Blog

Melanesiatimes.com – Pengamat politik Indonesia, Karyono Wibowo sangat sepakat ketika ada upaya antara pemerintah pusat dengan kelompok Habib Muhammad Rizieq bin Husein bin Shihab melakukan rekonsiliasi demi mempersatukan masyarakat yang sampai saat ini telah terpolarisasi.

“Saya sepakat, rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan,” kata Karyono Wibowo dalam keterangannya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (12/11/2020).

Walaupun begitu, upaya menyudahi polarisasi menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan kelompok yang dinahkodai oleh imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu, Karyono menilai kurang tepat.

“Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi,” ujarnya.

Sementara itu, Karyono berpendapat ketika ditarik dalam sisi urgensinya, rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq bisa sangat diperlukan karena saat ini disparitas polarisasi antar masyarakat yang terjadi sangat lebar.

“Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu,” ucapnya.

Hanya saja, untuk mewajudkan rekonsiliasi bisa dianggap cukup sulit terjadi. Karena diksi rekonsilisasi tidak bisa dianggap sebagai upaya menyatukan ruang gerak kedua belah pihak yang sempat berseberangan itu. Lebih dari itu, rekonsiliasi harus dilakukan untuk menghapus dendam apapun yang ada untuk benar-benar mengakhiri konflik yang telah terjadi.

“Tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik,” imbuhnya.

Bagi Karyono, konflik masa lalu justru sering kali dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.

“Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” papar Karyono.

Bukan Rekonsilisasi, Tapi Kompromi Politik

Berdasarkan pandangannya, diksi rekonsiliasi tidak tepat jika digunakan untuk merangkul Habib Rizieq dan kelompoknya. Hal ii ia contohkan dalam konteks Pilpres 2019. Di mana pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut.

Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih “the winner doesn’t take it all”, pemenang tidak mengambil semuanya. Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri.

“Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi,” kata Karyono.

Melihat konteks dan contoh semacam itu, Karyono menyarankan diksi yang tepat digunakan pemerintah untuk merangkul Habib Rizieq adalah dengan cara kompromi politik atau politik akomodatif.

“Berangkat dari fakta empirik ini, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Habib Rizieq Shihab (HRS), maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif,” tuturnya.

Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation).

Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi – Ma’ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk “berdamai” mencari titik temu, maka Presiden Joko Widodo bisa mengutus orang yang dianggap sangat tepat atau merepresentasikan pemerintah untuk melakukan lobi-lobi tertentu.

“Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan,” tandasnya.

Rujukan Karyono

Kohen, (2009) bahkan menyebut, rekonsiliasi tidak hanya untuk menyatukan masyarakat terbelah. Lebih dari itu, juga diyakini sebagai sarana penting untuk mewujudkan restorasi keadilan (restoration of justice).

Dalam kerangka mewujudkan rekonsiliasi, mereka berkewajiban tidak hanya menjalankan rekonsiliasi pada level antarindividu dan kelompok yang ada di masyarakat (Moellendorf, 2017: 206). Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu membangun kembali tatanan institusional baru yang lebih demokratis dan akomodatif yang mampu menyatukan kembali berbagai jenis individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut (Moellendorf, 2017: 210).

Merujuk pada istilah rekonsiliasi, pada awalnya istilah ini berkembang sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik yang terjadi di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan dan di negara-negara wilayah Balkan, baik yang mengalami fase transisi demokrasi maupun konflik etnik, agama, dan kelas sosial yang berujung pada disintegrasi maupun perang sipil. (RED/BKR).

MELANESIATIMES.COM – Pemerintah memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dalam hal Undang Undang Cipta Kerja. Termasuk masukan dari para mahasiswa yang berupaya mengevaluasi kinerja pemerintahan saat ini. “Pemerintah bekerja serius dan sungguh-sungguh, tidak abai dan santai. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, yakinlah pada kami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara webinar Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Serah Terima Rapor 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Amin, Kamis (22/10).

Selain KMHDI, Webinar juga dihadiri oleh para ketua umum kelompok organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus yaitu, HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI dan EN LMND. Sedangkan Dr. Moeldoko didampingi Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro. Pada webinar tersebut, para mahasiswa mempertanyakan berbagai isu krusial seperti mengenai UU Cipta Kerja, HAM dan demokrasi, penanganan Covid-19, kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi dan Pendidikan.

Menurut Moeldoko, UU Cipta Kerja yang baru disahkan memiliki tujuan membawa rakyat Indonesia lebih baik. Reformasi regulasi memang tidak pernah mudah. Undang-undang ini disusun tidak hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Untuk itu pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berani mengambil keputusan yang tidak populer. “Karenanya saya berpesan khususnya kepada adik-adik mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan hanya teks-nya, tetapi juga filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda, gunakankan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur,” ujar Moeldoko.

Mardani Ali Sera, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah KSP yang bersedia mendengarkan aspirasi dan suara-suara mahasiswa. “Di eksekutif, Pak Moeldoko ssalah satu pejabat yang mau mendengar suara rakyat. Saya akan meneruskan aspirasinya di legislative,” kata Mardani.

Menjawab pertanyaan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetio tentang keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah HAM. Moeldoko menegaskan pemerintah sangat serius dalam soal ini. “Tapi memang tidak mudah. Keseriusan pemerintah dengan pendekatan jalur yudisial dan non yudisial cukup sulit dan tak semua bersepakat. Jadi tidak mudah dilakukan,” ujarnya.

Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjukrasa. Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang. Selain itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut. “Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah tetap memperhatikan dua aspek penting berupa kesehatan dan ekonomi. Pendekatan kesehatan dilakukan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19. Sedang pendekatan ekonomi dilakukan dengan cara seperti pemberian bantuan sosial dan insentif usaha.”Jangan sampai ada yang kesulitan makan gara gara pandemic ini,” ujar Moeldoko.

MELANESIATIMES.COM – Habib Riziq Shihab setelah beberapa waktu yang lama menetap di Arab Saudi akhirnya besok akan kembali lagi ke Indonesia. Dikabarkan kalau beliau akan tiba di Indonesia dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 09.00 WIB besok pagi.

Terkait dengan rencana kepulangan Habib Riziq Shihab ke Indonesia, R. Ilman, salah satu inisiator HMI Bersatu angkat bicara.

“Kembalinya Habib Riziq Shihab ke Indonesia merupakan momen yang paling ditunggu oleh umat muslim Imdonesia namun tidak bagi orang-orang yang tidak menyukai Habib Riziq Shihab. Saya melihat, kembalinya beliau menimbulkan kepanikan bagi beberapa kelompok atau orang-orang tertentu” Ungkap Ilman saat ditemui di Upnormal Cikini, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020)

Harusnya menurut Ilman, kembalinya Habib Riziq Shihab ke Indonesia harus disambut dengan penuh suka cita karena beliau ini kan adalah salah satu ulama yang paling disayang dan ditunggu-tunggu kepulangannya oleh seluruh umat muslim Indonesia.

“Kalau sampai ada yang panik sampai menciptakan narasi-narasi yang minus berarti kepulangan Habib Riziq Shihab merupakan ancaman bagi mereka. Sederhananya kan begitu” Ujar Ilman.

Sebelum Habib Riziq Shihab mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Ilman mengajak seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam untuk bersama-sama menyambut serta mengawal Habib Riziq Shihab dan jangan sampai ada lagi kriminalisasi-kriminalisasi yang terjadi terhadap ulama pasca kepulangan beliau.

“Bela ulama itu wajib hukumnya dan oleh karenanya kader-kader HMI harus berada digaris paling depan untuk membelanya ” tutupnya.