Blog

Melanesiatimes.com – Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor: 013/PM.06/K.PBD.05/02/2024 Perihal Rekomendasi Perhitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang maka dengan ini Fopera Provinsi Papua Barat daya memberikan pendapat.

Bahwa KPU Kabupaten Maybrat wajib hukum melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai perintah UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 462 tentang Pemilu menegaskan KPU sampai tingkat kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Merujuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku Fopera Provinsi Papua Barat Daya Mendukung pelaksanaan Perhitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi suara ulang pada jenjang pemilu di kabupaten Maybrat sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten maybrat dengan ketentuan :

1. Bawaslu kabupaten Maybrat harus mengidentifikasi dan memperlihatkan bukti secara transparan 268 TPS yang melakukan pelanggarakan sesuai surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat Nomor : 013/PM.06/K.PBD.05/02/2024.
2. FOPERA Provinsi Papua Barat Daya Meminta Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu kabupaten Maybrat sesuai ketentuan pasal 99 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
3. FOPERA Provinsi Papua Barat Daya mendesak dan meminta Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan supervisi terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan memperlihatkan setiap bukti kejatahan dimasing-masing pada 268 TPS secara transparan sesuai Rekomendasi Bawaslu Maybrat.

FOPERA Provinsi Papua Barat Daya meminta Bawaslu Kabupaten Maybrat dalam mengeluarkan rekomendasi harus bersikap netral, jangan ada diskriminatif serta tidak berpihak pada kepentingan jenjang pemilu tertentu.

Oleh karenanya apabila Bawaslu Maybrat tidak bisa melampirkan bukti pelanggaran pemilu pada jenjang Pemilu sebagai mana rekomendasi bawaslu Maybrat maka kami FOPERA Provinsi Papua Barat Daya berkeberatan untuk melakukan perhitungan suara ulang dan rekapitulasi suara ulang di 268 TPS.

FOPERA Provinsi Papua Barat Daya Menyarankan Perhitungan Suara Ulang hanya di lakukan pada TPS yang bermasalah sesuai bukti pelanggaran dan bukan keselurahan TPS sebagaimana rekomendasi bawaslu Maybrat. (ZK)

Melanesiatimes.com – Jelang bulan suci ramadhan  2024, Karantina Maluku memperketat pengawasan, terhadap hasil peternakan besar seperti sapi, kambing maupun kecil seperti ayam, bebek dll.

Balai Karantina Maluku amankan total 50 ekor kambing kacang diperiksa oleh petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku (Karantina Maluku) sebelum diberangkat menggunakan mobil truck dari kobisadar menuju pelabuhan Bula. Pelabuhan tersebut berjarak sekitar 112 km jauhnya dan terletak di ujung pulau Seram, Maluku. Tindakan karantina hewan telah dilakukan oleh pejabat karantina satpel Kobisadar untuk memastikan bahwa media pembawa tersebut bebas dari HPHK sebelum dilalulintaskan. Ujar Kepala Satpel Kobisadar, dalam rilis yg diterima wartawan Minggu, (25/02/2024).

Setelah diperiksa, puluhan kambing kacang asal Kobisadar akhirnya berangkat menuju Timika. Pengiriman ini merupakan pengiriman perdana ke Timika sekaligus persiapan menyambut bulan suci Ramadhan dimana kebutuhan akan protein hewani cukup tinggi permintannya. Lanjut Andri

“50 ekor kambing kacang telah dilakukan tindakan karantina hewan dan diperiksa kelengkapan dokumennya. Kami juga mengecek kondisi alat angkut dan ketersediaan pakan sebelum diberangkatkan menuju pelabuhan dikarenakan jarak yang lumayan jauh. Desinfeksi alat angkut tidak lupa dilakukan untuk menjaga keamanan media pembawa tersebut sampai ditempat tujuan,” jelas Andri Maulana

Di tempat terpisah Abdur Rohman, Kepala Karantina Maluku menyampaikan bahwa seluruh pejabat Karantina Maluku selalu siap menjadi garda terdepan dalam menjaga provinsi Maluku tetap bebas dari HPHK, HPIK, dan OPTK yang selalu mengancam sosio-ekonomi masyarakat (*).

#karantinaMaluku #laporkarantina #jaganegeri

Melanesiatimes.com – Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu sektor pariwisata yang mesti di dorong pengembangannya lewat semua stakeholder di wilayah Papua Barat Daya.  Senin (26/02/2024).

Dalam teori pariwisata salah satu hal yang paling penting ialah, peran aktif dari Stakeholder untuk meningkatkan laju nya sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pora & Parekraf Provinsi Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo menjelaskan “Dalam pengembangan teori pariwisata kita menerapkan peran Pentahelix model pariwisata, kemudian ada kemajuan lagi, kita menyebutnya peran Hexahelix model. Kedua model ini memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata, kendati apabila salah satu dari dua model ini tidak mendukung maka pariwisata belum berhasil dalam penerapan mode penthahelix dan hexahelix”. Ungkapnya

Yusdi juga menjelaskan, di dalam pariwisata terdapat rumus TGA yaitu akses, amenitas dan atraksi. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mendukung pariwisata adalah Akses atau sektor perhubungan, dimana perhubungan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi para wisatawan, Amenitas, seperti rumah makan, restoran, tempat ibadah, toko cendramata dan lain-lain,  ini juga merupakan sektor pendukung wisatawan, kemudian Atraksi yang merupakan aktivitas dari turis wisatawan tersebut, ini juga kenyamanan dan pelayanan yang baik sehingga wisatawan akan betah dan merasa aman dalam beraktivitas pada saat berwisata”. Tambah Yusdi

Mendukung pariwisata tidak hanya menjadi pekerjaan dari dinas pariwisata, akan tetapi menjadi pekerjaan bersama seluruh Stakeholder pariwisata antara lain. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Masyarakat menjadi kunci dalam mendukung pengembangan pariwisata. Pebisnis, para pelaku bisnis dalam mengembangkan Pariwisata. Perguruan Tinggi, berperan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Media berperan dalam mempublikasikan kepada khalayak dunia. Dan yang terakhir, Lembaga Keuangan,  yang akan memudahkan dan memberikan dukungan modal kepada para pelaku usaha.

Dari semua peran dan fungsi ini ketika saling mendukung, maka sektor pariwisata akan maju dan berkembangan karena pariwisata juga merupakan sektor ekonomi dalam menyajikan sejuta keindahan alam, kultur, fasioan budaya dan adat.

Harapnya adalah peran seluruh Stakeholder pariwisata itu penting untuk mendukung dan bekerja sama “Saya yakin dan percaya Papua Barat Daya akan semakin maju pariwisatanya, dengan kata kunci Stakeholder, Kolaboratif, dan yang paling penting dari semua itu adanya komitmen dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun komitmen dari seluruh lembaga yang ada dalam peran Stakeholder dalam mendukung pengembangan pariwisata”. Tutupnya. (April)

Melanesiatimes.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Yosep Titirlolobi, S.H ingatkan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad harus berani memperjuangkan Orang Asli Papua (OAP) untuk menduduki jabatan Eselon II. Senin, (26/02/2024)

Menurut Yosep, sudah tidak ada alasan bagi Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memperjuangkan OAP dan melantik OAP untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di eselon II karena sekarang sudah banyak orang Asli Papua sudah yang mampu dan layak untuk menduduki jabatan tersebut, ujar Yosep.

Untuk itu Yosep dengan tegas mengatakan bahwa Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya harus berani meminta kepada pemerintah pusat untuk tunduk pada perintah Undang-Undangan Otsus bukan dalam memperioritaskan orang asli papua.

Sudah bukan saatnya lagi Non Papua harus menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan Pemprov Papua Barat Daya tetapi sudah waktunya OAP yang harus diberikan kepercayaan oleh negara untuk menjadi tuan di negerinya sendiri.

Hal ini disampaikan Yosep, mengingat selama ini dan sudah menjadi rahasia umum bahwa orang asli papua (OAP) tidak pernah di percayakan menjadi menjadi pejabat di Menado, Makasar, Maluku atau Sumatera tetapi sejarah mencatat bahwa sudah terlalu banyak di orang di luar tanah papua yang di angkat menjadi pejabat di tanah papua demi menyingkirkan orang asli papua sehingga stigma semacam ini sudah saatnya di hilangkan, ungkap Yosep.

Agar tidak menjadi konflik kedepannya maka Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sudah harus melantik orang papua tanpa berbagai macam alasan dikarenakan Undangan-Undang Otonomi Khusus mendukung itu.

Dikarenakan Provinsi ini dilahirkan untuk mensejahterakan Orang Asli Papua dan bukan provinsi ini dilahirkan untuk mensejahterakan masyarakat yang Adi diluar tanah papua untuk menjadi pejabat di tanah papua.

Lanjut Yosep, sumber daya manusia asli papua sudah di siapkan untuk menduduki jabatan-jabatan eselon II, III dan VI di tanah papua dan bukan saatnya orang non papua lagi yang dipercayakan atau diberikan hak untuk menduduki jabatan tersebut

Bahkan menurut Yosep, untuk tidak menjadi konflik dikemudian hari yang nanti berkepanjangan maka jabatan-jabatan strategis sudah harus diberikan kesempatan kepada OAP Seperti jabatan Kepala Keuangan, Kepala Bapeda dan Kepala PUPR sudah harus di jabat oleh orang papua.

Kesempatan itu harus diberikan karena itu adalah hak kesulungan orang asli papua dan bukan hak itu diberikan kepada mereka yang bukan orang asli papua yang selalu mendapatkan jabatan tersebut sehingga akan membuat kecemburuan bagi orang asli papua.

Sementara itu Yosep mengatakan, amanat Undang-Undangan Otonomi Khusus sudah jelas sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi orang asli papua.

Dimana dalam amanat UU Otsus sudah dijelaskan dan dikatakan bahwa Orang Asli Papua harus diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Papua, tegas Yosep dalam keterangannya. (ZK)

Melanesiatimes.com – Pemuda Moi memberikan apresiasi terhadap generasi muda hari ini yang dinilai cukup luar biasa karena dapat menjadi barometer dalam ajang kontestasi pemilu pada 14 Februari 2024. Senin, (26/02/2024)

John Haji Manibela selaku Pemuda Moi, menilai semangat pemuda hari ini yang dimana memiliki peningkatan prestasi dalam menghadapi pemilu pada 14 Februari lalu, dimana peran Pemuda dapat diperhitungkan dalam kontestasi 5 Tahunan tersebut.

Generasi muda hari ini dinilai tidak kelalaian dalam menghadapi pemilu 2024, berbeda dengan pemilu dari tahun sebelumnya dimana jarang sekali keterwakilan pemuda di parlemen yakni dalam legislatif.

Berbeda dengan tahun ini, saya melihat ada beberapa generasi muda yang cukup luar biasa persentasenya di Provinsi PBD, Jhon Haji Manibela menilai bahwa pemuda hari ini mendapat posisi yang cukup baik dalam merebut kursi legislatif.

“Mereka hari ini mendapat posisi yang cukup baik untuk mencalonkan diri dan bahkan 30% atau 50% itu keterwakilan pemuda, nah ini sangat luar biasa sekali,” Ungkap Jhon Haji.

Hemat Pemuda Moi tersebut, bukan saatnya lagi kita dipimpin oleh orang-orang tua atau orang-orang yang katakanlah sudah lanjut usia namun kali ini harus bisa dipimpin langsung oleh pemuda.

Barometer peran pemuda saat ini telah diperhitungkan, Jhon Manibela mengambil contoh contoh seperti Gibran Rakabuming Raka yang tadinya menjadi Walikota Solo, kini telah menajadi wakil presiden.

“Ini adalah spirit besar yang harusnya menjadi motivasi bagi generasi muda saat ini khususnya generasi muda Papua Barat Daya,” Tutur Jhon Haji Manibela.

Generasi muda hari ini punya kapabilitas dan punya kemampuan basic ilmu yang cukup mumpuni, dikenal serta dapat diterima boleh masyarakat akar rumput dengan baik.

Selain itu, Jhon yang merupakan salah satu pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sorong menilai, tidak salah kemudian kalau KNPI merupakan laboratorium kader yang akan mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjadi calon pemimpin bangsa.

“Saya lihat ada beberapa teman-teman di KNPI yang hari ini bersaing dalam kontestasi calon DPRD dan masuk dalam hitungan mendapat posisi aman untuk menjadi anggota DPRD periode 2024-2029,” Ungkap John Haji Manibela.

Founding Father Presiden Soekarna pernah mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Menurut John pemuda mestinya memaknai bahasa filosofi tersebut sehingga ada banyak ruang bagi pemuda untuk menjadi pemimpin.

Sebagai pemuda, Jhon berharap kepada para pemuda yang diberikan amanah sebagai anggota legislatif bahwa kursi legislatif tersebut merupakan representasi dari orang banyak sehingga bijaksanalah dalam bekerja dan gunakan kapasitas itu secara baik.

Kita tahu bahwa di DPR itu ada tiga fungsi utama, gunakan fungsi tersebut untuk bagaimana mengawal kepentingan rakyat, baik yang di Kota maupun di Kabupaten dan Papua Barat Daya secara keseluruhan. Pungkasnya (ZK)

Melanesiatimes.com – Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, Kelurahan Remua Selatan Distrik Sorong Manoi, melakukan perhitungan ulang kertas suara dikantor Distrik Sorong Manoi. Minggu (25/02/2024).

Perhitungan suara ulang akibat, suara partai dan suara caleg sama, hal ini menyebabkan penggelembungan suara yang sangat signifikan pada perhitungan suara calon Anggota DPD-RI, DPR RI, DPR Provinsi dan Calon Legislatif Kota Sorong.

Kesalahan ini berimplikasi dari minimnya pemahaman KPPS terkait penulisan dan penjumlahan hasil rekapan, sehingga pada penjumlahan caleg dan partai sama, misalnya jumlah suara caleg A, 117 suara, maka suara partai si A pun akan mendapatkan jumlah yang sama yakni 117 suara, begitupun dengan si B, si C dan seterusnya pada akhirnya penjumlahan untuk 1 orang caleg dan partai berjumlah 234.

Pada perhitungan suara ulang tersebut dihadirkan pula Ketua RT 01/RW 01, yang juga sebagai Ketua KPPS TPS 01, kelurahan Remu Selatan, Musdalifa.

Ditemui di tempat perhitungan suara, kantor Distrik Sorong Manoi, Ketua KPPS, TPS 01, Musdalifa menyampaikan “Ketika perhitungan suara dilakukan saya bertugas tugas untuk membacakan surat suara, jadi untuk persoalan penulisan pada C-1 Plano, saya tidak tau, tapi  ada teman kami yang sudah menegur namun anggota KPPS tersebut tidak mengindahkan  akibatnya setelah pleno distrik, dilakukan lagi perhitungan ulang untuk meastikan kembali”. Ungkap Musdalifa.

Musdalifa menambahkan, “Ini juga faktor kecapean dan kelelahan, sehingga sebagian anggota KPPS tidak fokus dalam perhitungan dan penulisan (rekapitulasi). Kita juga ke TPS pukul 04.00 (Subuh) sampai perhitungan suara juga pukul 04.30 (Subuh), jadi 1 hari full kita bertugas. Tambah Musdalifa.

Ketika disinggung masalah Bimtek, anggota PPS Kelurahan Remu Selatan, Jemima Wanggai angkat bicara, Jemima menyampaikan, “Pada saat follow up untuk pematangan dari bimtek, semua anggota KPPS 01 remu selatan pulang, sehingga tidak ada yang mengikuti penjelasan terkait perhitungan suara hinggah selesai, akibatnya,  jadi seperti begini.” Beber Jemima.

Namun setelah diklarifikasi dan dihitung ulang, maka semua Form C1 Plano, dari Pusat hingga kota diperbaiki dan dikoreksi kembali. Pleno Distrik pun dilanjutkan.

Melanesiatimes.com – Forum Grup Discussion (FGD) yang dilakukan oleh PPN Bappenas untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Program (RABP), dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua untuk periode yang kedua yaitu tahun 2025-2029. Jumat, (23/02/2024)

Dikatakan oleh Kordinator PPN Bappenas Wilayah Papua Barat Daya bahwa kegiatan ini merupakan penjabaran dari rencana induk percepatan pembangunan Papua yang sudah menjadi Perpres No 24 Tahun 2023.

“Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan 2025-2029 akan menjadi acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota se-tanah Papua yang terdapat 6 Provinsi saat ini,” Ungkap Zulfakar selaku Kordinator PPN Bappenas Wilayah Papua Barat Daya.

Kemudian daerah tersebut setiap tahunannya mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan mereka melalui RAB-P itu, jadi saat ini adalah kita sedang menyusun rencana aksi percepatan pembangunan Papua untuk tahun 2025-2029.

“Ketika daerah akan mengusulkan kegiatannya per-Tahun nanti itu harus mengacu kepada RAB yang ada sehingga usulan daerah tersebut sudah terarah sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan,” Ungkap Kordinator PPN Bappenas Zulfakar.

Karenanya, momen pada hari ini penting bagi semua kabupaten kota yang hadir untuk menganalisis kebutuhan utama mereka dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang akan didanai melalui dana Otsus, baik yang 1% maupun yang 1,25% ataupun dan melalui dana tambahan infrastruktur maupun tambahan dari BPH Migas.

Urgensinya, bahwa ini penting dan sebetulnya momentum ini kesempatan bagi daerah untuk menyusun cita-cita mereka 5 tahun ke depan itu apa yang diinginkan melalui dana khusus Otsus, utamanya.

Selain itu sebetulnya, memang percepatan pembangunan Papua, ini kan sumber pendanaannya tidak hanya dari dana Otsus tetapi ada juga yang melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), ada juga yang melalui dan alokasi khusus.

“Karenanya sebetulnya nanti kita akan melihat bagaimana integrasi pendanaan dari masing-masing sumber itu agar dapat terintegrasi, itu yang dibahas pada FGD kali ini,”

“Momentum yang penting sebetulnya khususnya buat daerah, kira-kira apa yang ingin mereka lakukan dalam 5 tahun ke depan,” Tambah Zulfakar.

Karena hasil hari ini akan menjadi rencana aksi 5 tahun dan itu akan di Perpres-kan menjadi acuan daerah ketika mereka mengusulkan dana Otsus per-tahunnya nanti, kalau sekarang mereka misalnya menyampaikan di dalam RAB-P kami butuh sekolah baru.

“Nanti akan dilihat, ketika sudah tercatat di RAB-P kemudian mereka akan mengusulkan kebutuhan sekolah baru, nah ini kan sudah singkron usulannya,”.

“Jangan sampai nantinya di RAB-P mengusulkan apa, tiba-tiba nanti pas usulan tahunannya nggak ada, enggak ada cantumanya, nah ini jadi problem nantinya,” Ungkapnya.

Kenapa demikian, hal yang lebih penting lagi adalah sebetulnya karena kita punya tiga misi utama yaitu Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif, dimana sudah ada indikator alat ukur keberhasilan tiga misi tersebut.

Untuk mencapai misi tersebut, karenanya kita sudah harus menurunkan ke dalam bentuk program dalam program kegiatan yang akan menjadi acuan bersama bagi daerah. Pungkasnya (ZK)

Melanesiatimes.com – Informasi yang viral di media sosial dan media online, beberapa hari lalu terkait menghilangkan suara salah satu calon anggota DPD RI Paul Finsen Mayor pada TPS 02 Kelurahan Saoka Distrik Maladumes ternyata hoax. Sabtu (24/02/2024).

Hal ini ditanggapi langsung oleh Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Saoka Distrik Maladumes Kota Sorong, Vera Tauran menyampaikan “Terkait dengan berita yang disampaikan oleh salah satu celeg DPD-RI Paul Finsen Mayor bahwa saya menghilangkan 40 suara di TPS 02 Kelurahan Saoka adalah tidak benar alias hoax, saya sendiri yang menulis angka itu di Form C-1 Plano dan angka itu adalah 45, bahkan saya sendiri pun menyoblos Pak Paul meskipun saya tidak kenal, tapi sangat di sayangkan bapak Paul telah mempermalukan saya di media, sampai – sampai keluarga besar saya marah”. Tegas Vera

Vera menjelaskan semua informasi yang beredar tidak benar, suara pak Paul di TPS 02 Saoka tetap 45, tidak berubah, namun tidak tau siapa yang menyebarkan informasi bahwa saya menghilangkan 40 suaranya, yang tersisah hanya 5 suara.

“Dalam C Salinan itu saya menggunakan tinta warna hitam sedangkan di C Salinan fotokopi tercoret menggunakan tinta biru, berarti ada yang sengaja mencoret itu, namun yang menggunakan tulisan tinta hitam itu jelas tertulis 45 suara untuk nomor urut 10 atas nama Paul Finsen Mayor”. Tandas Vera.

Vera pun mengakui bahwa ketika itu, dirinya tidak memeriksa ulang, ntah itu ada yang sengaja ataupun tidak, diukuinya ada coretan, tapi coretan itu menggunakan tinta warna biru, bukan hitam. “Karena fokus di perhitungan Celeg DPR Provinsi hingga saya tidak memeriksa kembali kalau itu ada coretan” Tambah Vera.

Hal senada pun disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Maladumes, Verianus, “Hal ini juga menjadi masalah, hingga kami dari PPD harus memastikan ulang suara caleg DPD-RI Paul Finsen, dengan membuka kota suara dan memeriksa kembali, setelah kami memeriksa, perolehan suara dari Calon DPD RI nomor urut 10 Paul Finsen Mayor, masih tetap sama 45 suara, sehingga kami menilai bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak Paul tidaklah benar”. Ungkap Verianus.

Dari masalah tersebut Ketua KPPS TPS 02 Saoka, Vera Tauran, meminta kepada Paul Fincen dan Kuasa Hukumnya Yosep Titirlolobi agar mengklarivikasi dan meminta maaf atas pernyataannya di media sosial bahwa kami telah menghilangkan 40 suara Paul Finsen di TPS 02 Kelurahan Saoka.

“Dari persoalan ini saya merasa kecewa atas pernyataan pihak Paul di media, seharusnya ketika mendapatkan informasi tersebut pihak Paul harus berkoordinasi dengan kami selaku KPPS untuk memastikan, apakah informasi itu benar atau tidak, namun seakan-akan informasi ini benar dan langsung dipublikasikan ke media, secara pribadi dan keluarga kami malu atas tuduhan yang disampaikan pihak Paul, oleh sebab itu, saya beserta keluarga besar saya meminta kepada Paul Finsen dan Kuasa Hukumnya agar datang menemui kami, untuk klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan di media, kami berikan waktu 1×24 jam, kalau tidak di indahkan, maka saya beserta keluarga besar akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan Paul dan Kuasa Hukumnya atas pencemaran nama baik.

Vera juga menegaskan bahwa di TPS 02 Saoka tidak ada saksi DPD-RI untuk nomor urut 10, yang ada hanya saksi Parpol, sehinggah yang datang mengambil Salinan pun tidak berkoordinasi dengan baik kepada kami jika terjadi kekeliruan atau coretan.