Melanesia Times

Blog

  • Wakil Wali Kota Sorong Resmi Buka Pasar Murah, Warga Serbu Bahan Pokok Jelang Idul Fitri 1447H

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pasar Murah guna membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., didampingi Asisten II Pemerintah Kota Sorong, di halaman Masjid Baitussalam, Kota Sorong, Rabu (12/3/2026).

    Gerakan Pasar Murah ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran sekaligus meringankan beban masyarakat menjelang meningkatnya kebutuhan selama perayaan Idul Fitri.

    Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim menyampaikan bahwa menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, permintaan masyarakat terhadap berbagai bahan kebutuhan pokok biasanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

    “Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan pokok biasanya meningkat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pasar murah merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Salah satu upaya nyata yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyelenggaraan pasar murah, agar masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, baik dari unsur pemerintah, distributor, pelaku usaha, maupun panitia penyelenggara.

    Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

    “Momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

  • Jelang Idul Fitri 1447H, Polresta Sorong Kota Siagakan 200 Personel

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota menggelar apel pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan bersama Wakil Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim di halaman Apel Polresta Sorong Kota pada Kamis (12/3/2026).

    Dalam apel tersebut, Wakil Wali Kota Sorong Hi. Anshar Karim membacakan amanat Kapolri yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi momentum Hari Raya Idul Fitri, termasuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta dinamika global yang turut menjadi perhatian.

    Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan menjelaskan bahwa dalam Operasi Ketupat tahun ini, pihaknya menurunkan sekitar 200 personel untuk melakukan pengamanan di berbagai titik strategis di Kota Sorong.

    “Kami melibatkan sekitar 200 personel yang akan ditempatkan pada enam pos pengamanan, yakni dua pos pengamanan, dua pos pelayanan, dan dua pos terpadu yang tersebar di titik-titik keramaian masyarakat,” ujar Amry Siahaan.

    Ia menjelaskan, pos pelayanan disiapkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang baru tiba di Kota Sorong dari luar daerah dan membutuhkan tempat beristirahat.

    “Pos pelayanan juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang merasa kelelahan setelah perjalanan jauh. Silakan beristirahat di sana sebelum melanjutkan aktivitas,” jelasnya.

    Selain itu, pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan permukiman yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik Lebaran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal seperti pencurian.

    “Karena banyak masyarakat yang meninggalkan Kota Sorong untuk mudik, kami akan melakukan patroli rutin ke rumah-rumah maupun kompleks yang ditinggalkan guna menghindari potensi tindak kejahatan,” tegasnya.

    Kapolresta menambahkan bahwa secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Sorong masih dalam kondisi terkendali. Namun demikian, patroli tetap akan difokuskan pada sejumlah wilayah yang dinilai rawan.

    “Untuk titik-titik kerawanan tetap kami pantau, seperti di wilayah Rufei dan kawasan Kasuari Modern. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin maupun pemanfaatan peran Bhabinkamtibmas di lapangan,” ungkapnya.

    Operasi Ketupat sendiri akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan fokus pada pengamanan arus mudik, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga lokasi keramaian masyarakat selama perayaan Idul Fitri.

    Terkait potensi konflik sosial di tengah masyarakat, Kapolresta menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

    “Jika terjadi potensi konflik sosial, kami selalu mengedepankan pendekatan dialogis. Kami juga merangkul tokoh masyarakat, kepala suku, dan tokoh pemuda agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

     

  • Bupati Zulkarnain Hadirkan Tujuh Kampung Nelayan Merah Putih di Maluku Tengah untuk Kesejahteraan Nelayan

    Melanesiatimes.com, Kota Ambon – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyambut baik penetapan tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di wilayahnya sebagai bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

    Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir usai menghadiri kegiatan sosialisasi Program Kampung Nelayan Merah Putih yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kota Ambon, Rabu (11/03/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku itu dihadiri Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Barat, Bupati Kepulauan Tanimbar, Wakil Wali Kota Ambon, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah terkait dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

    Sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus mendorong penguatan ekonomi maritim berbasis potensi lokal.

    Dalam kegiatan itu disampaikan bahwa Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pengembangan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. Terdapat tujuh lokasi yang telah ditetapkan, yakni Negeri Administratif Yainuelo, Negeri Pelauw, Negeri Noloth, Besi, Parigi, Labuan, dan Negeri Lima.

    Menanggapi penetapan tersebut, Bupati Zulkarnain Awat Amir menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas perhatian yang diberikan kepada wilayah pesisir di Maluku Tengah.

    “Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, memperkuat infrastruktur perikanan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola potensi kelautan secara berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

    “Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berkomitmen mendukung implementasi program ini melalui kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak,” tambahnya.

    Menurut Zulkarnain, melalui program ini diharapkan kampung-kampung nelayan di Maluku Tengah dapat berkembang menjadi kawasan pesisir yang maju, produktif, dan berdaya saing.

    “Harapan kami, kampung-kampung nelayan di Maluku Tengah dapat berkembang menjadi kawasan pesisir yang maju, produktif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Malteng Bangkit yang kita cita-citakan bersama,” ungkapnya.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mentransformasi desa-desa pesisir menjadi kawasan yang modern, bersih, dan produktif. Program ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur perikanan yang terintegrasi, seperti dermaga, pabrik es, gudang beku, hingga pengembangan kawasan kuliner berbasis hasil laut.

    Melalui program tersebut, kampung nelayan tradisional diharapkan dapat berubah menjadi kawasan yang lebih tertata, sehat, dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pesisir.

    Khusus di Kabupaten Maluku Tengah, keberadaan tujuh Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan menjadi percontohan bagi pengembangan kawasan pesisir lainnya di masa mendatang. (HUAT)

  • Kunker DPRK Sorong ke Pasar Remu dan Supermarket, Pastikan Stok Sembako Aman Jelang Idul Fitri 1447H

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong melakukan kunjungan kerja ke Pasar Remu serta sejumlah supermarket di Kota Sorong guna memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) serta kestabilan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRK Kota Sorong, Muhammad Rum Rumonin bersama anggota komisi pada Rabu (11/3/2026).

    Ketua bersama rombongan terlebih dahulu meninjau sejumlah toko sembako di Pasar Remu, termasuk Toko Bone Indah.

    Muhammad Rum Rumonin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPRK terhadap kondisi pasar sekaligus merespons kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga maupun kelangkaan sembako menjelang hari besar keagamaan.

    “Hari ini kami dari Komisi II DPRK Kota Sorong melakukan kunjungan ke sejumlah toko sembako di Pasar Remu, salah satunya Toko Bone Indah dan beberapa toko lainnya untuk memastikan langsung kondisi stok dan harga bahan pokok,” ujarnya.

    Setelah meninjau pasar tradisional, rombongan Komisi II DPRK Kota Sorong melanjutkan kunjungan kerja ke beberapa pusat perbelanjaan modern di Kota Sorong, di antaranya Saga, Ramayana, Paragon, dan Gota.

    Kunker DPRK Sorong ke Pasar Remu dan Supermarket, Pastikan Stok Sembako Aman Jelang Idul Fitri 1447H
    Kunker DPRK Sorong ke Pasar Remu dan Supermarket, Pastikan Stok Sembako Aman Jelang Idul Fitri 1447H

    Dari hasil pemantauan dan dialog langsung dengan pihak pengelola toko maupun supermarket, DPRK memastikan bahwa ketersediaan sembako masih dalam kondisi aman hingga jelang Idul Fitri.

    “Dari hasil kunjungan dan setelah kami bertanya langsung kepada pihak toko, stok sembilan bahan pokok seperti daging, beras, gula dan kebutuhan lainnya masih tersedia hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 H nanti,” kata Rum Rumonin.

    Ia menambahkan, berdasarkan pantauan di lapangan, harga sejumlah komoditas pokok di Kota Sorong saat ini juga masih relatif stabil.

    “Hasil kunjungan yang kami lakukan menunjukkan bahwa stok sembako masih tersedia hingga Lebaran dan harga juga masih stabil. Selama stok tetap tersedia, harga biasanya tidak mengalami kenaikan signifikan,” jelasnya.

    Namun demikian, ia mengingatkan bahwa harga pasar dapat berubah apabila terjadi keterbatasan pasokan di tingkat distributor maupun pedagang.

    “Apabila stok tidak mencukupi, tentu akan berpengaruh pada harga di pasar,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pengelola supermarket juga menyampaikan kendala terkait keterbatasan kapasitas kontainer untuk distribusi barang ke Kota Sorong. Mereka berharap adanya penambahan kapasitas kontainer agar proses pengiriman barang, khususnya sembako, dapat berjalan lebih cepat dan lancar.

    “Kami juga menerima masukan dari beberapa supermarket yang mengeluhkan kapasitas kontainer yang kurang memadai. Mereka berharap kapasitasnya bisa ditambah agar pendistribusian sembako dan kebutuhan lainnya dapat berjalan lebih lancar,” pungkas Rum Rumonin.

  • Jamaah Soroti Kekosongan Pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sejumlah jamaah Masjid Raya Al-Akbar Sorong menyoroti belum terbentuknya kepengurusan resmi Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan berbagai persoalan internal, mulai dari pengelolaan administrasi, keuangan, hingga keamanan di lingkungan masjid. Rabu (11/3/2026).

    Para jamaah menilai bahwa sejak perubahan status dari Masjid Agung menjadi Masjid Raya, hingga kini belum ada struktur kepengurusan resmi yang dibentuk untuk mengelola masjid tersebut. Padahal, keberadaan pengurus yang sah dinilai sangat penting untuk memastikan tata kelola masjid berjalan baik, transparan, dan akuntabel.

    Salah satu jamaah yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan jamaah. Mereka berharap segera ada pembentukan pengurus Masjid Raya agar pengelolaan masjid dapat berjalan lebih tertib.

    “Kami sebagai jamaah berharap ada kepengurusan resmi Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya yang dibentuk. Dengan begitu administrasi, keuangan, serta keamanan jamaah bisa dikelola dengan baik dan transparan,” ujarnya.

    Jamaah juga menilai pembentukan pengurus sangat penting untuk menertibkan administrasi sekaligus menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah yang beribadah di masjid tersebut.

    Menurut mereka, selama belum adanya kepengurusan resmi, sejumlah persoalan keamanan juga sempat terjadi di lingkungan masjid. Beberapa kali dilaporkan terjadi kasus pencurian, namun hingga kini barang-barang yang hilang belum berhasil ditemukan.

    “Masjid Raya ini juga beberapa kali terjadi pencurian. Karena belum ada kepengurusan yang jelas, akhirnya barang yang hilang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada yang bertanggung jawab menanganinya,” ungkap salah satu jamaah.

    Selain itu, jamaah juga menyoroti dugaan pemanfaatan sejumlah aset masjid yang dinilai lebih mengarah pada kepentingan bisnis tanpa arah. Mereka menilai aktivitas usaha yang dijalankan menggunakan fasilitas atau dana kas masjid tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada jamaah.

    “Beberapa usaha yang dijalankan dengan menggunakan kas atau aset masjid sampai hari ini tidak pernah dilaporkan hasilnya kepada jamaah. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” kata jamaah lainnya.

    Para jamaah menegaskan bahwa hingga saat ini yang masih berjalan adalah kepengurusan lama yang berstatus pengurus Masjid Agung, bukan pengurus Masjid Raya sebagaimana status terbaru masjid tersebut.

    Karena itu, jamaah berharap pemerintah daerah, tokoh agama, serta pihak terkait dapat segera memfasilitasi pembentukan kepengurusan resmi Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) agar pengelolaan masjid lebih tertata, transparan, serta mampu menjamin kenyamanan dan keamanan seluruh jamaah.

    “Kami hanya ingin Masjid Raya ini dikelola dengan baik sebagai rumah ibadah umat Islam di Papua Barat Daya. Maka pembentukan pengurus yang resmi dan profesional sangat penting,” tegas salah satu jamaah.

  • Rapat Evaluasi Program Strategis, Pemkot Sorong Percepat Input Data Kinerja Melalui Aplikasi E-Monev

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar rapat pembahasan laporan program strategis daerah yang akan dilaporkan melalui aplikasi E-Monev. Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta staf terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Anggrek Lantai 2 Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (10/3/2026).

    Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sejumlah program strategis yang menjadi prioritas sekaligus mendukung program nasional. Program-program tersebut di antaranya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), distribusi makanan bergizi, revitalisasi pendidikan dasar dan menengah, pembentukan Koperasi Merah Putih, hingga persiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

    Selain itu, rapat juga menyoroti pentingnya dukungan perizinan dalam pelaksanaan Operasi Merah Putih serta koordinasi lintas dinas guna mempercepat implementasi berbagai program di lapangan.

    Plt Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku menegaskan bahwa seluruh OPD harus serius dalam menyiapkan data dan laporan program yang akan dimasukkan ke dalam sistem E-Monev. Ia menekankan bahwa laporan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

    “Seluruh OPD diminta segera menyiapkan dan menyerahkan data capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Data tersebut harus diinput secara lengkap sebelum batas waktu 31 Maret 2026,” ujar Ruddy dalam rapat tersebut.

    Dalam pembahasan itu juga disebutkan bahwa terdapat 68 indikator kinerja yang harus dipenuhi dan diinput oleh tim penyusun. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menilai capaian pembangunan daerah sekaligus memastikan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

    Beberapa OPD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, misalnya, berperan dalam perencanaan, pengawasan, serta penyediaan data pendukung terkait layanan kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan.

    Sementara itu, Dinas Sosial bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut dilibatkan dalam upaya penanganan kemiskinan melalui koordinasi program serta penyusunan dokumen perencanaan yang diperlukan.

    Ruddy juga menekankan pentingnya koordinasi antar dinas agar proses pengumpulan data dan penyusunan laporan dapat berjalan efektif. Ia meminta setiap OPD menunjuk satu staf atau penanggung jawab (PIC) yang akan berkoordinasi langsung dengan tim penyusun di Bappeda.

    “Setiap OPD harus menunjuk satu PIC yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan dan penginputan data. Dengan begitu, seluruh dokumen laporan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Pemerintah Kota Sorong berharap melalui koordinasi yang baik serta komitmen seluruh perangkat daerah, laporan program strategis melalui aplikasi E-Monev dapat disusun secara akurat dan tepat waktu, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai capaian kinerja pembangunan daerah.

  • Hasan Makassar Resmi Dilantik sebagai Kepala UPTD BLUD KKPD Kepulauan Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., resmi melantik Hasan Makassar sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BLUD KKPD) Kepulauan Raja Ampat, Selasa (10/3/2026).

    Pelantikan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi perairan di Raja Ampat agar lebih mandiri, responsif, dan akuntabel.

    “Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat sehingga dapat berjalan lebih baik, profesional, dan memberikan manfaat yang luas,” ujar Elisa Kambu.

    Ia berharap kepala BLUD yang baru dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi baru guna meningkatkan kontribusi sektor konservasi dan pariwisata terhadap pendapatan daerah.

    Menurut Elisa, pengelolaan BLUD sebelumnya telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp13 miliar dari total penerimaan BLUD sekitar Rp42 miliar pada tahun ini.

    “Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Ke depan tentu harus ditingkatkan lagi melalui berbagai terobosan yang lebih inovatif,” katanya.

    Ia juga menekankan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak hanya bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke Raja Ampat, tetapi juga dapat diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan konservasi laut.

    “Peningkatan pendapatan tidak hanya bergantung pada wisatawan, tetapi juga dapat diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan dan konservasi,” tegasnya.

    Gubernur Elisa Kambu juga meminta kepala BLUD yang baru segera melakukan konsolidasi internal serta menyiapkan rencana anggaran sebagai dasar penyusunan program kerja tahun 2026.

    “Jika kemitraan dapat terbangun dengan baik, kita bisa bersama-sama menjaga dan melestarikan Raja Ampat untuk jangka panjang,” pungkasnya.

  • Bupati Malteng Zulkarnain Serahkan Mesin Cetak KTP-EL di Tehoru untuk Layani 20 Desa di Dua Kecamatan

    Melanesiatimes.com, Tehoru Kabupaten Maluku Tengah – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus memperkuat pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dengan menghadirkan mesin cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) di tingkat kecamatan guna mempermudah masyarakat memperoleh dokumen kependudukan.

    Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, secara resmi menyerahkan mesin cetak KTP-EL di Kecamatan Tehoru untuk melayani masyarakat di dua kecamatan sekaligus, yakni Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Telutih, Selasa (10/03/2026).

    Kehadiran mesin cetak KTP-EL tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh ke ibu kota kabupaten untuk mencetak KTP elektronik.

    Dalam sambutannya, Bupati Zulkarnain menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan fasilitas yang memudahkan masyarakat di wilayah kecamatan.

    “Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Dengan adanya mesin cetak KTP-EL di Kecamatan Tehoru, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke kota kabupaten. Cukup datang ke kantor kecamatan, KTP-EL bisa langsung dicetak,” ujar Zulkarnain.

    Ia menjelaskan, mesin cetak KTP-EL tersebut nantinya akan melayani kebutuhan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Telutih yang mencakup sekitar 20 desa.

    “Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan sekaligus memastikan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan lengkap,” tambahnya.

    Pada kesempatan itu, Bupati juga menekankan pentingnya dokumen kependudukan seperti KTP-EL dalam menunjang berbagai layanan publik, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga berbagai program bantuan pemerintah.

    “Dokumen kependudukan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Maluku Tengah dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan mudah,” tegasnya.

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berharap kehadiran mesin cetak KTP-EL di Kecamatan Tehoru dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih merata hingga ke tingkat kecamatan.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Maluku Tengah, Dra. Siti H. Soumena, serta Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tehoru, Samsudin Wasaha. (HUAT)

  • Gubernur Elisa Kambu Resmi Lantik Hasan Makasar Sebagai Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat

    SORONG, Melanesiatimes.com – Gubernur Elisa Kambu resmi lantik Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat di  aula Lantai III Kantor sementara Setda PBD, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, (10/3/26).

    Agenda tersebut berlangsung khidmat pelantikan ini sebagai upaya mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

    Turut hadir DPR Provinsi Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua, Anggota BP3OKP, Kepala BPKP, Pemda Raja Ampat bersama para Pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat serta BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat.

    Sebelumnya Jabatan Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat tersebut di jabat oleh Syafri Tuharea kemudian diganti oleh Hasan Makasar.

    Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

    Gubernur menyebutkan pelantikan bukanlah seremoni melainkan penugasan. Ia berharap, pejabat yang dilantik dapat bekerja secara profesional, berintegritas.

    Dengan dilantiknya Hasan Makasar sebagai Kepala BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat. Gubernur berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam mengelola, melindungi, dan melestarikan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

  • BPJS Kesehatan Siagakan Posko Mudik dan Layanan JKN Selama Libur Lebaran 2026

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong,– BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses secara optimal selama periode libur Lebaran tahun 2026. Berbagai kemudahan layanan telah disiapkan agar peserta tetap memperoleh pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan, termasuk bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Senin (8/3/2026).

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa kemudahan layanan JKN harus tetap dirasakan oleh masyarakat kapan pun dan dapat diakses di seluruh Indonesia, termasuk saat momentum mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi secara tatap muka, BPJS Kesehatan membuka layanan di kantor cabang pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat.

    “Momentum mudik Lebaran tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan memastikan layanan Program JKN tetap dapat diakses dengan mudah, sehingga masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan tenang karena perlindungan kesehatannya tetap terjamin,” ujar Pujo, Senin (09/03/2026).

    Sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan layanan selama masa mudik, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sejumlah titik strategis. Pujo mengatakan, posko tersebut disiapkan untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, hingga bantuan layanan bagi peserta Program JKN yang membutuhkan selama perjalanan.

    “Posko Mudik BPJS Kesehatan hadir mulai tanggal 13-16 Maret 2026 di Pelabuhan Merak, Banten; Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur; Rest Area Tol 88A Cipularang di Purwakarta; Rest Area Tol 166A Cipali di Majalengka; Rest Area Tol 429A Ungaran di Semarang; Rest Area Tol 519A Masaran di Sragen; Terminal Purabaya di Sidoarjo; serta Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Kehadiran posko tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik sekaligus mempermudah peserta memperoleh informasi terkait layanan Program JKN selama perjalanan,” sebut Pujo.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan terdapat beragam kemudahan akses layanan administrasi kepesertaan selama periode libur Lebaran. Peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN untuk mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan secara mandiri, mulai dari perubahan data peserta, perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga berbagai layanan administrasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

    Akmal menambahkan, untuk mengecek status keaktifan kepesertaan, peserta dapat memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, dan Care Center 165. Dengan demikian peserta dapat memastikan kepesertaannya tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Kami mengimbau peserta untuk memastikan status kepesertaannya aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. Peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran maupun melunasi tunggakan, sehingga kepesertaan tetap aktif dan layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan,” jelas Akmal.

    Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyampaikan bahwa peserta Program JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar daerah domisili. Apabila Puskesmas, klinik, dan dokter keluarga tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, maka tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP mitra BPJS Kesehatan lain yang sedang beroperasi.

    “Informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan (Aplicares), sehingga peserta dapat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan,” jelas Abdi.

    BPJS Kesehatan juga memastikan keberlanjutan pelayanan bagi peserta dengan penyakit kronis, termasuk bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Abdi menuturkan, peserta dapat memperoleh obat kronis di rumah sakit maupun obat bagi peserta PRB di FKTP sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga terapi yang dijalani tetap dapat berjalan tanpa hambatan selama periode libur Lebaran.

    “Selain itu, BPJS Kesehatan juga tetap menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi kecelakaan ganda, biaya pelayanan kesehatan pertama kali akan dijamin oleh Jasa Raharja hingga batas maksimal Rp20 juta. Apabila biaya pelayanan kesehatan melebihi nilai tersebut, maka selisihnya dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Abdi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Bambang Wibowo, menyampaikan bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia telah mempersiapkan pelayanan bagi peserta JKN, dan memastikan memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan selama libur lebaran. Menurutnya, rumah sakit tetap beroperasi selama 24 jam dengan memastikan layanan kepada peserta JKN tetap berjalan optimal.

    “Rumah sakit tetap menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan maupun layanan untuk cuci darah juga tetap berjalan selama periode libur Lebaran. Melalui Posko Mudik BPJS Kesehatan, tentunya hal ini juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Bambang.

    Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, menilai bahwa momentum Lebaran memang membutuhkan upaya ekstra dari berbagai pihak, termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan melalui Program JKN. Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan peserta tidak mengalami kendala administratif ketika membutuhkan layanan kesehatan.

    “Kami tentu tidak ingin ada peserta yang tertolak secara administratif ketika mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Karena itu masyarakat juga perlu memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum melakukan perjalanan mudik,” kata Tulus.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan mudik, tidak hanya dari sisi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. Baginya, perjalanan mudik sering kali melelahkan.

    “Karena itu masyarakat perlu menjaga kondisi tubuh dengan baik, beristirahat cukup, serta memperhatikan kesehatan mental agar tetap prima selama perjalanan. Kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan,” tambahnya.

    Di sisi lain, Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sandhi Wiedyanoe, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis lalu lintas menjelang periode libur Lebaran tahun 2026. Analisis tersebut dilakukan untuk memetakan potensi kerawanan kecelakaan lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik.

    “Korlantas Polri telah melakukan analisis lalu lintas untuk periode libur Lebaran 2026 guna mengetahui peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari berbagai kajian yang dilakukan, faktor human error masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu kami mengimbau masyarakat untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum melakukan perjalanan jauh saat mudik,” jelas Sandhi.