Melanesiatimes.com, Ambon – Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Ambon melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Silaturahmi Para Pedagang untuk Menjaga Situasi dan Kondisi Pasar agar Tetap Aman & Nyaman.” Acara ini berlangsung di Hotel Green Avira, Ambon Pada Sabtu (05/07/2025).
FGD ini mengusung nuansa dialog terbuka yang dikenal dengan sebutan “Duduk Bacarita.” Pertemuan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pedagang, dinas teknis, aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang reflektif dan kritis untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan pasar tradisional, terutama Pasar Mardika, sebagai pusat ekonomi rakyat di Kota Ambon.
Ketua DPD IKAPPI Kota Ambon, Azmar Ohorella, Amp.d, dalam paparannya menyoroti data internal IKAPPI yang menunjukkan bahwa sekitar 5.700 pedagang sebelumnya aktif di Kota Ambon. Namun, lebih dari 2.000 pedagang telah meninggalkan kota ini karena mencari kestabilan ekonomi di daerah lain seperti Tual, Ternate, dan Sulawesi.
“Fenomena ini jelas mempengaruhi perputaran ekonomi di Kota Ambon. Daya beli menurun, aktivitas pasar melemah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terganggu,” ujar Azmar saat diwawancarai oleh tim Indolensa.
Dia menekankan pentingnya validasi ulang data pedagang agar langkah penataan dan pemberdayaan dapat dilakukan secara akurat dan menyeluruh. IKAPPI mendorong Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan beberapa langkah strategis. Ini termasuk pendataan ulang pedagang aktif di Pasar Mardika, penataan zonasi dan lapak secara tertib, penguatan keamanan pasar, serta evaluasi kebijakan pungutan dan pengelolaan retribusi.
“Kami juga rutin melakukan edukasi kepada pedagang mengenai konsep ekonomi kerakyatan agar proses jual-beli bisa berjalan sehat dan tertib,” tambah Azmar dengan penuh semangat.
IKAPPI juga menyampaikan bahwa perlu adanya efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pasar dan pemulihan iklim niaga lokal yang sempat terganggu akibat berbagai masalah. Terkait dengan dugaan pungutan liar (pungli) yang marak di Pasar Mardika, Azmar mengungkapkan bahwa IKAPPI tidak memiliki kewenangan untuk menindak langsung. Namun, mereka aktif melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada aparat keamanan.
“Kami bukan penegak hukum, tetapi kami bisa menjadi corong aspirasi pedagang. Yang bisa kami lakukan adalah melaporkan kondisi lapangan secara faktual,” tambah Azmar.
Sementara itu, data dari Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 600 pedagang yang resmi terdaftar di Pasar Mardika. Angka ini sangat jauh dari versi IKAPPI, mengindikasikan adanya ketimpangan data yang menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menyusun basis data pedagang yang akurat. Hal ini sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pasar yang modern, aman, dan adil.
FGD ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan refleksi terbuka, serta foto bersama peserta sebagai simbol kebersamaan antara pengelola, pelaku usaha pasar, dan regulator. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan memajukan ekonomi kerakyatan di Kota Ambon.
Tinggalkan Balasan