Melanesiatimes.com, Maluku Tenggara – Insiden kekerasan yang melibatkan Danramil Elat, Lettu Inf. Nirwan Boiratan, terhadap Ketua Pemuda Desa Mataholat, Muhammad Nuramin Matdoan alias Jheper, telah memicu kemarahan di kalangan publik dan organisasi kepemudaan di wilayah Maluku TeTenggara. Minggu (06/07/2024).
Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam, 4 Juli 2025, sekitar pukul 23.00 WIT, di pos keamanan TNI di Desa Mataholat-Nerong, Kecamatan Kei Besar. Menurut keterangan saksi, Moh. Amin selaku Ketua Pemuda Desa Mataholat, menunjukkan bahwa dirinya mengalami pemukulan dan intimidasi verbal oleh Danramil tanpa adanya alasan yang jelas.
Dalam insiden tersebut, Sekretaris Desa juga hadir dan mengalami intimidasi lisan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini, menganggap tindakan tersebut sangat tidak pantas dan melanggar etika yang seharusnya dijunjung oleh seorang anggota militer.
Korban, Moh. Amin, menjelaskan bahwa ia berada di lokasi absensi perusahaan untuk kebutuhan jaringan internet pada malam kejadian. Sekitar pukul 23.30 WIT, ia dipanggil oleh dua anggota TNI berdasarkan perintah Danramil, yang kemudian langsung melakukan pemukulan tanpa memberikan penjelasan.
Motif di balik tindakan kekerasan ini masih menjadi tanda tanya. Beberapa warga setempat berpendapat bahwa insiden ini mungkin berkaitan dengan kepentingan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Lettu Inf. Nirwan Boiratan mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda setempat, Ismiran Ingratubun, Sekretaris Wilayah GP Ansor Maluku. Dalam pernyataannya, Ismiran menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran etika militer dan pidana.
Ismiran juga mendesak Dandim Maluku Tenggara dan Pangdam XV Pattimura untuk mengambil tindakan tegas terhadap Danramil. “Kalau Lettu Inf. Nirwan Boiratan ingin menjadi petugas keamanan perusahaan, silakan tanggalkan seragam militernya. Jangan gunakan wewenang TNI untuk mengintimidasi rakyat,” ungkapnya dengan tegas.
Hingga saat ini, pihak Kodim dan Korem belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden ini. Masyarakat pun semakin mendesak agar institusi TNI menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan segera memproses hukum Danramil yang diduga terlibat dalam penganiayaan.
Pentingnya penyelesaian kasus ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama di wilayah yang rawan konflik. Keterlibatan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam mengawasi tindakan aparat menjadi kunci dalam menjaga keadilan dan ketertiban.
Diskusi di kalangan tokoh masyarakat pun berkembang, berusaha mencari solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.
Ke depan, diharapkan akan ada upaya preventif dari instansi terkait untuk mencegah tindakan kekerasan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Masyarakat Maluku Tenggara menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini demi kepentingan bersama.
Tinggalkan Balasan