Blog

MELANESIATIMES.COM – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI-MPO) Ahmad Latupono ragukan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pasca ditetapkannya Pengganti Antar Waktu (PAW) Bawaslu Sulteng untuk posisi Ruslan Husen yang telah diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah dinilai melanggar etika sesuai dengan aduan a/n Herwin Yatim dengan nomor perkara 109-PKE-DKPP/X/2020.

Ahmad Latupono menilai ada kejanggalan dalam prosesi penetapan pengganti saudara Ruslan Husen tersebut, bahkan Ahmad menilai ada indikasi main mata antara Bawaslu RI dengan orang pengganti Ruslan Husen tersebut.

“sejauh analisa saya perihal pokok persoalan ini, saya menilai ada kejanggalan dalam prosesi penetapan PAW ini, dan saya juga mencurigai adanya indikasi main mata antara orang-orang yang berkepentingan untuk meloloskan sosok pengganti saudara Ruslan Husen”. Kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, (15/11/2020).

Ahmad pun menuturkan adanya aturan yang ditabrak oleh Bawaslu RI dalam rangka penetapan pengganti Ruslan Husen tersebut. Tertuang dalam Pasal 47 Ayat (1) hurup a, dan Ayat (2), bahwa anggota bawaslu provinsi, digantikan oleh calon anggota bawaslu provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh bawaslu.

Sementara bunyi dari Ayat (2), bahwa dalam hal calon anggota bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan panwaslu kecamatan urutan peringkat berikutnya tidak tersedia, bawaslu, bawalu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota melakukan seleksi ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“sangat jelas dan gamblang apa yang tertera dalam pasal 47 ayat 1 hurup a dan ayat 2, artinya jangan juga peraturan perundang-undangan tersebut ditabrak juga, jangan karena ada pesanan dan kepentingan semua ketentuan tidak diindahkan”. Tukas Ahmad.

Sebelumnya Bawaslu RI telah mengumumkan hasil penetapan PAW untuk pengganti Ruslan Husen sebagai Komisioner Bawaslu Sulteng atas nama Inong, SH.,MH.

Lebih tegas lagi Ahmad meminta kepada Bawaslu untuk membuka proses penetapan PAW tersebut kedepan publik, agar tidak terjadi konflik dan saling curiga satu sama lain.

“azas transparansi yang harus dikedepankan oleh bawaslu, jangan sampai proses yang syarat akan kecurigaan ini menuai konflik di publik, kedepan kita menghadapi pesta demokrasi, mau jadi apa hasil pemilu kita bila terjadi intrik di tubuh penyelenggara dan pihak pengawas”. Tegas Ahmad.

Di akhir keterangannya Ahmad berpesan, bahwa dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang jujur dan adil, tentu harus di mulai dari penyelenggara dan pengawas yang mampu menciptakan rasa keadlian dan keterbukaan, sehingga trush public menjadi modal utama dalam menciptakan iklim demokrasi yang ideal.

Melanesiatimes.com – Berdasarkan fakta saat ini istilah kehidupan Zaman Now menjadi trending topic, dalam beberapa pengalaman dimana pada zaman ini sistem kapitalis membelenggu dan menggurita. Sistem dimana kaum perempuan diseret dalam kehidupan yang hedonis yang dicengkram dengan pemisahan agama dari kehidupan.

Istilah zaman now masih menjadi booming dalam setiap kesempatan dan berbagai kondisi serta kerap disandingkan dengan berbagai kata termasuk Muslimah zaman now yang secara harfiahnya berdasarkan ilmu linguistik dapat diartikan sebagai Muslimah masa kini.

Dalam kajian tarbiyah Muslimah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Relawan Inspirasi Rumah Zakat mencoba membedah tranding istilah “Zaman now” sebagai sandaran kenyataan yang hidup dengan mengusung tema “Peran Dakwah Muslmah Zaman Now” yang bertempat di Markas Muslimah GPI Kabupaten Seram Bagian Timur Jl. Pendopo Bula, Sabtu 14 November 2020.

Koordinator Relawan Inspirasi Rumah Zakat Ikhwati, S.Pd memberikan gambaran terhadap kenyataan perempuan zaman ini, dimana populasi perempuan mengalami Peningkatan yang signifikan, sehingga ada persaingan yang cukup ketat dalam berburu lahan pekerjaan. Di berbagai media perempuan menjadi ikon iklan di bawah prinsip ekonomi pasar. Segala sesuatu dari tubuh perempuan dapat dijual, diekspose bagaikan barang di etalase termasuk tubuh, darah, organ, dan kemampuan reproduktif, lingkungan alam yang tidak dimiliki oleh siapapun, pendidikan, informasi, riset ilmiah, agama, kesenian dan khususnya seksualitas perempuan menjadi “produk” yang memetik keuntungan besar.

Dalam situasi ini memberikan kita suatu image yang cukup jelas dimana perempuan tidak terkecuali Muslimah dijauhkan dari posisinya yang sudah dimuliakan Islam ke dalam jurang kehinaan.

Peran perempuan Zaman Now tidak bisa dianggap remeh. Karena perempuanlah yang akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Muslimah-muslimahlah yang seharusnya faham akan perannya dalam jagat kehidupan zaman now dalam melahirkan generasi-generasi zaman now.

“Bisa kita bayangkan perempuan zaman now tidak terkecuali Muslimah yang begitu percaya diri keluar rumah dengan dalil berkarir demi mengejar kesetaraan agar dianggap sejajar dengan laki-laki, padahal apa yang diusahakannya hanya bersifat sunnah atau bahkan mubah yang tidak memiliki nilai pahala disisi Allah SWT” kata ikhawti dengan nada pelan, ia melanjutkan.

“pada akhirnya kewajiban akan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya terabaikan. Ditambah lagi dengan kondisi anak-anak zaman now yang jauh dari akhlak Islami, tidak memprioritaskan setiap perbuatannya terikat hukum syara, bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum-hukum Allah SWT dan ini ditopang oleh sistem yang tidak berpihak kepada Islam yaitu Kapitalis-Sekulerisme yang membolehkan tanpa ada batasan. Jadi wajar jika kita melihat kondisi zaman now sangat rusak” sambung Ikhwati.

Antusias peserta Dialog yang luar biasa, Dialog dibuka dan dipandu oleh Waza Kasno, S.Pd yang juga adalah Ketua Muslimah GPI Kabupaten Seram Bagian Timur. Situasi dibuat santai namun tetap berjalan lancar ditambah interaksi yang terbangun membuat dialog semakin memberikan rangsangan kepada peserta terutama pada perbandingan zaman now – zaman old- sudah banyak fakta bagaimana Islam mengatur perempuan sesuai dengan fithrahya sebagai wanita. Tidak ada paksaan namun menuntun perempuan menjadi termuliakan dan melahirkan generasi-generasi hebat dan mulia pada saat perempuan kembali pada fithrahnya untuk taqwa pada-Nya.

“Fitrah Muslimah adalah senantiasa menghambakan dirinya kepada Allah SWT, Muslimah itu dimuliakan dalam Islam sehinga dia mampu berlaku sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, sebagai pendamping setia suaminya yang menjaga kehormatan dirinya, dan sebagai bagian dari masyarakatnya yang senantiasa berkontribusi positif kreatif dan inovatif dalam koridor aturan Islam. Dan inilah peran yang sesungguhnya bagi Muslimah zaman now di era kapitalis global untuk menyelamatkan dunia agar tetap berada konsepnya yang haq yaitu Islam yang rahmatan lil ‘aalamiin” saat memandu acara Waza mencoba menyimpulkan dan memberikan bobot terhadap kajian selama berlangsung.

Pasca dialog, Koordinator Relawan Inspirasi Rumah zakat menyampaikan profile Rumah zakat, fungsi dan perannya kepada peserta dialog. Dimana Rumah Zakat adalah lembaga amal yang implementasinya terhadap pemberdayaan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Beliau juga mengharapkan bantuan serta partisipasi Muslimah GPI SBT untuk bersama-sama terlibat dan membangun umat lewat Rumah Zakat.

“Relawan Ispirasi Rumah Zakat adalah kegiatan amal yang bertujuan untuk memberdayakan dan membantu memberdayakan umat yang membutuhkan bantuan, sehingga itu mari kita bekerja dan membantu secara bersama” tutup Ikhwati.

MELANESIATIMES.COM – Pembiaran negara atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi, kegiatan-kegiatan safari dakwah, dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri MRS, menjadi paradoks kepemimpinan politik Jokowi dan jajarannya dalam penanganan Covid-19.

Jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan MRS. Asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi selama ini telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial, termasuk bahkan digunakan untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah. Ujar, Hendardi, Ketua SETARA Institute, dalam release yang di terima, Minggu, (15/11/2020).

Para pihak berwenang, sejauh ini hanya menyampaikan himbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan sama seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nikita Mirzani yang secara satir mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini. Padahal, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum. Sungguh peragaan tata kelola pemerintahan yang melukai para dokter dan perawat yang terus berjuang, para siswa-siswi sekolah yang sudah jenuh dengan belajar daring, dan para korban PHK yang tidak bisa menggapai impiannya untuk terus bekerja, akibat ganasnya Covid-19. Ujar Hendardi

Pilihan politik akomodasi Jokowi terutama sejak merangkul Prabowo Subianto, membiarkan eks Tim Mawar menduduki jabatan, obral Bintang Mahaputera ke sejumlah elit oposisi adalah ijtihad politik keliru. Orientasi politik akomodasi adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan. Tetapi akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis. Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya.

Jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan, mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit MRS, memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan, dan seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga.

Sandera politik akomodasi dan kalkulasi politik pragmatis akan terus melilit Jokowi dan menjadi warna kebijakan-kebijakan politik pemerintahan hingga 2024, jika Jokowi tidak mengambil terobosan politik yang berpusat pada gagasan pengutamaan keselamatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bisa jadi stabilitas politik dan keamanan akan terjaga akan tetapi kepemimpinannya telah melahirkan preseden buruk sekaligus merusak demokrasi dan supremasi hukum, alih-alih mewariskan legacy.[]