Blog

  • Festival Bintal Terpadu TNI AL: Penguatan Karakter Prajurit di Era Globalisasi

    Melanesiatimes.com, Sorong — Dalam rangka memperkuat ketahanan mental dan spiritual prajurit serta keluarga besar TNI Angkatan Laut, Dinas Pembinaan Mental TNI AL menggelar Festival Pembinaan Mental (Bintal) Terpadu Wilayah Sorong Tahun Anggaran 2025 pada Kamis pagi, 24 Juli 2025. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Markas Komando Lantamal XIV, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan dihadiri sekitar 300 peserta dari berbagai satuan TNI AL dan instansi terkait.

    Festival ini menjadi momen penting untuk memperkuat karakter kebangsaan, spiritualitas, serta komitmen moral prajurit TNI AL di tengah tantangan globalisasi dan ancaman disintegrasi sosial. Tema yang diusung tahun ini adalah “Penguatan Karakter Kebangsaan di Era Globalisasi bagi Prajurit/PNS dan Keluarga Besar TNI Angkatan Laut.”

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kadisbintalal Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin Latief, S.IP., M.M., beserta jajaran pejabat Disbintalal, antara lain para Kasubdis dari berbagai bidang pembinaan mental TNI AL.

    Turut hadir pula sejumlah pejabat TNI dan Polri di wilayah Sorong, antara lain: Laksma TNI Singgih Sugiarto , S.T., M.Si. (Kepala Staf Koarmada III) mewakili Pangkoarmada III Laksda TNI Hersan, Brigjen TNI I Ketut Arthajaya (Kabinda Papua Barat Daya), Laksma TNI Joni Sudianto (Danlantamal XIV), Kolonel Mar Rio Sukanto (Wadan Lantamal XIV), Kombes Pol Ary Nyoto Setiawan (Dansat Brimob Polda Papua Barat Daya), Serta para Komandan Batalyon dan satuan jajaran Pasmar 3, perwakilan TNI AU, dan perwakilan Pemerintah Daerah.

    Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Staf Koarmada III, Pangkoarmada III Laksda TNI Hersan menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan merupakan strategi penting untuk membangun ketangguhan mental sebagai benteng pertahanan diri dalam menghadapi dinamika zaman.

    “Pembinaan mental sejatinya adalah proses pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, dan penguatan spiritualitas yang menjadi fondasi utama dalam mendukung tugas prajurit dan keluarga besar TNI AL,” ujar Laksma TNI Singgih membacakan sambutan.

    Beliau juga menegaskan bahwa ancaman terhadap keutuhan bangsa kini tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam melalui sikap individualisme, intoleransi, dan melemahnya nilai kebangsaan.

    Sebagai penutup, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Dinas Pembinaan Mental TNI AL dan Lantamal XIV Sorong, atas terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan.

    Festival Bintal Terpadu ini diharapkan menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter prajurit dan PNS TNI AL yang berintegritas, tangguh, dan berjiwa nasionalis, sekaligus memperkuat sinergi antarsatuan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

    (Dispen Koarmada III)

  • Proyek Pelabuhan di Berau Diduga Sarat Korupsi, Mahasiswa Geruduk Gedung KPK RI

    Melanesiatimes.com – Alih-alih menjadi solusi konektivitas untuk masyarakat pesisir, proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman justru menjadi simbol buruknya pengelolaan anggaran daerah. Anggaran lebih dari Rp67 miliar telah digelontorkan, namun yang tampak di lapangan hanyalah proyek yang nyaris fiktif.

    Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Indonesia menilai proyek ini sebagai ladang bancakan elite lokal yang berlindung di balik proyek strategis daerah.

    “Ini bukan proyek pembangunan, ini proyek penjarahan uang rakyat secara sistematis,” tegas Ketua JAM, Jufri, dalam pernyataan sikapnya di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Dana Besar, Progres Nihil

    Rincian anggaran yang sudah digelontorkan dari APBD dan Bankeu untuk proyek ini sangat mencengangkan:
    • 2020: Rp13,03 M + Rp11,7 M
    • 2021: Rp18,24 M
    • 2024: Rp11,6 M
    • 2025: Rp13,16 M

    Namun, struktur fisik di lokasi proyek masih jauh dari kata selesai. JAM mencium adanya indikasi kuat mark-up anggaran, manipulasi progres, hingga pelanggaran standar teknis konstruksi (SNI 2847:2019).

    Yang paling disorot: dugaan keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Merewangeng, sebagai aktor utama dalam skema penyimpangan.

    “Andi bukan figuran. Ia diduga kuat sebagai pemain inti. Kalau KPK serius, buktikan dengan memanggil dan memeriksanya,” kata Jufri.

    Potensi Pelanggaran Hukum Serius

    JAM menyatakan bahwa proyek ini berpotensi melanggar berbagai regulasi hukum nasional, termasuk:
    • UU No. 11/2020 jo. UU No. 28/2002 tentang bangunan gedung
    • UU Tipikor: Pasal 2, 3, dan 12 (i) tentang penyalahgunaan wewenang dan pengadaan barang/jasa

    “Ini adalah potret telanjang dari gagalnya tata kelola keuangan publik di tingkat daerah, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengabaian terhadap akuntabilitas,” tambah Jufri.

    Lima Tuntutan JAM kepada KPK dan Pemerintah:

    1. Panggil dan periksa Kepala Dinas Perhubungan Berau, Andi Merewangeng.
    2. Audit forensik menyeluruh dari hulu ke hilir proyek.
    3. Bekukan anggaran 2025 sampai kasus ini tuntas.
    4. Tindak tegas semua pihak swasta dan kontraktor terlibat.
    5. Libatkan BPK dan BPKP secara terbuka untuk audit proyek.

    JAM juga mengingatkan, Kalimantan Timur adalah lokasi strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bila kasus-kasus korupsi seperti ini dibiarkan tanpa penindakan, proyek besar seperti IKN berisiko berdiri di atas fondasi rapuh dan penuh kompromi busuk.

    “Kalau penegakan hukum lumpuh, kami mahasiswa siap turun ke jalan. Ini bukan ancaman—ini komitmen. Korupsi tak bisa dinegosiasikan!” pungkas Jufri.

    Skandal Pelabuhan Teluk Sulaiman membuka kembali luka lama tentang lemahnya pengawasan dan kuatnya jaringan korupsi di daerah. Bila tak segera diusut, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek strategis nasional, termasuk IKN.

     

  • Raja Ampat Bebas Jangkar: Upaya Melindungi Terumbu Karang

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Salossa, memimpin tim pokja Raja Ampat bebas jangkar dalam upaya melindungi terumbu karang di kawasan perairan konservasi Raja Ampat.

    Melalui rapat koordinasi OPD terkait bersama Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (P2KP) Papua Barat Daya yang berlangsung di Vega Prime Hotel pada Rabu (23/07/2025).

    Direncanakan akan dilakukan perencanaan pemasangan mooring atau Lampu tambat  di 170 titik di kawasan konservasi laut Raja Ampat yang luasnya 1,6 juta hektare.

    Kawasan ini memiliki luas sekitar 1,6 juta hektare dan merupakan salah satu kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia. Kerusakan Terumbu Karang Akibat Jangkar Kapal Wisata

    “Selama ini, kapal wisata banyak yang merusak terumbu karang dengan membuang jangkar tidak pada tempatnya,” kata Absalom.

    Hal ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang dan ekosistem laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melindungi terumbu karang dan menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

    Diketahui bahwa sekitar 140 sampai 200 kapal wisata yang berkunjung ke Raja Ampat setiap tahunnya. Jumlah ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada terumbu karang jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

    Untuk melindungi terumbu karang, tim pokja Raja Ampat bebas jangkar berencana membuat mooring atau lampu tambat. Lampu tambat ini akan dipasang di 170 titik di kawasan konservasi laut Raja Ampat yang luasnya 1,6 juta hektare, sehingga kapal tidak lagi berlabu di sembarang tempat.

    Selain itu Absalom menjelaskan bahwa satu pekerjaan mooring atau lampu tambat memakan biaya sekitar kurang lebih 560 juta rupiah. “Biaya ini cukup besar, namun perlu dilakukan untuk melindungi terumbu karang dan menjaga keberlangsungan ekosistem laut,” jelasnya

    Terumbu karang memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Selain sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut, terumbu karang juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan gelombang laut.

    Usia pertumbuhan karangan memakan waktu hingga ratusan tahun, oleh karena itu harus dijaga dan diperluas rawat semua terumbu karang yang ada di laut Papua Barat Daya khususnya di Raja Ampat.

    Upaya konservasi laut di Raja Ampat merupakan salah satu contoh upaya konservasi laut yang berhasil di Indonesia. Dengan adanya konservasi laut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem laut.

    Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi laut.

    Pemerintah Papua Barat Daya lewat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan berupaya melindungi terumbu karang di Raja Ampat merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Dengan adanya lampu tambat, diharapkan dapat mengurangi kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal wisata. “Semua kapal akan di tertibkan dan diberikan area – area untuk parkiran kapal,” tutup Absalom.

    Langka ini dilakukan untuk menjaga, melindungi serta melestarikan wilayah konservasi khususnya Raja Ampat yang merupakan ikon dunia, sebagai aset untuk anak cucu di masa – masa yang akan datang.

  • 30 Peserta Mengikuti Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Orang Asli Papua

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Hotel Rilych Panorama menjadi tuan rumah bagi kegiatan penting yang berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor perhotelan dan restoran. Kegiatan ini adalah pelatihan sertifikasi kompetensi yang ditujukan khusus bagi orang asli Papua. Rabu (23/07/2025).

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, Anggota DPR Papua Barat Daya,  Menajemen Hotel pusat, perwakilan hotel di kota sorong.

    Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menyatakan, “Pengembangan SDM di sektor pariwisata adalah kunci untuk meningkatkan ekonomi daerah. Dengan pelatihan ini, kami berharap peserta dapat meningkatkan skill mereka dan membawa dampak positif bagi industri pariwisata di Papua.”

    Ia menekankan pentingnya pelatihan kompetensi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di industri pariwisata yang semakin berkembang.

    Ketua Panitia, Yance Kambu, mengungkapkan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal. “Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja di sektor perhotelan memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing dengan tenaga kerja dari daerah lain,” ungkap Yance.

    Selain itu Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Yusdi Lamatenggo, juga hadir dalam acara tersebut. Ia menambahkan, “Kami ingin generasi muda Papua siap menghadapi tantangan di industri pariwisata yang semakin kompleks. Keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini akan sangat berguna bagi mereka di dunia kerja.”

    Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Papua. Mereka mendapatkan pelatihan intensif selama beberapa hari, dilengkapi dengan materi yang relevan dengan kebutuhan industri perhotelan dan restoran. Hal ini diharapkan dapat menyiapkan mereka untuk memberikan layanan yang terbaik bagi tamu.

    Dalam sesi pelatihan, peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga akan melakukan praktik. Dengan pengalaman ini, mereka diharapkan dapat lebih percaya diri saat berinteraksi dengan tamu dan memberikan pelayanan yang berkualitas.

    Yance Kambu pun merasa optimis bahwa pelatihan ini akan memberikan dampak positif. “Kami berharap peserta bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk meningkatkan karier mereka dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata di daerah,” kata Yance.

    Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas pariwisata. “Kolaborasi ini sangat penting agar tujuan kita untuk menjadikan Papua sebagai destinasi pariwisata unggulan bisa tercapai,” tambahnya.

    Sertifikat kompetensi akan diberikan kepada setiap peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan. Ini merupakan pengakuan resmi atas kemampuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. “Pelatihan ini sama dengan rekan-rekan media, kalau mau diakui harus melalui uji kompetensi,” jelas Yusdi Lamatenggo.

    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah Undang-Undang tentang Kepariwisataan yang mengatur berbagai aspek terkait kegiatan pariwisata di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata sebagai bagian dari pembangunan nasional yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

    “Setiap tenaga kerja di pariwisataan, itu wajib mengikuti ujian kompetensi, ” tegas Yusdi

    Acara ni tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta untuk membangun jaringan dengan sesama profesional di bidang pariwisata. Interaksi ini dapat membuka peluang kerjasama dan peningkatan karir di masa depan.

    “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga lebih banyak tenaga kerja di Papua yang mendapatkan pelatihan serupa,” ungkap Yusdi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program pelatihan dalam mendukung perkembangan industri pariwisata.

    Di Papua Barat Daya, jumlah tenaga kerja pariwisata dan restoran berjumlah sekitar kurang lebih 2 ribu orang, namun yang telah mengikuti uji kompetensi baru 10% dan kami akan berupaya agar dapat memaksimalkan lagi,” tutup Kadispora Parekraf Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo.

    Usai pembukaan dengan mengetuk tifa secara bersamaan, Wakil Gubernur berseta Kadispora Parekraf Papua Barat Daya, melakukan penyataman tanda peserta kepada dua orang peserta sebagai tanda dimulainya pelatihan sertifikasi tenaga kerja hotel dan restoran orang asli Papua.

    Pelatihan sertifikasi kompetensi ini menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Papua. Diharapkan hasil dari pelatihan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi daerah.

  • Kapal KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 Mantapkan Langkah Menuju Predikat KRI Teladan TNI AL 2025 Surabaya, Sorotandemokrasi

    Melanesiatimes.com, Surabaya – KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, salah satu unsur Satuan Kapal Bantu (Satban) Koarmada III, tengah mengikuti penilaian sebagai kandidat KRI Teladan Tahun 2025 yang digelar oleh Tim Dinas Operasi dan Latihan TNI Angkatan Laut (Disopslatal). Penilaian dilaksanakan saat KRI WSH-991 tengah sandar di dermaga Ujung, Surabaya. Jum’at (18/07/2025).

    Program penilaian ini menjadi langkah TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan standar operasional kapal perang Republik Indonesia sekaligus profesionalisme prajuritnya. Tujuannya jelas: memastikan setiap unsur KRI senantiasa berada dalam kondisi siap tempur serta siap mendukung tugas pokok TNI AL di laut.

    Penilaian dilakukan secara komprehensif. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus adalah kesiapan operasional, kesiapan materiil, kesiapan personel, serta kebersihan dan kerapian kapal.

    Tak hanya itu, evaluasi lapangan pun berlangsung menyeluruh. Seluruh peran penting di atas kapal diperagakan, mulai dari persiapan kapal berlayar dan bertempur, pencocokan waktu dan percobaan alarm, briefing anjungan, penutupan pintu-pintu kedap air, parade lambung kanan maupun kiri, pemanduan, hingga peran melewati medan ranjau. Berbagai simulasi darurat juga diuji, seperti kemudi darurat, cuaca buruk, orang jatuh di laut, hingga operasi helikopter untuk pendaratan maupun evakuasi medis udara. Penilaian juga mencakup skenario penanganan kebakaran, kebocoran, sampai peran peninggalan kapal.

    Komandan KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, Kolonel Laut (P) Edi Herdiana, S.T., M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar penilaian, melainkan ajang untuk memacu semangat dan profesionalisme seluruh prajurit.

    “Kami berharap penilaian ini menjadi kompetisi sehat antarunsur KRI dalam mencapai standar tertinggi. Dengan begitu, setiap kapal perang dapat menjadi teladan dan siap mendukung TNI Angkatan Laut menjalankan tugas pokoknya,” ujarnya.

    Dengan semangat tersebut, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 terus berupaya menunjukkan kinerja terbaiknya demi membawa nama Koarmada III menuju predikat KRI Teladan Tahun 2025.

  • Pangkoarmada III Hadiri Pembukaan Pekan Olahraga Aangkatan Laut Wiltim Tahun 2025

    Melanesiatimes.com, Surabaya – Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., menghadiri Upacara Pembukaan Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur (Poral Wiltim) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Stadion Jala Krida Mandala AAL Bumimoro, Krembangan, Surabaya, Senin (21/07/2025). Pangkoarmada III hadir didampingi Ketua DJA III Ny. Dita Hersan.

    Upacara pembukaan dipimpin oleh Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaya, S.H., M.Si., selaku Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, beliau membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr Muhammad Ali yang menekankan bahwa Poral Wiltim merupakan ajang multi-event bergengsi sekaligus tolak ukur pembinaan olahraga di tiap satuan TNI AL. Ajang ini juga menjadi sarana persiapan menuju Piala Panglima TNI 2025 serta berbagai kejuaraan nasional dan internasional.

    Poral Wiltim 2025 mengusung tema “Melalui Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut, Kita Tingkatkan Sportivitas dan Soliditas untuk Mewujudkan Prajurit Jalasena yang Tangguh.” Kegiatan berlangsung mulai 21 hingga 25 Juli 2025 dengan lima cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis lapangan, dan tenis meja.

    Kontingen peserta berasal dari berbagai kotama TNI AL wilayah timur, antara lain AAL, Kodiklatal, Marwiltim, Puspenerbal, Koarmada II, UPT Mabesal, dan Koarmada III. Para atlet tampak antusias dan bersemangat untuk memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama satuannya.

    Menutup amanatnya, Kasal berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjunjung tinggi sportivitas. “Bertandinglah dengan semangat, berikan kemampuan terbaik, dan jadikan momen ini sebagai sarana memperkuat soliditas di tubuh TNI Angkatan Laut,” tegasnya.

    Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata TNI Angkatan Laut dalam membina prajurit yang sehat, tangguh, serta siap menghadapi tantangan tugas di masa mendatang.

  • Ketua PSI Raja Ampat Ria Umlati : Kaesang Simbol Optimisme dan Keberanian, Logo PSI Sebagai Transformasi Partai

    Melanesiatimes.com, Waisai – Ketua DPD PSI Kabupaten Raja Ampat Ria Siti Naruliah Umlati, memberi dukungan penuh atas terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025–2030 dalam Kongres PSI yang digelar pada 19-20 Juli di Solo, Jawa Tengah.

    Kaesang kembali memimpin PSI setelah memperoleh 65,28 persen suara dalam sistem pemilihan digital (e-vote) yang dihadiri oleh 157.579 kader PSI sebagai pemilih sah dari seluruh Indonesia.

    Pada Kongres tersebut, PSI juga memperkenalkan logo baru bergambar gajah sebagai simbol transformasi partai.

    Namun, yang menjadi sorotan adalah hadirnya dan dukungan penuh dari presiden ke 7 RI, Joko Widodo pada Kongres PSI di Solo, Jokowi dengan tegas menyatakan, dirinya akan memberi dukungan penuh terhadap PSI.

    Menindaklanjuti hasil kongres tersebut, Ria Siti Naruliah Umlati sebagai salah satu Perempuan yang menahkodai Ketua DPD PSI di Kabupaten Raja Ampat, juga menyampaikan apresiasinya sekaligus optimisme atas arah baru dibawah Kaesang.

    “Kami, DPD PSI Kabupaten Raja Ampat, menyambut dengan penuh semangat dan optimisme atas terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Ini adalah momen penting dan langkah yang cukup strategis serta memperkuat peran anak muda dalam politik Indonesia,” ujarnya.

    Lanjutnya, Kepemimpinan Kaesang menjadi simbol keberanian generasi muda untuk mengambil tanggung jawab dan membawa energi baru dalam membangun bangsa

    Logo PSI juga menurutnya sebagai semangat pembaruan dan modernisasi partai tanpa menyingkirkan nilai-nilai perjuangan yang telah menjadi dasar berdirinya PSI. Bukan hanya perubahan visual, tapi juga penegasan bahwa PSI hadir dengan wajah baru yang lebih segar, inklusif, dan relevan.

    “Kami, pada dasarnya mendukung penuh agenda-agenda strategis Ketum dan terus bekerja agar dapat memperoleh posisi di parlemen daerah sebagai simbol kepercayaan rakyat terhadap PSI di tengah masyarakat Raja Ampat untuk mewujudkan politik yang bersih, progresif, dan berpihak kepada rakyat kecil,” pungkas Ria Umlati, Ketua DPD PSI Kabupaten Raja Ampat

  • Dosen FAPERTA UNAMIN Sorong Kolaborasi Bersama Pemerintah: Panen Raya Padi Kunci Ketahanan Pangan di Makbusun Kabupaten Sorong

    Melanesiatimes.com, Makbusun Kab. Sorong – Kegiatan panen padi bersama di Kelompok Tani Tinarbuko, SP3 Makbusun, Kabupaten Sorong, menjadi momentum penting dalam proses pembangunan ketahanan pangan di Papua Barat Daya,  dalam upaya untuk memperkuat kerja sama dan strategi berkelanjutan untuk sektor pertanian, acara ini mengumpulkan pemangku kepentingan dari lembaga pemerintah daerah dan pusat, akademisi, dan Kelompok Tani Padi Tinar Buko.

    Kegiatan ini berlangsung di desa Makbusun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis (17/07/2025).

    Sebelum panen raya ini dilakukan Frangky Mawapma, S.Hut., M.Si., Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHbun) Kabupaten Sorong, menyatakan bahwa “kerja sama seperti ini sangat penting untuk strategi pembangunan pertanian daerah,” ungkap Frangky.

    Ia berpendapat bahwa peningkatan luas tanam dan produktivitas akan membawa Kabupaten Sorong lebih dekat ke kedaulatan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.

    Upaya kolaboratif yang dilakukan bersama berbagai pihak, termasuk para petani, merupakan langkah penting dalam mengembangkan ketahan pangam di Kabupaten Sorong. “Saya sangat yakin bahwa produksi padi akan meningkat secara substansial dengan peningkatan luas tanam, harapan besar kami adalah menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan utama di Papua Barat Daya,” ungkap Frangky.

    Frangky menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sangat memperhatikan sektor pertanian, “meskipun Bupati Sorong tidak dapat hadir secara langsung. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi Kabupaten Sorong, tetapi juga untuk wilayah sekitar yang akan turut merasakan dampak positifnya,” ujarnya.

    Kegiatan ini bukan sekedar seremonial, kendati menjadi komitmen bersama dengan Dinas Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya ketersediaan pangan di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini menjadi keseriusan pamerintah, pasalnya beberapa waktu terakhir telah dilakukan survei lahan baru yang akan digunakan untuk membuka lahan sawah di tahun mendatang.

    Ajang Maruapey, peneliti padi dari Fakultas Pertanian UNAMIN Sorong juga mendorong pemerintah daerah untuk kerja sama berbasis ilmu pengetahuan dalam upaya meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada pangan di Papua Barat Daya.

    Ia mengagungkan bahwa, kerja sama antar sektor akademik bersama pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan pertanian yang lebih baik. sinergi multipihak seperti ini sangat penting untuk membuat kebijakan yang efektif, sehingga dapat mengatasi masalah pangan nasional di masa depan.

    Selain itu praktik langsung di lapangan oleh para petani harus dipadukan dengan penelitian ilmiah seperti pengembangan varietas unggul, teknik budidaya yang efektif, dan teknik pengendalian hama terpadu.

    Ia juga menyampaikan bahwa, selama dirinya berada di Kelompok Tani Tinar buko, ia melihat langsung bagaimana praktik pertanian yang efektif memengaruhi produktivitas, namun organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan cuaca ekstrem harus diantisipasi secara strategis. sebagai Akademisi sekaligus peneliti memainkan peran penting dalam hal ini dengan menghubungkan temuan ilmiah dari laboratorium atau lahan percobaan dengan aplikasi praktis yang dapat digunakan petani.

    “Kegiatan panen raya ini tidak hanya merayakan panen, tetapi menunjukkan komitmen kolektif untuk membangun masa depan pertanian yang kuat dan kompetitif,” tegas Ajang.

    Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu kelompok tani, akademisi dan pemerintah daerah, menjadi langka strategi yang berbasis ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu partisipasi aktif petani, menjadi fokus utama menjadikan Kabupaten Sorong sebagai lumbung pangan di Papua Barat Daya.

    Selain itu Sutardi menjelaskan, ada beberapa pendekatan yang akan di lakukan, antara lain, budidaya tanaman sehat dengan pengelolaan tanah, pemilihan varietas unggul, pemanfaatan musuh alami seperti serangga predator dan penyerbuk, pengamatan berkala untuk mendeteksi serangan hama dini dan transformasi petani menjadi ahli ekosistem atau pengelolaan hama tanaman secara terpadu .

    Disamping itu Perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Gali W.H., juga menunjukkan dukungan nyata dari pemerintah pusat.  Ia sangat mengapresiasi semua warga di Sorong untuk terus menunjukkan semangat dalam membangun sektor pertanian. “Proyek strategis nasional  akan mencetak sawah baru di Kabupaten Sorong,” tegasnya.

    “Kami sangat mengapresiasi semangat semua pihak yang berkepentingan di Sorong untuk memulai program cetak sawah seluas 1.000 hektar pada tahun 2026,” tandas Gali.

    Ia menekankan bahwa, kelompok tani seperti Tinarbuko harus terus didukung agar mereka dapat menjadi teladan dan pionir bagi kelompok tani lain di daerah ini.

    Di tempat yang sama, Alle Heri T. Bowo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya, menyatakan bahwa “kolaborasi antara lembaga statistik dan para pelaku pertanian sangat penting untuk memastikan bahwa data yang akurat dapat diakses untuk mendukung perumusan kebijakan,” imbuh Alle.

    Alle Heri menjelasksn, informasi hasil panen ini menunjukkan kerja sama yang luar biasa, dan sangat bermanfaat untuk mendukung penyusunan kebijakan ketahanan pangan nasional dan mengevaluasi kecukupan pasokan beras, serta mendukung pengendalian inflasi melalui stabilitas komoditas strategis seperti beras.

    “Kami berharap data yang dikumpulkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga pangan,” harapnya.

    Ia menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat sangat penting untuk kebutuhan secara nasional dan lokal di Provinsi Papua Barat Daya

     

     

     

  • Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon Apresiasi atas Peluncuran Koperasi Serentak di 38 Provinsi

    Melanesiatimes.com – Anggota DPR RI Komisi VI, Faujia Helga Tampubolon, memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peluncuran 80.081 koperasi serentak di 38 provinsi. Senin (21/07/2025).

    Komisi VI DPR RI yang membidangi koperasi menegaskan bahwa koperasi merah putih bukan ajang uji coba, melainkan cara pemerintah menyentuh langsung masyarakat Indonesia ke akar rumput.

    Helga Tampubolon menyatakan bahwa koperasi merah putih adalah cara pemerintah meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

    Koperasi juga dapat menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat. Dengan koperasi, masyarakat dapat belajar tentang manajemen keuangan, ekonomi, dan bisnis, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan.

    Koperasi juga dapat meningkatkan produktivitas dan keadilan sosial. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan ekonomi mereka, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

    Helga Tampubolon menyatakan bahwa koperasi merah putih adalah koperasi hebat. Dengan adanya koperasi merah putih, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Srikandi Demokrat ini juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi. “Kami akan terus mendukung program ini karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Helga.

    Peluncuran koperasi serentak ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi.

    Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan koperasi, masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar atas ekonomi mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Selain itu Helga Tampubolon mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam koperasi dan meningkatkan perekonomian mereka,” kata Helga.

    Peluncuran koperasi serentak ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

  • Staf Ahli DPR RI Faujia Helga Tampubolon Hadiri Peluncuran Koperasi Serentak di 38 Provinsi Se-Indonesia 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Staf Ahli DPR RI, Yohana Marini, menghadiri peluncuran 80.081 koperasi secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi.

    Acara ini berlangsung di Kantor Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (21/07/2025).

    Peluncuran Koperasi Merah Putih, dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Forkopimda Provinsi maupun Kabupaten/kota, Pengurus Koperasi dan Kepala – Kepala Kampung Se-Provinsi Papua Barat Daya.

    Yohana Marini mewakili Faujia Helga Tampubolon, Anggota DPR RI Komisi VI yang membidangi koperasi. Dalam kesempatan ini, Yohana mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Yohana menyampaikan bahwa program peluncuran koperasi serentak ini merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kami mengapresiasi program ini karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi,” kata Yohana.

    Yohana juga memberikan selamat kepada Masyarakat Papua Barat Daya. “Semoga dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya,” tambahnya.

    Peluncuran koperasi serentak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi.

    Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Dengan koperasi, masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar atas ekonomi mereka dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

    Yohana menyampaikan bahwa DPR RI Faujia Helga Tampubolon, tentu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi. “Kami akan terus mendukung program ini karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yohana.

    Peluncuran koperasi secara serentak, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanya koperasi, masyarakat dapat memiliki akses lebih mudah ke layanan keuangan dan ekonomi.

    Yohana menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam koperasi dan meningkatkan perekonomian mereka,” kata Yohana.

    Dalam koperasi Merah Putih ini berbagai sembako juga disiapkan, seperti Beras SPHP, Gula, Minyak Goreng, Gas LPG 3Kg, Colle Box, dan yang tak kalah menarik juga produk khas Papua, seperti Noken dan lain-lain yang menyesuaikan ekonomi masyarakat di kalangan Menengah kebawa. Tersedia juga satu Grapari link BRI guna memudahkan akses masyarakat pada saat belanja di koperasi Merah Putih