Blog

  • Mas Kaesang Pangarep Kembali Terpilih Sebagai Ketua Umum PSI

    Melanesiatimes.com,  Solo – Putra bungsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, menang telak dalam pemilihan ketua umum (ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia unggul jauh dari dua calon ketum PSI lainnya, Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang. Minggu (20/07/2025).

    Tahun ini, PSI menggelar pemilihan ketum dengan mekanisme voting. Secara keseluruhan ada 167.306 anggota PSI yang memiliki hak suara. Namun, hanya 157.579 pemilik hak suara yang melakukan voting. Dari angka tersebut, Kaesang meraih 65,28 suara, Bro Ron 22,23 persen, dan Agus Mulyono Herlambang 12,49 persen.

    Terpilihnya Kaesang menjadi ketum PSI periode 2025-2030 diumumkan dalam pembukaan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah (Jateng) pada Sabtu (19/7). Kader PSI yang hadir dalam kongres tersebut menyambut kemenangan Kaesang dalam pemilihan yang berlangsung secara terbuka itu.

    ”Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Karena kompetisi ini sangat sehat dan adil,” ungkap Kaesang.

    Menurut Kaesang,  157.579 pemilik hak suara dalam pemilihan ketum PSI setara dengan 84 persen. Itu angka partisipasi yang sangat tinggi dalam proses pemilihan ketum lewat mekanisme voting. Sebagai ketum terpilih, Kaesang mengaku puas dengan partisipasi yang sangat besar itu.

    Di atas mimbar yang sama, Kaesang menyampaikan permohonan maaf karena PSI tidak berhasil masuk parlemen melalui pemilu 2024. Namun, dia sangat yakin pada 2029 mendatang, PSI menjadi partai yang diperhitungkan oleh partai-partai peserta pemilu lainnya.

    ”Izinkan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan,”Ungkap Kaesang.

  • Pratisi Hukum Adv Rabbana Soroti llegal Mining Berau

    Melanesiatimes.com – Kalimantan Timur kembali jadi sorotan. Aktivitas tambang batu bara ilegal yang berlangsung di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, wilayah strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), telah merugikan negara hingga Rp5,7 triliun.

    Temuan ini diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korporasi Bareskrim Polri, yang menyebut kegiatan ini sudah terjadi sejak 2016. Dua sumber utama kerugian negara berasal dari hilangnya batu bara senilai Rp3,5 triliun dan kerusakan hutan seluas 4.236 hektare yang diperkirakan menyebabkan kerugian Rp2,2 triliun.

    Tak hanya di wilayah Tahura, aktivitas serupa juga ditemukan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Polres Berau telah melakukan penutupan terhadap tambang ilegal di Jalan Poros Kelay KM 32, yang diduga punya jalur pengiriman langsung ke jetty di kawasan Letter S.

    Namun, penyegelan itu tidak serta-merta menghentikan aktivitas tambang liar. Di lokasi lain seperti Pondok Pesantren Hidayatullah, aktivitas serupa dikabarkan masih berjalan dan tetap menggunakan jetty Letter S sebagai titik pengiriman.

    Praktisi Hukum, ADV. Rabbana, S.H, angkat bicara terkait penanganan kasus ini. Ia menilai kinerja Polda Kaltim terlalu lambat dan meminta Bareskrim Polri turun tangan langsung untuk mengusut tuntas dugaan adanya “permainan” dalam kasus tambang ilegal tersebut.

    “Kerugian di Berau saja bisa mendekati triliunan rupiah. Belum lagi kalau dilihat dari aspek lingkungan dan sosial yang terdampak,” ujar Rabbana dalam keterangannya.

    Kronologi Singkat:

    Tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto mulai beroperasi sejak 2016, baru terungkap tahun 2025. Polres Berau menutup aktivitas tambang ilegal di Jalan Poros Kelay KM 32. Aktivitas ilegal masih berjalan di sekitar Pesantren Hidayatullah, diduga terhubung ke jetty Letter S.

    Rincian Kerugian Negara:

    Rp3,5 Triliun: Kerugian dari batu bara yang dicuri sejak 2016
    Rp2,2 Triliun: Dampak kerusakan hutan seluas 4.236,69 hektare
    Total: Rp5,7 Triliun

    Kasus ini bukan sekadar persoalan lingkungan atau ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat untuk menindak tegas para pelaku dan dalang di balik tambang ilegal yang merusak masa depan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

  • Teguh Santoso: Inisiatif Peradaban Global Sejalan dengan Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

    Melanesiatimes.com –  Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping memperkenalkan pendekatan diplomasi untuk mempromosikan penghormatan pada keragaman peradaban, nilai-nilai kemanusiaan, dan pertukaran kebudayaan di arena internasional. Sabtu (19/07/2025).

    Pendekatan itu diberi nama Inisiatif Peradaban Global, yang menjadi satu dari tiga pilar “diplomasi baru” Tiongkok bersama Inisiatif Pembangunan Global dan Inisiatif Keamanan Global yang dijalankan seiring dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative (BRI).

    Inisiatif Peradaban Global menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan wartawan dunia “Belt and Road Journalists Forum” di Ganzhou, Jiangxi, Tiongkok, 18 Juli 2025.

    Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika menanggapi Inisiatif Peradaban Global itu mengatakan hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

    “Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Indonesia dibangun di atas sejarah ratusan kerajaan kuno di nusantara dan dipersatukan oleh pengalaman hidup di bawah penjajahan bangsa asing,” ujar Teguh dalam sesi berjudul “Inovasi Narasi Lintas Budaya dan Kewajiban Media di bawah Inisiatif Peradaban Global”. Sesi ini dipandu Prof. Zheng Chanzhong dengan narasumber utama Prof. Zhang Zebing.

    Melanjutkan penjelasannya, Teguh menambahkan, faktor utama yang memperkuat dan menjadi tulang punggung nasionalisme Indonesia adalah kesediaan menerima budaya dan peradaban yang telah ada sebelumnya, dan menjadikannya sebagai budaya Indonesia yang baru.

    “Berbicara tentang subkultur Tionghoa dalam budaya Indonesia, di kota Medan, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, kami memiliki komunitas Tionghoa yang besar dan signifikan,” ujar Teguh.

    Terlepas dari dialog peradaban yang terus terjadi, Teguh mengatakan, saat ini ada satu hal yang membuatnya khawatir. Yaitu penggunaan kacamata tempur atau combative lens dalam praktik jurnalistik.

    Kacamata tempur adalah keadaan di mana wartawan dan media memandang perbedaan antarbudaya dan peradaban juga antarbangsa dan negara harus diakhiri dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lainnya.

    Situasi ini, sebutnya, diperparah oleh kenyataan bahwa aktor media sosial yang tidak bertanggung jawab telah mengambil alih peran jurnalisme berkualitas di banyak negara.

    Teguh mengatakan, ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan meningkatkan kapasitas dan kredibilitas karya pers.

    Teguh juga mengajak seluruh peserta konferensi memanfaatkan forum seperti Belt and Journalists Network untuk memupuk solidaritas dan harmoni, serta saling menghormati berbagai budaya dan peradaban yang ada.

  • Kantor Pertanahan Nasional Kota Sorong Mengeluarkan Pengumuman Resmi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, mengeluarkan pengumuman resmi terkait kehilangan tiga sertifikat tanah. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 582/ PENG-92.71.HP.02.02. /VII/2025 yang dirilis pada 18 Juli 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Mesak Takow, S.Sos.

    Berdasarkan pengumuman tersebut, keempat sertifikat tanah yang dinyatakan hilang adalah:

    1. Hak Guna Bangunan Nomor 00613/ atas nama Aguste C.R.Sagrim seluas 187m², berlokasi di Kampung Baru, Sorong
    2. Hak Guna Bangunan Nomor 01629/Matalamagi seluas 280 m², atas nama Ani Han dengan pemohon Andry Christiani Larabata berlokasi di Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara
    3. Hak Guna Bangunan Nomor 00507/Kampung Baru seluas 300 m², atas nama Yunus Kingho berlokasi di Distrik Sorong Utara
    4. Hak Guna Bangunan Nomor 0071/ seluas 263 m², terdaftar nama Fitriani berlokasi di Distrik Sorong Kelurahan Klademak.

    BPN Kota Sorong memberikan waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut. Keberatan harus disertai dengan alasan dan bukti yang kuat.

    Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, sertifikat pengganti akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah sertifikat pengganti terbit, sertifikat lama yang dinyatakan hilang secara otomatis tidak berlaku lagi.

    Pengumuman ini dilakukan sesuai dengan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Kantor Pertanahan Nasional Kota Sorong Mengeluarkan Pengumuman Resmi

    Bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait sertifikat yang hilang atau ingin mengajukan keberatan, dapat segera menghubungi Kantor Pertanahan Kota Sorong untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    BPN Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan dokumen kepemilikan tanah guna menghindari kehilangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Dokumen kepemilikan tanah merupakan bukti sah kepemilikan tanah yang sangat penting dalam berbagai transaksi properti.

    Dengan berhati-hati dalam menyimpan dokumen kepemilikan tanah, masyarakat dapat menghindari masalah di masa depan yang terkait dengan kepemilikan tanah.

    Pengumuman resmi terkait kehilangan sertifikat tanah ini merupakan langkah penting dalam proses penggantian sertifikat. BPN Kota Sorong berharap masyarakat dapat memahami dan mengikuti prosedur yang berlaku.

    Demikian tentang pengumuman resmi terkait kehilangan sertifikat tanah di Kota Sorong. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu dalam proses penggantian sertifikat.

  • Eks Karyawan PT. Greenland Resources Menuntut Gaji yang Belum di Bayarkan

    Melanesiatimes.com, Sorong – PT. Sejumlah Eks Karyawan PT. Greenland Resources Menuntut perusahaan yang bergerak di proyek eksploitasi nikel dibawah PT. Gag Nikel untuk membayar gaji yang selama ini belum dibayarkan. Jumat (18/07/2025).

    PT. Greenland Resources merupakan salah satu perusahaan sub dibawah PT. Gag Nikel yang bergerak dibidang pertambangan yang beroperasi di kabupaten Raja Ampat.

    PT. Greenland Resources melakukan perekrutan tenaga kerja, sejak bulan juli tahun 2024, namun hingga Januari 2025, sebagian pekerja tidak pernah dibayarkan oleh PT. Greenland Resources.

    Salah satu mantan/eks karyawan PT. Greenland Resources Orlando mengatakan, “sejak saya masuk bulan juli 2024, saya baru terima gaji Rp.1.700.000 itupun dibayar di bulan 8 dan hingga saat ini kami belum menerima gaji lagi,” ungkap Orlando.

    Diketahui bahwa Orlando merupakan Pengawas Kegiatan Pengeboran yang di pekerjakan oleh PT. Greenland Resources di Pulau Gag dengan gaji total perbulan sekitar 5-6juta rupiah.

    Ia mengeluhkan bahwa selama 5 bulan bekerja baru dibayarkan Rp. 1.700.000  yang seharusnya itu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp.25juta itupun diluar kompensasi.

    “Estimasi itu belum termasuk kompensasi karena selama kami bekerja disana banyak lembur dan itu belum dihitung semuanya,” kata Orlando.

    Selain Orlando banyak mantan karyawan PT. Greenland Resources yang juga mengeluhkan hal yang sama.

    Informasi yang diterima oleh media ini sebanyak 58 eks Karyawan PT. Greenland Resources yang belum dibayarkan haknya. “Ada yang 2 bulan, 3 bulan bahkan ada yang gajinya belum dibayar sampai kontrak berakhir,” imbuhnya.

    Buntut dari persoalan ini, beberapa eks Karyawan PT. Greenland Resources menahan beberapa alat perusahaan PT. Greenland Resources sebanyak 3 truk yang rencananya dibawah ke Nabire lewat pelabuhan sorong untuk melaksanakan eksplorasi emas di Nabira.

    “Kami mendapat informasi bahwa ada alat dari gag menuju Nabire, akhirnya kami kesana dan menahannya. Kami menahan alat PT. Greenland Resources untuk bisa komunikasi dengan pihak PT. Greenland Resources terkait kepastian gaji, bukan menyita,” ujar Orlando.

    Dari kasus ini, Orlando bersama tim Serikat Buru DPD Pelikha Papua Barat Daya melaporkan dan melakukan mediasi di polsek Sorong Kota terkait jaminan alat PT. Greenland Resources yang telah di tahan sementara.

    Denis Faruan selaku Ketua DPD Pelikha Papua Barat Daya menyatakan bahwa persoalan ini sudah kami adukan ke Disnaker namun hingga saat ini belum ada kepastian,” ujar Denis.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan DPR Provinsi Papua Barat Daya, terkait hal ini dan semua masih dalam proses,” tambahnya.

    Denis berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik, sehingga tidak berlanjut ke meja hijau, oleh sebab itu, Denis meminta kepada pihak PT. Greenland Resources agar segerah membayar hak eks Karyawannya sebanyak 48 orang.

    Hingga saat ini pihak Serikat buruh DPD Pelikha Papua Barat Daya masih bernegosiasi dengan PT. Greenland Resources via telepon untuk menyelesaikan pembayaran gaji eks Karyawan PT. Greenland Resources.

  • Kiblat Masjid Agung Ibnul Abdullah Masohi Bergeser Ke Israel, Begini Penjelasan Ahli Ilmu Falak

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Pernyataan mengejutkan disampaikan Ahli Ilmu Falak Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji Ambon, Abd. Aji Amahoru usai melakukan penelitian lanjutan terkait kalibrasi (kesesuaian arah kiblat) dengan bangunan masjid berberapa waktu lalu bersama KUA Kota Masohi, (18/07/2025).

    Amahoru yang juga merupakan mahasiswa S3 Program Doktor Astronomi ITB Bandung ini menyampaikan “hasil penyesuaian dan pengukuran kalibrasi azimut arah kiblat yang dilakukan pada masjid Ibu Abdullah Masohi menunjukkan posisi bangunan tidak sama dengan arah kiblat,” kata Amahoru saat dihubungi melalui saluran telepon pribadinya pada Rabu tanggal 16 Juli 2025.

    Menurutnya, “pada bangunan masjid Agung Ibnu Abdullah Masohi berada di 294,9° ke arah utara. Sementara untuk kiblatnya harusnya berada di 291,44°,” jelasnya.

    “jadi setelah diketahui hasilnya, kami langsung menyampaikan ke Imam Masjid dan jamaah saat itu juga bahwa jika ingin menyesuaikan maka shofnya harus berbalik ke arah kiri 3,46° (menuju selatan),” lanjut Amahoru menambahkan.

    Sebelumnya, terkait kalibrasi arah kiblat diketahui merupakan arahan dari para ulama yang menganjurkan agar kementerian agama hendaknya rutin melakukan proses pengecekan atau penyesuaian dan pengukuran arah kiblat yang disarankan sekali dalam setahun.

    Sebab pergeseran atau perubahan arah kiblat sering berganti dan cenderung tidak diketahui oleh masyarakat. Misalnya karena faktor gempa, patahan pada lempeng bumi, dan sebagainya.

    Sehingga hal ini menjadi sejalan dengan tujuan kalibrasi itu sendiri agar dapat memastikan arah kiblat yang digunakan dalam shalat sudah sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya, yaitu Ka’bah di Mekkah. Persoalan ini penting untuk dilakukan mengingat menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

    Begitu pentingnya situasi tersebut sehingga KUA Kota Masohi berkolaborasi dengan Ahli Ilmu Falak UIN AM. Sangadji Ambon turun langsung ke masjid-masjid yang ada di Kota Masohi melakukan penyesuaian.

    “itu kami lakukan selama 2 hari pada tanggal 26-27 Juni lalu,” kata Amahoru singkat.

    Saat berada di Masjid Agung Ibnu Abdullah untuk lakukan kalibrasi juga, sambung Amahoru “Imam dan jama’ah sempat bertanya tentang kiblat yang sekarang jadi patokan kira-kira mengarah kemana? ya saya sampaikan berdasarkan hasil kalibrasi bahwa Kiblat Masjid selama ini mengarah ke utara persis ke arah Syam, Israel, dan Syria,” jawab Amahoru.

    “jama’ah juga sempat bertanya bukankah perbedaan 3° atau 4° itu sedikit, kenapa dipermasalahkan?. Saya sampaikan bahwa jangankan 3° atau 4°, melenceng 1° saja sudah menunjukkan posisi kita menjauh dari arah Ka’bah sebesar 111 kilometer,” kata Amahoru.

    Kalibrasi arah kiblat yang rutin dilakukan oleh Amahoru diakuinya telah disosialisasikan bukan hanya di Kota Masohi saja. Melainkan beberapa tempat di Maluku yang memiliki permasalahan yang sama terkait melencengnya arah kiblat.

    Karena ini sangat penting untuk diperhatikan, kata dia “maka kami juga telah melakukan ekspedisi ke beberapa tempat seperti Banda, Kobisonta, dan Buru,” ungkapnya.

    Situasi ini terjadi karena rata-rata Masjid di Maluku saat awal pembangunan masih berpatokan pada terminologi lama seperti selalu ke arah barat jika membangun Masjid karena Mekkah berada di barat. Termasuk kiblatnya juga diarahkan ke barat.

    Padahal, jelas Amahoru menyampaikan “terlepas dari proses geologi yang tentu memperngaruhi perubahan arah kiblat, tapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini membuktikan bahwa di Indonesia kiblat yang tepat itu lebih mengarah ke barat laut. Yakni pada posisi 21,5° ke barat menuju barat laut (jadi bukan ke arah barat tepat). Dan ini kalau dilihat juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 yang mengakomodasi Ilmu Falak dan Teknologi dalam menentukan arah kiblat yang mengarah ke barat laut,” jelasnya.

    Sebelum mengakhiri penjelasannya, Amahoru sempat menyayangkan minimnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai Fatwa MUI tersebut agar diketahui oleh masyarakat khususnya umat Islam.

    Kata dia “terkadang Fatwa MUI tidak benar-benar sampai ke masyarakat maupun pengurus masjid agar dijadikan patokan ketika hendak membangun Masjid maupun menyesuaikan bagi masjid yang sudah ada,” ucapnya.

    Sebab, menurutnya dalam Fatwa tersebut juga menjelaskan “jika posisi Indonesia ke arah Mekkah harusnya pada 291° 25 menit yang itu berarti berada di angka 21,4° dari barat ke arah barat laut. Itu artinya bukan ke arah barat tepat seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat,” kata Amahoru.

    “semoga hal ini dapat menambah keimanan kita, dan istiqomah dalam beribadah. Sebab inti dari kegiatan yang kami lakukan bukan untuk merubah tatanan atau kebiasaan masyarakat, tetapi sebagai wujud pengabdian dan akademisi untuk menyampaikan hasil temuan, metode, pendekatan dan informasi kepada umat,” tutup Amahoru. (HUAT)

  • UNAMIN Sorong dan Pemerintah Sukses Tingkatkan Ketahanan Pangan di Makbusun Kabupaten Sorong

    Melanesiatimes.com, Makbusun, Kab.Sorong – Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) dan pemerintah Kabupaten Sorong, sukses meningkatkan ketahanan pangan di Makbusun, Kabupaten Sorong, melalui kegiatan panen padi bersama. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

    Kegiatan ini berlangsung dengan penuh rasa syukur di lahan panen petani, Makbusun Kabupaten Sorong pada Kamis (17/07/2025).

    Dosen Fakultas Pertanian UNAMIN, Ajang Maruapey, menegaskan bahwa “keterlibatan UNAMIN dalam kegiatan panen padi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat,” tutur Ajang.

    Partisipasi ini mencerminkan komitmen institusi pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

    “Panen raya ini bukan sekadar seremoni, melainkan representasi keberhasilan dari kolaborasi lintas sektor yang sinergis antara akademisi, mahasiswa, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani,” tambahnya.

    Kolaborasi ini telah menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ilmu dan pendampingan lapangan mampu meningkatkan kapasitas petani secara nyata.

    Keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya di Kabupaten Sorong untuk terus berinovasi, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat kemandirian pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.

    Selain itu Ketua Kelompok Tani Tinar Buko, Triono, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua orang yang telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan panen padi bersama di Makbusun.

    “Kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Fakultas Pertanian Unamin Sorong, semoga ini dapat menjadi contoh bagi petani yang lain,” ungkap Triono

    Lebih lanjut Ia mengatakan “para petani telah mendapatkan dorongan baru berkat bantuan dari UNAMIN Sorong dan pemerintah Kabupaten, sehingga menjadi tekad dalam mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Sorong, khususnya Makbusun,” tambahnya.

    Giat panen padi ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dinas TPHbun Kabupaten Sorong, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Distrik Mayamuk, Kepala Lab PHPT Kabupaten Sorong, dan BPS. Dukungan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak dapat membawa hasil yang positif.

    Dalam mendukung salah satu program nasional Presiden Prabowo Subianto, kegiatan panen padi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan Nasional.

    Dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan kemandirian pangan, masyarakat dapat menikmati hasil pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.

    Ajang Maruapey berharap peran akademisi sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. “Dengan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, akademisi dapat membantu meningkatkan kapasitas petani dan meningkatkan produktivitas pertanian,” harapnya.

    Keberhasilan kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kelompok tani lainnya di Kabupaten Sorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

  • Pemeriksaan Ibu Hamil Hingga Melahirkan Ditanggung Program JKN, Pastikan Status Peserta Aktif 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Telah banyak kalangan masyarakat dengan berbagai kendala kesehatan telah merasa terbantu dengan adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk bagi ibu hamil. Peserta JKN bisa mendapatkan pelayanan kehamilan mulai dari pemeriksaan rutin hingga proses persalinan tanpa mengeluarkan biaya tambahan, asalkan kepesertaan aktif dan prosedur diikuti dengan benar.

    Layanan ini dapat diakses di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik maupun Tempat Praktik Dokter Mandiri yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (17/07/2025).

    Pupung menjelaskan, perlindungan komprehensif bagi ibu hamil dapat diperoleh melalui pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) yang dijamin sebanyak enam kali selama masa kehamilan.

    Pada trimester pertama, peserta akan mendapatkan satu kali pelayanan oleh dokter yang disertai pemeriksaan ultrasonografi (USG). Di trimester kedua, peserta bisa melakukan dua kali kunjungan yang dapat dilayani oleh dokter atau bidan. Sementara pada trimester ketiga, peserta dijadwalkan untuk tiga kali pemeriksaan, dengan salah satunya dilakukan oleh dokter dan dilengkapi dengan USG. Pemeriksaan berkala ini penting untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini.

    “Manfaat yang dijamin antara lain adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin, persalinan normal, tindakan medis bila ada komplikasi, hingga perawatan bayi baru lahir dengan indikasi medis. Tujuannya adalah memastikan ibu dan bayi mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sejak awal kehamilan hingga pasca melahirkan,” jelas Pupung.

    Pupung melanjutkan, penjaminan juga dilakukan terhadap pelayanan pasca persalinan atau Postnatal Care (PNC). Peserta berhak atas tiga kali kunjungan untuk ibu nifas dan bayi baru lahir, serta satu kali kunjungan tambahan bagi ibu nifas. Pelayanan pra rujukan untuk komplikasi kehamilan, serta pelayanan Keluarga Berencana (KB) seperti pasang atau cabut IUD dan implan, suntik KB, penanganan komplikasi KB, hingga tindakan KB mantap (tubektomi/vasektomi) juga dapat ditanggung selama sesuai indikasi medis.

    “Semua manfaat tersebut bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN selama prosedur dan indikasi medis terpenuhi. Peserta harus memastikan kepesertaan aktif dan mengikuti alur pelayanan. Dengan begitu, seluruh layanan yang dijamin bisa diakses tanpa biaya tambahan,” lanjut Pupung.

    Pupung menambahkan, untuk alur pelayanan persalinan dengan menggunakan BPJS Kesehatan dapat dimulai sejak peserta mengunjungi FKTP terdaftar seperti Puskesmas atau Klinik. Setelah memastikan kepesertaan aktif, peserta dapat menjalani pemeriksaan kehamilan sesuai jadwal. Jika dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi medis atau komplikasi, peserta akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit.

    “Dalam kondisi gawat darurat seperti perdarahan, ketuban pecah dini, atau tanda bahaya lainnya, peserta dapat langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit terdekat tanpa surat rujukan. Selama kepesertaan aktif dan sesuai indikasi medis maka seluruh layanan tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” tambah Pupung.

    Pada kesempatan yang terpisah, Rosina Sira (31), peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) yang ditemui usai menjalani persalinan keempatnya di salah satu rumah sakit di Kota Sorong berbagi pengalamannya dalam memanfaatkan layanan JKN.

    Rosina menceritakan, awalnya dia sempat mengalami kontraksi hebat saat di rumah dan akhirnya langsung dibawa keluarganya ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit. Sesampainya disana dia langsung ditangani dengan sigap oleh petugas rumah sakit dan bersyukur proses persalinannya dapat berjalan dengan lancar.

    “Saya ke IGD rumah sakit dan langsung diperiksa oleh petugas. Keluarga saya hanya dimintakan KTP oleh petugas dan saya langsung ditangani. Untung saja status kepesertaan saya aktif, pokoknya prosesnya mudah dan cepat,” kata Rosina.

    Rosina mengungkapkan, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan layanan Program JKN untuk persalinan. Keempat anaknya semua lahir dengan menggunakan status peserta JKN. Sejak melahirkan anak pertama hingga sekarang dia mengaku tidak pernah dikenakan biaya.

    “Ini persalinan keempat saya pake BPJS. Dari anak pertama sampai keempat, semua prosesnya berjalan baik dan saya tidak pernah diminta bayar apa pun,” ungkap Rosina.

    Rosina juga menyampaikan rasa syukur atas layanan yang diterimanya, meskipun dia adalah peserta PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah dia tidak merasa ada perbedaan layanan dengan pasien lainnya. Pelayanan tetap diberikan secara profesional dan setara.

    “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan rumah sakit. Meskipun saya peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, saya tidak pernah merasa dibeda-bedakan. Semua petugas tetap melayani saya dengan baik,” pungkasnya.

  • Mahasiswa Kembali Gempur Bawaslu dan KPK: Soroti Proyek Command Center Diduga Sarat Korupsi

    Melanesiatimes.com – Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) kembali turun ke jalan dalam Aksi Jilid III yang digelar di depan Gedung Bawaslu RI dan KPK RI. Rabu, (16/07/2025).

    Aksi ini bukan sekadar protes biasa. Mereka membawa tudingan serius: dugaan penyimpangan miliaran rupiah dalam proyek pengadaan Command Center yang dibidik penuh kecurigaan.

    Mahasiswa menyuarakan desakan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera membuka penyelidikan terhadap sejumlah pejabat yang dinilai memiliki peran sentral dalam proyek yang dinilai tidak transparan ini. Tudingan mengarah tajam kepada Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, yang disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, selaku Pengguna Anggaran utama.

    “KPK RI jangan diam. Kami menuntut agar Ferdinand dan Bagja segera diperiksa. Kami mencium aroma busuk praktik korupsi dalam proyek ini,” teriak Iksan, Koordinator Aksi, dari atas mobil komando.

    Tak hanya itu, sorotan juga mengarah ke Arief Budiman, Kepala Bagian Umum Bawaslu RI sekaligus Ketua Unit Layanan Pengadaan. Ia disebut-sebut sebagai kunci dalam proses lelang dan pengadaan barang dan jasa, yang dinilai janggal oleh para mahasiswa.

    Miliaran Rupiah di Bawah Bayang-Bayang Abuse of Power – FMHI mengungkap bahwa proyek Command Center yang sedianya bertujuan meningkatkan kinerja pemilu justru berpotensi menjadi ladang bancakan anggaran. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa mencuat dalam tuntutan aksi.

    Mahasiswa menilai proyek ini tidak hanya mengandung potensi kerugian negara, tetapi juga memperlihatkan indikasi kuat akan manipulasi prosedur serta konflik kepentingan di tubuh lembaga pengawas pemilu sendiri.

    “Kalau lembaga pengawas pemilu saja sudah main mata dalam anggaran, bagaimana kita bisa percaya pada integritas demokrasi?” kritik Iksan, dengan nada tinggi.

    FMHI: Ini Baru Pemanasan – Iksan menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. FMHI berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga KPK mengambil langkah hukum konkret. Ia juga menyindir keras sikap lembaga antirasuah yang dianggap lamban dalam merespons laporan masyarakat.

    “Kami tidak akan berhenti di sini. Jika KPK terus tidur, kami akan bangunkan dengan gelombang aksi yang lebih besar,” tegasnya.

    Catatan Kritis: Siapa Menjaga Para Penjaga? Kasus ini membuka kembali pertanyaan lama namun relevan: siapa yang mengawasi pengawas pemilu? Ketika lembaga yang seharusnya menjamin proses demokrasi bersih justru terseret dalam pusaran dugaan korupsi, publik patut curiga dan waspada.

    Jika benar ada penyimpangan, maka proyek Command Center justru bisa menjadi simbol ironi: pusat komando yang gagal mengomandoi etika dan akuntabilitas.

  • Dansatgas Indo RDB 39-F Monusco Tinjau Langsung Proyek QIP di Desa Ofaye

    Melanesiatimes.com, Ofaye — Komandan Satgas Indo RDB 39-F MONUSCO, Kolonel Inf Imir Faishal, S.Sos,.M.I.Pol,. meninjau langsung pelaksanaan Quick Impact Project (QIP) berupa rehabilitasi bangunan kantor desa di Ofaye. Kunjungan ini bertujuan memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan dukungan moril kepada prajurit yang terlibat langsung dalam pembangunan. Senin (14/07/2025)

    Yang menarik, proyek ini dikerjakan oleh personel Wan TNI yang menunjukkan kiprah luar biasa di medan operasi. Para prajurit wanita ini terlibat aktif dalam berbagai pekerjaan teknis seperti pemotongan kayu, pengelasan, hingga pekerjaan konstruksi berat lainnya.

    “Kontribusi Wan TNI dalam proyek ini merupakan bukti bahwa profesionalisme dan pengabdian tidak mengenal batas gender. Mereka bekerja sama bahu-membahu demi mendukung pembangunan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal,” ujar Kolonel Imir di sela-sela peninjauan.

    Proyek rehabilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan pemerintahan di tingkat desa serta mempererat sinergi antara Satgas Indo RDB dan warga setempat.