Melanesia Times

Blog

  • Orideko Burdam dan Rajif Alhamid Dipercayakan Sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Raja Ampat

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat – Orideko Burdam resmi dipercayakan sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Raja Ampat dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada 5-6 Juli 2025.

    Penunjukan Orideko, yang juga menjabat sebagai Bupati Raja Ampat, menunjukkan komitmennya untuk membangun dan memajukan partai di wilayah tersebut.

    Acara ini dihadiri oleh para pengurus partai, kader, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Rajif Ahmad Alhamid juga ditunjuk sebagai Sekretaris DPD Raja Ampat, melengkapi kepemimpinan yang baru terbentuk.

    Penunjukan ini tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem dengan nomor 226-kpts/DPP-NasDem/VI/2025, yang meratifikasi susunan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Raja Ampat untuk periode 2024-2029. Orideko Burdam mengatakan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada konsolidasi dan penguatan partai menjelang pemilu.

    Sekretaris DPD Partai Nasdem Raja Ampat, Rajif Alhamid, menjelaskan bahwa konsolidasi pasca pemilu 2024 sangatlah penting. Ia menekankan perlunya struktur kepengurusan yang kuat, solid, dan loyal untuk menjalankan kebijakan partai. “Kita perlu memastikan setiap kader memiliki kapasitas yang memadai untuk mengemban tugas ini,” kata Rajif

    Lebih lanjut, dalam pernyataannya, Rajif menyebutkan bahwa penyesuaian struktur pengurus DPD ini dipandang perlu melihat dinamika politik dan kebutuhan yang berkembang di Kabupaten Raja Ampat. “Kami percaya Orideko akan mampu membawa Partai Nasdem menuju kemenangan di pemilu mendatang,” tambahnya.

    Surat keputusan terkait susunan kepengurusan ini juga merujuk pada Pasal 7 Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Partai Nasdem, yang mengatur pembentukan dan pengesahan kepengurusan di tingkat daerah. Salah satu pertimbangan utama adalah efektivitas struktur organisasi untuk mendukung program kerja.

    Orideko Burdam dan Rajif Alhamid Terpilih Sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Raja Ampat
    Prosesi penyerahan SK DPD Partai Nasdem Raja Ampat

    Terkait dengan kepengurusan ini, Orideko mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menurut undang-undang ini, setiap partai diharuskan untuk memiliki struktur organisasi yang jelas dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembentukan DPD Partai Nasdem Kabupaten Raja Ampat.

    Orideko pun menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan bekerja keras untuk menyebarluaskan visi dan misi Partai Nasdem ke seluruh pelosok Raja Ampat. “Kami akan mengupayakan agar masyarakat mengenal dan mendukung Partai Nasdem,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan komitmennya untuk melibatkan semua stakeholder dalam perjalanan politik ini. Orideko berharap, bersama Rajif dan pengurus yang baru, mereka dapat memperkuat posisi Partai Nasdem di daerah, terutama menjelang pemilu.

    Sebagai langkah awal, Orideko menyatakan rencananya untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat. “Kita akan mendengar aspirasi masyarakat dan memastikan program yang dibuat dapat bermanfaat bagi daerah,” ucapnya.

    Kepemimpinan yang baru diharapkan mampu mengoptimalkan potensi partai di Raja Ampat, serta memperluas jaringan ke berbagai segmen masyarakat. Orideko bertekad untuk menjadikan Partai Nasdem sebagai pilihan utama rakyat dalam pemilu mendatang.

    Dengan dukungan dan kerjasama dari semua elemen, Orideko percaya bahwa Partai Nasdem dapat menghadapi tantangan politik ke depan dengan lebih baik. Momentum ini diharapkan tidak hanya menguntungkan partai, tetapi juga membawa kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

    Seluruh kader dan simpatisan Partai Nasdem pun menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kepemimpinan baru ini, berharap bahwa Orideko Burdam dapat mengukir prestasi yang lebih baik bagi partai dan daerah ke depan.

  • Ketua DPD Partai Nasdem Raja Ampat Umumkan Visi Besar untuk Partai Nasdem di Rapat Kerja Wilayah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Nasdem Raja Ampat, Orideko Burdam, menyampaikan harapan besar untuk perkembangan Partai Nasdem di wilayahnya dalam keterangannya di penutupan Rapat Kerja Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada Sabtu malam (06/07/2025).

    Dalam suasana penuh syukur, Ketua DPD Partai Nasdem Raja Ampat yang juga sebagai Bupati Raja Ampat,  Orideko mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mengembangkan partai dan memperkuat keberadaan Nasdem di Raja Ampat.

    Orideko mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kesempatan untuk mengikuti rapat ini. Ia menegaskan pentingnya untuk membawa panji-panji Nasdem hingga pelosok Raja Ampat dan mengusulkan visi untuk menjadikan partai ini sebagai pemimpin di DPR Raja Ampat pada periode 2029-2034.

    “Target kami adalah memastikan bahwa Nasdem akan berkuasa di Raja Ampat,” ujar Orideko dengan optimisme. Ia juga menekankan pentingnya merangkul perbedaan dalam politik, serta menyatukan semua elemen untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun daerah.

    Pernyataan tersebut disambung juga oleh Ranley Mansawan, Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Ranley menegaskan dukungannya terhadap Orideko dan berharap agar bersama dapat menanamkan panji-panji Nasdem di seluruh kampung di Raja Ampat menjelang pemilu mendatang.

    Kehadiran dan semangat para pemimpin daerah ini mencerminkan ikatan kuat dalam memperjuangkan cita-cita bersama. Ranley berharap bahwa dengan kerja keras, Nasdem akan dapat memimpin di DPR Kabupaten Raja Ampat di tahun-tahun mendatang.

    Orideko juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai visi misi ini. Ia mengajak semua elemen, baik dari anggota partai maupun masyarakat umum, untuk turut serta dalam perjuangan ini.

    Semangat ini menunjukkan komitmen yang kuat dari DPD Nasdem untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Raja Ampat. Orideko menginginkan agar semua cara dilakukan untuk memastikan bahwa Nasdem hadir dan dikenal di setiap desa.

    Ke depan, Orideko bertekad untuk melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat mendekatkan Partai Nasdem kepada rakyat. Ia percaya, dengan kebersamaan dan kerja keras, impian besar ini bisa terwujud.

    Rapat Kerja Wilayah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat jaringan dan basis dukungan untuk Nasdem di Raja Ampat. Orideko meyakinkan semua peserta bahwa komitmennya untuk mengembangkan partai ini akan terus berjalan.

    “Bersama kita bisa, atas nama perbedaan kita satukan untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar,” tutup Orideko.

  • Dugaan Penganiayaan oleh Danramil Elat Terhadap Jheper Picu Kemarahan Publik di Maluku Tenggara

    Melanesiatimes.com,  Maluku Tenggara – Insiden kekerasan yang melibatkan Danramil Elat, Lettu Inf. Nirwan Boiratan, terhadap Ketua Pemuda Desa Mataholat, Muhammad Nuramin Matdoan alias Jheper, telah memicu kemarahan di kalangan publik dan organisasi kepemudaan di wilayah Maluku TeTenggara. Minggu (06/07/2024).

    Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam, 4 Juli 2025, sekitar pukul 23.00 WIT, di pos keamanan TNI di Desa Mataholat-Nerong, Kecamatan Kei Besar. Menurut keterangan saksi, Moh. Amin selaku Ketua Pemuda Desa Mataholat, menunjukkan bahwa dirinya mengalami pemukulan dan intimidasi verbal oleh Danramil tanpa adanya alasan yang jelas.

    Dalam insiden tersebut, Sekretaris Desa juga hadir dan mengalami intimidasi lisan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini, menganggap tindakan tersebut sangat tidak pantas dan melanggar etika yang seharusnya dijunjung oleh seorang anggota militer.

    Korban, Moh. Amin, menjelaskan bahwa ia berada di lokasi absensi perusahaan untuk kebutuhan jaringan internet pada malam kejadian. Sekitar pukul 23.30 WIT, ia dipanggil oleh dua anggota TNI berdasarkan perintah Danramil, yang kemudian langsung melakukan pemukulan tanpa memberikan penjelasan.

    Motif di balik tindakan kekerasan ini masih menjadi tanda tanya. Beberapa warga setempat berpendapat bahwa insiden ini mungkin berkaitan dengan kepentingan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

    Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Lettu Inf. Nirwan Boiratan mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda setempat, Ismiran Ingratubun, Sekretaris Wilayah GP Ansor Maluku. Dalam pernyataannya, Ismiran menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran etika militer dan pidana.

    Ismiran juga mendesak Dandim Maluku Tenggara dan Pangdam XV Pattimura untuk mengambil tindakan tegas terhadap Danramil. “Kalau Lettu Inf. Nirwan Boiratan ingin menjadi petugas keamanan perusahaan, silakan tanggalkan seragam militernya. Jangan gunakan wewenang TNI untuk mengintimidasi rakyat,” ungkapnya dengan tegas.

     

    Hingga saat ini, pihak Kodim dan Korem belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini. Masyarakat pun semakin mendesak agar institusi TNI menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan segera memproses hukum Danramil yang diduga terlibat dalam penganiayaan.

     

    Pentingnya penyelesaian kasus ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama di wilayah yang rawan konflik. Keterlibatan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam mengawasi tindakan aparat menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

     

    Diskusi di kalangan tokoh masyarakat pun berkembang, berusaha mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.

     

    Ke depan, diharapkan akan ada upaya preventif dari instansi terkait untuk mencegah tindakan kekerasan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Masyarakat Maluku Tenggara menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini demi kepentingan bersama.

  • Rakerwil II Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Resmi Ditutup dengan Komitmen Kuat Menuju Pemilu 2029

    Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat Daya – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya resmi ditutup pada Minggu (06/07/2025) di Vega Prime Hotel.

    Acara penutupan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Dr. H. Saan Mustopa, M.Si., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

    Dalam sambutannya, Saan Mustopa menekankan pentingnya menghadapi tantangan dengan semangat perjuangan dan pengorbanan. “Kita semua harus komitmen untuk bekerja keras dan menjalankan agenda aksi yang telah kita sepakati bersama,” ujarnya.

    Agenda aksi yang dibacakan oleh Sekretaris DPW Papua Barat Daya menjadi fokus utama. Saan menyatakan bahwa tanpa penghargaan terhadap kesepakatan bersama, upaya mencapai tujuan akan sulit terwujud. “Kalau bukan kita yang menghargai kesepakatan ini, siapa lagi?” lanjutnya dengan tegas.

    Selain itu, Saan juga menekankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagai fondasi dalam menjalankan setiap agenda yang telah disusun. “Kita harus saling menguatkan dan mendukung satu sama lain agar hasil yang diharapkan pada Pemilu 2029 bisa tercapai,” tambahnya.

    Rakerwil kali ini juga mendiskusikan permasalahan struktural dalam kepengurusan partai. Saan menggarisbawahi pentingnya restrukturisasi untuk memperkuat keberadaan partai di Papua Barat dan Papua Barat Daya. “Kita perlu membenahi dan memperkuat struktur partai agar semakin kokoh dan aktif,” jelasnya.

    “Rekstrukturisasi ini bukan untuk saling menegaskan posisi, tapi untuk memperkuat keberadaan Partai Nasdem di masing-masing wilayah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Saan menjelaskan bahwa keputusan siapa yang menjadi Ketua DPW dan DPD tidak ditentukan oleh musyawarah, melainkan otoritas DPP. Pengurus di setiap level diharapkan memiliki komitmen yang jelas tanpa kepentingan subjektif. “Kita bukan membangun orang-orang tertentu, tetapi membangun kekuatan politik secara keseluruhan,” ucapnya.

    Rakerwil II Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Resmi Ditutup dengan Komitmen Kuat Menuju Pemilu 2029
    Peserta Rakerwil II Partai Nasdem Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi partai ke depannya. Berbagai pandangan dari kader hadir untuk memberikan masukan demi kemajuan partai. Semua peserta sepakat akan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antar anggota.

    Menutup sambutannya, Saan Mustopa menyampaikan harapannya agar semua kader dapat berperan aktif dalam setiap agenda yang disusun. “Kemenangan kita bukan hanya untuk Partai Nasdem, tetapi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Kegiatan Rakerwil II ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Nasdem serta mempersiapkan langkah-langkah strategis menjelang Pemilu 2029. Kader Partai Nasdem di Papua Barat dan Papua Barat Daya siap bergerak bersama demi mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

    Dengan dukungan dan kerja keras semua pihak, Partai Nasdem optimis dapat meraih hasil yang memuaskan di Pemilu mendatang. Penutupan Rakerwil kali ini menandakan langkah awal menuju tujuan besar Partai Nasdem dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

  • PSI Siap Bangun Sinergi Dengan Pemda Bursel

    Melanesiatimes.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Buru Selatan merespons kinerja pemerintahan Buru Selatan dalam merealisasikan program pembangunan Buru Selatan lima tahun kedepan.

    Pasalnya, pihaknya siap memberikan dukungan serta bersinergi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan visi-misi bupati Buru Selatan La Hamidi.

    Pertemuan terbatas ketua PSI dan beberapa pengurus yang berlangsung pada tanggal 6 Juli 2026 guna membahas terkait persiapan kongres PSI di Solo.

    “Agenda kedepan-nya harus terus sinergi dengan pemerintah daerah,” kata Ketua BAPILU PSI Buru Selatan, Umar Rifaldi Najar dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (6/7/2025).

    “Wujud sinergitas kami terlihat dengan beberapa program yang akan ditawarkan pada bupati seperti mendorong tumbuhnya riset dan inovasi ungkap ketua PSI Buru Selatan Yudi Surya Bakti,” sambung dia.

    Pertemuan tersebut juga menjadi agenda awal Yudi Surya Bakti dalam menahkodai PSI Buru Selatan, menekankan pentingnya sinergitas PSI dengan pemerintah daerah, mengingat semangat perubahan bupati Buru Selatan selaras dengan Visi-Misi PSI Buru Selatan.

    Umar juga menekankan sebagai mitra pemerintah, pihaknya juga memiliki target politik tentunya untuk Konsistensi demokrasi di buru Selatan.

    “PSI menargetkan keterwakilan di DPRD dalam pemilihan umum kedepan dengan mengusung kader-kader terbaik untuk menangkan PSI di Dapil masing-masing,” pungkasnya.

  • Paman Nurlete : Pendukung Kejahatan Aguan & Nono Sampono Menuding HTI Terorism

    Penulis : Faisal S Sallatalohy (Ketum Ikata Mahasiswa Doktor-Magister Maluku)

    Melanesiatimes.com – Manusia ini namanya Paman Nurlette. Dialah yg teriak-teriak menyebut HTI teroris, mengaitkan HTI teroris saat bersitegang dengan Ahmad Khozenudin ketika skors sidang memeriksa Nono Sampono selaku Direktur Utama PT MBM di PN Tangerang Rabu kemarin.

    Paman Nurlette. Saya sering mendengar namanya. Namun tidak mengenalnya secara langsung. Kita berasal dari provinsi yg sama, Maluku. Saya juga tau persis dia pengacara Nono Sampono. Keduanya merupakan gerombolan pendukung yg setia pasang badan, membela dan melindungi Agung Sedayu Group milik Aguan terkait proyek oligarki PIK-2 & kasus Pagar laut di wilayah Banten.

    Aksinya yg menuding Akhmad Khozenudin teroris, dengan mengaitkan latar belakangnya sebagai aktivis HTI, lalu menuding HTI sebagai organisasi teroris, adalah bentuk kebodohan yg nyata yg ditunjukkan secara terbuka kepada masyarakat Indonesia.

    Dia kuasa hukum. Tapi kayak orang konyol yg tidak mengerti hukum. Adakah putusan pengadilan yg memutuskan HTI organisasi teroris ?

    Adakah UU yg mengatur HTI sebagai organisasi teroris ? Adalah pasal KUHP yg menyatakan HTI organisasi teroris ?

    Adakah Perppu, PP, Perpres, Kepres yg menetapkan HTI sebagai organisasi teroris ?

    Tidak ada satupun aturan hukum atau putusan pengadilan yg memutuskan HTI sebagai organisasi teroris.

    Bahkan dalam Keputusan Menkumham No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017, dengan merujuk pada perppu Ormas 2017, pemerintah mencabut status badan hukum HTI. Tidak ada satupun poin yg menyebutkan atau menetapkan HTI sebagai organisasi teroris.

    Lalu atas dasar hukum apa Paman Nurlette meneriaki HTI Teroris ? Tidak lain dan tidak bukan karena kebodohan akut yg melekat di pikirannya.

    Ini tuduhan serius. Secara hukum bisa berbalik memukul mulut bodoh si Paman Nurlette secara pidana berdasar pasal 310 dan 311 KUHP. Kurungan bisa 4 tahun.

    Paman Nurlette sebagai kuasa hukum Nono Sampono, harusnya memahami hukum yg berlaku di Indonesia. Jangan asal bacot, teriaki HTI teroris. Kuasa hukum apa yg asal bertindak dan bacot tanpa pahami aturan hukum ? Bikin malu. Perlihatkan kebodohan diri sendiri di depan publik.

    Paman Nurlette bertindak bego bukan tanpa alasan. Dugaannya dia tidak terima dan tersulut emosi dengan berjalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi Nono Sampono.

    Paman Nurlette juga tampaknya merasa kesal karena nama Sutanto Kusuma alias Aguan, Alexander Halim Kusuma dan Ellen Kusumo disebutkan dalam persidangan selaku pemilik proyek PIK-2 dan kasus pagar laut.

    Lebih rinci, pemeriksaan saksi-saksi Nono Sampono dalam persidangan, diduga ada penggelapan transaksi jual beli antara ahli waris the pit nio selaku penjual dengan PT MBM selaku pembeli terhadap objek tanah yang sebenarnya milik Charlie Chandra, yang nilai transaksinya sekitar Rp.5 miliar.

    Dari persidangan juga diduga Nono Sampono ingin mengalihkan tanggung jawab kerusakan proyek PIK-2 milik Aguan kepada pemerintah pusat dan Pemda. Nono Sampono ingin agar bukan hanya Aguang yg disalahkan tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab sebagai pihak yg harus dipersalahkan.

    Padahal jelas terlihat, Perampasan tanah rakyat oleh PIK-2 dilakukan oleh Agung Sedayu Group pemilik proyek PIK-2. Wajib menjadi tanggung jawab utama Aguan. bukan malah buang badan dan yang dipersalahkan adalah Pemerintah dan Pemda. Kalau ada peran pemerintah dan Pemda, secara hukum, pelaku utamanya tetap pemilik konsesi proyek PIK-2 terhadap rakyat Banten.

    Berikutnya, Nono Sampono mengakui tanah Terdakwa Charlie Chandra seluas 8,7 ha yang diklaim milik the pit nio, saat ini dikelola oleh PT MBM dan berada di Kawasan PIK-2. Tanah itu, saat ini telah dijual oleh pengembang proyek PIK-2 kepada masyarakat, dan sudah ada yang terjual dalam bentuk Kavling siap bangun.

    Namun brengseknya, saksi Nono Sampono tidak bisa menunjuk atau membuktikan alas hak kepemilikan di tanah tersebut, apakah SHM atau SHGB, sehingga tanah tersebut bisa dijual kepada masyarakat. Nono Sampono, hanya mendasari pengelola tanah tersebut berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari ahli waris the pit nio, tanpa memegang bukti kepemilikan.

    Lalu bagaimana mungkin Nono Sampono bisa mengelola tanah tanpa alas hak, lalu tanah tersebut dijual kepada masyarakat ? sama saja menjual tanah bodong kepada Customer?

    Dengan alasan-alasan ini, Paman Nurlette bertindak bego di luar persidangan. Membawa beberapa orang yg fisiknya tegap, mengintimidasi Akhmad Khozenudin dengan menyebut: “Anda menghina pribadi orang”

    Saat ditanya, penghinaannya seperti apa ? Bukannya menjawab, malah menuding “Anda teroris, Anda HTI”. Sama halnya menuding HTI teroris.

    Perilaku dan cara busuk Paman Nurlette menunjukan kedangkalan pengetahuan dan moralnya. Merasa terpojok di dalam persidangan. Akhirnya gunakan cara intimidasi dan fitnah untuk pembentukan opini busuk di luar persidangan.

    Apa juga hubungan antara HTI dan kejahatan yg dilakukan Nono Sampono, Aguang yg turut didukung kuasa hukum Paman Nurlette terhadap kezaliman yg dialami masyarakat Banten?

    Apa salah HTI terhadap masyarakat Banten yg dirampas tanahnya ? apakah HTI merampas tanah rakyat seperti yg dilakukan Aguan, Nono Sampono yg turut dilindungi Paman Nurlette ini?

    Coba tanyakan pada akalnya Paman Nurlette, siapa yg menzalimi rakyat Banten ? HTI atau proyek Oligarki PIK-2 milik Aguan yg turut terlibat Nono Sampono dan didukung Paman Nurlette?

    Siapa yg saat ini menjadi musuh Rakyat Banten? Aguan dan Nono Sampono atau HTI ?

    HTI tidak ada sangkut pautnya. Karena yg jelas-jelas melakukan kejahatan Oligarki PIK-2 adalah Aguan dan Nono Sampono !!!

    Sungguh, kelakuan bego Paman Nurlette menunjukan Sikap arogan, premanisme memalukan yg dipraktikan secara terbuka seorang kuasa hukum.

    Orang merdeka itu, selalu membela kebenaran. Sementara budak penjilat, penikmat uang, pengkhianat itu konsisten membela tuannya, apapun pikiran busuk dan kejahatan yg dilakukan.

    Sungguh memalukan. Shame on you Paman Nurlette !!!

  • Partai Nasdem Gelar Rakerwil II di Sorong: Perkuat Strategi Menang Pemilu 2029

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong Papua Barat Daya – Dalam rangka memperkuat strategi menuju pemilu 2029, Partai Nasdem Papua Barat dan Papua Barat Daya mengadakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II yang berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong pada Sabtu, (05/07/2025).

    Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pengurus serta kader dan anggota dewan dari kedua wilayah tersebut.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, membuka acara dengan menekankan pentingnya menjaga dan mempertahankan apa yang telah dicapai. “Kita harus terus meningkatkan apa yang sudah kita dapatkan dan memperkuat posisi kita,” terangnya.

    Beliau optimis, dengan semangat kerja keras, Partai Nasdem dapat meraih kemenangan di pemilu mendatang.

    Saan menegaskan bahwa tujuan Partai Nasdem bukan hanya untuk meraih suara, tetapi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. “Apa yang kita capai harus memberikan kebaikan bagi daerah dan rakyat,” imbuhnya.

    Dalam konteks pemilu 2029, Saan Mustopa mengungkapkan keyakinannya bahwa Partai Nasdem memiliki potensi untuk menjadi pemenang. “Saat ini kita berada di posisi empat besar secara provinsi dan tiga besar di Indonesia. Untuk mencapai posisi nomor satu, itu bukanlah sesuatu yang mustahil,” tandasnya.

    Partai Nasdem Gelar Rakerwil II di Sorong: Perkuat Strategi Menang Pemilu 2029
    Perkuat Strategi Menang Pemilu 2029

     

    Saan juga mengajak seluruh kader Partai Nasdem untuk tetap kompak dan berkolaborasi demi tujuan bersama. “Dengan semangat dan kerjasama yang baik, insya Allah kita akan meraih target yang telah kita tetapkan,” ajaknya.

    Pertemuan ini juga membahas strategi-strategi yang perlu diterapkan untuk menghadapi pemilu mendatang. Semua elemen partai diminta untuk fokus pada kepentingan masyarakat dan berupaya agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat langsung.

    Selain itu Ketua DPW Papua Barat Daya, Petrus Kasihiw, juga menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang telah diraih Partai Nasdem. “Puji Tuhan, Alhamdulillah, dari kerja keras seluruh elemen, kami berhasil merebut satu kursi DPR RI dan empat kursi di DPR Papua Barat Daya, serta 18 kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

    Petrus menjelaskan, dari enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya, tiga di antaranya berhasil mengamankan posisi sebagai unsur pimpinan DPRD. “Ini adalah capaian yang sangat positif bagi kita, terutama di Kabupaten Tambrauw, Maybrat, dan Sorong Selatan,” lanjutnya dengan bangga.

    Saan dan Petrus juga menegaskan pentingnya loyalitas dan dedikasi semua kader untuk bersama-sama meraih kemenangan. “Kita adalah satu tim, dan setiap langkah yang kita ambil harus mengedepankan kepentingan masyarakat,” imbuh Petrus.

    Sebagai penutup, Saan Mustopa mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerja keras demi kemajuan Partai Nasdem. “Mari kita buktikan bahwa perjuangan kita adalah untuk kebaikan masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya,” tutupnya.

    Rakerwil II di Sorong diharapkan menjadi titik awal untuk langkah-langkah konkret menuju pemilu 2029, dengan harapan Partai Nasdem dapat merealisasikan visi-misi yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah tersebut.

  • Resmi Dilantik, Pengurus KKST Maluku Tengah Gelar Rapat Kerja Organisasi

    Melanesiatimes.com, Masohi – Organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Maluku Tengah gelar rapat kerja bahas program kerja kepengurusan selama satu periode ke depan, sabtu (05/07/2025).

    Kegiatan tersebut berlangsung di aula Baruga Kelurahan Lesane Kota Masohi dan dihadiri sejumlah pengurus yang tergabung ke dalam bidang-bidang pada kepengurusan DPD KKST Malteng periode 2024-2029, presidium organisasi seperti Sekretaris La Hamidun, S.Pd., dan Bendahara La Baiena, S.Sos., M.Si., serta beberapa perwakilan dari dewan adat.

    Sementara itu ketiadaan Ketua KKST saat Raker berlangsung dikonfirmasi Sekretaris Organisasi bahwa beliau masih berada di Kota Ambon usai mengantarkan Sultan Buton ke-41 dan rombongan pemangku adat Kesultanan Buton kembali ke Sulawesi Tenggara pasca pelantikan.

    “benar pak Ketua masih di ambon, dan kemarin kami diberitahukan bahwa beliau hendak kembali ke Masohi untuk agenda Raker ini tapi mendadak dihubungi untuk urusan lain yang mendesak sehingga harus bertahan sehari lagi,” ungkap Hamidun.

    Dari forum Raker, Hamidun mengatakan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar walau diawal presidum sidang sempat lakukan skorsing untuk menunggu kehadiran pengurus lainnya agar memenuhi kuota forum.

    “kami menunggu agar perwakilan dari seluruh bidang bisa hadir sehingga bisa merumuskan dan menyampaikan program kerjanya masing-masing,” ujarnya.

    Diketahui sebelumnya bahwa pada kepengurusan DPD KKST Malteng kali ini terdapat 16 bidang. Tapi kemudian, kata Hamidun “mengalami tambahan 2 bidang yakni Bidang Anggaran dan Bidang Kesekretariatan sehingga sekarang menjadi 18 bidang,” jelasnya.

    Hingga berita ini dimuat, kegiatan Raker KKST Maluku Tengah masih berjalan dengan agenda sidang sudah sampai pada pleno III yakni pembahasan komisi-komisi.

    Dikatakan Hamidun “pleno III kami kebalikan kepada bidang-bidang untuk membahas secara terpisah agenda dan program kerja apa yang mau diusulkan untuk kemudian dapat dibahas dan disepakati,” ucapnya.

    Jadi dalam pleno III ini, sambung Hamidun forum bersepakat membentuk 2 komisi yakni Komisi Rekomendasi dan Komisi Program Kerja. Yang kemudian membahas poin-poin apa saja yang masuk dalam rekomendasi organisasi dan yang merupakan bagian dari program kerja organisasi sesuai dengan target jangka pendek/menengah (proker bulanan) atau jangka panjang (proker tahunan),” jelasnya.

    “pembahasan ini akan terus berlanjut hingga melahirkan program-program kerja yang sejalan dengan tujuan organisasi, sesuai kebutuhan, dan visi misi Ketua KKST Malteng yang baru. Sehinga untuk menyelesaikan ini semua, kami (pengurus yang hadir) berkomitmen membantu bidang-bidang yang anggotanya tidak lengkap dalam forum saat ini. Yang penting Raker selesai dan segera KKST mulai realisasikan program kerja,” kata Hamidun. (HUAT)

  • DPD IKAPPI Kota Ambon Gelar FGD Membangun Ekonomi Kerakyatan Amid Tantangan Ekonomi

    Melanesiatimes.com, Ambon – Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Ambon melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Silaturahmi Para Pedagang untuk Menjaga Situasi dan Kondisi Pasar agar Tetap Aman & Nyaman.” Acara ini berlangsung  di Hotel Green Avira, Ambon Pada Sabtu (05/07/2025).

    FGD ini mengusung nuansa dialog terbuka yang dikenal dengan sebutan “Duduk Bacarita.” Pertemuan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pedagang, dinas teknis, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif dan kritis untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan pasar tradisional, terutama Pasar Mardika, sebagai pusat ekonomi rakyat di Kota Ambon.

    Ketua DPD IKAPPI Kota Ambon, Azmar Ohorella, Amp.d, dalam paparannya menyoroti data internal IKAPPI yang menunjukkan bahwa sekitar 5.700 pedagang sebelumnya aktif di Kota Ambon. Namun, lebih dari 2.000 pedagang telah meninggalkan kota ini karena mencari kestabilan ekonomi di daerah lain seperti Tual, Ternate, dan Sulawesi.

    “Fenomena ini jelas mempengaruhi perputaran ekonomi di Kota Ambon. Daya beli menurun, aktivitas pasar melemah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terganggu,” ujar Azmar saat diwawancarai oleh tim Indolensa.

    Dia menekankan pentingnya validasi ulang data pedagang agar langkah penataan dan pemberdayaan dapat dilakukan secara akurat dan menyeluruh. IKAPPI mendorong Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan beberapa langkah strategis. Ini termasuk pendataan ulang pedagang aktif di Pasar Mardika, penataan zonasi dan lapak secara tertib, penguatan keamanan pasar, serta evaluasi kebijakan pungutan dan pengelolaan retribusi.

    “Kami juga rutin melakukan edukasi kepada pedagang mengenai konsep ekonomi kerakyatan agar proses jual-beli bisa berjalan sehat dan tertib,” tambah Azmar dengan penuh semangat.

    IKAPPI juga menyampaikan bahwa perlu adanya efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pasar dan pemulihan iklim niaga lokal yang sempat terganggu akibat berbagai masalah. Terkait dengan dugaan pungutan liar (pungli) yang marak di Pasar Mardika, Azmar mengungkapkan bahwa IKAPPI tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung. Namun, mereka aktif melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada aparat keamanan.

    “Kami bukan penegak hukum, tetapi kami bisa menjadi corong aspirasi pedagang. Yang bisa kami lakukan adalah melaporkan kondisi lapangan secara faktual,” tambah Azmar.

    Sementara itu, data dari Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 600 pedagang yang resmi terdaftar di Pasar Mardika. Angka ini sangat jauh dari versi IKAPPI, mengindikasikan adanya ketimpangan data yang menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menyusun basis data pedagang yang akurat. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pasar yang modern, aman, dan adil.

    FGD ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan refleksi terbuka, serta foto bersama peserta sebagai simbol kebersamaan antara pengelola, pelaku usaha pasar, dan regulator. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan memajukan ekonomi kerakyatan di Kota Ambon.

  • Ketua Umum Partai Nasdem Serahkan Bantuan 10 Unit Perahu Mesin Tempel kepada DPD Nasdem Raja Ampat

    Melanesiatimes.com,  Kota Sorong – Sabtu, 5 Juli 2025, menjadi hari bersejarah bagi DPD Partai Nasdem Raja Ampat. Dalam momen yang penuh makna ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, secara simbolis menyerahkan 10 unit perahu mesin tempel kepada DPD Nasdem Raja Ampat melalui Wakil Ketua Umum, Saan Mustopa. Acara berlangsung di Pantai Sinar Numfor, yang dipenuhi nuansa kebersamaan dan semangat untuk kemajuan masyarakat.

    Proses penyerahan dilakukan dengan penuh kehormatan, di mana Wakil Ketua Umum Saan Mustopa didampingi Ketua Wilayah Papua Barat Daya Peteus Kasihiw,  menyerahkan perahu-perahu tersebut kepada Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam. Bupati Orideko juga merupakan anggota Partai Nasdem, sehingga penyerahan ini menunjukkan sinergi antara partai dengan pemerintahan daerah.

    Saan Mustopa menyampaikan bahwa penyerahan perahu mesin tempel ini merupakan bagian dari komitmen Partai Nasdem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan seperti Raja Ampat. “Kami berkomitmen untuk mendukung masyarakat nelayan agar dapat meningkatkan hasil tangkapan dan meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pentolan Partai Nasdem, termasuk anggota DPR RI, Riko Sia. Kehadiran para pemimpin partai ini menunjukkan keseriusan Nasdem dalam memperhatikan dan mendukung aspirasi masyarakat di setiap daerah.

    Setelah proses penyerahan perahu, acara dilanjutkan dengan momen yang tidak kalah spesial, yakni perayaan ulang tahun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Para anggota partai Nasdem dan partisipan mengadakan kejutan untuk Saan Mustopa, yang berulang tahun pada hari yang sama. Suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan menciptakan momen yang tak terlupakan.

    Suara tawa dan sorakan meramaikan tempat tersebut, menandakan rasa syukur dan kebahagiaan atas semua pencapaian yang diraih selama ini. Para peserta turut memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk Saan Mustopa agar terus berkontribusi dalam memajukan Partai Nasdem dan masyarakat.

    Partai Nasdem terus berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap daerah-daerah terpencil dan kepulauan, yang sering kali terabaikan dalam program-program pemerintah. Penyerahan perahu mesin tempel ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan.

    Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa partai politik tidak hanya berkutat pada urusan politik, tetapi juga aktif berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui langkah-langkah nyata seperti ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem semakin meningkat.

    Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, Partai Nasdem melanjutkan langkahnya untuk mewujudkan visi misi yang pro-rakyat. Acara di Pantai Sinar Numfor ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Raja Ampat menuju kehidupan yang lebih baik.