Melanesia Times

Blog

  • Kemenangan Bagas Kurniawan di HMI Ternoda Skandal Utang Travel

    Melanesiatimes.com – Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Kalimantan Barat resmi berakhir dengan terpilihnya Bagas Kurniawan sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2023–2025. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini pun mendapat banyak harapan untuk membawa HMI ke arah yang lebih progresif.

    Namun, momen kemenangan ini tak sepenuhnya manis. Di balik sorotan publik, PB HMI justru tengah digugat oleh pihak QRS Travel karena belum menyelesaikan pembayaran utang senilai Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan akomodasi Kongres 2023.

    Pidato Kemenangan yang Hangat… Tapi Masalah Mengintai

    Dalam pidato penutupannya, Bagas menyampaikan rasa terima kasih kepada semua kandidat dan peserta kongres. Ia juga mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang turut hadir sebagai alumni HMI.

    “Alhamdulillah, kita berhasil tunjukkan solidaritas dan melahirkan regenerasi. Terima kasih untuk semua kandidat yang sudah berjuang,” ujar Bagas penuh semangat, pada kongres ke-23 di kalimantan Barat, 2023 lalu.

    Namun kini, semangat itu diuji oleh gugatan hukum dari CV Quantitas Rezeki Semesta (QRS), perusahaan travel yang menyediakan layanan tiket pesawat untuk peserta kongres.

    Gugatan Muncul: “PB HMI Harus Bayar Rp1,2 Miliar”

    Fadli Rumakefing, kuasa hukum QRS, menegaskan bahwa pihaknya telah menunggu terlalu lama. Utang tersebut belum dilunasi sejak kongres dilangsungkan tahun 2023 lalu.

    “Mohon segera dibayarkan sisa tagihan tiket pesawat senilai Rp1,2 miliar untuk acara Kongres HMI di Pontianak,” tegas Fadli, Senin (28/7/2025).

    Direktur QRS Travel, Ria Aulia, mengaku sangat dirugikan secara finansial dan emosional. Lewat akun TikTok @qrsfashion, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap PB HMI.

    “Terima kasih atas kedzoliman yang telah merugikan usaha dan tim kami,” tulis Ria dalam unggahannya.

    Menurutnya, nominal tersebut sangat besar bagi keberlangsungan bisnis kecil seperti miliknya. Apalagi, permintaan bantuan datang secara mendadak ketika banyak kader HMI terlantar di bandara. QRS diminta turun tangan untuk mengurus transportasi secara darurat.

    “Kami kerja siang malam bantu mereka berangkat, tapi hasilnya hanya janji-janji. Sekarang sudah bertahun-tahun belum juga dibayar,” ujarnya pilu.

    HMI Diminta Tunjukkan Iktikad Baik

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak PB HMI soal penyelesaian utang tersebut. Sementara itu, tekanan publik makin tinggi, terutama setelah kasus ini viral di media sosial.

    “Kami hanya ingin hak kami dibayar. Kami ingin keadilan,” tegas Fadli.

    📝 Catatan Redaksi:
    Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab organisasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan besar. Akankah Bagas Kurniawan segera menyelesaikan masalah warisan ini? Atau justru menjadi noda di kepemimpinannya?

  • PB HMI Didesak Bayar Utang Tiket Rp1,2 M ke QRS Travel

    Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Quantitas Rezeki Sesemsta (QRS Travel), Fadli Rumakefing minta kepada PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) agar segera menunjukkan iktikad baik dan dengan segera menyelesaikan pembayaran utang tiket pesawat sebesar Rp1,2 Miliar kepada kliennya.

    Apalagi kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2023, di mana saat itu PB HMI menggelar Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke- XXXII. Di mana QRS Travel menjadi pihak yang diminta untuk memberikan layanan akomodasi dalam kegiatan tersebut.

    Mohon dibayar tagihan pesawat untuk kegiatan kongres Pontianak 2023,” kata Fadli kepada awak media, Senin (28/7/2025).

    Ia mengatakan bahwa kasus ini telah membuat kliennya, yakni Direktur CV Quantitas Rezeki Semesta, Ria Aulia mengalami kerugian yang tidak sedikit.

    “Akibat dari kelalaian dan ketidakkomitmennya PB HMI dalam menyelesaikan sisa utang sebagaimana yang telah dijanjikan kepada klien kami. Membuat klien kami mengalami kerugian baik materil maupun imateril,” ujarnya.

    Sebelumnya, pihak QRS Travel juga sudah mengunggah kasus ini ke media sosial TikTik @qrsfashion. Di mana mereka meminta agar pihak pengurus PB HMI segera melunasi sisa utang pembayaran akomodasi pesawat Rp1,2 Miliar.

    “Kepada Yth Pimpinan, pengurus, anggota maupunsenior dari PB HMI, terima kasih atas kedzoliman yang sudah dilakukan kepada usaha saya QRS travel, keluarga saya, dan tim saya secara materiil dan immateriil,” tulis Direktur QRS Travel.

    Ia menegaskan bahwa uang sebesar itu merupakan nominal yang sangat besar baginya. Jika mungkin uang Rp1,2 Miliar adalah nominal yang sedikit bagi PB HMI sebagai organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan tersebut.

    “Mungkin bagi organisasi sebesar HMI uang 1,2M an+denda kerugian kami itu uang kecil namun bagi kami itu uang sangat besar tuk kelangsungan hidup kami,” sambungnya.

    Dijelaskan Ria Aulia selaku Direktur Quantitas Rezeki Semesta, saat itu pihaknya menerima permintaan mendadak untuk membantu keberangkatan kader HMI yang terlantar di Bandara. Namun setelah semua usaha yang dilakukan oleh pihak travelnya, justru pelunasan pembayaran dari tahun 2023-2025 tak kunjung diselesaikan.

    “Padahal awal memohon ke kami agar kami ambil alih untuk bisa membantu peserta yang sudah terlantar di bandara seluruh Indonesia karena tidak berangkat-berangkat. Dipindahkan ke kami secara dadakan, crowded terjadi, perjuangan kami tidak tidur berhari-hari agar bisa menyelesaikan pesanan dan membantu agar peserta bisa pada berangkat pun jadi sia-sia semua, hanya menyisakan kepahitan bagi kami,” jelas Ria.

    Bahkan ia saat ini nyaris patah arang untuk meminta sisa pelunasan pembayaran tersebut kepada pengurus PB HMI, karena selain sekadar janji, iktikad baik pun tak ia dapatkan.

    “Berhari hari dijanjikan, berbulan bulan, sekarang jadi bertahun tahun. Saya selalu berharap ada iktikad baik dari pihak terkait, namun sampai saya menulis ini harapan itu pupus dibawa angin. Saya hanya yakin pertolongan Allah akan datang,” pungkasnya.

  • Polda Kaltim Buru Tambang Ilegal di IKN, Siswansyah : Kenapa Berau Dibiarkan?

    Melanesiatimes.com – Ketua Padepokan Hukum Kalimantan Timur, Siswansyah, buka suara terkait maraknya penindakan tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Polda Kaltim. Ia mempertanyakan, mengapa hanya wilayah IKN yang jadi sorotan, sementara tambang ilegal di Berau justru seperti “tak tersentuh hukum.”

    “Kenapa cuma illegal mining di IKN yang disasar? Tambang yang terang-terangan di Berau malah lolos dari jeratan hukum. Emang Berau itu bukan bagian dari Kalimantan Timur? Atau bahkan bukan wilayah NKRI?” sindir Siswansyah dalam keterangan persnya yang diterima redaksi pada Sabtu (26/07/2025).

    Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya pemberitaan soal komitmen Polda Kaltim dalam membasmi praktik tambang tanpa izin. Tercatat sejak April hingga Juli 2025, sudah ada delapan kasus yang berhasil diungkap, termasuk satu tambang emas ilegal di Kutai Barat dan tujuh lokasi tambang batu bara ilegal di kawasan IKN.

    Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, pihaknya mendukung penuh penyidikan yang tengah ditangani Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

    “Total ada delapan kasus yang kami bantu proses penyidikannya. Tambang ilegal ini bahkan sudah beroperasi sejak 2016 di wilayah IKN. Kami komit untuk menegakkan hukum,” ujar Kapolda Endar saat diwawancarai media beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, Polda Kaltim memang tidak bekerja sendiri. Tugas mereka lebih pada mendukung dan mengamankan proses penyidikan yang dijalankan Bareskrim, termasuk menelusuri asal usul batu bara ilegal hingga ke luar Kaltim, seperti di wilayah Surabaya.

    Namun, meski penegakan hukum tampak intens di IKN, banyak pihak bertanya-tanya, kenapa tambang serupa di daerah lain seperti Berau seolah tak tersentuh? Apakah ada perbedaan perlakuan hukum?

    Siswansyah menyebut hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik agar tidak muncul asumsi negatif. “Kalau Polda Kaltim serius, seharusnya semua wilayah ditindak tegas, bukan tebang pilih,” tegasnya.

    Polda Kaltim menyatakan bahwa pengungkapan lebih lanjut akan disampaikan usai proses penyidikan rampung, sembari memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk mengawasi tambang ilegal yang merusak lingkungan

  • Penista Agama Wakil Gubernur Maluku (Abdulah Vanath) : Firman Allah & Hadits Rasulullah Tidak Manjur Sadarkan Masyarakat Tentang Bahaya Miras

    Faisal S Sallatalohy ( Mahasiswa Maluku)

    Melanesiatimes.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat peresmian Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Maluku Barat Daya, mengatakan: firman Tuhan, hadits, dan ayat-ayat dalam Alkitab “sudah tidak manjur lagi” untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya minuman keras lokal (sopi).

    Ia juga mengatakan, khutbah para pemuka agama, tidak berhasil menekan angka konsumsi miras tradisional. Oleh sebab itu, cara terbaik adalah menggunakan hukum ekonomi, mengatur distribusi sopi secara terkendali dan terlegitimasi.

    Sungguh pernyataan “nyeleneh dan konyol. Sangat tidak pantas dikatakan seorang penjabat wakil gubernur.

    Entah dapat inspirasi dari mana, seorang wakil gubernur dengan gampangnya mengatakan: “Firman Tuhan (Firman Allah SWT) & Hadits (Rasulullah SAW)”, termasuk ayat-ayat dalam Alkitab (Kristen) sudah tidak manjur lagi menyadarkan masyarakat agar berhenti mengkonsumsi miras.

    Pernyataan seperti itu, bukan hanya pelanggaran etika dan moral birokrasi, tetapi dapat dipandang sebagai bentuk penistaan dan penodaan terhadap ajaran Agama baik Islam maupun Kristen.

    Dampaknya, jelas merugikan, melukai aqidah dan perasaan beragama umat Islam dan Kristen, bukan hanya di Maluku, tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia.

    Dalam konteks Islam, pernyataan: Firman Tuhan (berarti Firman Allah SWT) dan Hadits (merujuk Rasulullah SAW) sudah tidak manjur lagi menyadarkan orang agar berhenti mengonsumsi miras, jelas bertentangan dengan keyakinan umat Islam yg meyakini bahwa firman Allah adalah petunjuk hidup sempurna, abadi, dan berlaku sepanjang masa.

    Frasa “sudah tidak manjur lagi”, dapat dimaknai tidak mujarab lagi, tidak relevan lagi, tidak berguna lagi atau telah gagal dalam konteks kekinian.

    Oleh sebab itu, dengan mengatakan Firman Tuhan (Firman Allah SWT) dan Hadits (Rasulullah SAW) sudah tidak manjur lagi, sama halnya dengan mengatakan bahwa Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW sudah tidak relevan lagi, sudah tidak berguna lagi atau telah gagal dalam konteks kekinian untuk menyadarkan orang-orang agar berhenti mengkonsumsi miras.

    Dalam artian seperti ini, pernyataan wakil Gubernur Maluku tersebut jelas mengandung tendensi meragukan, merendahkan, menodai, menghina, menyangkal, bahkan mencela, melecehkan firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW yg juga berarti menghina kesucian ajaran Islam.

    Hal ini jelas, melukai perasaan Umat Islam yg meyakini Al-Qur’an adalah wahyu langsung dari Allah yg suci, bijaksana, abadi dan menjadi sumber hukum tertinggi. Demikian pula Hadits Rasulullah yg agung, maha bijaksana dan menjadi sumber hukum utama dalam Islam.

    Umat Islam meyakini, bahwa Firman Allah dan Hadits Rasulullah selalu relevan, selalu manjur dan selalu efektif mengatur semua urusan hidup manusia. Bahkan untuk mengatur perkara rendahan- sepele seperti Miras lokal Maluku (Sopi).

    Oleh sebab itu, Para ulama menyepakati bahwa siapa pun yg merendahkan, menghina Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW, memperolok isinya atau menyatakan bahwa ajarannya sudah tidak manjur yg tidak berarti sudah tidak relevan dan tidak berguna lagi, dapat dikategorikan sebagai melakukan kekufuran besar (kufur akbar) dan penistaan terhadap ajaran Islam.

    Saya kira, prinsip-prinsip umum dalam aqidah Islam ini, dipahami dengan baik oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath yg juga seorang muslim. Tapi pemahamannya tentang Islam, dalam konteks ini, tidak dipergunakan dengan bijak.

    Bahkan konyolnya lagi, hal ini disampaikan secara terbuka di depan umum. Apa maksudnya ? Sadar atau tidak, pernyataan tersebut telah menjadi semacam kampanye negatif yg secara langsung mendiskreditkan ajaran Islam secara terbuka.

    Gubernur harusnya memahami, setiap kalimat yg diucapkannya menjadi cerminan publik, sangat signifikan membentuk perasaan dan respon publik. Pasti melahirkan antipati masyarakat yg dapat mengarah pada kegaduhan sosial dan gejolak sosial. Apalagi isu agama, tentu saja sangat sensitif.

    Jangan hanya karena ingin meraih simpati publik sebagian kecil masyarakat Maluku Barat Daya yg selama ini memang ingin melegalkan produksi dan peredaran miras lokal (sopi) sebagai indentitas lokal dan keperluan pendapatan secara ekonomis, lalu bertindak konyol mengatakan ajaran Islam tidak lagi manjur.

    Ajaran Islam perlu digeser, diamputasi dan tidak dibutuhkan lagi karena sudah tidak manjur menyelesaikan permasalahan produksi dan distrubusi miras lokal. Maka perlu diganti hukum ekonomi pasar yg diyakini lebih efektif daripada ajaran Islam.

    Persepsi dan keyakinan konyol !!!

    Lebih konyol lagi: katakan peran pemuka agama dalam menyampaikan ajaran Allah dan Rasulullah tidak manjur atasi permasalahan miras. Peran ulama hanya berdakwah, hanya menyampaikan dengan penuh hikmah, mendidik dan mengajak. Selebihnya urusan masyarakat, mau ikut atau tidak.

    Sebagai wakil Gubernur, Abdullah Vanath seharusnya mendukung dakwah para ulama, lewat pengetatan regulasi daerah tentang pelarangan, pembasmian dan sanksi pidana bagi pelaku miras.

    Bukannya, menyalahkan ajaran Islam dan peran para pendakwah lalu digantikan dengan hukum ekonomi pasar yg justru menjamin legalisasi miras lokal yg justru akan membawa dampak pada penyebaran miras secara resmi dengan berbagai dampak kerusakan yg tidak diinginkan.

    Mau ditata, dilegalkan dengan regulasi sebaik apapun, miras tetaplah miras. Bikin mau usia tidak waras, bertindak diluar nalar, rawan kekacauan, konflik sosial, kerusuhan dan sederet dampak buruk lainnya.

    Ingat pak wakil Gubernur, pernyataan anda ini mencerminkan persepsi kekuasaan Maluku yg tidak punya etika dan moral keagamaan. Melecehkan Islam secara nyata. Sama halnya memantik kebencian, melemahkan kepercayaan dan dukungan umat beragama terhadap pemerintahan Maluku. Bukan hanya umat Islam, tapi jumlah umat Kristen yg juga anda sebut ayat-ayat Alkitab tidak manjur lagi.

    Secara hukum, pernyataan Ini masuk kategori pidana penistaan dan penodaan ajaran agama. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ada Pasal 156 KUHP yg mengatur pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

    Termasuk Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dan ancaman pidananya bisa berupa hukuman penjara maksimal lima tahun.

    Wakil gubernur keblinger, konyol. Asal bacot. Ajaran Islam jauh lebih tinggi, lebih muliah, tak tertandingi oleh apapun. Tidak pantas didiskreditkan lewat kuasa jabatan dan kepentingan dibalik urusan anda yg murahan: berambisi melegalkan perderan miras tradisional sebagai komoditas politik meraih simpati publik.

    Legalkan miras adalah Urusan receh yg justru akan membawa dampak kerusakan sosial lebih buruk dibanding manfaat ekonomi yg tidak seberapa. Dasar Wakil Gubernur pola pikir jongkok

  • Mafia Tambang Bikin Rusak Pulau Gebe, Aktivis Tuntut Kejagung Bertindak Tegas

    Melanesiatimes.com – Puluhan aktivis dari Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (KAMTAM-HALTENG) kembali turun ke jalan, Jumat (25/7/2025), dengan satu pesan jelas: “Usut tuntas mafia tambang dan solar gelap yang membunuh ruang hidup masyarakat Pulau Gebe.”

    Aksi digelar di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, sebagai bentuk protes keras terhadap maraknya kejahatan lingkungan dan energi yang selama ini diduga dibiarkan oleh aparat.

    Pulau Gebe Kritis: Ilegal Mining dan Solar Gelap Jadi Senjata Pembunuh Ekologi

    Dengan membawa spanduk, poster, dan orasi tajam, massa aksi menyebut bahwa Pulau Gebe kini berada di ambang kehancuran akibat tambang ilegal yang digerakkan perusahaan seperti PT MRI. Aktivitas tambang disebut berlangsung tanpa IUP sah, tidak tercatat di sistem MODI Kementerian ESDM, dan diduga kuat dibiayai dari jalur solar subsidi ilegal.

    “Ini bukan lagi pelanggaran administratif, ini kejahatan terorganisir. Negara harus hadir. Kejaksaan Agung tidak bisa tutup mata,” tegas Badi Farman, Koordinator Aksi KAMTAM-HALTENG.

    Selain kerusakan lingkungan, aksi ini juga menyoroti keterlibatan oknum aparat di tingkat lokal. KAMTAM-HALTENG menuding ada praktik pembiaran, bahkan perlindungan terhadap mafia tambang dan distribusi BBM ilegal yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

    “Kami mencium bau busuk kolusi antara oknum perusahaan, oknum pejabat, dan oknum penegak hukum. Hentikan sandiwara penegakan hukum!” kata Badi.

    Lima Tuntutan KAMTAM-HALTENG: Tak Mau Lagi Ada Dalih

    Dalam aksinya, massa menyampaikan 5 tuntutan tegas:

    1. Tangkap Direktur PT MRI dan aktor utama tambang ilegal & mafia solar.

    2. Usut tuntas semua perusahaan tambang ilegal dan jaringan BBM gelap di Pulau Gebe.

    3. Bekukan semua aktivitas tambang ilegal, dan audit seluruh IUP di Halmahera Tengah.

    4. Cabut seluruh izin tambang cacat hukum, segera!

    5. Tuntut netralitas penegak hukum, sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Aksi damai yang berlangsung lebih dari satu jam ini juga menjadi peringatan keras bahwa kejahatan terhadap lingkungan adalah kejahatan terhadap generasi masa depan.

    “Kalau negara terus diam, maka masyarakat yang akan bertindak. Kami tidak akan berhenti,” tutup Badi.

  • JAM Labuhanbatu Lapor Dugaan Pelanggaran PT Kedawi Jaya ke Kejagung

    Melanesiaties.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya merespons serius desakan Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) Labuhanbatu terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh PT Kedawi Jaya, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi puluhan tahun di Kabupaten Labuhanbatu tanpa dasar hukum yang sah.

    Dalam pertemuan resmi yang berlangsung di ruang Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat Kejagung RI pada Jumat siang (25/7), perwakilan JAM dipimpin oleh Amos P. Sihombing diterima secara langsung oleh pejabat Kejagung.

    Audiensi itu menjadi momentum penting dalam upaya mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan yang disebut-sebut beroperasi tanpa HGU (Hak Guna Usaha), izin operasional resmi, dan diduga kuat melakukan penggelapan pajak dalam skala besar.

    “Kami sampaikan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Direktur Utama, Manajer, bahkan oknum kepala desa, telah terlibat dalam praktik melindungi perusahaan ilegal ini. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi bentuk pembangkangan hukum yang sistematis,” tegas Amos kepada awak media usai pertemuan.

    Amos juga menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola lahan seluas ±450 hektar itu diduga telah merugikan negara selama bertahun-tahun melalui pengelolaan tanpa izin dan indikasi pengemplangan pajak. Ia menyebut bahwa ada kekuatan-kekuatan tertentu yang selama ini diduga “mengamankan” keberadaan PT Kedawi Jaya dari jerat hukum.

    “Kami yakin dan percaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak akan membiarkan kasus ini mandek. Negara telah terlalu lama dibiarkan kalah oleh kekuatan modal yang kebal hukum,” ujar Amos.

    Pihak Kejagung RI, dalam tanggapannya, menyampaikan bahwa laporan dan dokumen yang diserahkan JAM akan segera diverifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Mereka juga menegaskan komitmen institusi dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat.

    Desakan ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum di daerah maupun pusat untuk tidak lagi menutup mata terhadap dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh korporasi besar.

    JAM menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan hukum konkret terhadap para pihak yang terlibat.

  • Dugaan Tindak Pidana Penipuan oleh Terduga Pelaku Mafia Tanah di Raja Ampat Masuki Tahap Penyidikan

    Melanesitimes.com, Waisai – Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Raja Ampat saat ini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan yang diduga melibatkan pelaku mafia tanah. Laporan yang diajukan oleh Saudari. Marsiani Ohee yang Didampingi Kuasa Hukumnya Hayrul R, S.H. pada bulan Mei 2025 kini telah memasuki tahapan penyelidikan lebih lanjut. Jumat, (25/7/25).

    Kuasa Hukum Korban, Hayirul R, S.H. Menegaskan bahwa Dugaan penipuan ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2025 di wilayah Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/55/V/2025/SPKT/Polres Raja Ampat, penyelidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

    Dalam rangka mengusut tuntas kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, serta terlapor Berinisial M. Polisi juga telah mengirimkan undangan mediasi kepada para pihak sebagai bagian dari penyelesaian berbasis keadilan restoratif.

    Kuasa Hukum Korban Hayrul R, S.H., menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan akan terus dikembangkan. Dalam surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan yang dikeluarkan pada 22 Juli 2025, dijelaskan bahwa mediasi akan mempertemukan pihak pelapor dan terlapor guna menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa mengabaikan prinsip hukum yang berlaku.

    “Penyelidik akan menjadwalkan mediasi sebagai upaya penyelesaian yang adil dan bermartabat. Namun jika mediasi tidak berhasil, maka proses hukum akan dilanjutkan sesuai prosedur,” ujar Hayrul Kuasa Hukum Marsiani Ohee via WhatsAppnya (25/7/25).

    Kuasa Hukum Marsiani Ohee, Hayirul R, S.H., Menegaskan bahwa Masyarakat adat di kabupaten Raja Ampat diimbau untuk waspada terhadap praktik-praktik penipuan yang Memanipulasi Volume Luas tanah, pemalsuan Surat pelepasan adat serta Pemalsuan Tanda Tangan, Jika terdapat insiden seperti itu maka Diharapkan untuk tidak segan melaporkan apabila menjadi korban atau mengetahui adanya indikasi kejahatan semacam ini.

  • Kesaksian Yunitha Rasakan Kemudahan Akses Layanan Kesehatan Lewat Akses JKN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Salah satu kemudahan layanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses peserta terhadap layanan kesehatan adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga mereka tidak perlu lagi datang langsung hanya untuk keperluan administratif seperti mengambil nomor antrian, mengecek kepesertaan, atau mencari fasilitas kesehatan.

    Salah satu fitur andalan dalam aplikasi ini adalah fitur Antrian Online, yang memberikan kemudahan bagi peserta JKN dalam mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Dengan fitur ini, peserta dapat mengambil nomor antrian secara digital sebelum datang ke faskes. Salah satu peserta yang rutin menggunakan fitur ini adalah Yunitha Aprilia (24), peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang ditemui saat sedang menjalani kontrol rutin di salah satu rumah sakit di Kota Sorong, Rabu (23/07/2025).

    “Saya sangat terbantu dengan adanya fitur Antrian Online ini. Saya bisa ambil nomor antrean dari rumah, jadi tidak perlu datang pagi-pagi hanya untuk mengantre lama di rumah sakit,” ujar Yunitha.

    Menurut Yunitha, setelah menggunakan fitur tersebut, proses berobat menjadi jauh lebih efisien. Ia bisa memperkirakan jam kedatangan, menyesuaikan jadwalnya, dan menghindari kerumunan di ruang tunggu. Waktu jadi lebih efisien, dan juga ia merasa lebih aman karena bisa menghindari antrean panjang.

    “Dulu saya harus datang sebelum jam buka kalau ingin dapat antrean awal, sekarang tinggal buka aplikasi saja. Benar-benar memudahkan,” tutur Yunitha lagi.

    Dalam pengalamannya sebagai peserta JKN, Yunitha juga pernah mengalami kondisi kesehatan yang mengharuskannya berobat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Setelah diperiksa, dokter memberikan surat rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Ia juga pernah menjalani perawatan inap dengan menggunakan layanan JKN. Semua proses tersebut ia rasakan cukup mudah selama mengikuti alur dan prosedur yang berlaku.

    “Prosesnya memang harus sesuai prosedur, tapi semuanya jelas dan cukup cepat. Saya juga tidak pernah merasa dipersulit selama menjadi peserta JKN,” ucap Yunitha.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, menjelaskan bahwa kemudahan layanan seperti Antrian Online merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta.

    “Kami terus berinovasi menghadirkan layanan digital untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kecepatan bagi peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.

    Selain fitur Antrian Online, aplikasi Mobile JKN juga menyediakan fitur-fitur lain seperti cek kepesertaan, konsultasi dokter, info ketersediaan tempat tidur rumah sakit, info lokasi fasilitas kesehatan, perubahan data peserta, skrining riwayat kesehatan, kartu digital hingga info iuran. Semua fitur ini dirancang untuk mendukung pelayanan yang terintegrasi dan responsif.

    BPJS Kesehatan juga menghimbau seluruh peserta untuk mengunduh dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Mobile JKN agar dapat merasakan langsung manfaat dan kemudahan layanan yang telah disediakan.

    “Dengan aplikasi ini, peserta tidak hanya terbantu dalam urusan administrasi, tapi juga bisa lebih cepat mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Harapan kami, seluruh peserta aktif memanfaatkannya,” himbau Pupung.

  • Perjanjian Transfer Data Indonesia ke Amerika Disambut Positif, Tapi Ada Syaratnya

    Melanesiatimes.com – Chief Of Legal Division Sidik Cyber, Andrie Taruna menilai bahwa langkah pemerintah Indonesia dalam perjanjian transfer data pribadi dengan Amerika Serikat sangat bagus sebagai strategi dagang antar dua negara. Terlebih persoalan keamanan data, Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang tepat, yakni Undang-Indang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    “Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka hukum melalui UU PDP,” kata Andrie Taruna, Kamis (24/7/2025).

    Ditambah lagi, ada regulasi yang juga memberikan penguatan teknis yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

    Sehingga dalam konteks transfer data tersebut, ada jaminan bahwa tata kelola data-data tersebut dilakukan dengan sangat profesional. Sebab negara penerima memiliki jaminan perlindungan data yang lebih kredibel.

    “Regulasi ini menentukan bahwa transfer data lintas batas hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki perlindungan setara atau lebih tinggi, atau dengan penjaminan perlindungan adekuat, dan/atau persetujuan eksplisit pemilik data,” ujarnya.

    Pun demikian, perjanjian antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Joint Statement on Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, harus bisa menjamin bahwa data-data Indonesia tidak disalahgunakan.

    Terlebih kata dia, bahwa Indonesia pun belum memiliki lembaga khusus yang melakukan pengelolaan data pribadi, baik dalam bentuk Lembaga atau Badan, meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sudah dibentuk.

    “Masih terdapat ruang ambigu terkait apakah AS benar-benar dikategorikan sebagai negara dengan perlindungan setara?. Belum ada daftar resmi negara whitelist dari BPDP, dan implementasi mekanisme ini masih dalam proses peraturan lanjutan,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Sidik Cyber pun berharap pemerintah Indonesia khususnya dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital lebih menekankan transparansi bagaimana data-data pribadi yang dimaksud dalam perjanjian dengan Amerika Serikat dikelola.

    “Sidik Cyber menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi, klausul perjanjian harus disesuaikan dengan standar UU PDP, serta memerjelas mekanisme pengawasan dan sanksi jika terjadi pelanggaran,” tegas Andrie.

    Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini, ia berpendapat bahwa negara harus segera membentuk sebuah badan atau lembaga seperti Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) untuk memberikan jaminan dan kepastian, bahwa data yang ditransfer lintas negara benar-benar dikelola dengan aman dan kredibel.

    “Kami menyoroti perlunya pembentukan segera BPDP sebagai otoritas pengawasan. Kemudian Implementing regulations yang tegas terkait transfer lintas batas hingga adanya jaminan end-to-end data protection, baik itu enkripsi, audit, DPO (Data Protection Officer) dan breach notification,” ujarnya.

    Di sisi lain, Sidik Cyber pun memberikan pandangannya, bahwa ada kemungkinan pelibatan korporasi nasional untuk melakukan kolaborasi yang lebih luas dengan platform global dalam rangka mengefisiensikan biaya infrastruktur, seperti misalnya tidak perlu lagi bangun data center lokal, dan meningkatkan investasi digital dari Amerika Serikat.

    Namun demikian, ada risiko yang juga harus diperhitungkan, yakni potensi terjadinya ketergantungan jangka panjang terhadap teknologi dan platform asing. Alih-alih meningkatkan kerja sama antar negara, Indonesia harus memberikan daya tarik yang memiliki nilai tambah keuntungan bagi peningkatan dalam negeri.

    “Sidik Cyber merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan transfer ini sebagai tawar-menawar ekonomi, misalnya syaratkan alih teknologi, pelatihan lokal, atau proyek data center di Indonesia,” saran Andrie.

    Terakhir, Sidik Cyber secara keseluruhan melihat bahwa kerja sama antara Indonesia dan Amerika dalam hal transfer data lintas batas sebagai peluang strategis, namun pihaknya berharap pemerintah Indonesia tetap harus memperhatikan kerangka regulasi yang lebih kuat. Bagaimana menghadirkan sebuah lembaga pengawasan yang melek digital, dan safeguarding nilai ekonomi.

    “Bila syarat ini dipenuhi, data privat bisa dijaga sekaligus mendorong kemajuan digital Indonesia, bukan hanya menjadi pasar pasif,” pungasnya.

  • KPK Didesak Tak “Masuk Angin”, Mahasiswa Tuntut Pengusutan Dugaan Korupsi di Command Center Bawaslu

    Melanesiatimes.com – Gelombang kritik terhadap KPK RI terus bergulir. Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid IV, memprotes dugaan korupsi proyek Command Center milik Bawaslu RI yang ditengarai bernilai miliaran rupiah.

    Aksi dimulai di depan Gedung Bawaslu RI, tempat mereka menyuarakan dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai tidak transparan. Setelah itu, massa aksi melanjutkan unjuk rasa ke Gedung KPK RI, menuntut lembaga antirasuah segera mengambil langkah konkret.

    “Kami sudah lama mengendus adanya indikasi korupsi dalam proyek Command Center ini. Dan sampai hari ini, KPK justru terlihat diam. Jangan sampai KPK ‘masuk angin’ dan membiarkan kasus ini lenyap begitu saja,” seru salah satu orator FMHI dalam orasinya. Jakarta, Rabu, (23/07/2025)

    Mahasiswa mendesak agar KPK segera menyelidiki dugaan keterlibatan dua nama penting dalam proyek tersebut: Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Deputi Administrasi Bawaslu RI yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sebagai Pengguna Anggaran utama.

    “Kami tidak butuh janji kosong. Kami butuh tindakan. Kalau benar ada penyelewengan uang rakyat, maka siapa pun yang terlibat harus diusut tanpa kompromi!” tegasnya lagi.

    FMHI juga mengkritik keras potensi kemunduran integritas KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di garis depan pemberantasan korupsi.

    “Jika KPK bungkam, kami akan terus turun ke jalan. Ini soal masa depan demokrasi dan kepercayaan publik. Jangan biarkan institusi seperti Bawaslu jadi sarang penyimpangan dana,” pungkas pernyataan sikap mereka.