Blog

Melanesiatimes.com – Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), serta Pembahasan Prosesur dan Tata Cara Proses Pindah Memilih di Lokasi Khusus Dalam Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya, bersama KPU Kabupaten Kota, diselenggarakan di Gedung ACC Aimas, giat ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Fatmawati. Senin (06/11/2023).

Rapat Koordinasi ini dibuka bersama oleh tiga Komisioner KPU Provinsi Papua Barat Daya, yakni Plh Ketua KPU Fatmawati, Plh Sekretaris KPU, Paris Uria Pedai dan Devisi Perencanaan Data dan Informasi, Jefri Kambu, dengan cara menabuh tifa sebanyak 14 kali yang artinya tanggal pemilihan 14 Februari 2024.

Rapat ini dihadiri oleh masing-masing perwakilan KPU Kabupaten Kota Se-Provinsi Papua Barat Daya, yang berjumlah tiga orang dari masing-masing Perwakilan yakni Devisi Perencana Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidali) KPU Kabupaten kota.

Dalam sambutannya Fatmawati menyampaikan agar KPU Kabupaten Kota selalu menggemakan sosialisasi DPTb lewat media masa dan media online, sehingga masyarakat paham yang dimaksud dengan DPTb ini. “Pada awal tahapan, semua gencar sekali, namun akhir-akhir ini sudah berkurang”. Ucap Plh Ketua KPU.

Fatmawati berharap agar teman-teman dan rekan-rekan KPU Kabupaten Kota sekiranya terus menggaungkan sosialisasi ini lewat media masa dan media online sehingga semua masyarakat paham dengan DPTb.

Sedikit Plh Ketua KPU menjelaskan, bahwa pentingnya memahami DPTb, karena banyak yang salah menafsirkan DPTb, pasalnya DPTb merupakan Daftar Pemilih Tambahan bagi orang yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap, Fatmawati menjelaskan sembari memberikan contoh, seperti si A, sudah terdaftar di daerah tempat tinggalnya, namun karena tugas dan pekerjaannya sehingga si A harus memilih di tempat pindahnya dengan membawah surat keterangan, nah itu yang di maksud dengan DPTb, tetapi apabila si A, tidak terdaftar ditempat tinggal dan pindah ke daerah lain, maka yang bersangkutan tidak termasuk dalam DPTb.

DPTb ini juga berdampak pada kertas suara yang nantinya akan di bagikan, harus sesuai dengan lokasi pindahnya, kalau si A pindah domisili di tingkat provinsi maka, si A hanya bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena hak untuk memilih, caleg DPR RI, DPRD Provinsi, DPR kabupaten kota dan DPD RI, sudah tidak ada, karena yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah asalnya, sedangkan kalau pinda kabupaten, maka si A masih bisa memilih Calon Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi yang masih masuk dalam daerah pemilihannya, kendati kabupaten yang menjadi tempat tinggalnya tidak masuk dalam daerah pemilihan DPR Provinsi, maka si A hanya mendapatkan 3 jenis kertas suara, yakni Capres, DPR RI dan DPD RI”. Tandasnya

Lanjutnya “Sedangkan pemilih yang tidak terdaftar sama sekali di DPT, KPU akan memberikan ruang kepada pemilih tersebut diatas jam 12 siang atau pukul 12.00 Wit, dengan membawah KTP, atau keterangan Domisili ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Diwaktu yang sama Devisi Perencanaan Data dan Informasi Papua Barat Daya, Jefri Kambu, menuturkan “Mekanisme pindah domisili, pemilih harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tapi kalau pindah memilih,  cukup dengan keterangan dari KPU saja, agar di daftarkan ke KPU tempat ia memilih.

Namun untuk saat ini, DPT sudah tidak lagi dibahas karena proses DPT sudah selesai, tinggal pembahasan DPTb. Tegasnya

Lanjut Jefri Kambu, Data saat ini untuk Pemilih DPTb Masuk, berjumlah kurang lebih 151 pemilih, sedangkan DPTb keluar, berjumlah kurang lebih 220 pemilih, kendati jumlah ini tidak permanen, karena bisa kurang dan bisa juga lebih, karena ketika si pemilih sudah mengurus pindah domisili, namun pada saat masuk pemilihan yang bersangkutan membatalkan maka, jumlah DPTb tentu akan berubah. Imbunya.

Unduh DCT PBD:

[pdf-embedder url=”https://melanesiatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/PENGUMUMAN-DCT-PBD-1.pdf” title=”PENGUMUMAN DCT PBD”]

Proses dan mekanisme DPTb ini, sesuai dengan ketentuan, PKPU Nomor 7 tahun 2022 dan Keputusan KPU RI Nomor 27 tahun 2023. (DIR)

Melanesiatimes.com – Dalam rangka jelang 100 hari menuju Pemilu, KPU Kota Sorong menggelar Sosialisasi dengan cara bagi – bagi pamflet dan stiker di seputaran tembok berlin Sorong Papua Barat Daya, Minggu (05/11/2023).

Giat bagi-bagi pamflet dan stiker ini dihadiri oleh PPD, PPS Se-Distrik Kota Sorong dan kelembagaan KPU Kota Sorong bersama dengan dua Komisioner KPU Kota Sorong, Devisi Perencanaan Data Informasi, Angel Mainake yang juga sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU dan Devisi Pengawasan dan Hukum Indra Permana Saragi.

Dengan menggunakan mobil pickup yang dibentangkan spanduk “Ayo Ke TPS, Golput Bukan Solusi ” adalah bentuk sosialisasi agar masyarakat paham tupoksinya dalam pemilu.

Pembagian pamflet dan stiker ini, bertujuan agar mengingatkan masyarakat tentang waktu Pemilu sudah dekat, pasalnya sebagai warga masyarakat yang sudah memiliki hak pilihnya, agar digunakan sebaik mungkin, dengan cara mencoblos pilihannnya bukan golput.

Angel selaku Plh Ketua menuturkan, “Tujuan sosialisasi ini, agar mengingatkan serta mengajak kepada masyarakat, bahwa waktu Pemilu sudah semakin dekat dan mengajak untuk menjadi pemilih yang dapat berkontribusi dalam kontestasi politik ditahun 2024 mendatang”. Ujarnya

Bukan hanya itu Angel Mainake, menambahkan “sosialisasi ini akan berlanjut di sisah waktu 75, 50 dan 10 hari, “Kami akan terus menggaungkan sosialisasi ini sampai menyentuh seluruh masyarakat yang ada dikota Sorong, sehingga masyarakat memahami bahwa pentingnya hak pilih yang di miliknya”. Tambah Plh Ketua KPU, Angel Mainake.

Unduh DCT : PBD

[pdf-embedder url=”https://melanesiatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/PENGUMUMAN-DCT-PBD-1.pdf” title=”PENGUMUMAN DCT PBD”]

Hal senada pun disampaikan oleh Devisi Hukum dan Pengawasan, Indra Permana Saragi mengungkapkan, “Pemilih yang baik adalah pemilih yang dapat menuangkan aspirasi hak pilihnya melalui bilik suara di tanggal 14 Februari nanti. Sosialisasi yang kita lakukan merupakan tahapan sesuai dengan amanat PKPU, oleh sebab itu, kami terus mengingatkan lewat pamflet dan stiker yang kami tempel di tembok, dinding dan tempat umum lainnya, agar masyarakat dapat melihat dan memahami muatan dari sosialisasi ini” Tutupnya. (DIR)

Melanesiatimes.com –Hari ini Sabtu (04/11/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Merilis hasil Daftar Calon Tetap, Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Papua Barat Daya.

Penetapan ini berdasarkan Pengumuman Nomor 548/PL.01.4-Pu/96/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dan mengacu pada Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terima Kasih.

Melanesiatimes.com – Hari ini Sabtu (04/11/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, Merilis hasil Daftar Calon Tetap, Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Papua Barat Daya.

Penetapan ini berdasarkan Pengumuman Nomor 548/PL.01.4-Pu/96/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dan mengacu pada Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Link : Dowload

PENGUMUMAN DCT PBD

Melanesiatimes.com. Hari ini Sabtu (04/11/2023). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Merilis hasil Daftar Calon Tetap, Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kota Sorong.

Penetapan ini berdasarkan Pengumuman Nomor 548/PL.01.4-Pu/96/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dan mengacu pada Pasal 85 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah melewati proses dan tahapan verifikasi, inilah hasil yang di tunggu- tunggu.

Klikkk!!!! Di Bawah ini:

PENGUMUMAN DCT

Melanesiatimes.com – Penjabat Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, MPA, melakukan tanda tangan bersama KPU Kota Sorong, terkait  Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) dikantor Walikota Sorong, Jumat (03/11/2023).
Pendatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini di hadiri oleh Bawaslu Kota Sorong di dampingi sekretaris Bawaslu, yang ditanda tangani, tiga pihak, yakni, PJ Walikota Sorong, KPU Kota Sorong, dan Bawaslu Kota Sorong, penandatanganan ini dimulai dari PJ Walikota Sorong, KPU Kota Sorong dan Bawaslu Kota Sorong.
PJ Walikota Septinus Lobat, SH, MPA, harapan pemerintah Kota Sorong, menyerahkan Naskah Perjanjian Hiba Daerah, bertujuan agar, KPU dan Bawaslu Kota Sorong bisa melaksanakan proses tahapan-tahapan Pilkada secepatnya.

“Penyerahan ini diharapkan agar semua tahapan-tahapan pilkada sudah bisa berjalan”. Ucap PJ Walikota Sorong.
Diwaktu yang sama Balthasar B Kambuaya, selaku Ketua KPU Kota Sorong menambahkan, dengan penyerahan NPHD ini kami, akan memaksimalkan tahapan-tahapan pemilu atau pilkada sesuai dengan aturan perundang-undangan dan PKPU.
“Jadi ini tahap pertama yang kita terima, sebanyak 40% nanti di awal tahun 2024 akan dilakukan penyerahan tahap kedua sebanyak 60% dan penyerahan NPHD ini juga disaksikan langsung oleh Bawaslu Kota Sorong “. Ungkap Balthasar.
Ketua Bawaslu Julce Ivone Sahureka, juga memberitakan kepada Media Melanesia Times, Kami selaku Bawaslu Kota Sorong, akan selalu dan terus mengawal, proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Sorong, harapan kami, semua tahapan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala ataupun masalah”. Tegas Julce.

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan rapat pleno terbuka, dikantor KPU Provinsi Papua Barat Daya, jalan Merpati Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Utara. Jumat (03/11/2023).

Rapat dimulai dengan pembacaan tatib dan peraturan PKPU, oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Deniel Kambu, setelah membaca PKPU Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, membuka rapat pleno dengan tiga kali ketukan.

Rapat Pleno terbuka ini dihadiri oleh 18 Perwakilan Partai politik dan 3 anggota komisioner Bawaslu.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias menyampaikan, setelah melalui proses panjang partai politik dalam mendaftarkan bakal caleg kepada KPU, maka kami telah melaksanakan verifikasi pemberkasan mulai dari daftar calon sementara sementara sampai verifikasi hari ini, maka sudah tentu, kami melaksanakan sesuai dengan aturan perundang – undang yang berlaku, sehingga malam ini telah dilakukan finalisasi pemberkasan yang mehasilkan 493 bakal calon legislatif, yang terdiri dari 326 orang laki-laki dan 167 oreng perempuan. Ungkap Ketua KPU Provinsi PBD.
Lanjut Andarias, setelah di umumkan hasil DTC pada esok hari, sabtu tanggal 4 November 2023, kami akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 5 November 2023 untuk menyerahkan hasil penetapan DCT kepada KPU RI. Tambahnya.

Hal senada pun di ungkapkan oleh Devisi Teknis, Ghandi Siradjudin,
Hari ini kami telah melaksanakan rapat pleno penetapan DCT secara terbuka, hal ini juga sempat menjadi polemik, terkait terbuka dan tertutup namun di dalam PKPU sendiri tidak mengatur tentang pleno tertutup atau terbuka, jadi semuanya dikembalikan kepada KPU masing-masing. Tandasnya.
Ghandi melanjutkan ” Yang terpenting dari proses panjang verifikasi administrasi sampai dengan proses pencermatan DCT ini, sudah dilakukan secara baik dan benar, oleh karena itu batas waktu yang ditentukan sampai pukul 23.59, setelah itu, maka pada tanggal 4 November 2023 besok akan dilakukan publikasi terkait penetapan DCT, melalui media masa dan media elektronik. Tutupnya

Melanesiatimes.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, hari ini melakukan Penyortiran dan perakitan kotak suara, bertempat di gudang logistik KPU Kota Sorong, jalan tanjung rimoni, Kelurahan sawagumu, Distrik Sorong Utara. Jumat (03/11/2023).
“Giat pagi ini adalah kami melakukan Penyortiran dan perakitan kotak suara dalam gudang logistik KPU Kota Sorong”. Ucap Balthasar B Kambuaya, Ketua KPU Kota Sorong.
Kota Sorong merupakan Ibukota provinsi Papua Barat Daya, dengan jumlah DPT dan jumlah TPS terbanyak sehingga hari ini kami harus kerja maksimal dalam perakitan maupun penyortiran setiap alat-alat atau kelengkapan – kelengkapan logistik dalam menghadapi pemilu di 2024 nanati.

untuk itu kami upayakan sebisa mungkin agar proses ini cepat selesai, sehingga tidak bertabrakan dengan logistik – logistik Pemilu lain yang akan datang dalam waktu dekat.
Balthasar menambahkan “ini hari pertama kita melakukan penyortiran, menyesuaikan dengan kabupaten yang ada yang di wilayah Papua Barat Daya, yang juga melakukan sortir dan perakitan pada hari ini”. Tambahnya.
Penyortitan dan perakitan ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari komisioner Bawaslu kota Sorong dan pihak keamanan TNI/Polri.

Kita lihat kondisi hari ini, apabila penyortiran dan perakitan memakan waktu yang lama, maka kami akan melakukan penambahan tenaga, kendati bila mana hari ini bisa menyortir dan merakit sesuai target, maka kami akan lanjutkan dan memaksimalkan tenaga KPU yang ada mulai dari pegawai sampai anggota KPU untuk menyelesaikannya”. Tutupnya. (DIR)

Melanesiatimes.com – Bakal Caleg Partai Gerindra Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Dapil dua, nomor urut 2, memberikan pernyataan terkait, persyaratan DCT, menginfokan langsung kepada Media Melanesiatimes.com. Rabu (02/11/2023)

Petrus Nauw atau yang disapa (Pena) bakal calon legislatif provinsi Papua Barat Daya, dari partai Gerindra no urut 2, menuturkan berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d pasal 219 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum Provinsi Papua Barat, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, yang dalam hal ini, termasuk tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dan ketentuan pasal 20040 ayat 1 huruf g, yang mana menyatakan bahwa bakal anggota calon DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.

Berdasarkan PKPU maka “Saya secara jujur menyatakan bahwa pernah menjadi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun 2015 bulan Juni, sampai Juni 2016 dan telah mendapatkan surat bebas dari Lapas Sorong”.

Lanjut Petrus, ini merupakan pelajaran berharga bagi saya sehingga ke depan tidak mengulang kembali. Tutupnya. (DIR)