Melanesia Times

Blog

  • Polresta Sorong Kota Tindak Pelaku “Tap” BBM dengan Tangki Modifikasi di SPBU Sorong Kota

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, — Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sorong Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Sorong, Senin (16/3/2026).

    Kegiatan ini dilakukan untuk menindak praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi untuk mengisi BBM secara berulang.

    Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota, AKP Afriangga Tan. Dalam operasi itu, polisi menargetkan oknum yang diduga terlibat dalam praktik mafia BBM, termasuk penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi atau dikenal sebagai tangki bodong.

    Afriangga menjelaskan, langkah ini diambil setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat mengenai praktik “tap BBM” di beberapa SPBU di Kota Sorong.

    “Kami mendapat laporan dari masyarakat terkait praktik tap BBM. Karena itu hari ini kami turun langsung melakukan sidak di beberapa SPBU di Sorong,” ujar AKP Afriangga Tan.

    Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas masih menemukan sejumlah kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi untuk membeli BBM dalam jumlah tidak wajar. Polisi pun langsung mengamankan beberapa kendaraan beserta pengendaranya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Selain itu, polisi juga mendapati adanya kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang dengan cara bolak-balik ke SPBU yang sama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pembiaran dari pihak petugas SPBU saat proses pengisian berlangsung.

    “Dalam operasi tadi kami menemukan beberapa kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi. Ada juga yang bolak-balik mengisi BBM. Karena itu kami juga membawa petugas SPBU untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” jelasnya.

    Menurut Afriangga, langkah penertiban ini dilakukan agar distribusi BBM, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, dapat berjalan adil dan tepat sasaran bagi masyarakat.

    “Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan haknya untuk memperoleh BBM secara normal, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri,” katanya.

    Ia juga memastikan bahwa hingga saat ini ketersediaan stok BBM di wilayah Sorong masih dalam kondisi aman, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Pertamina wilayah Sorong.

    “Dari hasil koordinasi dengan Pertamina area Sorong, stok BBM masih tersedia dan dalam kondisi aman,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Afriangga menegaskan bahwa BBM bersubsidi harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan dengan cara-cara ilegal.

    “Namanya BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada yang menggunakan cara ilegal untuk mengambil keuntungan,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan, secara normal sepeda motor jenis bebek biasanya hanya mampu menampung sekitar empat hingga lima liter BBM. Namun di lapangan petugas menemukan kendaraan yang mampu mengisi hingga sepuluh liter dalam satu kali pengisian karena tangkinya telah dimodifikasi.

    Selain itu, sejumlah sepeda motor kopling juga ditemukan telah dimodifikasi dengan tangki tambahan di luar standar pabrikan yang digunakan khusus untuk menampung BBM.

    Polisi sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pengelola SPBU serta masyarakat agar tidak melakukan praktik penyalahgunaan distribusi BBM.

    “Atas temuan ini, pemilik kendaraan dan beberapa petugas SPBU kami bawa ke Polresta Sorong Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” pungkas Afriangga.

  • 57 Personel Kepolisian Bantu Amankan Pelabuhan Sorong, Saat Arus Mudik Idul Fitri 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, arus mudik di Pelabuhan Sorong mulai mengalami peningkatan. Ratusan hingga ribuan penumpang terlihat memadati area pelabuhan untuk menunggu keberangkatan kapal menuju berbagai daerah tujuan, Senin (16 Maret 2026).

    Peningkatan jumlah penumpang terlihat saat bersandarnya kapal penumpang Gunung Dempo yang tiba dari Manokwari dengan tujuan Sorong. Kapal tersebut mengangkut penumpang lanjutan sebanyak 2.190 orang.

    Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 1.208 penumpang turun di Pelabuhan Sorong, sementara 915 penumpang lainnya melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal menuju daerah tujuan berikutnya.

    Sejumlah penumpang terlihat memenuhi ruang tunggu hingga area sekitar pelabuhan sambil menunggu proses keberangkatan kapal. Kepadatan ini merupakan hal yang lumrah terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri, ketika masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

    Untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik, sebanyak 57 personel kepolisian bersama instansi terkait dikerahkan melakukan pengamanan dan pengaturan di area pelabuhan.

    Pengamanan tersebut merupakan bagian dari Operasi Ketupat 2026 yang digelar secara nasional guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

    Petugas juga melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuk penumpang, sekaligus membantu proses pengaturan antrean agar aktivitas di pelabuhan tetap berjalan tertib dan lancar.

    Dengan adanya pengamanan serta pelayanan dari aparat kepolisian dan instansi terkait, diharapkan arus mudik melalui Pelabuhan Sorong dapat berlangsung aman dan lancar. Masyarakat pun diharapkan dapat tiba di kampung halaman dengan selamat untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.

  • BLUD UPTD KKP Raja Ampat dan Mitra Dorong Konservasi Pariwisata, Dirangkai Buka Puasa Bersama

    SORONG, Melanesiatimes.com – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Raja Ampat menggelar kegiatan koordinasi bersama para mitra yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Hotel Aston Sorong pada Sabtu, 14 Maret, 2026.

    Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi dalam pengelolaan konservasi laut dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat.

    Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat, Hasan Makasar, turut dihadiri sejumlah mitra konservasi, pelaku pariwisata, dan pihak terkait yang selama ini berperan aktif dalam pengelolaan kawasan Raja Ampat.

    Dalam sambutan, Hasan Makasar menegaskan bahwa koordinasi lintas mitra menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian ekosistem dan pertumbuhan sektor pariwisata di Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

    “Raja Ampat adalah kawasan yang memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi sekaligus menjadi destinasi wisata kelas dunia. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh mitra agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujar Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat, Hasan Makasar.

    Ia menambahkan, BLUD UPTD KKP Raja Ampat terus mendorong sinergitas antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, masyarakat lokal, dan pelaku usaha wisata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas layanan wisata.

    Pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, meliputi penguatan pengawasan kawasan konservasi, peningkatan tata kelola pariwisata, sampah, Bio Septic serta dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata berbasis konservasi.

    Mitra yang hadir diantaranya Yayasan Konservasi Indonesia (KI), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Misool Ekosistem Regenerasi (YMER), Yayasan Kehati/BAF, Yayasan Raja Ampat SEA Centre, Yayasan Nazaret Bina Papua (YNBP), Yayasan Bentang Alam Papua (YBAP), Yayasan Bumi Papua Lestari (YBPL), Yayasan Orang Laut Papua (YOLP), Thrive Conservation, Molobin Raja Ampat (MORA), Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC) juga menyampaikan berbagai masukan terkait peningkatan koordinasi, termasuk penguatan program konservasi dan pengembangan wisata yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

    Kegiatan koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama, yang menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antara BLUD Raja Ampat dan para mitra kerja.

    Kegiatan ini harapkan kolaborasi yang intens sehingga konservasi dan pariwisata Raja Ampat dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat tanpa mengabaikan kelestarian alam.

  • Ketua Umum JMSI Minta Polri Usut Dalang Serangan Air Keras terhadap Andrie Yunus

    Melanesiatimes.com, Jakarta — Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kekerasan biasa, tetapi serangan serius terhadap nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

    Teguh menegaskan bahwa para aktivis HAM bekerja untuk kepentingan publik dan negara. Karena itu, tindakan teror terhadap mereka sama saja dengan mengancam prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.

    “Tindakan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dari KontraS adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara, karena penegakan HAM dan demokrasi merupakan amanat konstitusi,” kata Teguh Santosa dalam keterangannya dikutip, Sabtu (14/3/2026).

    Kekerasan Tidak Bisa Dibenarkan

    Menurut Teguh, demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan. Kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

    “Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun berbeda pendapat dengan mereka, tetap tidak dapat dibenarkan. Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat apabila kebebasan sipil, termasuk kebebasan menyampaikan kritik, dilindungi oleh negara.

    Minta Polisi Bongkar Aktor Intelektual

    Teguh meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mengusut tuntas kasus tersebut hingga menemukan pelaku, motif, serta pihak yang berada di balik peristiwa itu.

    “Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan,” tegasnya.

    Menurutnya, pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir sehingga proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.

    “Pola serangan yang dilakukan tampaknya terencana dan terorganisasi, sehingga pengungkapan peristiwa ini tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual di baliknya,” kata Teguh.

    Ia menambahkan telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait penanganan kasus tersebut dan berharap penyelidikan berjalan cepat serta transparan agar publik mendapatkan kepastian hukum.

    Kronologi Penyerangan

    Berdasarkan kronologi yang dihimpun KontraS, beberapa hari sebelum kejadian Andrie Yunus menerima sejumlah panggilan dari nomor tidak dikenal pada 9 hingga 12 Maret 2026. Sebagian nomor tersebut diduga berkaitan dengan spam penipuan, pinjaman online, hingga modus m-banking.

    Pada hari kejadian, Andrie beraktivitas seperti biasa dan berangkat dari kantor KontraS menuju kantor Center of Economic and Law Studies (CELIOS) di kawasan Menteng sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghadiri pertemuan.

    Setelah agenda itu, sekitar pukul 19.45 WIB, ia menuju kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Menteng, untuk melakukan perekaman podcast bersama staf YLBHI, Zainal Arifin. Diskusi tersebut mengangkat tema “Remiliterisasi dan Judicial Review UU TNI”.

    Perekaman siniar selesai sekitar pukul 20.00 WIB. Namun Andrie masih berada di kantor YLBHI hingga sekitar pukul 23.00 WIB sebelum akhirnya pulang menggunakan sepeda motor setelah sempat mengisi bahan bakar di SPBU Cikini.

    Sekitar pukul 23.37 WIB, saat melintas di Jalan Salemba I dengan sepeda motor Yamaha Aerox berwarna kuning, Andrie melihat sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang melawan arah di kawasan Talang.

    Motor tersebut diduga jenis Honda Beat atau Honda Vario model lama berwarna hitam dengan panel putih di bagian belakang. Ketika kedua kendaraan berpapasan, salah satu pelaku langsung menyiramkan cairan yang diduga air keras ke arah korban.

    Cairan tersebut mengenai bagian kanan tubuh Andrie, terutama mata, wajah, dada, dan tangan. Korban langsung berteriak kesakitan hingga menghentikan motornya dan terjatuh.

    Menurut keterangan KontraS, Andrie sempat berteriak meminta tolong sambil berteriak, “AAAH, AAHH, AAHH, PANAS… PANAS!” lalu berteriak “AIR KERAS, AIR KERAS,” hingga warga sekitar berdatangan.

    Akibat cairan tersebut, pakaian yang dikenakan korban bahkan disebut meleleh. Dalam kondisi kesakitan, Andrie sempat berusaha mengambil motor dan tasnya sebelum meninggalkan baju yang rusak di lokasi. Sementara para pelaku langsung melarikan diri menuju Jalan Salemba Raya.

    Saat kabur, pelaku diduga menjatuhkan sebuah gelas berbahan stainless steel yang digunakan untuk membawa cairan tersebut.

    Korban Dirawat Intensif

    Tak lama setelah kejadian, sekitar pukul 23.38 WIB, Andrie kembali mengendarai motornya menuju rumah kontrakan di kawasan Menteng melalui jalan belakang.

    Dua temannya, Rizky dan Hardingga, kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menggunakan sepeda motor. Andrie tiba di rumah sakit sekitar pukul 23.48 WIB dan langsung mendapatkan penanganan medis.

    Berdasarkan diagnosis awal tim dokter, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen. Saat ini ia ditangani oleh enam dokter spesialis, termasuk spesialis mata, THT, saraf, tulang, thoraks, organ dalam, dan kulit.

    Korban juga dijadwalkan menjalani tindakan operasi mata berupa transplantasi membran amnion untuk memperbaiki jaringan mata yang rusak.

    Seorang perwakilan KontraS, Dimas, memastikan tidak ada barang milik korban yang hilang dalam peristiwa tersebut. Karena itu, ia mendesak aparat kepolisian segera mengusut pelaku dan mengungkap motif penyerangan terhadap aktivis HAM itu.

    “Serangan ini berpotensi menjadi ancaman serius terhadap keselamatan pembela hak asasi manusia di Indonesia,” pungkasnya.

  • Tambang Emas Ilegal di Tambrauw Terbongkar, 12 Tersangka Resmi Dilimpahkan ke Kejari Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polda Papua Barat Daya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) resmi melimpahkan 12 tersangka kasus penambang emas ilegal di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw kepada Kejaksaan Negeri Sorong. Pelimpahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, Sabtu (14/3/2026).

    Pelimpahan tahap dua ini dilakukan dengan menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Iwan Manurung, menjelaskan bahwa sebelumnya tim penyidik telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Distrik Kwoor. Setelah penangkapan, penyidik melanjutkan proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

    “Setelah dilakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sorong dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, maka pada hari Rabu kemarin penyidik melaksanakan pelimpahan tahap dua dengan menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan,” ujar Iwan kepada awak media.

    Sebanyak 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial BR, AS, FO, FK, NI, IQ, IN, MH, AR, IN, HP, dan AC.

    Dirkrimsus juga menyampaikan bahwa setelah proses pelimpahan tahap dua, pihaknya turut melakukan pendampingan bersama pihak kejaksaan dalam proses pengantaran para tersangka ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sorong.

    “Kami turut mendampingi proses pengantaran para tersangka hingga ke Lapas,” tambahnya.

    Dalam kasus ini, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa emas dan limbah pasir hitam yang sebelumnya telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Sorong.

    Barang bukti emas yang disita di antaranya berasal dari tersangka berinisial BH seberat 3,32 gram dan 6,95 gram, dari tersangka NS alias Dody seberat 11,58 gram, serta dari tersangka HP masing-masing seberat 11,15 gram, 52,42 gram, 25,19 gram, dan 0,13 gram.

    Selain itu, turut diamankan barang bukti berupa pasir hitam dari tersangka AR dengan berat masing-masing 1.847,6 gram, 1.827,84 gram, 1.761,68 gram, 1.698,98 gram, 1.563,72 gram, 1.579,08 gram, dan 654,55 gram.

    Iwan menjelaskan, dari total tersangka yang diamankan, sebanyak 10 orang merupakan penambang emas ilegal yang dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

    “Sementara untuk tersangka yang berperan sebagai pembeli dikenakan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara,” pungkasnya.

  • Dua Ton Miras Dimusnahkan! Polres Malteng Perketat Pengamanan Lewat Operasi Ketupat 2026

    Melanesiatimes.com, Kabupaten Masohi — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Maluku Tengah menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2026 yang dirangkaikan dengan pemusnahan minuman keras (miras) hasil sitaan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman upacara Polres Maluku Tengah, Kota Masohi, pada Kamis (12/03/2026).

    Apel gelar pasukan ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, di antaranya personel TNI, organisasi perangkat daerah (OPD), Brimob, Pramuka, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari kesiapan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri.

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasi pengamanan.

    “Apel gelar pasukan ini merupakan suatu bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen dan sinergitas lintas sektor dalam rangka menyukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar,” ujar Kapolri dalam amanat yang dibacakan Kapolres.

    Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

    “SKB ini mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem one way, contra flow dan ganjil genap, penundaan proyek konstruksi, pengaturan penyeberangan laut, serta pengalihfungsian sementara penimbangan kendaraan sebagai tempat istirahat bagi pengguna jalan,” jelasnya.

    Kapolri juga berharap seluruh personel dapat memahami serta menyosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat.

    “Untuk itu saya berharap agar seluruh personel memedomani dan mensosialisasikan pelaksanaan SKB ini, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat,” tambahnya.

    Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti minuman keras (miras) hasil operasi Kepolisian Resor Maluku Tengah. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir menjelaskan bahwa miras yang dimusnahkan merupakan hasil operasi yang dilakukan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 lalu.

    “Barang sitaan miras ini merupakan hasil operasi Kepolisian Maluku Tengah yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 atau tepatnya sekitar satu minggu menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ungkap Hardi.

    Ia menambahkan bahwa jumlah miras tradisional jenis sopi yang berhasil disita mencapai lebih dari dua ton.

    “Sebanyak lebih dari dua ton miras jenis sopi berhasil kami amankan dalam operasi tersebut,” ujarnya.

    Menjelang Idul Fitri, pihak kepolisian juga memastikan akan kembali menggelar operasi serupa guna menekan peredaran minuman keras yang kerap memicu tindak kriminal di masyarakat.

    “Menjelang Lebaran ini kami juga akan melakukan operasi serupa untuk menekan peredaran miras yang selama ini diketahui sering menjadi salah satu pemicu tindakan kriminal di masyarakat,” katanya.

    Kapolres berharap seluruh rangkaian pengamanan dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

    “Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan,” tutupnya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Zahlul Ikhsan yang mewakili Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Yudha Warta yang mewakili Kajari Herbeth Pesta Hutapea, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tengah H. Rajab Sese. (HUAT)

  • SP2 Lidik Terbit Tanpa Pemberitahuan Pelapor, Penyidik Polresta Sorong Dilaporkan ke Propam Polda PBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kantor Firma Hukum Yosep Titirlolobi, S.H. and Partners melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kasat Reskrim dan Kanit II Ekonomi Polresta Sorong Kota.Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) yang disebut dilakukan tanpa pemberitahuan perkembangan perkara kepada pelapor. Sabtu (14/3/2026).

    Kuasa hukum pelapor, Yosep Titirlolobi, menjelaskan bahwa kliennya, Wa Nasira, sebelumnya telah membuat laporan polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen buku nikah. Namun dalam proses penanganan perkara, pihaknya menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam prosedur penyelidikan yang dilakukan penyidik.

    “Secara diam-diam penyidik telah mengeluarkan SP2Lidik tanpa pernah memberikan SP2HP kepada klien kami sebagai pelapor. Padahal sejak laporan polisi dibuat sampai penyelidikan dihentikan, kami tidak pernah menerima perkembangan perkara,” ujar Yosep.

    Menurut Yosep, tindakan tersebut diduga melanggar kode etik profesi Polri serta bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

    Ia juga menyoroti sikap Kanit II Ekonomi Polresta Sorong Kota, Aiptu Mochtar Ode Bellu, yang disebut tidak profesional dalam menjalankan proses penyelidikan.

    “Kami menilai penyelidikan yang dilakukan tidak profesional dan terkesan lebih memihak kepada terlapor. Bahkan klien kami beberapa kali dihubungi dan dipanggil secara diam-diam untuk dimintai keterangan tanpa sepengetahuan kami sebagai kuasa hukum,” katanya.

    Yosep menambahkan bahwa tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, termasuk aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

    Kasus ini sendiri bermula dari laporan polisi yang dibuat Wa Nasira dengan Nomor: LP/B/70/I/2026/SPKT/POLRESTA SORONG KOTA/POLDA PAPUA BARAT DAYA tertanggal 21 Januari 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen buku nikah.

    Menurut Yosep, kliennya baru mengetahui adanya dokumen buku nikah tersebut pada tahun 2025 setelah seorang perempuan berinisial DN mengajukan gugatan ahli waris di Pengadilan Agama Sorong dengan perkara Nomor 383/Pdt.G/2025/PA.Srog.

    Dalam persidangan tersebut, DN menunjukkan buku nikah bernomor 350/050/VIII/1997 yang disebut sebagai dasar hubungan pernikahan dengan almarhum suami Wa Nasira.

    Namun, berdasarkan surat dari Kementerian Agama Kota Sorong Nomor B.251/KUA.33.9/10/PW.01/IX/2025, disebutkan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

    Meski demikian, penyidik kemudian mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyelidikan Nomor S.Tap/Henti.Lidik/33/III/RES.1.1/2026/Satreskrim/Polresta Sorong Kota/Polda Papua Barat Daya tertanggal 9 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim.

    “Ironisnya, setelah surat itu ditandatangani, kami sebagai kuasa hukum pelapor tidak pernah diberitahukan atau diberikan SP2HP. Bahkan sejak laporan dibuat sampai keluarnya SP2Lidik, kami tidak pernah menerima satu pun surat perkembangan perkara,” kata Yosep.

    Ia juga menilai ada kejanggalan karena pihak kuasa hukum terlapor disebut telah lebih dulu mengetahui adanya penghentian penyelidikan tersebut.

    “Di persidangan Pengadilan Agama pada 9 Maret, kuasa hukum terlapor sudah meminta izin kepada majelis hakim untuk menyerahkan bukti tambahan pada sidang lanjutan 13 April. Kami menduga bukti tambahan itu adalah SP2Lidik, sementara kami baru menerima surat tersebut pada 11 Maret sore,” ujarnya.

    Yosep menegaskan bahwa pihaknya menilai tindakan tersebut menunjukkan ketidaknetralan penyidik dalam menangani perkara.

    “Seharusnya Kasat Reskrim menanyakan terlebih dahulu kepada penyidik apakah pelapor sudah diberikan SP2HP atau belum sebelum menandatangani penghentian penyelidikan. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami,” tegasnya.

    Selain itu, Yosep juga mengingatkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 disebutkan bahwa masa daluwarsa tindak pidana pemalsuan tidak dihitung sejak dokumen dibuat, melainkan sejak dokumen tersebut digunakan dan diketahui oleh pihak yang dirugikan.

    Menurutnya, kliennya baru mengetahui keberadaan buku nikah tersebut ketika terlapor mengajukan gugatan ahli waris di Pengadilan Agama Sorong pada Desember 2025.

    Atas dugaan pelanggaran tersebut, Yosep mengatakan pihaknya telah melaporkan Kasat Reskrim dan Kanit II Ekonomi Polresta Sorong Kota ke Propam Polda Papua Barat Daya pada 13 Maret 2026.

    “Kami juga sudah memasukkan laporan ke Bagwassidik Ditreskrimun Polda Papua Barat Daya dan telah menerima tanda terima laporan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa langkah hukum tersebut akan terus dilanjutkan hingga ke tingkat pusat.

    “Setelah Lebaran Idul Fitri nanti, tim kami akan melanjutkan laporan ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas di Jakarta agar ada efek jera terhadap penyidik yang tidak profesional,” pungkas Yosep.

    Sementara itu, media ini juga telah mengkonfirmasi kepada pihak Satreskrim Polresta Sorong Kota melalui Kanit II Ekonomi, Aiptu Mochtar Ode Bellu.

    SP2 Lidik Terbit Tanpa Pemberitahuan Pelapor Penyidik Polresta Sorong Dilaporkan ke Propam Polda PBD
    Surat Pernyataan Kementerian Agama yang menyatakan Hubungan antara terlapor dan suaminya adalah Sah Sebagai Suami Istri.

    Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari laporan korban terkait dugaan pemalsuan buku nikah yang dilaporkan di Polresta Sorong Kota.

    “Setelah laporan diterima, kami sebagai penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan menyiapkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, serta memberikan SP2HP A1 kepada korban saat pertama kali diperiksa,” jelasnya.

    Ia mengatakan, dalam SP2HP tersebut disampaikan bahwa laporan korban telah diterima dan sedang dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik.

    Menurutnya, dalam proses penyelidikan, penyidik telah meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, di antaranya pelapor dan korban, saksi yang menghadiri pernikahan antara terlapor dan suaminya, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sorong yang disebut menerbitkan buku nikah tersebut.

    Selain itu, penyidik juga mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa buku nikah antara terlapor dengan suaminya, buku nikah antara pelapor dengan suaminya, serta memeriksa buku register di Kantor KUA.

    “Dari hasil penyelidikan kami diketahui bahwa memang pernah terjadi pernikahan antara terlapor dan suaminya serta telah dikeluarkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kota Sorong oleh Kepala KUA saat itu, yakni saudara Ibrahim yang saat ini telah meninggal dunia,” ungkapnya.

    Mochtar menambahkan bahwa alasan penghentian penyelidikan dilakukan karena orang yang diduga membuat buku nikah tersebut telah meninggal dunia.

    “Selain itu, kasus ini juga kami nilai telah daluwarsa karena pernikahan yang tercatat dalam buku nikah tersebut terjadi pada tahun 1997 dan telah digunakan pada saat itu juga,” jelasnya.

  • Perkuat Silaturahmi di Bulan Suci, KPU PBD Gelar Kajian Ramadhan dan Buka Puasa Bersama

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Kajian Ramadhan dan buka puasa bersama sebagai upaya mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai toleransi antarpegawai di lingkungan lembaga tersebut. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (13/3/2026).

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap rekan-rekan Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

    Ia menjelaskan, momentum Ramadhan dimanfaatkan oleh keluarga besar KPU Papua Barat Daya untuk mempererat kebersamaan serta memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan kerja.

    “Kegiatan ini kami lakukan karena saat ini kita berada di bulan suci Ramadhan, di mana rekan-rekan kita yang beragama Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai keluarga besar KPU Papua Barat Daya, kami memandang penting untuk meningkatkan kebersamaan dan mempererat silaturahmi di antara kita,” ujar Andarias.

    Menurutnya, kegiatan kajian Ramadhan dan buka puasa bersama ini merupakan inisiatif internal yang diprakarsai oleh jajaran KPU Papua Barat Daya sebagai bagian dari upaya membangun suasana kerja yang harmonis.

    “Program ini diprakarsai oleh KPU Papua Barat Daya sendiri, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ini juga menjadi bentuk penghargaan terhadap nilai toleransi antarpegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi maupun KPU kabupaten dan kota di Papua Barat Daya,” katanya.

    Andarias menambahkan, kegiatan keagamaan seperti ini penting untuk terus dilaksanakan oleh seluruh pegawai, meskipun KPU memiliki kesibukan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

    “Kegiatan kerohanian seperti ini harus terus dijalankan, baik oleh teman-teman Muslim, Kristen, Hindu, Buddha maupun agama lainnya. Walaupun kita sibuk dengan tugas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi penguatan iman sangat penting agar kita tetap teguh dalam menjalankan tugas sesuai aturan,” ungkapnya.

    Perkuat Silaturahmi di Bulan Suci, KPU PBD Gelar Kajian Ramadhan dan Buka Puasa Bersama
    Perkuat Silaturahmi di Bulan Suci KPU Papua Barat Daya Bersama KPU Kabupaten Kota.

    Ia juga menegaskan bahwa dengan iman yang kuat, para penyelenggara pemilu diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai godaan maupun tekanan dalam menjalankan tugas.

    “Kita melaksanakan tugas yang menyangkut kepentingan banyak orang. Karena itu kita bisa saja menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Melalui kegiatan seperti ini kita meneguhkan iman agar tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak mudah dipengaruhi,” tambahnya.

    Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Papua Barat Daya juga menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong, KH. Ustadz Abdul Manan Fakaubun, S.Pd, yang memberikan tausiyah kepada para peserta. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya menjaga keadilan, toleransi, serta memperkuat persaudaraan antarumat beragama.

    “Bulan Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang bagaimana kita memperbaiki akhlak, memperkuat keimanan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama,” ujar Abdul Manan dalam tausiyahnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sikap adil dan bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

    “Keadilan harus menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita menyampaikan pendapat, termasuk dalam berdemonstrasi, harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak merusak, dan tetap menghargai hak orang lain,” tegasnya.

    Selain itu, ia mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman yang ada di Papua Barat Daya.

    “Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam suku, agama, dan budaya. Karena itu toleransi harus terus dijaga, agar persatuan dan kedamaian di daerah ini tetap terpelihara,” pesannya.

    Kegiatan kajian Ramadhan dan buka puasa bersama tersebut dihadiri perwakilan empat KPU kabupaten, yakni KPU Maybrat, KPU Sorong Selatan, KPU Kabupaten Sorong, dan KPU Tambrauw. Sementara dua KPU lainnya, yakni KPU Raja Ampat dan KPU Kota Sorong, tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.

    Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan kerja antarpenyelenggara pemilu di wilayah Papua Barat Daya.

  • Jalani Operasi hingga Perawatan Ditanggung JKN, Warga Sorong Akui Sangat Terbantu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Sorong. Program ini memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga dapat memperoleh pelayanan medis yang dibutuhkan tanpa harus terbebani biaya pengobatan.

    Salah satu peserta yang merasakan langsung manfaat tersebut adalah seorang ibu rumah tangga di Kota Sorong yang terdaftar sebagai peserta JKN dari segmen bantuan pemerintah daerah, Martha E.M. Tenlima (53). Sehari-harinya, ia aktif membantu pelayanan sebagai pengurus di salah satu gereja di kota tersebut.

    Saat ditemui di ruang rawat jalan salah satu rumah sakit di Kota Sorong, ia menceritakan pengalamannya saat menjalani pengobatan menggunakan Program JKN. Ia mengungkapkan bahwa awalnya dirinya mengalami keluhan berupa bengkak pada bagian kaki yang semakin lama semakin parah hingga membuatnya kesulitan untuk berjalan.

    “Awalnya kaki saya bengkak dan terasa sakit sampai sulit untuk berjalan. Karena khawatir dengan kondisi itu, saya akhirnya memutuskan pergi ke IGD rumah sakit untuk memeriksakan diri,” ujarnya.

    Setelah mendapatkan pemeriksaan di instalasi gawat darurat, dokter menyarankan agar dirinya menjalani tindakan operasi untuk menangani kondisi kakinya. Ia pun kemudian menjalani operasi dan dirawat inap selama beberapa hari hingga kondisinya berangsur membaik.

    Selama menjalani perawatan di rumah sakit, ia mengaku mendapatkan pelayanan yang sangat baik dari para tenaga kesehatan. Menurutnya, dokter maupun perawat memberikan pelayanan yang ramah dan profesional sehingga membuatnya merasa nyaman selama proses perawatan.

    “Mulai dari saya datang ke IGD, menjalani operasi sampai dirawat beberapa hari di rumah sakit, semuanya dilayani dengan sangat baik oleh dokter dan perawat,” tuturnya.

    Setelah dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang, ia diarahkan untuk melanjutkan pemeriksaan kondisi kakinya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Dari FKTP tersebut, ia kemudian mendapatkan rujukan untuk melakukan kontrol lanjutan di poli bedah di salah satu rumah sakit di Kota Sorong.

    Ia mengaku hingga saat ini sudah beberapa kali melakukan kontrol di poli bedah guna memastikan kondisi kakinya tetap dalam pemantauan dokter.

    Menurutnya, seluruh rangkaian pelayanan yang diterimanya, mulai dari pemeriksaan di IGD, tindakan operasi, perawatan inap, hingga kontrol lanjutan di rumah sakit, semuanya ditanggung oleh Program JKN.

    “Semua pelayanan yang saya terima sangat baik dan semuanya ditanggung oleh Program JKN. Saya sangat terbantu,” ungkapnya.

    Sebagai peserta JKN dari segmen bantuan pemerintah daerah, ia juga mengaku tidak pernah merasakan adanya perbedaan pelayanan dibandingkan dengan pasien lainnya.

     

    “Saya tidak pernah merasa dibedakan dengan pasien lain meskipun iuran saya dibayarkan oleh pemerintah. Semua dilayani dengan baik,” katanya.

     

    Ia pun mengungkapkan rasa syukur atas hadirnya Program JKN yang menurutnya sangat membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.

     

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya Program JKN ini. Kalau tidak ada JKN, saya rasa saya tidak akan sanggup membayar biaya pengobatan ketika sakit,” ujarnya.

    Di akhir perbincangan, ia berharap agar Program JKN dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

    “Semoga program ini terus ada dan terus membantu masyarakat seperti saya, agar semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan,” tutupnya.

  • Pemusnahan 170 Liter Miras Ilegal Warnai Apel Siaga Operasi Ketupat 2026 di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Usai pelaksanaan apel siaga Operasi Ketupat 2026, Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., bersama Wakil Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim memusnahkan ratusan liter minuman keras ilegal jenis cap tikus yang berhasil disita selama bulan suci Ramadan. Kamis (12/3/2026).

    Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat keamanan dan Pemerintah Kota Sorong dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Minuman keras yang dimusnahkan berjumlah sekitar 170 liter dan sebelumnya disita oleh jajaran Polresta Sorong Kota dari berbagai lokasi selama operasi penertiban yang digelar sepanjang bulan puasa.

    Wakil Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim mengatakan, apel siaga Operasi Ketupat 2026 dilaksanakan untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengamankan perayaan Idul Fitri dan aktivitas mudik masyarakat.

    “Ya, sore ini baru saja kita melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026. Tujuannya untuk memberikan pengamanan dalam rangka menyongsong Idul Fitri dan juga arus mudik. Seperti yang disampaikan Pak Kapolresta, ini sangat perlu kita laksanakan karena menjelang hari raya pergerakan masyarakat biasanya sangat tinggi,” ujar Anshar Karim.

    Ia menegaskan bahwa pengamanan perlu diperkuat karena menjelang hari raya aktivitas masyarakat meningkat secara signifikan.

    “Kita ketahui biasanya mendekati hari raya pergerakan masyarakat sangat tinggi. Jadi kita perlu memberikan pengamanan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Meski demikian, Anshar mengakui masih terdapat sejumlah tempat hiburan maupun lapak penjualan minuman keras ilegal yang tetap beroperasi selama bulan Ramadan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama aparat kepolisian.

    Pemusnahan 140 Liter Miras Ilegal Warnai Apel Siaga Operasi Ketupat 2026 di Kota Sorong
    Pemusnahan 170 Liter Miras Ilegal Warnai Apel Siaga Operasi Ketupat 2026 di Kota Sorong

    “Pak Kapolresta terus melakukan patroli di lapangan selama bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada jajaran kepolisian yang terus melakukan pengawasan,” katanya.

    Menurut Anshar, Pemerintah Kota Sorong sebenarnya telah memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang penjualan minuman keras. Namun pelaksanaan di lapangan dinilai masih belum maksimal.

    “Perda tentang penjualan miras sudah ada, namun pelaksanaannya di lapangan memang belum maksimal. Kita akan terus berupaya menegakkan perda tersebut, dibantu juga oleh personel Polri,” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa konflik sosial yang terjadi di sejumlah titik di Kota Sorong selama Ramadan diduga dipicu oleh konsumsi minuman keras.

    “Beberapa minggu lalu kami juga sempat turun langsung ke lapangan karena adanya laporan penjualan miras ilegal. Kami sudah memberikan penyampaian kepada para penjual agar aktivitas tersebut dihentikan,” jelasnya.

    Namun hingga kini masih ditemukan sejumlah lapak penjualan miras ilegal yang tetap beroperasi hingga larut malam. Kondisi ini menjadi sorotan karena meski pemerintah telah turun langsung melakukan dialog, sebagian penjual miras ilegal dinilai belum mengindahkan aturan maupun imbauan dari pemerintah daerah.

    Pemerintah Kota Sorong bersama aparat kepolisian menegaskan akan terus melakukan pengawasan serta penertiban guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang perayaan Idul Fitri.