Blog

Melanesiatimes.com – Ratusan Mahasiswa bersama rakyat yang tergabung dalam Pergerakan Aktivis Mahasiswa Indonesia/PAMI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Dalam aksi tersebut, PAMI membawa sejumlah tuntutan diantaranya adalah menolak wacana digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR serta menolak ajakan serta provokasi yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden Joko widodo.

“Kami mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PAMI mengecam keras serta menolak wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu di DPR karena hal tersebut jelas keliru dan inkonstitusional”, kata Rafli Maulana selaku Kordinator Nasional PAMI di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1/3/2024.

Selanjutnya PAMI juga berpandangan wacana hak angket di DPR dapat memantik ketegangan di tengah masyarakat dan wacana tersebut juga dinilai hanya mengedepankan kepentingan elektoral semata.

“Kita ketahui bersama kawan – kawan, pasca selesainya pemilu ini yang diinginkan rakyat adalah para elite politik menghormati hasil pemilu sebagai kehendak rakyat, lalu terwujudnya kondisi Bangsa yang aman, damai dan sejuk”, tegas Rafli.

Terakhir PAMI mengingatkan bahwa segala hal yang timbul berkaitan dengan proses dan hasil pemilu 2024 seharusnya dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi/MK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang serta diamanatkan oleh Undang – Undang untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Hak Angket di DPR itu keliru, karena seharusnya segala hal yang berkaitan tahapan dan hasil Pemilu 2024 dibawa ke Bawaslu dan MK sesuai amanat Undang – Undang”, pungkas Rafli.

Dari pantauan awak media PAMI membawa sejumlah seruan dan tuntutan dalam aksinya yakni:

1. Menolak wacana digulirkannya Hak Angket di DPR RI
2. Menolak segala bentuk ajakan dan provokasi yang berkaitan dengan pemakzulan Presiden Jokowi
3. Mendorong serta mendukung terwujudnya kondisi yang aman, damai dan sejuk pasca Pemilu 2024
4. Mendorong serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjaga dan mempererat persatuan pasca Pemilu 2024
5. Mendorong para elite politik untuk ikut serta mewujudkan kedamaian dan kesejukan pasca Pemilu 2024
6. Mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati hasil Pemilu 2024
7. Mengecam oknum – oknum politik yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa

Melanesiatimes.com – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR) Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan DPR tahun anggaran 2020.

Juru bicara Penindakan dan Kepegawaian KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan korupsi proyek tersebut senilai Rp 121 miliar.

“Dugaan kerugian negaranya sejauh ini masih dihitung namun sebagai bukti awal kerugian negara sekitar puluhan miliar,” kata Ali, Kamis, (14/3/2024).

Berdasarkan pernyataan Ali Fikri, pengadaan proyek itu untuk perlengkapan rumah jabatan DPR yang berada di Ulujami, Jakarta Selatan dan perabotan rumah jabatan DPR di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

“Itu (pengadaan) perlengkapan rumah jabatan DPR,” ucapnya.

Ali juga mengatakan hari ini, Kamis, 14 Maret 2024 lalu dua saksi telah hadir untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

“Untuk dua saksi itu hadir dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” ungkapnya.

Sementara itu, Indra Iskandar menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik pada hari ini, Kamis. Melansir dari Antaranews, Indra Irit bicara ketika ditanyai wartawan usai pemeriksaan tersebut.

“Tanya penyidik ya,” kata Indra saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Melansir dari laman dpr.go.id, Indra Iskandar adalah seorang pejabat negara dengan posisi Sekretaris Jenderal DPR RI. Dia lahir di Jakarta pada 14 November 1966.

Indra merupakan alumni program doktor Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) jurusan Manajemen Bisnis, yang lulus pada 2020 lalu. Dia pernah mengenyam pendidikan di program magister Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi dan lulus pada 2005.

Dia juga kembali melanjutkan studi dengan mengambil program magister Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran dan lulus pada 2022. Sebelumnya, dia adalah alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta tahun 1994 jurusan Ilmu Teknik Sipil.

Indra telah menduduki jabatannya sebagai Sekjen DPR RI sejak 2018. Sebelumnya, dia membangun karier di Sekretariat Negara dengan mengisi sejumlah posisi.

Mulai dari Kasubag Proyek PBB, Kasubbag Perencanaan Bangunan, Kepala Bagian Bangunan, Kepala Biro Umum, hingga Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah.

Harta Kekayaan Indra Iskandar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Indra Iskandar yang diunggah oleh situs resmi DPR RI, pria yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal ini memiliki total harta kekayaan senilai Rp 7.5 miliar.

Angka ini berdasarkan laporan yang disampaikan pada 30 Maret 2023. Adapun rincian harta kekayaannya adalah sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan: Rp 6.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 790 m2/347 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.000.000.000

B. Alat Transportasi Mesin: Rp 400.000.000

1. MOBIL, WRANGLER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.400.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp 225.000.000

D. Surat Berharga: Rp 667.724.227

E. Kas dan Setara Kas: Rp 180.659.362

F. Harta Lainnya: –

Sub total harta kekayaan Indra Iskandar adalah senilai Rp 7.973.383.589 atau Rp 7.9 miliar. Namun, dalam LHKPN-nya, tertulis dia memiliki hutang sebesar Rp 400.714.277 (Rp 400 juta). Oleh karena itu, total harta kekayaan bersihnya senilai Rp 7.572.669.312 atau Rp 7.5 miliar.

Melanesiatimes.com – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kota Sorong menggelar upacara dalam memperingati HUT Basarnas ke-52 di halaman kantor Basarnas Kota Sorong. Kamis, (29/02/2023)

Kepala Basarnas RI Marsekal Madya Kusworo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala SAR Kota Sorong Amiruddin mengungkapkan bahwa pada tanggal 28 Februari merupakan hari yang istimewa bagi seluruh keluarga besar Basarnas pada khususnya dan insan SAR di seluruh Indonesia pada umumnya.

Poin penting dalam momentum HUT ke-52 Basarnas yang menjadi pesan moral kepada seluruh pegawai Basarnas, diharapkan untuk pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan dilandasi dengan nilai keimanan dan ketakwaan maka muncul istilah ikhlas dalam pelaksanaan tugas.

Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun yang membutuhkan. Kita bekerja profesional dengan berbasis kompetensi cepat, tepat dan terukur. Pekerjaan SAR memiliki resiko tinggi karena itu safety first dan zero accident menjadi hal krusial yang mutlak diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

Para pegawai Basarnas bekerja senantiasa menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP), untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebab Basarnas dalam pelaksanaan tugas berhadapan langsung dengan medan berat makanya kita usahakan Safety Prosedur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pegawai Basarnas dalam memperingati HUT ke-52 ini dituntut untuk senantiasa berinovasi, menyangkut masalah pekerjaan maupun inovasi-inovasi dalam peralatanperalatan sesuai Intruksi presiden RI,”. Ungkap Kepala SAR Kota Sorong

Basarnas dituntun agar selalu berinovasi dalam hal segala hal baik dalam berlokasi dalam bekerja maupun dari segi peralatan karena Basarnas tingkatkannya sudah internasional sehingga dalam momentum ini Basarnas kedepan diharapkan lebih baik lagi. (ZK)

Melanesiatimes.com – Kota Sorong merupakan representatif wajah ibukota Provinsi Papua Barat Daya, maka sudah menjadi kewajiban bahwa Kota Sorong ini harus ditata. Kamis, (29/02/2024)

Dengan momentum perayaan HUT ke-24 Kota Sorong. Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyarankan agar pemerintah beserta kementerian terkait untuk bisa berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong.

Fopera menilai bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mestinya memperhatikan tempat yang dimana pergerakan pusat ekonomi itu berjalan maka dengan itulah Fopera PBD meminta agar Pj Walikota Sorong, Septinus Lobat untuk dapat merevitalisasi Pasar Central Remu.

Pasar Central Remu dinilai sudah tidak layak lagi berada di ibukota Provinsi PBD. Dikatakan oleh Fopera bahwa pasar merupakan icon untuk menentukan pergerakan pertumbuhan ekonomi maka dalam momentum ini Fopera mendesak pemerintah untuk segera menata ulang pasar central Remu.

Momentum HUT Kota Sorong mestinya dimaknai sebagai ajang untuk mengevaluasi kinerja serta penataan kota ini yang merupakan pusat pemerintahan ibukota Papua Barat Daya.

Berkaitan dengan wajah ibukota yang layak, Fopera juga menyoroti angka kejahatan anak muda yang akhir-akhir ini sedang marak di kota sorong, dikatakan oleh Yanto Ijie selaku ketua Fopera PBD bahwa peningkatan itu disebabkan karena ketersediaan tempat untuk anak muda berekspresi belum ada.

Kota sorong dengan jumlah penduduknya yang begitu banyak terdapat 70℅ diantaranya didominasi oleh pemuda, hari ini belum ada ketersediaan tempat untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh pemuda agar bisa tersalurkan.

Maka dengan itu, Fopera PBD mendorong agar pemerintah kota maupun provinsi untuk dapat berkolaborasi membagun gedung olahraga dan kesenian karena Gelanggang Olah Raga (GOR) yang dimiliki oleh Kota Sorong saat ini dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan menyalurkan minat dan bakat dimiliki oleh pemuda. (ZK)

Melanesiatimes.com – Ribuan Masyarakat Sorong Raya Papua Barat Daya yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Rakyat, melaksanakan jalan sehat dan senam sehat serta melakukan deklarasi damai menolak hak angket Pemilu Tahun 2024. Kamis, (29/02/2024)

Long March yang diikuti oleh ratusan orang tersebut yang mengklaim dirinya sebagai Gerakan Rakyat itu mengambil start dari halaman masjid Agung Al Akbar sampai finish di taman Deo Kota Sorong mendapat perhatian dari Fopera PBD.

Dimana deklarasi menolak hak angket Pemilu 2024 itu juga diikuti oleh ketua Fopera PBD. Kepada media ini Yanto Ijie mengatakan, bahwa yang melandasi kegiatan deklarasi tersebut pertama adalah pesta demokrasi pemilu Tahun 2024 telah berjalan dengan aman dan damai di seluruh Indonesia.

Masyarakat telah datang untuk menyalurkan hak politiknya dalam rangka memilih presiden dan wakil presiden, itu artinya bahwa rakyat Indonesia di seluruh nusantara terlebih khusus di Provinsi PBD telah sukses melaksanakan satu agenda nasional yaitu pemilihan presiden.

Menurutnya, hasil keputusan pemilu presiden dan wakil presiden telah memasuki tahapan final oleh karenanya sebagai warga negara kita harus dukung dan menerima hasil dari proses demokrasi tersebut.

Terkait dengan isu hak angket yang sementara sedang digulirkan, kelihatannya itu adalah permainan elit-elit politik nasional sehingga Fopera PBD menghimbau kepada masyarakat agar jangan tersandera dengan sandiwara para elit.

“Marilah kita berikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden terpilih kita yaitu Bapak Prabowo Subianto dan pak Gibran Rakabuming Raka,” Imbuh ketua Fopera PBD.

Hemat ketua Fopera PBD bahwa terpilihnya Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 itu adalah pilihan rakyat Indonesia oleh setengah dari 260 Juta orang sehingga ia menekankan bahwa rakyat di Papua Barat Daya hari ini tidak butuh yang namanya hak angket.

“Orang Papua hari ini butuh kehidupan, rakyat Papua itu hari ini butuh kesejahteraan, rakyat pembangunan dalam segala aspek bukan bukan malah mengurus hak angket pemilu,” Tegas Yanto Ijie selaku ketua Fopera PBD.

Marilah kita berikan kesempatan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk memimpin bangsa ini untuk membawa rakyat Indonesia jauh lebih baik.

Ketua Fopera PBD berharap kepada presiden terpilih agar harus memperhatikan tanah Papua untuk bisa setara dengan wilayah yang lainnya, mulai dari pembangunan manusianya hingga pembangunan infrastrukturnya. Pungkasnya (ZK)

Melanesiatimes.com – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Kota Sorong, bersama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an (LPPTKA) malaksanakan penutupan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI-X11 2024) di gedung ACC Al-Akbar Kota Sorong. Rabu (28/02/2024).

Kegiatan yang sudah berlangsung selama dua hari, yang dihadiri oleh pemerintah kota sorong. Kini melakukan penutupan FASI dengan mengumumkan para pemenangnya dam peringkat pertama juara umum diraih oleh TPQ Al-Akbar Sorong.

Ketua Umum DPD BKPRMI Kota Sorong Rustam Rumatiga menyampaikan “Untuk para pemenang juara 1, akan kita persiapkan agar bisa ke tingkat provinsi, dimana mereka akan kita latih agar bisa bersaing dengan kabupaten lain yang mengikutsertakan pesertanya pada tingkat FASI di bulan Juni nanti”. Ucap Rustam

Lebih lanjut Rustam mengatakan “Khususnya di Kota Sorong, kami sangat optimis dengan melihat hasil dari proses seleksi yang berlangsung dan cukup layak untuk kita tampilkan pada saat di tingkat provinsi nanti, pasalnya para peserta ini telah memberikan yang terbaik”. Tambah Rustam

Ketu BKPRMI Kota Sorong yang juga sebagai Ketua Terpilih BKPRMI Provinsi Papua Barat Daya, juga berpesan kepada setiap pemenang agar jangan sampai jemawa (Berbangga Diri), karena masih ada sesi seleksi, untuk tingkat provinsi di bulan Juni mendatang.

Sebagai Ketua Umum BKPRMI Kota Sorong,  Rustam Rumatiga, meminta doa dan dukungan, agar BKPRMI Kota Sorong dan Papua Barat Daya, dapat konsisten untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam membangun sumber daya manusia dan ahlak generasi muda mulai dari usia dini hingga dewasa.

Disamping itu, PJ Walikota yang diwakili oleh asisten dua Tamrin Tajuddin menjelaskan “Kami sangat menaruh harapan besar bahwa kegiatan seperti ini senantiasa di tingkatkan agar terbinanya generasi – generasi bangsa yang berahlak dan bertakwa.

Kami sebagai pemerintah akan selalu mensupport, apalagi kegiatan ini melibatkan anak-anak usia dini, tentu ini menjadi, kebanggaan buat pemerintah dalam hal pembinaan”. Ujar Tamrin

Mewakili Pj Walikota sorong tamrin juga menyampaikan “Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, terkhususnya umat islam yang sudah melaksanakan kegiatan pembinaan semacam ini, kami berharap MUI dapat menjaga komunikasi dengan pemerintah agar bisa menciptakan hubungan yang baik, sehingga kedepan kegiatan-kegiatan keumatan bisa dibantu oleh pemerintah Kota Sorong”. Ungkap Tamrin Tajuddin. Tutupnya. (April)

Melanesiatimes.com – Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya melakukan audience bersama Majelis Rakyat Papua (MRP-PBD), terkait dasar hukum dalam memperjuangkan Provinsi PBD sehingga dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan kajian dalam memenuhi hak-hak orang asli Papua. Rabu, (28/02/2023)

Bahwa mengingat dan memperhatikan dampak dari sejarah lahirnya UU Otsus dan MRP ditanah Papua soal tuntutan masalah Rakyat Papua pada awal dimulainya fakta sejarah dan sumber sejarah serta bukti sejarah berdasarkan surat rahasia presiden Amerika Serikat tanggal 2 April Tahun 1962.

Kepada pemerintah Kerajaan Belanda lahir Perjanjian Newyork Agreement pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, merupakan kejahatan adminitrasi pemerintah Amerika Serikat, pemerintah kerajaan Belanda dan Pemerintah Indonesia telah melakukan bersama-sama kejahatan adminitrasi hukum.

Berdasarkan surat rahasia Presiden Amerika Serikat tanggal 2 April tahun 1962 kepada pemerintah Kerajaan Belanda lahir Perjanjian Newyork Agreement pada tanggal 15 Agustus tahun 1962.

Dengan perjanjian Kesepakatan NEW YORK AGREEMENT Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Negeri Belanda mengenai Guinea Baru Barat (Irian Barat) (ditandatangani di markas besar PBB, NEW YORK, pada 15 Agustus 1962)Pasal I sampai pasal XXX (Foto copy Surat terlampir).

Dihubungkan dengan fakta hukum MANIFESTO (October 19 th, 1961) /ROMA AGREEMENT halaman I sampai 10 tahun 1962. Dikaitkan Masa pemerintahan daerah Irian Barat Baru pada tanggal 1 Oktober 1962 tentang perjanjian New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda.

Tentang penyerahan Administrasi Pemerintahan Irian Barat kepada Badan Otoritas (UNTEA) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 1 Mei tahun 1963 oleh Pemerintah Badan Otoritas (UNTEA) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa penyerahan Administrasi Pemerintahan Irian Barat kepada Pemerintah Repüblik Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli-2 Agustus 1969 tentang Penentuan Pendapat Rakyat(PEPERA) dan hasilnya tercatat pada tanggal 19 November 1969 pada Resolusi 2504 di lembaga internasional perserikatan bangsa-bangsa.

Penyerahan dokumen terkait poin-poin yang dimaksud telah diberikan oleh Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya kepada Majelis Rakyat Papua (MRP-PBD), dan kemudian akan dikaji oleh MRP-PBD sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk pemenuhan hak-hak orang asli Papua. (ZK)

Melanesiatimes.com – Dalam upaya mendukung pariwisata, dinas perhubungan Provinsi Papua Barat Daya akan membuka penerbangan baru dibulan depan, pasalnya raja ampat termaksud 10 besar Geopark wisata pantai di dunia, maka kebijakan pariwisata menjadi Prioritas. Selasa (27/02/2024)

Ditemui dikantornya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya Viktor Salosa menjelaskan “Baik di daerah maupun kementerian perhubungan pusat siap mensupport serta mendukung transportasi ke raja ampat”. Ujarnya.

Lebih lanjut Viktor menjelaskan, di awal januari melalui sektor perhubungan ke raja ampat, ada dua sektor yang bergerak yakni sektor laut dan sektor udara. Dibulan januari kami bersama kepala otoritas bandara deo mendiskusikan terkait dengan penambahan transportasi udara. Dan Di bulan februari ini kami juga ada menurunkan tim yang ditugaskan ke raja ampat, dalam rangka mamantau bandara marinda, bandara ini juga merupakan perencanaan untuk mendukung, pariwisata melalui transportasi udara. Tambahnya.

Lonjakan kunjungan para wisatawan, baik domestik maupun wisatawan asing sudah mulai berdatangan dari bulan desember hingga saat ini, maka kami akan maksimalkan dari sektor udara dan berupaya ditahun ini satu penerbangan dibuka lagi, yakni Transnusa Airlines.

“Kami akan berupaya dibulan depan penerbangan Transnusa Airlines sudah harus beroperasi, sehinggah menambah konektivitas para turis dalam berwisata ke Raja Ampat”. Ujar Kadis Perhubungan Provinsi PBD.

Terkait dengan adanya angkutan massal, Viktor Salosa menuturkan “Kami dengan pihak bandara sedang memproses, agar program yang kami buat di respon oleh kementerian perhubungan dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kedepan ada jadwal penerbangan di waktu subuh, hal ini juga  memudahkan para wisatawan dalam menggunakan transportasi dan konektivitas antara sorong – bali dan sorong – Labuhan Bajo ”. Ujarnya

Harapannya, kami sebagai selaku dinas perhubungan, tentunya tidak bekerja sendiri, tetapi membutuhkan banyak tangan dari pemerintah, juga dari sektor lain, agar kemudian dapat bersinergi dalam rangka mendukung pariwisata di Papua Barat Daya ini. Tutup Kadis Perhubungan Provinsi PBD. (April)