Melanesia Times

Blog

  • 1 Nakes dan 1 Warga Sipil Terbunuh di Tambrauw, Organisasi Kesehatan Bersatu Kutuk Kekerasan dan Keluarkan 7 Poin Pernyataan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan se-Provinsi Papua Barat Daya mengecam keras aksi pembunuhan terhadap satu tenaga kesehatan dan satu warga sipil di Kabupaten Tambrauw yang diduga dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Rabu (18/3/2026).

    Peristiwa tragis tersebut memicu keprihatinan mendalam sekaligus reaksi tegas dari komunitas tenaga kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.

    Perwakilan organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Se-provinsi Papua Barat Daya, dr. Felix Duwit, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 1 tenaga kesehatan dan 1 warga sipil yang dinilai telah gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pukulan berat bagi seluruh insan kesehatan di Papua Barat Daya.

    “Ini bukan hanya kehilangan bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kami semua sebagai sesama tenaga kesehatan yang mengabdi di daerah dengan risiko tinggi,” ujarnya.

    Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi profesi tenaga kesehatan menyampaikan tujuh poin penting sebagai berikut:

    1. Menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 2 warga  di Kabupaten Tambrauw.
    2. Menilai peristiwa ini sebagai pukulan berat bagi seluruh komunitas tenaga kesehatan di Papua Barat Daya.
    3. Mengutuk keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan tindakan anarkis terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan tugas kemanusiaan, khususnya di wilayah terpencil.
    4. Meminta Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta aparat keamanan TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan yang nyata bagi tenaga kesehatan.
    5. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk mengungkap motif dan menangkap pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
    6. Akan melakukan evaluasi penempatan tenaga kesehatan di daerah konflik, termasuk kemungkinan relokasi jika kondisi keamanan tidak terjamin.
    7. Menegaskan bahwa peristiwa ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan dan akses masyarakat di Papua Barat Daya.

    “Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi sudah menyangkut keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas,” tegas pernyataan tersebut.

    2 Nakes Terbunuh di Tambrauw, Organisasi Kesehatan Bersatu: Kutuk Kekerasan dan Keluarkan 7 Poin Pernyataan
    Dr. Velix Duwit Membacakan Pernyataan sikap di depan Wakil Gubernur Papua Barat Daya

    Organisasi juga menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam apabila keselamatan tenaga kesehatan terus terancam. Pernyataan ini disebut sebagai bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga marwah profesi.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, turut menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut. Ia menyebut pembunuhan terhadap satu tenaga kesehatan dan satu warga sipil, yakni Yeremia Slobu dan Edwin, sebagai tindakan biadab yang mencoreng nilai kemanusiaan.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Ini adalah peristiwa tragis yang mencoreng rasa kemanusiaan kita,” ungkapnya.

    Dari pernyataan sikap tersebut di terima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan akan menyampaikan kepada Gubernur, Elisa Kambu untuk ditindaklanjuti.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, serta DPR guna membahas situasi keamanan di Kabupaten Tambrauw.

    “Kami langsung mengumpulkan Forkopimda, TNI-Polri, dan DPR untuk membahas secara serius kondisi di Tambrauw serta langkah-langkah penanganannya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ahmad Nausrau mengatakan bahwa pemerintah juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Polres, dan Dandim setempat melalui pertemuan virtual guna memastikan informasi yang diterima akurat dan langkah penanganan tepat sasaran.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga penanganannya bisa efektif,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan keprihatinannya karena dalam kurun waktu yang berdekatan terjadi lebih dari satu kasus kekerasan di wilayah yang sama, termasuk pembunuhan terhadap seorang pegawai honorer sebelumnya.

    “Dalam satu pekan, terjadi dua peristiwa kekerasan di lokasi yang sama. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami semua,” tegasnya.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, berkomitmen untuk meningkatkan pengamanan di wilayah rawan serta menjamin keselamatan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

    “Kami berkomitmen menghadirkan rasa aman, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Mereka adalah garda terdepan pelayanan kemanusiaan,” pungkasnya.

  • Gaji PPPK Paruh Waktu di Malteng Akhirnya Cair, 23 OPD Sudah Direalisasikan

    Melanesiatimes.com, Maluku Tengah – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah akhirnya merealisasikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, yang mulai dilakukan sejak 16 Maret 2026.

    Pemda Maluku Tengah menyampaikan bahwa hingga 17 Maret 2026, pembayaran gaji PPPK paruh waktu telah terealisasi pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menandai adanya progres signifikan setelah sebelumnya pembayaran sempat mengalami keterlambatan.

    Dalam keterangan resminya, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran gaji tersebut telah diterbitkan sejak 16 Maret 2026, sehingga proses pencairan dapat segera dilakukan di masing-masing OPD.

    Meski demikian, proses pencairan masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Salah satunya adalah masih adanya pegawai PPPK paruh waktu yang belum memiliki rekening bank, yang berdampak pada terhambatnya penyaluran gaji di beberapa OPD di lingkungan Pemda Maluku Tengah.

    Pemerintah daerah menegaskan bahwa keterlambatan ini menjadi perhatian serius. “Ke depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh serta penguatan koordinasi dengan seluruh OPD agar proses administrasi dapat disiapkan lebih cepat, tepat, dan akurat,” demikian disampaikan dalam rilis resmi Pemda.

    Selain itu, para pegawai PPPK paruh waktu yang belum memiliki rekening bank diimbau untuk segera melengkapi persyaratan administrasi guna memperlancar proses pembayaran gaji pada tahap berikutnya.

    Pemda Kabupaten Maluku Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel. (HUAT)

  • Luka Keji di Tubuh Delano Kambu, Ibu Korban Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku Pembunuhan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong –  Keluarga korban pembunuhan Abraham Franklin Delano Kambu (22) mendesak aparat kepolisian segera mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa tragis yang terjadi pada 8 Maret 2026 di Kabupaten Tambrauw.

    Ibu kandung korban, Merina Kmurawak, didampingi kuasa hukum, menyampaikan permohonan keadilan kepada Kapolda Papua Barat Daya dan jajaran Polres Tambrauw agar kasus tersebut ditangani secara serius, profesional, dan transparan.

    “Kami sampai saat ini belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan anak saya. Saya meminta kepada Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolres Tambrauw untuk segera mengungkap pelaku serta motif di balik kejadian ini,” ujar Merina dengan penuh harap.

    Ia juga menegaskan agar pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. “Tangkap pelakunya dan hukum seberat-beratnya,” tegasnya pada Rabu (18/3/2026).

    Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Eli Kaiway, mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai langkah hukum, termasuk berkoordinasi dengan Polres Tambrauw guna mendorong percepatan pengungkapan kasus.

    Luka Keji di Tubuh Delano Kambu, Ibu Korban Minta Polisi Segera Ungkap Pelaku Pembunuhan
    Luka Sobek yang di cabik-cabik oleh Pelaku OTK pada bagian tubuh belakang atas dan bawah korban Abraham Franklin Delano Kambu.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kapolres Tambrauw terkait pengungkapan motif pembunuhan almarhum Abraham. Kami juga meminta Kapolda Papua Barat Daya untuk menginstruksikan jajarannya agar segera mengejar dan menangkap pelaku,” kata Eli.

    Menurutnya, tindakan pelaku tergolong keji dan tidak manusiawi. Ia menyebut korban mengalami kekerasan berat berdasarkan hasil visum yang telah diterima pihak keluarga.

    “Kami sudah menerima fotokopi visum. Dari hasil tersebut terlihat adanya luka cabik di bagian belakang tubuh korban yang sangat tidak manusiawi,” ungkapnya.

    Eli menambahkan, dari hasil visum dan dokumentasi luka, ditemukan sejumlah luka serius di bagian belakang hingga lengan korban, bahkan terdapat indikasi patah tulang.

    “Dari luka-luka yang ada, kami menilai pelaku tidak memiliki rasa kemanusiaan karena korban mengalami kekerasan yang sangat brutal,” tegas Eli.

    Selain menempuh jalur hukum, keluarga korban juga telah menyurati sejumlah pihak, di antaranya Polda Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-PBD), DPR Papua Barat Daya Fraksi Otonomi Khusus, DPRK Tambrauw Fraksi Otsus, serta elemen masyarakat adat Papua.

    Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong perhatian luas dari berbagai pihak agar kasus pembunuhan ini dapat segera diungkap dan dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

  • Sidak Komisi II DPRK Sorong: Bongkar Permainan Licik Miras di Sorong yang Dinilai Terstruktur

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi II DPR Kota Sorong mengambil langkah tegas dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi dan penjualan minuman keras (miras) di wilayah Kota Sorong, Selasa (17/3/2026).

    Dalam kegiatan tersebut, dewan menemukan indikasi pelanggaran yang dinilai tidak sekadar kesalahan administratif, melainkan sudah mengarah pada praktik yang terorganisir untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku.

    Sidak dilakukan terhadap sejumlah distributor yang masuk dalam pengawasan, di antaranya PT Mikolindo Cemerlang Sorong dan PT Bima Kuat Mandiri. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan berbagai kejanggalan yang diduga sebagai bentuk pelanggaran serius.

    Ketua Komisi II DPR Kota Sorong, Rumonin, menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya pola yang disengaja. “Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi sudah mengarah pada upaya sistematis untuk mengakali aturan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 secara tegas membatasi penjualan minuman keras hanya di lokasi tertentu, seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan malam. Di luar ketentuan tersebut, aktivitas penjualan dinyatakan ilegal.

    Sidak Komisi II DPRK Sorong: Bongkar Permainan Licik Miras di Sorong yang Dinilai Terstruktur
    Sidak Komisi II DPRK Sorong: Bongkar Permainan Licik Miras di Sorong yang Dinilai Terstruktur

    Dalam sidak itu, Komisi II juga menemukan dugaan manipulasi jalur distribusi, di mana barang dikirim ke wilayah kabupaten, kemudian kembali diedarkan di Kota Sorong untuk dijual secara bebas.

    Selain itu, ditemukan pula adanya pelaku usaha yang menggunakan izin dari kabupaten, namun menjalankan aktivitas penjualan di dalam kota. “Ini jelas akal-akalan. Izin di kabupaten, tapi praktiknya di kota. Ini pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Rumonin.

    Temuan lain yang tak kalah mencengangkan adalah adanya distributor yang memberikan surat penunjukan kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi, sehingga penjualan miras dapat dilakukan di berbagai titik tanpa pengawasan.

    “Ini praktik yang sangat terstruktur. Mereka tidak punya izin, tapi diberi celah melalui surat penunjukan. Ini jelas pelanggaran berat,” katanya.

    Seluruh hasil temuan dalam sidak tersebut telah didokumentasikan dan akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Komisi II berencana memanggil seluruh pihak terkait, baik distributor maupun pelanggan, untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban.

    DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan tanpa kompromi. Penindakan tegas, termasuk pemberian sanksi, akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar.

    “Kami tidak akan mundur. Ini menyangkut ketertiban dan penegakan hukum. Siapa pun yang mencoba bermain dengan aturan, harus siap menghadapi konsekuensinya,” tutup Rumonin.

  • Pelindo Sorong Prediksi Lonjakan Penumpang Arus Mudik Masih Berlanjut Hingga 19 Maret

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Arus penumpang kapal laut di Pelabuhan Sorong diperkirakan masih berpotensi mengalami lonjakan dalam beberapa hari ke depan. Hal ini disampaikan General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, Sonny Uktolseya, saat ditemui di Kantor Pelindo Cabang Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (17/3/2026).

    Sonny mengungkapkan, pihaknya belum dapat memastikan puncak arus penumpang telah terjadi, meski sebelumnya terdapat prediksi dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) bahwa lonjakan tertinggi berlangsung pada 16 Maret 2026. Menurutnya, Pelindo masih menunggu kedatangan kapal berikutnya yang dijadwalkan tiba pada 19 Maret 2026.

    “Kami masih menunggu kedatangan kapal dari Ambon pada 19 Maret. Jadi masih ada kemungkinan puncak pergerakan penumpang terjadi kembali, atau justru tidak setinggi sebelumnya,” kata Sonny.

    Ia menjelaskan, data sementara mencatat sekitar 1.400 penumpang berangkat dari Pelabuhan Sorong pada 16 Maret menuju berbagai wilayah di luar Papua. Angka tersebut menjadi indikator awal tingginya mobilitas masyarakat menjelang Lebaran melalui jalur laut.

    Di sisi lain, jumlah penumpang yang tiba di Sorong pada tanggal yang sama tercatat lebih rendah, yakni sekitar 300 orang. Perbedaan ini menunjukkan dominasi arus keluar dibandingkan arus masuk pada periode tersebut.

    Lebih lanjut, Sonny menilai pola pergerakan penumpang tahun ini berbeda dibandingkan periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya lebih padat. Ia menduga hal ini dipengaruhi oleh pilihan masyarakat dalam merayakan hari besar keagamaan, baik di Papua maupun di luar daerah.

    “Mayoritas penumpang tujuan Makassar dan sejumlah kota di Jawa. Ada yang turun di Surabaya, kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah lain seperti Ambon maupun wilayah Papua seperti Manokwari dan Fakfak,” ujarnya.

    Terkait arus balik, Pelindo memperkirakan pergerakan penumpang yang kembali melalui Sorong akan mulai terlihat sekitar 24 Maret 2026. Namun demikian, pihaknya masih menunggu data resmi dari Pelni untuk memastikan jumlah kedatangan penumpang.

    Selain memantau arus penumpang, Pelindo juga terus meningkatkan kualitas pelayanan di terminal. Sonny menuturkan bahwa sejak tahun lalu pihaknya mengedepankan konsep pelayanan dengan slogan “melayani sepenuh hati” yang berfokus pada pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Sejumlah fasilitas di terminal penumpang telah diperbarui, mulai dari pendingin ruangan, penyediaan dispenser air minum panas dan dingin, penambahan kursi, televisi sebagai sarana hiburan, hingga alat pemeriksaan keamanan berupa X-ray.

    “Sekarang suasana terminal sudah lebih nyaman, bahkan terasa seperti di bandara. Di lantai dua juga kami tambah kursi dan televisi untuk menunjang kenyamanan penumpang,” jelasnya.

    Untuk menunjang kemudahan penumpang, Pelindo juga menyediakan dua jenis troli, yakni troli barang dan troli model bandara. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu mobilitas penumpang di dalam area terminal.

    Sonny memastikan kapasitas terminal penumpang Pelabuhan Sorong masih mencukupi untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Dengan kapasitas sekitar 1.400 orang, terminal masih dinilai mampu menampung hingga 1.500 penumpang.

    “Karena jadwal kapal tidak bersamaan seperti saat Natal dan Tahun Baru, maka fasilitas yang ada saat ini masih sangat representatif untuk pelayanan,” tuturnya.

    Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama dalam pengaturan kendaraan di kawasan pelabuhan. Untuk itu, Pelindo berencana bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sorong melalui dinas perhubungan guna meningkatkan penataan lalu lintas sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

    Di sektor logistik, aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sorong tercatat mencapai sekitar 60 ribu TEUs per tahun. Angka tersebut masih berada di bawah kapasitas maksimal pelabuhan yang mencapai 100 ribu TEUs.

    “Pergerakan peti kemas relatif seimbang, sekitar 30 ribu masuk dan 30 ribu keluar. Kondisi ini masih sangat ideal karena kapasitas pelabuhan kita sebenarnya bisa mencapai 100 ribu TEUs,” pungkasnya.

  • Jelang Idul Fitri 1447H, Rinoldy Rumfeka Salurkan 150 Sembako Kepada Para Janda dan Anak Yatim Piatu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Anggota DPR Kota Sorong, Rinoldy Rumfeka menyalurkan bantuan sembako kepada para janda dan anak yatim di Pulau Doom, Sorong Kepulauan Kota Sorong, pada Selasa (17/3/2026).

    Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya menjelang hari besar keagamaan.

    Pembagian sembako dipusatkan di Masjid Jami Doom dan berlangsung dengan tertib dan aman. Warga yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut dan menerima bantuan yang telah disiapkan.

    Rinoldy Rumfeka yang akrab disapa Kakak RR mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

    Ia menyebutkan, perhatian terhadap masyarakat, terutama janda dan anak yatim, menjadi prioritas dalam momentum menjelang hari raya Idul Fitri 1447H.

    “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya para janda dan anak yatim piatu, agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan menjelang Idul Fitri,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 150 paket sembako disalurkan kepada warga yang berhak menerima.

    Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya.

    “Kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk kepedulian dan upaya mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat,” tambahnya.

  • Danrem 172/PWY Resmikan PLTMH Karya Satgas Yonif 511/DY, Terangi Kampung Koka di Lanny Jaya

    Melanesiatimes.com, Lanny Jaya – Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, S.E., bersama Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd., meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun oleh Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511/DY di Kampung Koka, Distrik Malagayneri, Kabupaten Lanny Jaya, Selasa (17/03/2026).

    Perjalanan menuju lokasi peresmian tidaklah mudah. Rombongan harus melewati medan berat dan jalur yang cukup menantang. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Danrem bersama jajaran untuk hadir langsung menyaksikan hasil karya prajurit yang kini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

    Setibanya di Kampung Koka, rombongan disambut hangat oleh masyarakat setempat melalui tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas hadirnya penerangan listrik di kampung mereka. Kehadiran PLTMH ini membawa perubahan besar, terutama bagi warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan akses listrik.

    Warga Kampung Koka mengaku sangat bersyukur karena kini kampung mereka tidak lagi gelap pada malam hari. Penerangan listrik dari PLTMH memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas dengan lebih baik, termasuk membantu anak-anak belajar pada malam hari.

    Dalam sambutannya, Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu menegaskan bahwa pembangunan PLTMH ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian TNI AD kepada masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya.

    Danrem 172/PWY Resmikan PLTMH Karya Satgas Yonif 511/DY, Terangi Kampung Koka di Lanny Jaya
    Danrem 172/PWY Resmikan PLTMH Karya Satgas Yonif 511/DY, Terangi Kampung Koka di Lanny Jaya

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Dansatgas Yonif 511/DY dan seluruh prajurit Badak Hitam. PLTMH ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang kini dapat belajar pada malam hari. Saya berharap fasilitas ini dapat dirawat dan dijaga dengan baik,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan seluruh prajurit yang bertugas di Tanah Papua untuk terus bekerja dengan hati yang tulus serta membangun kedekatan dengan masyarakat.

    Sementara itu, Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 511/DY Letkol Inf Amar Supratman menyampaikan bahwa pembangunan PLTMH tersebut merupakan hasil kerja keras prajurit bersama masyarakat setempat.

    “Kami bersyukur pembangunan PLTMH ini dapat diselesaikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Koka. Harapan kami, fasilitas ini bisa membantu aktivitas warga sehari-hari, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan penerangan untuk belajar di malam hari,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga proyek tersebut dapat rampung dalam waktu kurang lebih dua bulan.

    Peresmian ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur TNI-Polri, di antaranya Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi Ginia Tambuni, Ketua DPRD Lanny Jaya Riswan Kogoya, serta jajaran Korem 172/PWY dan Polres Lanny Jaya.

    Kegiatan berlangsung aman dan lancar, sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di wilayah pedalaman Papua.

  • Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Peran Ormas, Tekankan Toleransi Jelang Hari Besar Keagamaan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Vega Prime Hotel, pada Senin (16/3/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, serta pengurus berbagai organisasi kemasyarakatan di wilayah Papua Barat Daya. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas dalam menjaga stabilitas daerah.

    Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, dalam sambutannya menekankan bahwa keberadaan ormas memiliki peran strategis dalam merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Ia menyebut, hingga saat ini jumlah ormas di Papua Barat Daya berkisar antara 140 hingga 145 organisasi.

    “Provinsi ini masih tergolong muda, namun masyarakatnya sangat dinamis dan beragam. Karena itu, kebersamaan harus menjadi fondasi utama dalam membangun Papua Barat Daya dengan semangat damai dan kekeluargaan,” ujarnya.

    Yakob juga menyinggung adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang sempat terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Sorong. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut dapat dikendalikan berkat kolaborasi berbagai pihak.

    “Sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh adat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, menegaskan bahwa ormas merupakan mitra penting pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik sekaligus menjaga keharmonisan sosial.

    “Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi, menjaga harmoni sosial, dan mendukung pembangunan daerah,” ungkapnya.

    Ia juga mengajak seluruh ormas untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama, terutama menjelang sejumlah hari besar keagamaan yang berdekatan seperti Nyepi, Idul Fitri, Jumat Agung, dan Paskah.

    “Kami mengimbau seluruh ormas untuk menjaga kerukunan, sehingga setiap umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Panitia yang juga Kabid Ormas dan Politik Dalam Negeri Kesbangpol Papua Barat Daya, Lewi Isir, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan terhadap ormas yang terdaftar.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari sosialisasi pemberdayaan dan pengawasan ormas. Kami memiliki tanggung jawab untuk membina organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan,” jelasnya.

    Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong agar seluruh ormas menjalankan aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    “Setiap ormas yang terdaftar wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan,” tegas Lewi.

    Selain itu, Kesbangpol juga mensosialisasikan mekanisme pendaftaran ormas agar lebih tertib dan terintegrasi dengan sistem yang berlaku secara nasional.

    “Kami juga menyampaikan prosedur pendaftaran ormas agar sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga keberadaannya tercatat dengan baik,” tambahnya.

    Menurut Lewi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antarormas di Papua Barat Daya.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menyatukan seluruh ormas agar bersama-sama menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan,” pungkasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiyah, doa bersama, serta buka puasa bersama seluruh peserta yang hadir, yang semakin mempererat kebersamaan di antara seluruh elemen masyarakat.

  • Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nausrau Apresiasi Tradisi Gendang Sahur Pemuda Muslim Melati Raya di Malam 27 Ramadhan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Suasana malam ke-27 Ramadhan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, terasa berbeda. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pemuda Muslim Melati Raya menggelar kegiatan gendang sahur dengan mengunjungi kediaman Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, di Jalan Kresna, Klawuyuk Kilometer 12, pada Selasa dini hari (17/3/2026).

    Kegiatan yang dilakukan menjelang waktu sahur tersebut menjadi bagian dari syiar Ramadhan sekaligus tradisi membangunkan warga untuk santap sahur. Kehadiran para pemuda ini turut didampingi oleh sesepuh Pemuda Muslim Melati Raya M. Sanusi Rahaningmas yang juga menjabat sebagai Ketua LASQI Papua Barat Daya.

    Dengan iringan alat musik dan lantunan syair-syair religi serta solawat, para pemuda membangunkan warga sekitar, termasuk keluarga Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Tradisi gendang sahur ini pun disambut hangat oleh Ahmad Nausrau dan keluarganya.

    Ahmad Nausrau mengaku sangat mengapresiasi inisiatif para pemuda yang tetap menjaga tradisi syiar Ramadhan tersebut.

    “Saya bersama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pemuda Muslim Melati Raya yang pagi ini datang ke rumah untuk bersilaturahmi sekaligus melakukan syiar dengan membangunkan sahur,” ujar Ahmad Nausrau.

    Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nausrau Apresiasi Tradisi Gendang Sahur Pemuda Muslim Melati Raya di Malam 27 Ramadhan
    Ahmad Nausrau, S.Pd.I,MM (Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

    Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya memberikan manfaat bagi keluarganya, tetapi juga bagi warga di sekitar kompleks yang turut terbantu untuk bangun dan menyiapkan santap sahur.

    “Bukan hanya kami, tetapi juga warga di kompleks ini bisa ikut merasakan manfaatnya. Ini momen yang luar biasa karena membantu masyarakat bangun sahur, bahkan dapat menghibur ibu-ibu yang sedang menyiapkan hidangan untuk keluarga,” katanya.

    Ia menilai tradisi gendang sahur merupakan bagian dari syiar Islam yang memiliki nilai kebersamaan dan pembinaan bagi generasi muda, khususnya selama bulan Ramadhan.

    “Saya kira ini bagian dari kegiatan syiar Islam untuk memeriahkan bulan suci Ramadhan. Sekaligus menjadi pembinaan bagi para remaja dan pemuda agar mereka memiliki tanggung jawab membangkitkan semangat anak-anak muda lainnya,” ungkapnya.

    Wakil Gubernur juga mengenang tradisi serupa yang pernah ia jalani saat masih kecil di kampung halamannya.

    “Dulu ketika saya masih SD di kampung, kami rutin keliling kampung membangunkan orang untuk sahur. Waktu itu belum ada alat musik seperti sekarang, biasanya hanya dengan syair-syair dan solawatan,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi kreativitas para pemuda yang kini mengemas kegiatan tersebut dengan iringan musik dan lagu-lagu religi sehingga lebih menarik.

    “Saya mengapresiasi inisiatif Pemuda Muslim Melati Raya. Ini contoh yang baik bagi pemuda dan remaja masjid di Kota Sorong dan Papua Barat Daya agar ikut berkontribusi positif mengisi kegiatan syiar di bulan Ramadhan,” katanya.

    Ahmad Nausrau berharap kegiatan gendang sahur seperti ini terus dilestarikan dan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda Muslim lainnya di Papua Barat Daya pada umunya dan di kota Sorong khususnya untuk memeriahkan Ramadhan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat terutama kaum muslimin.

  • Siaga Kejahatan Maritim Jelang Idul Fitri, Tim Jaga Laut BLUD KKP Raja Ampat Intens Patroli Wilayah Pesisir

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD KKP Raja Ampat gelar patroli pengawasan perairan di seluruh wilayah Raja Ampat.

    Giat patroli ini dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir Raja Ampat tetap kondusif selama Hari Raya Idul Fitri.

    Patroli ini terdiri dari 8 kelompok bentukan Tim Jaga Laut BLUD UPTD KKP Raja Ampat yang melakukan pemantauan secara intens terhadap aktivitas masyarakat pesisir dan para nelayan.

    Pengawasan difokuskan untuk mengantisipasi berbagai macam potensi gangguan, seperti praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Dynamit Fishing) yang berdampak langsung mengancam keberlangsungan ekosistem laut.

    Dalam Keterangan, Kepala BLUD KKP Raja Ampat, Hasan Makasar, menerangkan bahwa, patroli yang dilaksanakan adalah langkah pencegahan agar memastikan wilayah perairan tetap kondusif selama lebaran Idul Fitri.

    Hasan juga menambahkan, agenda patroli dimulai sejak 18 – 24 Maret 2026 langkah ini di klaim sebagai bentuk nyata kehadiran Tim Jaga Laut untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan di pesisir Raja Ampat.

    “Piket petugas jaga laut patroli pada saat libur lebaran idul fitri 1447 H mulai tanggal 18-24 Maret 2026 di 8 area KKD raja ampat,” ujar Kepala BLUD UPTD Raja Ampat, Hasan Makasar. Senin, (16/3/26).

    Patroli tersebut diharapkan dapat menetralisir ancaman kejahatan maritim sehingga aktivitas masyarakat di pesisir Raja Ampat tetap aman dan lancar saat perayaan Idul Fitri.