RAJA AMPAT,MELANESIATIMES.COM — Si jago merah kembali mengamuk di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Kali ini, amukan api melahap sebuah usaha lokal, Bengkel Jakarta Motor. Di tengah kepanikan warga dan pekatnya kepulan asap, aksi heroik ditunjukkan oleh para prajurit Yonif TP 863/BB yang bergerak cepat terjun langsung memadamkan kobaran api, Kamis (23/7/26).
Peristiwa yang terjadi secara mendadak ini sempat membuat warga sekitar panik mengingat lokasi kejadian yang berada di area pemukiman padat. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman awal menjadi sangat menantang sebelum akhirnya bantuan datang dari aparat TNI.
Wahyu, salah satu karyawan Bengkel Jakarta Motor, menceritakan detik-detik mencekam saat api mulai membakar tempat kerjanya. Menurutnya, amukan si jago merah berlangsung cukup lama dan menghabiskan waktu nyaris tiga jam hingga akhirnya situasi dapat dikendalikan berkat kerja keras aparat keamanan.
”Kejadian tersebut kurang lebih hampir 3 jam. Api sangat cepat membesar, tetapi beruntung Tim pemadam yang didalamnya tergabung pasukan Yonif TP 863 BB Raja Ampat dengan sigap datang dan langsung memadamkan api bersama warga,” ujar Wahyu di lokasi kejadian.
Berkat kesigapan dan aksi heroik dari prajurit Yonif TP 863/BB Raja Ampat, api berhasil dipadamkan sepenuhnya sehingga tidak merembet ke bangunan atau ruko di sebelah bengkel. Hingga berita ini diturunkan, kerugian materil akibat insiden tersebut masih dalam proses pendataan, dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.
Melanesiatime.com, Kota Sorong – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sorong, Jeremias Gembenop, memberikan klarifikasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotokan terhadap barang yang berkaitan dengan sengketa sebuah bangunan di kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 01 milik Pemerintah Kota Sorong.
Dalam konferensi pers yang digelar di ruang Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Sorong, pada Kamis (23/7/2026).
Setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota Sorong, Jeremias menilai penetapan status tersangka terhadap dirinya dilakukan terlalu dini atau prematur. Ia menegaskan seluruh tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas sebagai pejabat pemerintah.
“Saya menilai penetapan tersangka terhadap saya sangat prematur. Seluruh tindakan yang saya lakukan adalah dalam kapasitas sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai tugas dan tanggung jawab jabatan,” ujar Jeremias.
Ia menjelaskan, salah satu tugas pokoknya adalah menghimpun bahan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah di bidang pemerintahan umum dan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengoordinasikan penyelesaian persoalan pertanahan, kewilayahan, serta sengketa yang terjadi di wilayah Kota Sorong.
Dalam perkara yang kini dipersoalkan, Jeremia menegaskan dirinya hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator antara keluarga Korwa dengan pihak PT Salawati. Menurutnya, bangunan yang menjadi objek sengketa berdiri di atas lahan HPL 01 yang merupakan aset Pemerintah Kota Sorong.
Ia menjelaskan kawasan tersebut telah direncanakan sebagai kawasan industri, sementara masyarakat yang masih bermukim di lokasi diarahkan untuk berpindah ke kawasan HPL 02 yang telah dipersiapkan sebagai kawasan permukiman atau Kampung Malamoy.
“Kami hanya memastikan proses yang dilakukan berjalan sesuai mekanisme. Posisi kami sebagai mediator dan fasilitator, bukan sebagai pihak yang melakukan transaksi ataupun mengambil keuntungan dari transaksi tersebut,” katanya.
Menurut Jeremias, transaksi yang terjadi hanya menyangkut bangunan karena tanah yang berada di atas HPL tidak dapat diperjualbelikan. Kesepakatan itu, katanya, menggunakan asas pemisahan horizontal, yakni pemisahan kepemilikan bangunan dari tanah.
Ia mengungkapkan bahwa keluarga yang menempati bangunan tersebut secara sukarela menyepakati transaksi setelah menerima pembayaran atas bangunan dari pihak perusahaan. Karena itu, proses pengosongan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
“Tidak ada penyerobotan ataupun pengeroyokan terhadap barang. Yang terjadi adalah pengosongan bangunan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kami hanya mengarahkan agar material yang masih bisa digunakan disimpan dengan baik,” tegasnya.
Surat Pernyataan Jual Beli Rumah Istri KorwaSurat di tanda tangani oleh Istri dan Anak Pak Korwa Serta Pihak II, saksi dan Lurah Suprau
Jeremias mengatakan proses pengosongan lokasi dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, pemerintah distrik dan kelurahan, hingga instansi teknis terkait.
“Kalau memang ada tindakan melawan hukum saat itu, tentu aparat yang berada di lokasi sudah menghentikan kegiatan tersebut. Faktanya, semua proses berjalan dengan pengawasan berbagai pihak,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tim yang bekerja di lapangan merupakan tim resmi pemerintah daerah yang menangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Salah satu anggota tim tersebut, menurutnya, adalah Kasrudin yang bertugas sebagai koordinator lapangan.
Selain membantah substansi tuduhan, Jeremia mempertanyakan proses penanganan perkara yang menurutnya belum sesuai prosedur hukum. Ia mengaku hingga kini belum pernah menerima surat panggilan maupun surat penetapan tersangka secara langsung dari penyidik.
“Saya tidak pernah menerima surat panggilan secara langsung, begitu juga surat penetapan tersangka. Saya dipanggil satu kali, belum memberikan keterangan, tetapi kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut saya, ini sangat prematur,” katanya.
Jeremias mengaku dirinya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Saat dihubungi penyidik melalui telepon, ia memilih belum memberikan keterangan karena masih menunggu arahan dari Wali Kota Sorong sebagai pimpinan langsungnya.
Ia menilai penyidik seharusnya lebih dahulu meminta keterangan dari seluruh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut, termasuk aparat Polsek Sorong Barat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak yang hadir saat proses pengosongan bangunan berlangsung.
“Perkara ini seharusnya diperjelas terlebih dahulu dengan meminta keterangan seluruh pihak yang mengetahui kejadian. Dengan begitu, penyidik dapat memperoleh gambaran yang utuh sebelum mengambil kesimpulan,” ujarnya.
Jeremia juga mempertanyakan informasi mengenai status tersangkanya yang lebih dahulu disampaikan oleh kuasa hukum pelapor. Menurutnya, penyampaian status tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan pihak lain.
“Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik. Karena itu saya mempertanyakan bagaimana informasi tersebut lebih dulu disampaikan oleh kuasa hukum. Proses hukum harus tetap dijalankan secara profesional dan sesuai aturan,” katanya.
Ia bahkan menyebut sejumlah pihak menyarankan agar proses penetapan tersangka tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan karena dinilai belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Meski demikian, Jeremias menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyerang institusi Kepolisian.
“Kami tidak menyerang institusi kepolisian. Kami menghormati lembaga tersebut. Yang kami soroti adalah proses penanganan perkara agar berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Terkait objek sengketa, Jeremias kembali menjelaskan bahwa bangunan tersebut berdiri di atas HPL 01 milik Pemerintah Kota Sorong sehingga tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah.
“Bangunan itu berada di atas HPL 01 milik Pemerintah Kota Sorong. Karena itu tidak ada sertifikat hak milik yang dapat menjadi dasar jual beli tanah. Yang menjadi objek kesepakatan hanyalah bangunannya,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jeremias mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebagaimana disarankan penyidik. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih tepat mengingat perkara berawal dari kesepakatan para pihak.
“Saya berharap penyelesaian melalui restorative justice dapat dikedepankan. Tujuan kami bukan memperpanjang persoalan, tetapi mencari penyelesaian yang memberikan keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, penyelesaian secara damai dinilai akan lebih memberikan manfaat dibandingkan membawa perkara tersebut terus berlanjut ke ranah pidana.
“Kalau persoalan ini diselesaikan melalui pidana, belum tentu memberikan manfaat bagi para pihak. Karena itu saya berharap jalan damai melalui restorative justice dapat menjadi solusi terbaik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari penyidik maupun pihak pelapor terkait pernyataan Jeremias Gembenop. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, media memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini guna menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Team Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di wilayah hukumnya. Seorang terduga pelaku berinisial ES (18) diamankan pada Selasa (21/7/2026) sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Wiku, Rufei.
Penangkapan bermula setelah petugas menerima informasi mengenai keberadaan pelaku. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max G. Pigai, S.Sos., memerintahkan Team Elang untuk segera melakukan penangkapan. ES kemudian berhasil diamankan dan dibawa ke Mapolsek Sorong Barat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari tiga laporan polisi terkait pencurian kendaraan bermotor yang sebelumnya dilaporkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Sorong Barat.
Dari hasil pemeriksaan, ES mengakui telah melakukan aksi pencurian bersama dua rekannya yang kini telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), masing-masing berinisial RK dan VK.
Dalam keterangannya, pelaku mengaku telah mencuri enam unit sepeda motor dengan berbagai jenis, yakni satu unit Yamaha Mio IM3 warna merah hitam, satu unit Yamaha Jupiter Z warna merah, satu unit Honda Scoopy warna hitam, satu unit Yamaha Mio IM3 warna merah, satu unit Yamaha Mio IM3 warna merah hitam, serta satu unit Honda Beat warna hitam.
Dari enam kendaraan tersebut, polisi telah berhasil mengamankan empat unit sepeda motor sebagai barang bukti. Sementara dua unit lainnya masih dalam proses pencarian karena diduga telah dijual kepada pihak lain.
Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol. Amry Siahaan, S.I.K., M.H., memberikan apresiasi kepada Team Elang Polsek Sorong Barat atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut.
“Keberhasilan ini merupakan bukti komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Sorong,” ujar Kombes Pol. Amry Siahaan.
Ia juga mengimbau kepada dua pelaku yang masih berstatus DPO agar segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.
“Kami mengingatkan kepada para DPO untuk segera menyerahkan diri. Kepolisian akan terus melakukan pengejaran dan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di wilayah hukum Polresta Sorong Kota,” tegasnya.
Saat ini, penyidik Polsek Sorong Barat masih terus mengembangkan penyelidikan guna mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, sekaligus memburu dua pelaku yang masih buron.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., bersama Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim, A.Md., Sekretaris Daerah Kota Sorong, Ruddy R. Laku, S.Pi., M.M., Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, M.A., serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong meninjau lokasi kebakaran di Jalan Misol, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Selasa.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak sekaligus menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban musibah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong, kebakaran menghanguskan 10 unit rumah yang dihuni 22 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 102 jiwa. Dari total korban terdampak, terdapat 31 anak usia sekolah dan empat bayi.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sorong menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sorong akan terus hadir memberikan bantuan dan pendampingan hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.
“Kami turut prihatin atas musibah ini. Pemerintah Kota Sorong akan terus hadir mendampingi dan membantu seluruh warga terdampak agar dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa,” ujar Septinus Lobat.
Selain memastikan bantuan tersalurkan, rombongan juga meninjau kondisi para korban untuk memastikan kebutuhan dasar mereka selama masa tanggap darurat dan pemulihan dapat terpenuhi.
Di akhir kunjungannya, Wali Kota mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah di sekitar rumah tanpa pengawasan. Menurutnya, Kota Sorong saat ini tengah memasuki musim angin sehingga risiko penyebaran api menjadi lebih tinggi.
“Sebaiknya sampah dibuang pada tempat-tempat sampah yang telah disediakan agar tidak terjadi bencana kebakaran yang tidak kita inginkan bersama,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga lingkungan, sehingga Kota Sorong tetap aman, nyaman, dan terhindar dari risiko kebakaran.
Kunjungan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penanganan pascabencana, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.(***)
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Polresta Sorong Kota masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan enam bangsal di Jalan Misol Lorong II, RT 02, Kota Sorong. Hingga kini, polisi menduga sumber api berasal dari tumpukan sampah yang berada di dekat salah satu rumah, namun penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan.
Wakasatreskrim Polresta Sorong Kota, Iptu Besli Lingga, saat ditemui di kantornya, Selasa (22/7/2026), menjelaskan bahwa pihak kepolisian bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga melalui layanan siaga sekitar pukul 07.00 WIT.
“Setelah menerima laporan, Kapolres langsung memerintahkan seluruh jajaran untuk menuju lokasi. Saat kami tiba di tempat kejadian, mobil pemadam kebakaran belum berada di lokasi sehingga anggota segera menghubungi petugas pemadam. Kurang lebih sekitar 20 menit kemudian baru mobil pemadam tiba,” ujar Besli.
Berdasarkan hasil pendataan awal, kebakaran tersebut menghanguskan enam bangsal dengan ukuran bervariasi, yakni sekitar 4 x 40 meter hingga 6 x 40 meter. Setiap bangsal diketahui dihuni beberapa keluarga karena telah disekat menjadi sejumlah unit tempat tinggal.
Polisi telah membuat Laporan Polisi (LP) Model A terkait peristiwa kebakaran tersebut. Awalnya penanganan dilakukan di Polsek Sorong Barat, namun administrasi kemudian dilimpahkan ke Polresta Sorong Kota karena kendala teknis.
“Kami sudah membuat laporan polisi, memeriksa saksi pertama atas nama Franky, yang rumahnya diduga menjadi titik awal munculnya api. Selain itu, penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara bersama Unit Identifikasi,” katanya.
Besli mengungkapkan, hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan bahwa api berasal dari tumpukan sampah rumah tangga yang berada di sekitar rumah saksi. Tumpukan sampah tersebut disebut sudah hampir mencapai atap bangunan sehingga diduga mempercepat penyebaran api.
“Dari hasil penyelidikan sementara dan keterangan para saksi, sumber api diduga berasal dari tumpukan sampah. Namun siapa yang membakar sampah tersebut masih kami dalami. Informasi yang berkembang memang mengarah ke sana, tetapi kami belum bisa menyimpulkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dugaan awal sempat mengarah kepada Franky sebagai orang yang membakar sampah. Namun, setelah dimintai keterangan, yang bersangkutan membantah tuduhan tersebut.
“Yang bersangkutan menyatakan tidak pernah membakar sampah di lokasi itu. Karena itu, kami masih terus mendalami siapa sebenarnya yang menyebabkan munculnya api,” ujarnya.
Polisi juga memastikan lokasi yang diduga menjadi titik awal kebakaran tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak. Namun, di rumah tersebut ditemukan banyak barang bekas berupa rongsokan dan bodi sepeda motor yang dikumpulkan pemilik rumah.
Sementara itu, terkait besaran kerugian akibat kebakaran, polisi belum dapat memberikan estimasi karena proses pendataan masih berlangsung.
Mengenai kemungkinan adanya tersangka, Besli menegaskan penyidik belum dapat menyimpulkan adanya unsur pidana. Menurutnya, seluruh fakta dan keterangan saksi masih terus didalami untuk memastikan apakah kebakaran terjadi akibat kelalaian atau unsur lainnya.
“Untuk sementara kami masih menangani kasus ini sebagai peristiwa kebakaran. Apakah nantinya mengarah pada unsur kelalaian atau tindak pidana lainnya, itu akan ditentukan setelah penyelidikan dan pemeriksaan selesai,” tutup Iptu Besli Lingga.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sorong resmi menghentikan sementara pelayanan penerimaan pasien baru di Rumah Sakit (RS) Maleo Kota Sorong selama dua pekan. Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi atas penanganan pasien Ananda Z.A. yang meninggal dunia usai menjalani perawatan dan dirujuk ke rumah sakit lain.
Keputusan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Sorong, Selasa (21/7/2026).
Mengawali keterangannya, Jemima menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Ananda Z.A. atas musibah yang terjadi.
“Atas nama Pemerintah Kota Sorong dan Dinas Kesehatan Kota Sorong, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Ananda Z.A. Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dalam menghadapi dukacita ini,” ujar Jemima.
Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan telah membentuk tim audit investigasi yang bekerja sejak 15 hingga 18 Juli 2026. Tim melakukan pemeriksaan secara independen melalui telaah dokumen dan rekam medis, wawancara dengan tenaga kesehatan dan keluarga pasien, observasi terhadap pelayanan kesehatan, serta analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jemima mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi diketahui bahwa Ananda Z.A. sempat menjalani perawatan di RS Maleo pada 16 Juli 2026 sebelum dirujuk ke RS John Piet Wanane Kabupaten Sorong pada 17 Juli 2026. Pasien kemudian dirawat selama lima hari di rumah sakit rujukan hingga akhirnya meninggal dunia.
Dari hasil audit, tim investigasi menemukan lima aspek pelayanan yang perlu segera diperbaiki, yakni penguatan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan, peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), penguatan dokumentasi rekam medis, penguatan sistem rujukan dan transfer pasien, serta peningkatan supervisi pelayanan dan tata kelola klinis.
“Tim audit memberikan rekomendasi agar Rumah Sakit Maleo segera menyusun rencana aksi yang mencakup penyempurnaan SOP, penguatan komunikasi antarprofesi, peningkatan mutu dokumentasi rekam medis, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan supervisi pelayanan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan memutuskan menghentikan sementara penerimaan pasien baru di RS Maleo selama dua minggu. Selama masa tersebut, pihak rumah sakit akan menjalani pembinaan menyeluruh dari Dinas Kesehatan, khususnya terkait manajemen, SOP, sumber daya manusia, dan tata kelola pelayanan.
“Untuk sementara Rumah Sakit Maleo tidak menerima pasien baru selama dua minggu. Kami akan melakukan pembinaan dan penguatan dari sisi manajemen, SOP, sumber daya manusia, serta aspek pelayanan lainnya,” tegas Jemima.
Meski demikian, ia memastikan seluruh pasien yang saat ini masih menjalani perawatan di RS Maleo tetap akan mendapatkan pelayanan hingga dinyatakan sembuh atau diperbolehkan pulang.
“Pasien yang saat ini sedang dirawat tetap mendapatkan pelayanan sampai selesai. Penutupan ini hanya berlaku untuk penerimaan pasien baru,” katanya.
Jemima juga menegaskan bahwa hasil audit investigasi tidak menyimpulkan RS Maleo bersalah atas dugaan kelalaian sebagaimana berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, audit dilakukan sebagai upaya evaluasi sistem pelayanan kesehatan agar kualitas layanan dapat ditingkatkan.
“Kami tidak menyatakan Rumah Sakit Maleo bersalah. Namun ada sejumlah hal yang perlu dibenahi dan dievaluasi bersama, baik oleh Dinas Kesehatan maupun pihak manajemen rumah sakit,” ujarnya.
Terkait pertanyaan mengenai dugaan keterlambatan pelayanan, Jemima mengatakan tim tidak menemukan satu temuan spesifik yang berdiri sendiri, melainkan sejumlah kelemahan dalam lima aspek pelayanan yang saling berkaitan dan memerlukan pembenahan secara menyeluruh.
Ia menambahkan, keputusan penghentian sementara operasional penerimaan pasien baru akan dituangkan dalam surat resmi Dinas Kesehatan yang diketahui oleh Wali Kota Sorong sebelum diberlakukan secara efektif.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap pembinaan yang dilakukan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS Maleo sehingga masyarakat kembali memperoleh layanan yang aman, profesional, dan sesuai standar pelayanan kesehatan.
Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong PBD – Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polda Papua Barat Daya menggelar silaturahmi bersama tokoh pemuda Moi di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong, pada Senin (20/7/2026).
Silaturahmi ini menjadi momen penting dalam membangun komunikasi yang harmonis antara aparat kepolisian dan generasi muda sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh pemuda Moi, diantaranya Titus Paa, Yehezkiel Kalasuat, Nimrot Yeum, serta sekitar 10 pemuda Moi lainnya dari Kabupaten Sorong.
Dalam kesempatan tersebut, Titus Paa dan Yehezkiel Kalasuat menyampaikan apresiasi atas peran aktif kepolisian yang selama ini dinilai konsisten menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Sorong. Mereka juga mendorong agar sinergi tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi diperkuat dengan peran Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap adanya kolaborasi yang lebih intens antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga situasi kamtibmas di Kabupaten Sorong tetap terjaga dengan baik,”Ujar Titut Paa dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut, para tokoh pemuda menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam menjaga keamanan daerah. Mereka juga mengusulkan agar forum dialog rutin dapat digelar secara berkelanjutan guna membahas berbagai isu strategis, mulai dari politik, pemerintahan, ekonomi, hingga sosial budaya.
Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dari Suku Moi, juga dinilai penting. Salah satu gagasan yang diusulkan adalah melalui kegiatan positif seperti pemutaran film dokumenter yang sarat nilai edukatif dan budaya.
Tokoh pemuda Moi menyatakan komitmen dan kesiapan mereka untuk terus bersinergi dengan Polda Papua Barat Daya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sorong.
Silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara aparat keamanan dan masyarakat, guna mewujudkan Kabupaten Sorong yang aman, damai, dan sejahtera. (***)
Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Upaya menjaga kelestarian Raja Ampat tidak hanya dilakukan melalui perlindungan kawasan alam, tetapi juga dengan mempersiapkan generasi penerus yang mampu melanjutkan kepemimpinan masyarakat adat.
Institut USBA bersama Terra Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Kota Sorong pada 20–22 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti 40 pemuda dan perempuan adat dari berbagai wilayah adat di Kabupaten Raja Ampat. Program tersebut menjadi tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Forum Gelar Senat Raja Ampat Tahun 2026 yang menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan masyarakat adat untuk menjaga hak-hak masyarakat adat, wilayah adat, serta masa depan Raja Ampat.
Kepala Institut USBA, Charlie Imbir, mengatakan penguatan masyarakat adat dan pelestarian sumber daya alam menjadi inti dari seluruh program yang dijalankan lembaganya. Menurutnya, masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi merupakan pemilik pengetahuan sekaligus penjaga alam yang memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan di Papua.
“Bagi kami, masyarakat adat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi pemilik pengetahuan, penjaga alam, sekaligus mitra utama dalam membangun masa depan Papua. Sekolah Kader merupakan langkah nyata untuk menyiapkan generasi pemimpin adat yang mampu menjaga identitas budaya, melindungi wilayah adat, dan mengembangkan inovasi berbasis pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam Raja Ampat,” ujar Charlie.
Ia menambahkan, tantangan yang dihadapi masyarakat adat saat ini semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap wilayah adat, perubahan sosial, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, menurutnya, regenerasi kepemimpinan tidak cukup dilakukan melalui pelatihan singkat, tetapi membutuhkan sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan dipimpin oleh masyarakat adat sendiri.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi, antara lain kepemimpinan adat, organisasi masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, advokasi kebijakan, penyelesaian konflik sumber daya alam, pemetaan wilayah adat, konservasi berbasis masyarakat adat, komunikasi publik, hingga penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di komunitas masing-masing.
Sekolah Kader Adat Raja Ampat mengusung empat nilai utama sebagai semangat kaderisasi, yakni belajar, bersatu, bergerak, dan menjaga. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda adat yang berpengetahuan, berintegritas, serta siap memimpin upaya perlindungan wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Selain pembelajaran di kelas, para peserta juga dipersiapkan untuk terlibat dalam Jambore atau Temu Raya Masyarakat Adat Raja Ampat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Keterlibatan tersebut menjadi ruang praktik kepemimpinan sekaligus memperkuat konsolidasi masyarakat adat di Raja Ampat.
Angkatan pertama Sekolah Kader Adat ini diproyeksikan menjadi embrio terbentuknya forum pemuda dan perempuan adat Raja Ampat yang akan mengembangkan sistem kaderisasi secara lebih terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan.
Para kader diharapkan mampu menjadi penggerak organisasi masyarakat adat, fasilitator pembelajaran, pendamping komunitas, hingga calon pemimpin di tingkat kampung, sub-suku, suku, dan kabupaten.
Kepala Sekolah Kader Adat Raja Ampat, Rudi Dimara, menegaskan bahwa sekolah ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong lahirnya kepemimpinan baru yang tumbuh dari pengalaman, dialog, dan partisipasi aktif generasi muda adat.
“Pengetahuan adat tidak boleh berhenti pada generasi hari ini. Sekolah Kader menjadi ruang belajar bersama agar nilai-nilai adat, sejarah, hukum adat, serta cara menjaga tanah dan laut tetap hidup melalui generasi muda. Dari ruang seperti inilah lahir dialog, inovasi, dan kepemimpinan baru yang akan memperkuat masyarakat adat,” kata Rudi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Terra Papua, Meity Mongdong, menilai penguatan kapasitas masyarakat adat merupakan fondasi penting bagi keberhasilan konservasi dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Menurutnya, masyarakat adat telah menjaga hutan, laut, dan sumber daya alam Raja Ampat selama berabad-abad sehingga generasi mudanya perlu dipersiapkan sebagai penerus.
“Masyarakat adat telah menjaga hutan, laut, dan sumber daya alam Raja Ampat selama berabad-abad. Karena itu, memperkuat kapasitas generasi mudanya berarti memperkuat masa depan konservasi itu sendiri. Perlindungan alam akan berjalan lebih kuat ketika masyarakat adat menjadi aktor utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan wilayahnya,” ujar Meity.
Melalui kolaborasi tersebut, Institut USBA dan Terra Papua berharap lahir generasi baru pemimpin masyarakat adat yang mampu menjembatani nilai-nilai adat dengan ilmu pengetahuan, memperkuat tata kelola wilayah adat, serta memastikan masyarakat adat tetap menjadi aktor utama dalam menjaga kelestarian Raja Ampat bagi generasi mendatang.
Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Open Turnamen Bola Voli PBVSI Brigif 27/Nusa Ina Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Bola Voli Duta Nusa Ina, Sabtu (18/7/2026).
Turnamen tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam pembinaan atlet sekaligus mempererat persaudaraan antarklub bola voli di Maluku Tengah.
Kegiatan ini dihadiri Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum PBVSI Provinsi Maluku Alimuddin Kolatlena, Danbrigif 27/Nusa Ina Kolonel Inf. Sri Widodo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah Sukri yang mewakili Ketua Umum KONI Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sahubawa, perwakilan Kodim 1502/Masohi, perwakilan Polres Maluku Tengah, insan pers, para peserta turnamen, dan masyarakat yang memadati arena pertandingan pembuka.
Dalam sambutan Ketua Umum KONI Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sahubawa yang dibacakan Kadispora Malteng Sukri, disampaikan apresiasi kepada Brigif 27/Nusa Ina, PBVSI Kabupaten Maluku Tengah, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan turnamen.
“Atas nama KONI Kabupaten Maluku Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Brigif 27/Nusa Ina, PBVSI Kabupaten Maluku Tengah, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” ujar Sahubawa.
Menurutnya, terselenggaranya turnamen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung perkembangan olahraga bola voli sekaligus menjadi wadah bagi lahirnya atlet-atlet muda berbakat di Kabupaten Maluku Tengah.
Ia menegaskan, kompetisi olahraga bukan sekadar ajang memperebutkan gelar juara, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembinaan atlet yang berkelanjutan.
“Turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi untuk memperebutkan gelar juara, tetapi juga merupakan wadah pembinaan atlet, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat sportivitas, serta menjadi sarana untuk mencetak atlet-atlet berprestasi melalui kompetisi yang berkesinambungan,” katanya.
Sahubawa juga menegaskan komitmen KONI Kabupaten Maluku Tengah untuk terus bersinergi dengan seluruh cabang olahraga, termasuk PBVSI, guna meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga di daerah.
“Kami percaya bahwa keberhasilan atlet tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh kesempatan bertanding, pembinaan yang terarah, kerja keras, disiplin, dan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan seluruh peserta, ofisial tim, wasit, dan perangkat pertandingan agar menjadikan turnamen sebagai ajang menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, saling menghormati, dan persaudaraan.
“Menang ataupun kalah adalah bagian dari pertandingan, namun yang terpenting adalah semangat untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik,” pesannya.
Kepada para wasit dan perangkat pertandingan, Sahubawa berharap agar dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan adil sehingga setiap pertandingan berlangsung dengan lancar dan menjunjung tinggi prinsip fair play.
“Saya berharap seluruh perangkat pertandingan dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan adil sehingga seluruh pertandingan berlangsung dengan lancar dan menjunjung tinggi nilai fair play,” ucapnya.
Sahubawa menyampaikan semangat kepada seluruh peserta agar menjadikan turnamen ini sebagai ajang mengukir prestasi sekaligus memperkuat persatuan di kalangan insan bola voli.
“Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan jadikan turnamen ini sebagai momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga bola voli di Kabupaten Maluku Tengah,” tutupnya.
Open Turnamen Bola Voli PBVSI Brigif 27/Nusa Ina Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi agenda olahraga tahunan yang konsisten melahirkan atlet-atlet potensial, sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antar-klub dan masyarakat pecinta bola voli di Kabupaten Maluku Tengah.
Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Palang adat yang sebelumnya menutup Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya akhirnya resmi dibuka pada Sabtu (18/7/2026). Pembukaan palang tersebut menandai berakhirnya polemik yang sempat mencuat pasca proses pemilihan Ketua MUI Papua Barat Daya.
Sebelumnya, Sekretariat MUI Papua Barat Daya dipalang oleh Suku Besar Imekko yang tergabung dalam Forum Lintas Suku Papua Barat Daya dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat Daya.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap hasil pemilihan Ketua MUI Papua Barat Daya, dalam proses pemilihan ulang yang kemudian menetapkan Abu Bakar Lodji sebagai Ketua MUI Papua Barat Daya.
Fitrah Soltief, Sekretaris LMA PBD
Prosesi pembukaan palang adat dihadiri Kepala Suku Imekko, Wakil Bupati Sorong Selatan, Sekretaris LMA Papua Barat Daya Fatrah Soltief, tokoh ormas Islam M. Sanusi Rahaningmas, serta sejumlah tokoh adat dan tokoh umat Islam.
Sekretaris LMA Papua Barat Daya, Fatrah Soltief, mengatakan pembukaan palang merupakan bagian dari penyelesaian secara adat atas dinamika yang terjadi selama proses pemilihan Ketua MUI Papua Barat Daya.
“Hari ini merupakan proses penyelesaian dari dinamika pemilihan Ketua MUI Papua Barat Daya. Namun di balik semua ini ada hikmah yang besar. Kami melihat Suku Besar Imekko telah berbesar hati menerima keputusan yang ada, karena siapa pun yang terpilih tetap merupakan bagian dari keluarga besar Doberai,” ujarnya.
Ia menegaskan, setelah persoalan tersebut diselesaikan, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat kembali bersatu untuk mendukung peran MUI dalam membina umat Islam di Papua Barat Daya.
“Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana MUI melangkah ke depan dan menjadi berkah bagi seluruh umat Islam yang ada di tanah ini,” katanya.
Fatra juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua MUI Papua Barat Daya demisioner yang juga Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, atas kepemimpinannya dalam membangun komunikasi dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat hingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai.
“Kami juga mengapresiasi Ketua LMA Papua Barat Daya yang sejak awal terus membangun komunikasi adat, sehingga hari ini pemalangan oleh Suku Besar Imekko dapat dibuka dengan penuh kekeluargaan,” tambahnya.
Ketua LPTQ Provinsi Papua Barat Daya, M. Sanusi Rahaningmas
Sementara itu, Ketua Ormas Islam, M. Sanusi Rahaningmas, turut memberikan apresiasi kepada jajaran tokoh Imekko yang telah menunjukkan sikap bijaksana dengan menerima hasil keputusan dan membuka kembali Sekretariat MUI Papua Barat Daya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Imekko Papua Barat Daya dan Ketua Imekko Sorong Selatan yang telah berbesar hati menerima keputusan dan membuka pemalangan adat. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Sanusi juga memberikan penghargaan kepada Ahmad Nausrau selaku Ketua MUI Papua Barat Daya demisioner yang dinilai mampu merangkul tokoh adat maupun tokoh umat Islam sehingga penyelesaian konflik dapat tercapai melalui musyawarah.
“Perselisihan seperti ini sebenarnya sering terjadi di berbagai organisasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik sehingga justru memperkuat ukhuwah, semangat kebersamaan, dan toleransi untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik di bawah kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Ahmad Nausrau,” tutupnya.
