perencanaan infrastruktur dan investasi telah meningkat secara dramatis dalam satu dekade terakhir. Pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat menerima transfer dana dari Jakarta sekitar Rp 4,8 triliun pada 2008 (meningkat dari Rp 0,4 triliun pada 2000), sedangkan pemerintah kabupaten/kota menerima Rp 17,0 triliun (meningkat dari Rp 1,2 triliun pada 2000). Jumlah untuk tahun 2008 masih belum termasuk satu sampai dua triliun rupiah dari pendapatan daerah.

    Untuk mendukung konektivitas di bidang pembangunan jalan, Kementerian PUPR melalui Pusat Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat saat ini sedang menyelesaikan Proyek Pembangunan Jalan Trans Papua Barat. Pembangunan jalan telah selesai dibangun dengan 1.058,76 km dari total panjang 1.070,62 km dan ditargetkan akan dibuka penuh tahun ini. Sebanyak 68 jembatan telah selesai dibangun pada 2016, dan sebanyak 195 jembatan akan dilanjutkan hingga 2018.
    Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan lokasi terisolasi dan populasi kecil sekarang menghadapi saat-saat perubahan besar. Permintaan barang dan jasa meningkat.

    Kementerian PUPR saat ini juga sedang membangun Jalan Lingkar Raja Ampat sepanjang 342 km untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Raja Ampat. Pada 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Namun, panjang jalan yang bisa dibangun hanya 228,39 km dan sisanya sepanjang 113,61 km masuk ke area cagar alam.

    Yakobus Hutapea
    Pengamat Papua

  • KPK Bantah Keluarkan Sprindik Terhadap Menteri BUMN, PB HMI; Dari Mana Surat Itu Keluar?

    MELANESIATIMES.COM – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) pertanyakan posisi sprindik yang ditengarai dileluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal pemeriksaan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan Korupsi Pengadaan Alat Rapid Tes Covid-19 beberapa waktu lalu.

    Pasalnya dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut tercatat nama perusaan PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang ikut terlibat dalam dugaan pengadaan alat rapid tes tersebut.

    Dalam perkara tersebut, Ahmad Latupono selaku Ketua Umum PB HMI mempertanyakan sekaligus menyampaikan keherananya atas sengkarut munculnya sprindik yang ditujukan untuk memeriksa pentolan BUMN tersebut.

    Ahmad menilai ada kejanggalan dalam persoalan sprindik tersebut, ia mencurigai ada campur tangan pihak lain untuk memanpulasi dugaan kasus tersebut.

    “Kok janggal, bagaimana mungkin surat itu keluar, lantas KPK membantah telah mrngeluarkan surat tersebut, lalu dari mana surat itu keluar, kan pasti surat itu resmi dan tertandatangani oleh pimpinan KPK”. Tukas Ahmad dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 10/12/2020.

    Sebelumnya dilansil dari KOMPAS.com, melaui plt jubir KPK, bahwa KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik tersebut.

    Ahmdapun kembali menegaskan bahwa jangan sampai KPK disusupi oleh kelompok-kelompok yang melakukan intervensi dalam memberantas korupsi di tanah air. Dan pemuda asal Maluku tersebut pun mempertanyakan ke-strerilan lembaga anti rusuah tersebut.

    “Bagaimana bisa KPK bantah mengeluarkan sprindik, sedangkan sprindik keluar plus ditandatangani olek ketua KPK, saya juga curiga jika KPK tidak steril”. Tegas Ahmad.

    Lebih jauh Ahmad latupono menjelaskan bahwa jika memang ada keterlibatan salah satu petolan BUMN terlibat dengan dugaan kasus korupsi, Ia pun mendorong KPK untuk mendalami dan membuka seluas-luasnya dugaan tersebut, agar tidak terjadi opini buruk terhadap KPK.

    “Jika memang benar ada keterlibatan Menteri BUMN dengan dugaan kasus korupsi, artinya KPK harus buka dong kasusnya, jangan sampai KPK dapat citra buruk dari publik, setelah itu kan publik tahu, terlibat atau tidak menteri tersebut”. Tutup Ahmad dalam keterangan tertulisnya.