Melanesia Times

Blog

  • Memperjuangkan AM. Sangadji: Sebuah Dedikasi dan Kebanggaan

    Melanesiatimes.com – Dari puncak Sky Views sebuah lokasi wisata di Kota Semarang saya memastikan berita tentang penetapan Pahlawan Nasional tahun 2023 oleh pemerintah. Alhamdulillah, pemerintah telah menetapkan nama-nama tokoh pejuang yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2023.

    Dalam pengumuman ini terdapat enam tokoh yang mendapat kehormatan gelar Pahlawan Nasional yakni: Ida Dewa Agung Jambe (Bali), Bataha Santiago (Sulawesi Utara), M Tabrani (Jawa Timur), Ratu Kalinyamat (Jawa Timur). KH Abdul Chalim (Jawa Barat) dan KH Ahmad Hanafiah (Lampung).

    Tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, Abdoel Moethalib Sangadji (AM. Sangadji) yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku belum mendapat kesempatan dalam penetapan gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Keputusan pemerintah sudah melalui berbagai pertimbangan dari berbagai aspek dan patut di hormati. Penulis malah melihat sudah banyak kesuksesan yang dicapai sampai dititik ini.

    Perjuangan ini hanya bermula dari bunyi sebuah peluit di sisi lapangan yang sepi yang ditiup oleh Kamil Mony sang cicit AM. Sangadji, lalu disambut gegap gempita oleh seisi lapangan. Beberapa anggota DPRD Maluku seperti Azis Sangkala, Ropik Akbar Afifuddin, Azis Hentihu dan M. Fauzan Husni Alkatiri menyambut peluit ini dan turut menggemakannya. Anak-anak muda yang dikomandani Kamil Mony yang dijuluki Jago Moeda selanjutnya konsisten mengawal proses juang ini.

    Pada arena lain, Gubernur Maluku, Murad Ismail telah mengambil peran penting meneruskan bunyi peluit itu menggema seantero Bumi Maluku dan Nusantara. Beliau menyiapkan seluruh sarana yang dibutuhkan dalam proses ini mulai dari alokasi APBD, Pembentukan TP2GD, hingga turut terlibat dalam sosialisasi. Proses pengusulan AM. Sangadji benar-benar sebuah gerakan akar rumput yang digawangi anak-anak muda yang melek sejarah.

    Meskipun AM. Sangadji belum masuk dalam daftar Pahlawan Nasional tahun 2023, ada beberapa capaian strategis telah melampaui harapan tim pengusul dan keluarga atas proses juang pengusulan beliau agar mendapat gelar Pahlawan Nasional. Capaian-capaian strategis itu, antara lain; pertama, Rekonstruksi sejarah perjuangan AM. Sangadji mampu ditulis dalam catatan sejarah yang apik, historis, ilmiah dan mendapat pengakuan akademik dari berbagai kalangan mulai dari sejarawan, peneliti, politisi maupun birokrat. Goresan tinta penulis Biografi AM. Sangadji yakni Sam Habib Mony telah menjadi rujukan utama tim pengkaji gelar daerah & nasional serta menjadi bacaan sejarah generasi Z hingga generasi X.

    Kedua, kampanye publik berbasis akar rumput terhadap sosok AM. Sangadji telah mendorong banyak kalangan terutama generasi Z dan post Z di Maluku & Indonesia ingin mengenal lebih dekat & mendalam tokoh sejarah nasional ini. Bahkan media-media lokal dan nasional mengangkat ketokohannya secara masif.

    Ketiga, sosialisasi AM. Sangadji secara gencar juga telah memberi inspirasi bagi tokoh-tokoh kampus IAIN Ambon dalam menyematkan nama AM. Sangadji sebagai nama kampus ini dalam pengajuan perubahan statuta kampus dari IAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) AM. Sangadji.

    Keempat, suatu capaian yang sangat membanggakan bahwa AM. Sangadji berhasil lolos dalam proses seleksi & verifikasi pengusulan Pahlawan Nasional oleh Tim Pengkaji Gelar Daerah maupun Nasional. Bahkan mendapat penilaian & apresiasi lebih dari tim pengkaji gelar nasional dari aspek kajian ilmiah dengan dukungan data dan argumentasi yang meyakinkan.

    Kelima, capaian yang luar biasa bahwa AM. Sangadji masuk dalam seleksi 16 besar dari banyaknya tokoh yang diusulkan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam memorandum Sekertaris Militer (Sekmil) Presiden Jokowi Nomor: M-188SM/DGTK/GT.02.00/09/2023 tertanggal 13 September 2023. Ini membuktikan bahwa AM. Sangadji telah diakui sebagai Pahlawan Nasional secara defacto, dan tinggal menunggu pengakuan pemerintah secara dejure. Bahwa nama dan ketokohan beliau sudah sampai ke meja presiden dan dibaca oleh Presiden Jokowi.

    PEMBELAJARAN.

    Bahwa pengusulan AM. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional merupakan sebuah proses panjang, sebuah proses juang yang butuh kesabaran, komitmen dan konsistensi gerak juang bersama.

    Bercermin dari nama-nama yang diumumkan tahun ini sebagai Pahlawan Nasional merupakan sebuah proses panjang, lama dan melelahkan. Ambilah Bataha Santiago yang diusulkan sebanyak 7 kali oleh Pemprov. Sulawesi Utara sejak tahun 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 dan baru ditetapkan tahun ini. Demikian juga dengan Ida Dewa Agung Jambe yang diusulkan sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Bahkan Ratu Kalinyamat yang didorong langsung oleh Tokoh Nasional Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani diusulkan dua kali tahun 2022 dan 2023.

     

    Catatan reflektif ini menjadi bahan renungan sekaligus bentuk apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dan berpartisipasi dalam semua proses perjuangan pengusulan AM. Sangadji sebagai pahlawan nasional. Hanya masalah waktu beliau akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Kapitan Merah (Ahmad Mony)

    Indonesia, 09 – November – 2023

    Dibawah kerindangan & gemerlap Kota Semarang jelang Hari Pahlawan.

  • Bimtek Bantuan Kinerja dan Afirmasi Madrasah Reform, Kerjasama antara Kementrian Agama Dan World Bank.

    Melanesiatimes.com – Bimbingan Teknik (Bimtek) Bantuan Kinerja dan bantuan Afirmasi Madrasah Reform, merupakan salah satu implementasi dari Bantuan Kinerja dan Afirmasi (BKBA) yang disponsori oleh Bank Dunia, bimtek dilaksanakan di Vega Hotel, Rabu (08/11/2023).

    Bimtek bantuan Kinerja dan bantuan Afirmasi dalam rangka menunjang Madrasah Refom, merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh kementrian agama, berdasarkan kerjasama antara kementrian Agama Republik Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).

    Pelaksanaan Bintek ini dihadiri oleh teman – teman Tim Pengelola Bantuan Pusat, yang disebut Project Management Unit (PMU), Tim Pengelola Bantuan tingkat Provinsi, yang disebut Provincial Coordinating Unit  (PCU) dan Tim Pengelola Bantuan Distrik, yang disebut District Coordinating Unit (DCU).

    Peserta dari kegiatan ini adalah, perwakilan dari sekolah madrasah yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua  Barat Daya, yang merupakan bagian dari Madrasah Reform.

    Fauziah Muhammad Saman (Sekretaris PCU Provinsi Papua Barat)

    Madrasah Refom merupakan salah program yang ditalangi oleh bank dunia dalam rangka bimbingan bantuan kinerja dan bimbingan bantuan afirmasi tahun 2023. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2020, namun Papua Barat baru menerima bantuan ini ditahun 2023 tujuannya adalah untuk pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya (SDM).

    “Alhamdulillah dari 38 provinsi, kita di Papua Barat ini, tidak ketinggalan bantuan BKBA (Bantuan Kinerja dan Bantuan Afirmasi) Tahun 2023, dari 121 madrasah baru 15 madrasah yang baru diberikan bantuan BKBA , semoga di tahun- tahun mendatang akan bertambah lagi”. Harap Fauzia.

    Fauziah Muhammad Saman selaku Sekretari PCU Provinsi Papua Barat yang juga merupakan Ketua Kurikulum Sarana Prasarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Provinsi Papua Barat, berahap kontrak kerja sama ini akan berlanjut lagi di 5 tahun akan dating, karena kami sangat mengharapkan bantuan yang di berikan oleh bank dunia.

    Lanjut Fauziah, mengurus syarat untuk mendapatkan bantuan ini banyak syarat yang harus terpenuhi dan dilakukan secara online, mengingat kita telah berada di zaman digitalisasi, sehingga harus mengikuti perkembangan zaman. Masih banyak madrasah  yang belum terpenuhi syaratnya, karena mengalami kendala dalam mengupload data, pasalnya belum terlalu bagus jaringan internet dibagian pinggiran atau pedalaman”. Ungkap Fauziah.

    Fauziah berharap dengan bantuan BKBA ini, harus ditunjang juga dari segi jaringan internet, semoga ke depan semua wilayah pedalaman bisa terakses oleh jaringan internet, sehingga kedepannya semua madrasah yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa mendapatkan bantuan juga”. Tegasnya.

    Meriana Chrismawati (Staf Madrasah Refom REP-MEQR)

    Hal senada juga disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Jakarta Pusat, Project Management Unit (PMU), Meriana Chrismawati menyampaikan “Bantuan yang diberikan oleh World Bank kepada Madrasah ini, agar digunakan sebaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan – ketentuan juknis yang ditetapkan oleh pusat, jadi penggunaan dana ini tidak boleh lebih dari pengalokasian penggunaan dana, pasalnya semua dana yang dikucurkan sudah ada pos-posnya, misalkan rehab bangunan fisik sekian %, dan pengembangan Madrasah Digital sekian%. jelasnya, lanjut Meriana, ada 2 jenis bantuan yang diberikan oleh World Bank yakni, bantuan Kinerja dengan nilai bantuan sebesar Rp. 100.000.000 dan bantuan Afirmasi sebesar Rp. 150.000.000”. Ujarnya.

    Unduh:[pdf-embedder url=”https://melanesiatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/PENGUMUMAN-DCT-PBD-1.pdf” title=”PENGUMUMAN DCT PBD”]

    Harap Meriana, semoga kedepannya bantuan yang di peruntuhkan dalam BKBA makin dimaksimalkan dari segi nominalnya, sehingga kebutuhan madrasah yang ada di wilayah Papua lebih ditingkatkan dari segi pembangunan fisik, pengadaan dan SDMnya. Tutup Meriana Chrismawati. (DIR).

  • Rencana Design Pengembangan Vokasi Pariwisata Raja Ampat 

    Melanesiatimes.com – Program Pengembangan Program vokasi pariwisata Raja Ampat ini, dilaksanakan di Vega Hotel, Rabu (08/11/2023).

    Program ini dimandatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk menjaring aspirasi publik melalui responden dan informan, serta melakukan pertemuan dengan para tokoh di dalam Forum Fokus Group Diskution (FGD) selama 3 hari.

    Ditemui di Vega Hotel Prof, Dr. Drs. Akbar Silo. M.S memberitaka “hari ini kami berharap sudah tuntas informasi awal untuk pengembangan program vokasi ini, tim yang diturunkan sebanyak 63 orang dan tersebar di Kota Sorong, kabupaten sorong dan Raja Ampat.

    Kajian pengembangan Program vokasi pariwisata Raja Ampat ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Dispora, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya.

    Sebagai kegiatan awal, kita menjaring data sebagai aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan diolah secara akademis dan diserahkan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah provinsi Papua Barat Daya, tokoh – tokoh yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan LSM yang ada di kabupaten kota Provinsi Papua Barat Daya.

    Prof. Akbar yang juga sebagai (Ketua Tim Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Daerah Universitas Cendrawasi (PSKMPD Uncen).menyampaikan “Dalam pengolahan data, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, pertama, tahapan kegiatan utama, kedua Kajian Potensi Kelayakan Regulasi Vokasi dan Benchmarking Keperguruan tinggi, Ketiga penyelenggara Vokasi Menyusun dan Mengusulkan Dokumen persyaratan. Tambah Prof. Akbar Silo.

    Kegiatan ini terfokus pada rencana pengembangan Program vokasi pariwisata di Raja Ampat, untuk mekanisme program ini mengacuh pada intervew responden, maupun kajian data sekunder, lalu seluruhnya nanti kita akan review dan kemudian kita sampai kepada simpul – simpul terbaiknya.

    “Setelah ini kami juga akan coba, melakukan diskusi dengan beberapa perguruan tinggi penyelenggara Vokasi di luar Tanah Papua, agar memperoleh pembanding dalam Pengembangan Vokasi Pariwisata Raja Ampat”. Tutupnya. (DIR)

  • PB HMI MPO Angkat Bicara Terkait Calon Tunggal Panglima TNI

    Melanesiatimes.com – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) angkat bicara terkait pengusulan Calon Tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Keputusan Presiden Joko Widodo atas pencalonan Agus dinilai beraroma nepotisme. Sebab, keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan dekat. Hal ini tentu akan menimbulkan keraguan publik atas kinerja dan profesionalitas TNI sebagai aparat yang nanti juga terlibat dalam pengamanan pemilu 2024.” Ujar Ahmad Sirajuddin Selasa, (7/11/2023).

    Ahmad menjelaskan, keraguan ini bukan tanpa dasar, sebab belum sepekan mengemban jabatan KSAD, Jokowi langsung mengeluarkan Surat Presiden (Supres) yang merekomendasikan KSAD Jenderal Agus Subyanto sebagai Calon Tunggal Panglima TNI.

    “Selama Presiden Joko widodo dalam pemilihan Kapolri dan TNI selalu mengusul satu Nama yang terkesan sangat politis, padahal kami yakin masih banyak kader terbaik dalam tubuh TNI seperti TNI AD, TNI AL, serta TNI AU yang kemudian menjadi syarat dan kritiria dalam pemilihan Panglima TNI,” lanjutnya.

    Ahmad pun mengajak masyarakat luas untuk ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi pemilu mendatang. Oleh karena itu maka dami dari PB HMI MPO meminta kepada Komisi I DPR RI, Menkopulhukam serta Menteri Pertahanan agar Mempertimbangkan dengan sebaik dan sebenar-benarnya, usulan satu nama Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo.

    Agar terkesan tidak politis, mestinya banyak nama yang diusulkan. “Kami yakin masih banyak kader terbaik bangsa di tubuh TNI, tidak hanya satu nama yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi Panglima TNI.” Tutupnya

  • 9 Partai Koalisi Indonesia Maju PBD, Siap Menangkan Prabowo Gibran Di Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Sembilan Partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju menggelar rapat internal jajak pendapat dalam penentuan ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Privinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di lantai 7 Vega Hotel, Selasa (07/11/2023).

    Rapat ini dipimpinan langsung oleh Hj. Oktasari Sabil, S.Sos. M.Si, selaku Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua Barat Daya, rapat dihadiri sembilan partai koalisi diantaranya, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai PBB, Partai PSI, Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai Prima, yang wakilkan oleh masing – masing Ketua Partai.

    9 Partai Koalisi Indonesia Maju PBD, Siap Menangkan Prabowo Gibran Di Papua Barat Daya.
    Hj. Oktasari Sabil. S.Sos. M.Si. PHD (Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya)

    Hj. Okta menyampaikan agenda malam ini adalah rapat internal koalisi pengusung Prabowo – Gibran,  ada beberapa  hal yang dibahas malam ini, yaitu menyatukan visi partai koalisi, meramu Ketua Tim lewat musyawarah dan votting.

    Setelah melakukan rapat, 9 partai pengusung Prabowo – Gibran yang tergabung dalam koalisi Indonesia maju, menggelar jumpa pers dimana, ada tiga nama yang dihasilkan melalui votting.

    “Tadi kita sudah saksikan bersama – sama pemilihan ketua tim, yakni, partai Demokrat memilih Ketua DPDnya sendiri, Partai Golkar memilih ketua DPDnya sendiri, Lambertus Jitmau, Partai PAN memilih Ketua DPD Golkar, Lambertus Jitmau, sedangkan partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai PBB, Partai PSI dan partai Garuda memilih Ketua Timnya adalah DPD Partai Gerindra saya sendiri Hj. Oktasari Sabil. S.Sos. M.Si. PHD, Insya Allah Prabowo Presiden, kita siap menangkan Prabowo – Gibran di Papua Barat Daya. Tegas Hj. Okta sambil tersenyum meyakinkan.

    9 Partai Koalisi Indonesia Maju PBD, Siap Menangkan Prabowo Gibran Di Papua Barat Daya.
    Dokumentasi Rapat Pengusulan Nama Ketua Tim Pemenangan Prabowo – Gibran Papua Barat Daya

    Lanjut Hj. Okta dari hasil votting ada 3 nama yang dihasilkan dan akan saya bawah ke pusat besok tanggal 8 November 2023, untuk itu kita diajukan sama – sama ke pusat agar segerah diputuskan dan diberikan SK oleh pusat. Ungkapnya.

    Unduh:[pdf-embedder url=”https://melanesiatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/PENGUMUMAN-DCT-PBD-1.pdf” title=”PENGUMUMAN DCT PBD”]

    Tiga nama yang terpilih adalah Abdul Faris Umlati Ketua DPD Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Golkar Lambertus Jitmau dan Ketua DPD Partai Gerindra Hj. Oktasari Sabil. S.Sos. M.Si. PHD (Cand)

  • Dispora, Pariwisata dan Ekraf PBD: Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda Dan Digital Marketing. 

    Melanesiatimes.com – Pelatihan peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda ini dibuka oleh, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, S.Hut. M.Si. Bertempat di Vega Hotel Sorong, Selasa (07/11/2023).

    Dalam sambutannya Jhoni yang juga mewakili PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, mengatakan atas nama PJ Gubernur Papua Barat Daya, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan pengembangan Wirausaha Muda berkelanjutan di Papua Barat Daya.

    Jhoni Way. S.Hut. M.Si (Asisten II, Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya), Menyampaikan Sambutan Mewakili PJ Gubernur Papua Barat Daya.

    Pelatihan Pemasaran Digital di Provinsi Papua Barat Daya ini, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda, dalam konteks menghadapi era globalisasi dan teknologi, oleh karena itu diperlukan sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, guna menetapkan strategi Perencanaan pengembangan Wirausaha Muda berkelanjutan sesuai dengan jenis usaha yang ada.

    “Pembangunan bidang Kepemudaan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya, Ungkap Jhoni.

    George Kaisepo. S.Ip (Ketua Panitia Sekaligus Mewakili Kadispora, Pariwisata dan ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya)

    Hal senada juga disampaikan oleh George Kaisepo, selaku Ketua Panitia “Kegiatan ini merupakan hajat dari dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Papua Barat Daya, giat ini bertujuan menciptakan wirausaha muda yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dalam menghadapi era globalisasi dan modernisasi di masa-masa yang akan datang ”

    kami melaksanakan giat ini untuk adik-adik pemuda yang ada di setiap kabupaten kota, diwilayah Provinsi Papua Barat Daya, masing-masing peserta diwakilkan oleh lima orang dari tiap-tiap kabupaten kota.

    Lanjut George kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari tanggal 7 – 9 November tahun 2023. Semoga dalam waktu tiga hari ini adik-adik bisa menyerap materi yang disampaikan guna meningkatkan wawasan kewirausahaannya. Tambah George

    Harapan kami adalah, setelah giat ini Adik-adik mampu meresap dan memahami materi yang diberikan oleh pemateri, dan input dari materi ini adalah bisa menambah kapasitas, produktifitas berpikir dalam mengimplementasikan kewirausahaan ini di tengah-tengah masyarakat dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain”. Harapnya. (DIR)

  • Jefry Kambu Berharap Kepada 4 Kepala Daerah Agar Segerah Menandatangani NPHD Bersama KPU

    Melanesiatimes.com – Dalam persiapan siapan pemilukada serentak ditahun 2024, maka perlu adalanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kota, di bawah wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (07/11/2023).

    Jefry Kambu selaku salah satu, Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Devisi Perencanaan Data dan Informasi Provinsi Papua Barat Daya, yang di temui di tempat Kerjanya, menyampaikan pada media ini bahwa, dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, telah diamanatkan kepada masing-masing pemerintah daerah, untuk menyiapkan anggaran daerah, guna pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

    Pelaksanaan persiapan Pilkada ini juga mengacu pada, surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, nomor 900.1.9.1-16888-keuda. tertanggal 2 November tahun 2023, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota diseluruh Indonesia, dalam hal penegasan batas akhir penandatanganan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 10 November 2023.
    Maka dari itu perlu kami sampaikan kepada bapak/ ibu kepala daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, agar bersama-sama dengan KPU kabupaten kota mempercepat pembahasan dan penandatanganan NPHD masing-masing.

    Jefry menyampaikan “ini menjadi perhatian bagi kepala-kepala daerah agar secepatnya dibahas dan ditanda tangani NPHDnya, dengan adanya tanda tangan dimaksud, KPU Kabupaten Kota bisa secepatnya melakukan persiapan tahapan-tahapan menuju pemilukada”. Tegas Jefry

    Lanjut Jefry, dari beberapa daerah, di wilayah Papua Barat Daya, baru dua daerah yang melakukan penandatanganan NPHD, yaitu Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong, sedangkan Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Raja Ampat belum melaksanakan, untuk itu kami harap kepada kepala-kepala Daerah di masing-masing Kabupaten agar disegerahkan melakukan penandatanganan NPHD tersebut, mengingat dan mengacu pada surat Mendagri, waktu tersisa sudah sangat dekat dan saat ini hanya tersisa tiga hari saja”. Imbuhnya

    Unduh DCT PBD:

    [pdf-embedder url=”https://melanesiatimes.com/wp-content/uploads/2023/11/PENGUMUMAN-DCT-PBD-1.pdf” title=”PENGUMUMAN DCT PBD”]

    sekali lagi kami ingatkan sesuai dengan surat mendagri nomor 900.1.9.1-16888-keuda. tanggal 10 November 2023, tentang batas akhir penandatangan Naskah Perjanjian Hiba Daerah (NPHD)”. Tutup Jefry.(DIR)

  • Direktur SDR : Sengketa Pemilu 2024 Dibawa Kemana?

    Melanesiatimes.com – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dirusak kredibilitasnya dan publik kini telah hilang kepercayaan pascaputusan terkait usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden ( cawapres ).

    “Kondisi MK di mana Anwar Usman sebagai Ketua MK tidak bisa netral, bahkan berkepentingan dan menjadi kaki dari kekuasaan eksekutif. Kondisi ini akan menjadi ancaman serius terhadap posisi MK ke depan menghadapi sengketa Pilpres 2024.” ungkap Hari, Senin (6/11/2023).

    Diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.

    Dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

    Hari menganggap MK yang berperan untuk menyidangkan sengketa Pemilu akan rusak kredibilitasnya. Termasuk hilang kepercayaan dari publik karena tercoreng oleh putusan MK yang meloloskan usia capres-cawapres.

    “Ketua MK Anwar Usman tidak mampu melepaskan dirinya dari hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, sebagaimana terbukti dari putusan uji materiil perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membawa misi kepentingan Gibran Rakabuming Raka.” ujar dia.

    Lebih lanjut, Hari mempertanyakan, apakah menuju Pemilu 2024 terkait sengketa Pemilu, MK dapat dipercaya?

    Kalau kebobrokan saat ini masih dipertahankan, maka MK sebagai anak kandung reformasi telah mencederai kepercayaan publik. Integritas lembaga dan para hakim MK dirusak oleh sosok yang bernama Anwar Usman.” pungkasnya.

  • Cegah Korupsi, DPR Luncurkan Satgas SiCAntiK

    Melanesiatimes.com – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani komitmen bersama peningkatan kompetensi dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Fraud Control Plan (FCP) berbasis SiCantiK dan peluncuran Satgas SiCAntiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi).

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (6/11/2023). Sedangkan peluncuran Satgas SiCAntiK ditandai penandatangan komitmen dan penyematan rompi warna “maroon” bertuliskan Satgas SiCAntiK secara simbolis kepada perwakilan  Satgas oleh Inspektur II Inspektorat Utama (Ittama) Setjen DPR Furcony Putri Syakura.

    Furcony menjelaskan Satgas SiCAntiK sangat penting karena berkomitmen membantu Setjen DPR RI di unit Eselon 1 atau Eselon 2 yang diwakili untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Anggota Satgas SiCantiK berjumlah 17 orang yang terdiri dari Kepala Bagian maupun Kepala Sub Bagian yang merupakan perwakilan dari Kedeputian, Inspektorat dan Badan Keahlian.

    “Satgas bertugas melakukan pengelolaan FCP, melakukan pendampingan dan melaporkan kepada Inspektorat Utama,” jelasnya. Inovasi FCP berbasis SiCAntiK dilahirkan Furcony Putri Syakura, sebagai upaya memperbaiki tugas dan fungsi instansi menjadi lebih baik dalam memberikan layanan kepada stakeholdernya.

    Furcony mengungkapkan awalnya banyak pihak meragukan keseriusan SETJEN DPR RI untuk membangun  FCP berbasis SiCAntik yang disesuaikan kebutuhan instansi ini. Namun ia meyakini kekuatan, keseriusan, intervensi dan komitmen seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mewujudkan FCP berbasis Si CAntik.

    “Harus terealisasi dan dampaknya harus dapat dirasakan oleh instansi. Bahkan FCB berbasis SiCAntik ini dapat berkontribusi nasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” katanya. Inovasi ini juga merupakan kegiatan yang selaras dengan Implementasi Proyek Perubahan PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. PKN 1 dapat mengubah organisasi menjadi meningkat sangat signifikan.

    Furcony optimis kolaborasi dan dukungan yang diperoleh dari Pejabat Eselon 1 lintas Kementerian/Lembaga, tujuan instansi lebih baik lagi menjadi lebih cepat dan mudah terwujud daripada hanya dilakukan seorang pejabat atau satu instansi saja.

    “Dengan mengangkat tagline #SICANTIK for better life, Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI akan lebih baik lagi dalam tata kelola pemerintahan, menjadi supporting kepada Dewan yang dapat diandalkan dan pegawai yang berkelas dunia,” tutupnya.

  • Siswa di Bekasi di-bully Teman Hingga Berujung Diamputasi, Ini Kata Anggota DPR RI

    Melanesiatimes.com – Komisi VIII DPR RI mendorong kolaborasi antar lintas kementerian/lembaga, termasuk aparat penegak hukum, guna penanganan kasus perundungan atau bullying yang marak terjadi di Indonesia. Selain itu, pendampingan psikologis bagi para korban bullying juga harus disediakan di setiap sekolah.

    “Memang penanganannya (bullying) harus antar sektor. Tidak bisa dilakukan secara parsial. Selama ini kan sebetulnya di masing-masing instansi memiliki institusi yang bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap anak,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (6/11/2023).

    Kasus bullying terbaru yang membuat miris ialah saat seorang siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD) berinisial F (12) di Bekasi di-bully teman sekolah hingga berujung kakinya diamputasi. Kejadian berawal saat korban hendak membeli makan ke kantin, namun tiba-tiba dijegal oleh teman satu sekolahnya. Usai tersungkur, korban malah mendapat perundungan lainnya.

    Akibat perundungan pada Februari 2023 itu, kaki F mengalami cedera dan infeksi. Kondisi kaki F kemudian memburuk dan ia didiagnosa mengalami kanker tulang di mana hal tersebut diduga terjadi dipicu karena luka akibat bullying dari teman-temannya. Kaki F akhirnya diamputasi.

    Ace menyayangkan kejadian perundungan yang dialami F. Ia menyebut masalah bullying di Indonesia sudah seperti fenomena gunung es yang belum juga ada titik perbaikan. “Atas kasus perundungan di Bekasi ini, tentu kami sangat prihatin. Kasus seperti ini seperti gunung es, tampak sedikit di permukaan padahal sudah menjadi fenomena dalam kehidupan anak-anak kita,” ujar Ace.

    Ditambahkannya, kejadian di Bekasi menambah catatan bahwa perundungan bisa berdampak fisik yang serius pada seorang anak. Padahal, kata Ace, seharusnya anak merasa aman di sekolah  yang merupakan sarana pendidikan dan wadah bagi pertumbuhan bagi anak.

    “Kita harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan sesuai hukum dan pihak sekolah menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab agar tidak terjadi kejadian perundungan meskipun dengan maksud bercanda,” tuturnya.

    Selain itu, Ace menekankan pentingnya akses pelayanan medis dan rehabilitasi bagi korban perundungan. Menurutnya, kehilangan salah satu kaki adalah dampak fisik yang sangat serius, dan korban perlu mendapatkan perawatan yang tepat untuk pemulihan fisiknya.

    “Selain perawatan fisik, pendampingan psikologis juga sangat penting. Trauma yang dialami F akan berdampak pada kesejahteraan mentalnya,” tegas Ace.

    Komisi VIII DPR RI yang salah satu ruang lingkup tugas bidangnya terkait perlindungan anak ini menilai, kasus di Bekasi bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan terkait dengan penanganan kekerasan atau perundungan. Ace mengatakan, harus ada SOP yang jelas dari sekolah dalam menangani kasus bullying.

    “Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah memiliki prosedur dan peraturan yang memadai untuk mencegah dan menangani kekerasan di antara siswa,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Ace mendorong Pemerintah membentuk Satgas Anti-Bullying guna meminimalisir kasus perundungan, khususnya yang melibatkan anak sekolah. Sebab penanganan kasus bullying, terutama yang punya efek besar, berkaitan dengan banyak sektor.

    Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan fisik dan mental, perlindungan anak, trauma healing, perkembangan karakter anak, pengawasan dari sisi regulasi, hingga penegakan hukum.

    “Masalah bullying saling berkaitan antara satu hal dengan hal yang lain. Termasuk bagaimana peran keluarga dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Seperti yang saya sampaikan, tidak bisa parsial. Harus ada penanganan menyeluruh,” jelas Ace.

    Satgas Anti-Bullying pun disebut dapat melibatkan berbagai perwakilan instansi, termasuk dari pihak sekolah. Ace mengatakan, satgas ini juga bisa bertugas memberikan sosialisasi dan pengawasan demi mencegah terjadinya bullying pada anak.

    “Karena perundungan di antara anak-anak harus dicegah sedini mungkin dengan berbagai pendekatan, termasuk bagaimana tindakan terbaik yang harus diambil karena korban dan pelaku sama-sama anak. Harus ada treatment khusus,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

    Menurut Ace, Satgas Anti-Bullying juga dapat mengakomodir disediakannya tenaga konseling pendampingan bagi para korban dan pelaku perundungan. Sebab korban bullying cenderung akan mengalami gangguan mental dan psikologis, sementara pelaku juga memerlukan penanganan agar tidak mengulangi kesalahannya.

    “Bagi korban perundungan, harus berikan pendampingan secara psikologis agar tidak mengganggu kepercayaan diri korban,” sebut Ace.

    “Dan untuk pelaku perundungan yang juga sesama anak, tentu harus diberikan pembinaan agar peristiwa perundungan itu tidak terulang kembali,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ace menilai pendidikan tentang anti-kekerasan dan perundungan harus diajarkan kepada anak sejak usia dini. Dengan adanya Satgas Anti-Bullying, ia berharap pendidikan tersebut dipastikan bisa masuk ke sekolah-sekolah.

    “Pemahaman anti-perundungan harus diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Kesadaran ini merupakan sikap lebih lanjut dari perilaku saling menghormati, menghargai dan menyayangi antara sesama manusia,” papar Ace.