Melanesia Times

Blog

  • Rapat Koordinasi Perdana Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Melanesiatimes.com – Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Rapat koordinasi, dihadiri oleh seluruh keterwakilan Bawaslu Kabupaten kota dan Koordinator Sekretariat Se-Papua Barat Daya, giat ini dilaksanakan dikantor Bawaslu jalan sungai kamundan nomor 5, kota sorong, Senin (20/11/2023).

    Ditemui dikantor Bawaslu jalan kamundan nomor 5, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farly Sampetoding menyampaikan “Giat ini merupakan Rapat Koordinasi Perdana yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya, dari sejak pelantikan hingga saat ini,  oleh sebab itu, penting untuk perlu adanya penguatan, kepada Bawaslu Kabupaten kota dan Koordinator Sekretariat Se-Papua Barat Daya, dalam memahami prinsip dari karekteristik penguatan, pola hubungan dan manajemen ditingkat pengawasan”. Pungkasnya.

    Hal ini termaktub dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2022, tentang penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dan perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra penegakan hukum terpadu.

    Lanjut Farly, meskipun Bawaslu Kabupaten kota telah melalui tahapan bimtek secara nasional, namun perlu juga adanya penguatan secara interen bawaslu, agar teman-teman dapat mengoptimalkan sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan, terutama di bidang kehumasan, sehingga sistem kinerja Bawaslu di Provinsi maupun kabupaten kota, bisa dipertanggungjawabkan secara efektif dan akuntabel. Tambah Farly.

    Giat ini juga dilakukan agar Komisioner Bawaslu, terutama ketua, anggota maupun kepala Sekretariat tau tugas fungsi (Tusi) dari Ketua maupun kedua anggota serta suporting sistem dari kesektariatan (Kepala Sekretariat).

    Selaku Ketua Bawaslu, Farly berharap, giat yang dilakukan hari ini adalah, bagaimana Ketua dan kedua anggota sekaligus suporting sistem dari kesektariatan memahami akan Tusi dari masing-masing keanggotaan, sehingga dapat menunjang tahapan maupun eksekusi kebijakan dari kelembagaan dalam melakukan pengawasan.

    Ketua Bawaslu juga menyinggung terkait dengan kampanye, ada beberapa pemetaan daerah kampanye yang nantinya dibahas secara internal, karena banyak masyarakat yang tidak tahu, hal – hal yang dilarang dalam kampanye.

    “Kedepan ini perlu di sosialisasikan agar masyarakat juga paham terkait hal-hal apa yang dilarang dan hal-hal apa yang harus di taati oleh partai dimasa kampanye nanti. Ungkap Farly.

  • Ketua KPK Mengkonfirmasi Akan Hadir Pemeriksaan Etik Hari ini

    Melanesiatimes.com – Dewan Pengawas KPK RI hari ini kembali memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

    Pak FB hari ini di Gedung ACLC,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho dikutip Melanesiatimes.com, Senin (20/11/2023).

    Albert mengatakan, menurut informasi yang dia terima dari  kepala sekertariat, Firli mengkonfirmasi akan hadir memenuhi pemeriksaan dewas KPK.

    “Info yang saya dapat melalui Kasek (Kepala Sekertariat) Dewas, (Firli) akan hadir,” sambungnya.

    Untuk diketahui, Pemeriksaan kepada Firli hari ini dilakukan setelah beberapa kali sempat tertunda. Firli sejatinya diperiksa pada Jumat (27/10).

  • Sambangi Kemenag RI, ini Tuntutan Inpassing

    Melanesiatimes.com – Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) melakukan aksi demonstrasi di depan Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di Jakarta.

    Ketua Umum Hadi Sutikno menyampaikan bahwa mereka akan menuntut tiga hal kepada pemerintah melalui kemenag RI.

    “Pertama terkait dengan kuota PPPK di kemenag di perbanyak terutama yang ada di madrasah swasta, kami mendorong kemenag 2024 nanti kuota lebih banyak lagi dengan harapan ada prioritas khususnya guru-guru Inpassing,” Ujar Hadi   kepada awak media saat ditemui  di Kemenag, Jakarta Pusat (20/11/2023).

    Menurut hadi terkait dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harusnya di mudahkan.

    “Kemudian yang kedua, terkait dengan teknis perekruta PPPK itu harus disimpelkan biar tidak terlalu repot, apalagi di kunci dengan privasi maka selain privasi tidak masuk datanya,” tegas Hadi.

    Pihaknya juga meminta agar revisi PMA 43 tahun 2014 yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi diatasnya (PP 41 tahun 2009 PMK 164 tahun 2010, permendikbud 28 tahun 2014), dan adanya surat dari KSP pertanggal 14 Februari 2023 yang agar PMA 43 disesuaikan dengan regulasi di atasnya.

    PMA nomor 43 tahun 2014 pada Bab III pasal 6,1 yang berbunyi “tunjangan profesi bagi GBPNS yang telah memiliki jabatan fungsional guru diberikan setara dengan gaji pokok PNS pada pangkat, golongan, jabatan dan kualifikasi akademik yang sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional bagi guru yang bersangkutan,”

    Selain itu mereka juga menyoroti Juknis TGP yang sejak 2015 sampai dengan 2023 muncul khusunya bab II no B.2 yang berbunyi  “Guru dan Kepala Madrasah Bukan PNS yang sudah disetarakan (Inpassing) diberikan tunjangan sebesar 1 (1) kali gaji pokok perbulan sesuai SK inpassing tanpa memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan inilah  menjadikan asbab dalam pembayaran inapssing belum sesuai dengan masa kerja dan dianggap 0 tahun semua golongan.

  • Tingkatkan Solidaritas dan Loyalitas PR PMII Teknik Unusia Gelar Mapaba ke-V di Cisarua

    Melanesiatimes.com – Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) yang ke-V. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Unusia Jakarta dan Villa Sopo Tumbur, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor. Bertepatan selama 3 hari pada Tanggal 17-19 November 2023.

    Mapaba ialah sebuah Gerbang Pertama Kaderisasi PMII untuk membentuk anggota berkualitas yang mempunyai jiwa Totalitas dan Loyalitas atau Mu’taqid. Sesuai dengan tema yang diusung yakni “Menciptakan Jiwa Kepemimpinan Mahasiswa yang Bijaksana, Inovatif dan Loyal terhadap Organisasi”.

    Selain itu, MAPABA ini juga untuk meningkatkan rasa solidaritas dan loyalitas PR PMII Teknik Unusia Jakarta.

    Kegiatan Mapaba V diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari Program Studi Sistem Informasi 9 peserta, Program Studi Teknik Informatika 14 peserta dan Program Ilmu Hukum 1 peserta.

    “Tujuan Kami menyelenggarakan MAPABA V ini untuk melanjutkan tali estafet kepemimpinan yang bisa merepresentasikan tema tersebut, di Pengurus Rayon PMII Teknik Unusia Jakarta yang akan datang.” Ucap Ketua Pelaksana Sahabat Adhistiana.

    Harap lain pun dipanjatkan oleh Ketua Rayon PMII Teknik Unusia Sahabat Saleman Kelrey. Ia berharap lewat MAPABA ini dapat membentuk kader-kader militan agar kedepannya Rayon PMII Teknik selalu masif dengan kualitas SDM yang jauh lebih baik.

  • Prosesi Pelantikan DPW LASQI Nusantara Jaya Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023-2028.

    Melanesiatimes.com – Pelaksanaan Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Nusantara Jaya Papua Barat Daya Periode 2023-2028, berlangsung dikota Sorong, hari ini Jum’at (17/11/2023)

    Giat pelantikan ini dihadiri oleh Hi.Inu Aminuddin Sekjen Lasqi Pusat, PJ Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Forkopinda PBD, PJ Walikota, Pimpinan Ormas Islam dan Ketua – ketua Organisasi OKP/I dan Paguyuban Se-Papua Barat Daya.

    Prosesi pelantikan ini diamanatkan DPP kepada Hi. Inu Aminuddin selaku Sekjen Lasqi Pusat, dengan nomor surat: 030/SK/DPP-Lasqi-NJ/VII/2023. Tentang pengesahan personalia dewan pimpinan wilayah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Nusantara Jaya Papua Barat Daya Periode masa bakti 2023-2028, guna melantik Pengurus Wilayah Papua Barat Daya.

    Dalam sambutannya Sekjen menyampaikan, “Dalam wadah ini ada trilogy lasqi, yang pertama Ukhuwa, pengurus wajib mengutamakan ukhuwa, yang kedua adalah dakwa dan yang ketiga adalah kelestarian seni budaya islam.

    Aminuddin berharap ketiga trilogy ini harus diterapkan, lewat dakwa lewat silatuhrahmi dan lain – lain, selain itu, sekjen juga menyampaikan amanat dari Ketua Umum DPP Lasqi “kami titipkan anak kami kepada Pak PJ Gub, tolong dibina, dibimbing, diarahkan, digedekan dengan konsep bagaimana menggedakan anak dari kecil hingga besar, Insya Allah Pak PJ Gub paham”. Ungkap Sekjen Lasqi.

    Setelah prosesi pelantikan, pengambilan sumpah pengurus dan penandatanganan SK, Ketua Umum Lasqi Nusantara Jaya Papua Barat Daya, M. Sanusi Rahaningmas memberitakan “selesai pelantikan ini, kami akan melaksanakan rapat kerja yang direncanakan pada tanggal 18 november 2023 di Aquarius Aimas hotel untuk membahas program – program kerja DPW Lasqi Nusantara Jaya PBD kedepan, tandas Ketum Lasqi DPW Nusantar Jaya PBD.

    Lanjut Ketum DPW Lasqi NJ PBD, kami akan kibarkan bendera lasqi di seantero Papua Barat Daya, selain itu, lasqi juga sudah menjuarai beberapa lomba yang pada waktu itu masih Provinsi Papua Barat.

    Ketua Umum DPW Lasqi NJ PBD yang juga merupakan Anggota DPD RI aktif ini, berharap kedepan kami akan menyiapkan tim-tim terbaik kami guna mengikuti event – event piala gubernur yang nantinya dalam waktu dekat akan dilaksanakan, “Kami siap merebut juara satu bahkan juara umum dalam event tersebut”. Tutupnya.

    Diakhir acara PJ Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs. Muhammad Musa’ad memberikan apresiasi kepada DPW Lasqi NJ PBD, sekaligus mengucapkan selamat datang Sekjen di tanah Malamoi, kota sorong, ibu kota provinsi papua barat daya.

    Muhammad Mus’ad menyampaikan “Lasqi telah menunjukan eksistensinya di provinsi termuda ini, pasalnya belum banyak juga organisasi – organisasi yang membentuk kepengurusannya di tingkat wilayah provinsi papua barat daya, dari sedikit pengurud yang sudah terbentuk di tingkat provinsi itu salah satunya adalah Lasqi”. Bebernya.

    PJ Gubernur berpesan dari kesemuanya ini factor utama yang harus dikedepankan adalah silatuhrahmi atau kebersamaan, kerana Indonesia merupakan Negara yang majemuk, berbagai macam agama, suku, ras dan golongan, karena itu adalah kekuatan yang membangun Indonesia dalam perbedaan – perbedaan dan kemajemukan yang ada di Negara Kesatuan Indonesia.

    ”Ada 3 kekuatan yang mestinya kita tanamkan dalam diri kita yakni,  kekuatan Budaya atau adat, kekuatan agama dan pemerintah, ketiga ini merupakan pilar yang menopang papua sebagai salah satu bagian dari NKRI, untuk itu kiranya, mari kita lestarikan budaya atau adat, kita jaga toleransi beragama dan bergandeng tangan dengan pemerintah dalam mendukung dan mensuport program – program pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ”. Tutupnya.

  • Berkunjung Ke Arborek Gus Menteri Desa, PDTT, Janjikan Dana Desa 5 Miliyar. 

    Melanesiatimes.com – Kunjungan Kerja Menteri Pembangungan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Gus Dr. Drs. A. Halim Iskandar. M.Pd. yang biasa di sapa (Gus Menteri) dalam rangka penguatan BumDes dan ekonomi Lainnya, digelar di Waisai Raja Ampat (14/11/2023).

    Menteri Pembangungan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tiba disorong langsung menuju waisai dan melakukan perjalanan ke tempat wisata pyanemo, setelah itu singgah dikampung Arborek Raja Ampat, disambut langsung oleh TPPI P3MD Raja Ampat dan masyarakat Kampung sekaligus mengunjungi BumDes yang ada di kampung Arborek.

    Dalam pertemuan tatap muka antara TPPI P3MD Raja Ampat bersama masyarakat dengan Gus Menteri, masyarakat Kampung Arborek sangat mengapresiasi Gus Menteri, pasalnya setiap tamu yang datang ke Raja Ampat, selalu beristirahat dulu di kota sorong setelah itu baru berangkat menuju Raja Ampat, “Kami salut dengan Gus Menteri, karena tiba Sorong langsung menuju Raja Ampat, beda dengan pejabat lainnya, selalu istirahat dulu baru kemudian ke Raja Ampat, namun beda dengan Gus Menteri PDTT yang semangatnya luar biasa dalam kunjunganke Raja Ampat”. Ucap Sekretaris Desa dalam sambutannya pada saat tatap muka dengan Gus Menteri.

    Ketika ditemui di Kampung Arborek, Gus Menteri menyampaikan “Saya bersyukur bisa ke kampung Arborek, kampung yang indah, pantainya bersih bangat dan ikannya bagus-bagus”Kata Gus Menteri.

    Gus Menteri berharap Destinasi yang menjadi Sumber Daya Alam (SDA) perlu di tingkatkan, sehingga pendapatan kampung Arborek terus meningkat, dan BumDes kampung Arborek selalu berjalan aktif dengan didukung oleh bantuan DD dan ADD dari pemerintah pusat maupun daerah.

    Ketika ditanyai oleh masyarakat Kampung terkait masa jabatan kepala kampung 9 tahun dan dana 5 miliyar perkampung, Gus Mentrai menjelaskan semua masih dalam pembahasan, “kita tunggu saja, semuanya sudah di usulkan dan sudah di bahas dalam DPR RI, tinggal menunggu waktu saja” jawab Gus Menteri.

    Diakhir acara, Gus Menteri memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Arborek secara simbolis yang di wakili oleh empat warga kampung Arborek.

    Setelah selesai pertemuan Gus Menteri dan rombongan menuju Kota Waisai, kemudian pada pukul 20.30 wit Gus Menteri memasuki Gedung Pari, dalam giat “Training Penguatan BumDes dan Lembaga Ekonomi Lainnya.

    Giat Training ini bukan hanya pemerintah kampung se Raja Ampat, namun di ikuti secara virtual (zoom) oleh beberapa Kabupaten diantaranya Kabupaten Maybrat, Kabupaten Maluku Tengah, Halmahera Tengah dan Sumba Timur.

    Gus Menteri juga menyerahkan bantuan 1,9 Miliyar kepada 19 kampung se-raja ampat, secara simbolis, kemudian giat ini di tutup dengan sesi foto bersama digedung Pari Raja Ampat Papua Barat Daya.

  • SDR Minta MA Tolak Kasasi Terpidana Korupsi Pasar Butung Andri Yusuf

    Melanesiatimes.com – Direktur Eksekutif Studi Rakyat Demokrasi (SDR) Hari Purwanto kembali meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri dari Hakim Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani S.H, M.H, Yohanes Priyana S.H, M.H, dan Ketua Majelis Hakim H. Dwiarso Budi Santiarto S.H, M.hum untuk menolak gugatan kasasi terpidana korupsi Pasar Butung Andri Yusuf.

    Menurut Hari, Kasasi yang diajukan oleh terpidana Andri Yusuf wajib di tolak agar Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara bidang Yudisial tetap menjaga marwah dan jati diri terhadap keterpihakan kepada penegakan hukum di negeri ini, jangan nanti malah menyunat vonis yang sudah di tetapkan PN Kota Makassar sehingga mengkhianati harapan masyarakat agar para koruptor ini tetap dihukum sesuai dengan apa yang diperbuatnya selama ini.

    Ia mengatakan bahwa masyarakat kota Makassar sangat berharap kasus dan kekisruhan polemik Pasar Butung dapat segera berakhir dimana pihak terpidana Andri Yusuf dan keluarganya terus melakukan perlawanan baik secara perdata maupun kekuatan untuk terus menduduki Pasar Butung, bahkan adik-adiknya Andri Yusuf yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Irsyad Doloking yang nota bene tidak terdaftar sebagai pengurus KSU Bina Duta terus mengklaim hak pengelolaan Pasar Butung dengan cara pengerahan massa melawan keputusan Pemkot Makassar dan PD Pasar. Menurut Hari, pihak APH harus mencermati dan menelisik apakah betul para pihak yang mengatakan dirinya ahli waris tersebut memiliki legal standing dan keabsahan hukum sebagai ahli waris yang sah dengan menunjukan bukti pengadilan agama sebagai ahli waris seperti penetapan ahli waris dan penetapan harta waris dari Alm. Irsyad Doloking. Karena menurut informasi, Andri Yusuf dan adik-adiknya tengah melakukan upaya gugatan pembatalan ahli waris kepada mantan istri dan anak-anak Alm. Irsyad Doloking yang tercatat resmi menikah sejak tahun 1986 sampai Alm Irsyad Doloking wafat tahun dua tahun lalu, tambah Hari, ini bisa di cek di Pengadilan Agama Kota Makassar. Jelas Hari, dalam release yang diterima Melanesiatimes.com, selasa, (14/11/2023).

    Jadi kami sebagai mitra dan pengamat hukum di Sulsel akan berusaha mengawal kasus ini sampai tuntas. Lebih lanjut, hari mengatakan juga bahwa ia sudah bersurat kepada KPK dan Kejaksaan RI serta Komisi Yudisial sampai Ketua MA agar mengawasi proses Kasasi tersebut agar tidak terjadi dugaan-dugaan transaksi dari pihak manapun untuk intervensi proses Kasasi di MA. Sebelumnya diberitakan Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Andri Yusuf, terdakwa korupsi pengelolaan lods Pasar Butung, Makassar, Selasa (9/5/2023). Selain menjatuhkan hukuman badan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Muh. Yusuf Karim turut mengganjar Andri Yusuf dengan hukuman membayar denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan. Tutur Hari

    Tak hanya itu, Andri Yusuf juga turut diganjar pidana tambahan berupa pembebanan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar. Jika ia tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Demikian jika harta bendanya belum juga cukup untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Lanjut hari.

    “Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim, Muh. Yusuf Karim dalam amar putusannya yang dibacakan, Selasa (9/5/2023).

    “Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut nyaris seirama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar kepada terdakwa, Andri Yusuf.”

    Di mana dalam tuntutannya, JPU meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan terdakwa Andri Yusuf telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1)KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.

    Tak hanya itu, dalam tuntutannya, JPU juga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Andri Yusuf selama 13 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

    Selanjutnya meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp26.298.046.238 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun. Tutupnya

  • Launching Pesantren Sabtu – Ahad (Persada), Ayo Kembali Ke Masjid, BKPRMI Kota Sorong

    Melanesiatimes.com – Pesantren sabtu – ahad  (Persada) I, merupakan salah satu program kerja dari Badan Kominkasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) yang baru saja di lauching pada, Sabtu (11/11/2023) bertempat di Masjid Raya Sorong Papua Barat Daya.

    Giat ini akan menjadi program rutin Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK-Alqur’an (LPPTKA) Kota Sorong. LPPTKA sendiri merupakan salah satu lembaga dalam BKPRMI yang menangani, pembinaan anak dalam membaca dan menghafal Alqur’an.

    Kegiatan ini dihadiri oleh peserta anak – anak diseluruh Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA) Kota Sorong, dibawah binaan lembaga pembinaan dan pengembangan Taman Kanak – kanak Alqur’an, Badan Kominkasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA – BKPRMI) Kota Sorong.

    Rustam Rumatiga selaku Ketua BKPRMI Kota Sorong menyampaikan “Kegiatan ini tentunya merupakan kegiatan rutin yang akan dilaksanakan setiap bulan. Launching Pesantren Sabtu – Ahad (Persada) pertama ini, kita awali dari Masjid Raya, kemudian nanti bulan berikut, kita laksanakan lagi di masjid-masjid lainnya”. Ungkap Rustam.

    Tujuan dari kegiatan ini antara lain, menyiapkan mental generasi muda kita mulai dari tingkat anak-anak hingga remaja, untuk menghadapi tantangan zaman yang hari ini sudah semakin canggih, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga semua dapat dilakukan secara instan.

    Begitu pula dengan belajar dan membaca Alqur’an, semua aplikasi sudah tersedia dalam handphone, tinggal, dimana saja kita bisa membacanya, kecuali di tempat – tempat yang di larang, kendati berbeda dengan, pola yang dilakukan oleh Ketua BKKPRMI Kota Sorong ini, pasalnya meskipun kita hidup di era globalisasi digital, namun cara yang dilakukan lebih kepada pendekatan persuasif sehingga tetap terbangun hubungan silaturahim antar satu dan yang lain.

    “Walaupun kita hidup di zaman modern tapi, kami berusaha untuk menggunaka metode yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, menghafal Alquran dengan cepat dan singkat yaitu kita kembali ke masjid, nah metode ini yang kami akan terapkan dari masjid ke masjid”. Pungkas Rustam Rumatiga.

    Tujuan daripada giat ini adalah, menanamkan rasa cinta dan peduli terhadap alqur’an dan menciptakan hafiz – hafiz yang nantinya mampu bersaing dalam momen – momen besar kedepannya salah satunya adalah Festival Anak Soleh.

    Pesantren Sabtu-ahad ini dimulai setiap hari sabtu dan selesai pada hari ahad, yang pesertanya merupakan TPA binaan dibawah LPPTKA-BKPRMI Kota sorong yang berjumlah kurang lebih 40an TPA.

    Harapannya adalah pembinaan terhadap anak  usia dini dalam membentuk karakter  yang soleh dan soleha, terus menciptakan generasi pencinta alqur’an atau para hafiz, melalui metode kembali ke masjid – masjid dan menjaga generasi penerus berahlak mulia, yang juga cerdas dalam sains dan teknologi yang mampu berdaya saing disemua bidang.

  • Pelantikan PBSI Papua Barat Daya, PJ Gubernur Berharap Lahir Atlet – atlet Berprestasi.

    Melanesiatimes.com – Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia Papua Barat Daya, menggelar siremonial pelantikan di Vega Hotel, Jumat (10/11/2023).

    Persatuan Bulutangkis  Seluruh Indonesia (PBSI) Papua Barat Daya, telah resmi dilantik pada, jumat (10/11/2023), oleh Pimpinan Pusat PBSI yang diwakili, Topan Indra Karsa, Ketua Bidang Organisasi dan Kelambagaan PP PBSI.

    Pelantikan PBSI Papua Barat Daya ini dihadiri, PJ Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad. M.Si, Kepala Dinas Pemuda olaraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, Forkopinda Papua Barat Daya, Komandan Pasmar Papua Barat Daya, Perwakilan Polda Papua Barat, PBSI Papua Barat dan Pimpinan Pusat PBSI, Topan Indra Karsa selaku Ketua Bidang Organisasi dan Kelambagaan PP PBSI.

    Topan Indra Karsa sebelum melantik menyampaikan, “kita harus bangga bahwa bulutangkis  merupakan salah satu, cabang olaraga yang seyognya dan sering menyumbangkan medali emas untuk Negara Indonesia.

    Prosesi Penandatanganan SK PBSI PBD, Oleh Topan Indra Karsa dan Angelberthus G Kocu

    Lanjutnya, kebanggan itu tidak bisa kita raih seterusnya di event – event selajutnya, apabila kita sendiri tidak mampu dan tidak mau melaksanakan pelatihan – pelatihan professional yang berprestasi kepada atlet, olehnya itu harus bekerja keras dalam membimbing, sehingga atlet – atlet yang dilahirkan merupakan atlet – atlet yang nantinya akan membawah segudang prestasi untuk Papua Barat Daya kedepan nanti. Tambahnya .

    Topan berharap sebagai provinsi baru, PBSI harus meraih tiga kesuksesan, Pertama, sukses prestasi, kesuksesan itu tidak mungkin diraih tanpa melalaui atlet yang berprestasi. Kedua sukses organisasi, tanpa persatuan organisasi kita lemah, sehingga butuh kekompakan dan komitmen dalam meraih kesuksesan berorganisasi.  Ketiga sukses administrasi, PBSI kalau mau maju dan berkembang harus mengelola administrasi dengan baik, agar semua prestasi dapat teroganisir secara baik dan benar. Harapnya.

    PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad  menuturkan, “sejarah mencatat bawah Cabor yang pertama kali menyumbangkan Medali Emas di event olimpiade adalah cabang olaraga Bulutangkis, oleh Susi Susanti pada tahun 1996, jadi sejarah ini tidak boleh dilupakan, kendati harus dijadikan penyemangat dan harapan dalam menggapai prestasi dimasa kini dan dimasa mendatang.

    PJ Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad. M.Si

    Oleh sebab itu dengan hadirnya PBSI Papua Barat Daya yang di nahkodai oleh, Engelberthus Gabriel Kocu, S.Hut. M.M. yang juga sebagai Panjabat Bupati Tambrauw, kami pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya berharap, kiranya PBSI dapat membawah nama harum provinsi termuda dibangsa ini, jadikan prestasi sebagai cambuk untuk meraih kemenangan di olimpiade dan pon – pon yang akan diselenggarakan nanti, PJ Gubernur juga menyampaikan selamat atas dilantiknya PBSI Papua Barat Daya. Tandas PJ Gubernur.

    Hal senada juga disampikan oleh Ketua Harian PBSI Papua Barat Daya, Azward Lukman, SH.MH. ”kerinduan yang selama ini kami inginkan, hadirnya PBSI di Provinsi baru ini, telah teriplementasi dengan serimonial yang begitu terkesan di vega hotel, dihadiri langsung orang nomor satu PBD bersama stakeholder – stakeholder atau forkopinda Papua Barat Daya, ini menjadi momen yang special bagi kami PBSI Papua Barat Daya”. Ucap Azward

    Azward Lukman (Ketua Harian PBSI Papua Barat Daya)

    Ia melanjutkan, dengan terlantiknya Pengurus PBSI Papua Barat Daya ini, kami siap bekerja semaksimal mungkin untuk menciptakan altet-atlet berprestasi yang mampu meraih juara pada event-event bulutangkis. Kami juga akan berusaha mengorbitkan atlet-atlet terbaik papua untuk siap berlaga dalam kanca nasional bahkan internasional, ini komitmen kami. Tegas Azwar

    Sambung Azwar, PBSI merupakan penyumbang medali Emas bagi bangsa ini, sehingga itu menjadi motifasi dan komitmen kami dalam meraih prestasi untuk Papua Barat Daya, pada kontestasi PON yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara nanti. Tambahnya

    Ada 4 atlet yang sudah kita siapkan untuk mewakili Papua Barat Daya, dalam meraih prestasi dan juara di ajang PON mendatang”. Tutupnya .

  • Penambang Sukabumi di Kriminalisasi, DPD dan DPP GENPETI Akan Gelar RDPU Carikan Solusi

    Melanesiatimes.com – DPP Generasi Penambang Emas dan Batuan Indonesia (GENPETI) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam pertemuan tersebut membahas soal pertambangan rakyat di Sukabumi, Jawa Barat.

    Ketua Umum DPP GENPETI, Irwan Abdul Hamid memberikan pandangan bahwa untuk menyelesaikan pertambangan rakyat di Sukabumi harus memanggil pihak Kementerian ESDM, BKPM dan PT. Bojong Asih agar perizinan mendapatkan kepastian bagi penambang.

    “Kami meminta DPD RI agar memanggil pihak pemerintah terkait dan perusahaan untuk menjelaskan perizinan pertambangan rakyat guna mencari solusi,” ujar Irwan di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (8/11/23).

    Pria lulusan hukum di salah satu kampus di Jakarta ini menambahkan bahwa faktanya lokasi yang ditambang sudah terbit Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang disepakati melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga telah terbit melalui sistem OSS yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021.

    “Namun penambang Sukabumi dilaporkan melakukan kegiatan tanpa izin oleh pemilik HGU PT. Bojong Asih. Padahal semua dokumen telah terbit sebelum menambang,” ungkap Mahasiswa Magister Ilmu Hukum STIH Iblam ini.

    Kuasa Hukum penambangan rakyat Sukabumi, Saleh Hidayat, menerangkan bahwa adanya kriminalisasi terhadap penambang rakyat oleh oknum aparat penegak hukum (APH) setempat. Padahal, sambungnya, sudah jelas para penambang telah memiliki dokumen namun tetap dihadapkan pada proses hukum yang dianggapnya merupakan industri hukum.

    “Kami merasa heran masih ada intervensi hukum dalam proses penegakan hukum,” terangnya.

    Pihak BAP DPD RI yang dipimpin oleh Bambang Santoso, Muhammad Nuh, Evi Apita Maya, serta dihadiri Anggota BAP DPD RI lainnya mendorong agar persoalan tersebut ditindaklanjuti dengan menyurati dan memanggil Kementerian ESDM dan BKPM.