Melanesia Times

Blog

  • Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Klademak Dua Pantai

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak kebakaran di kawasan Klademak Dua Pantai, Kota Sorong, Sabtu (18/7/2026).

    Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian alumni terhadap masyarakat yang beberapa waktu lalu kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat musibah kebakaran.

    Penyaluran bantuan dipimpin Ketua Harian Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura, Orgenes Nauw, didampingi wakil ketua, bendahara, Yanto Ijie, serta sejumlah alumni lainnya. Bantuan diangkut menggunakan dua kendaraan, yakni satu unit truk dan satu unit mobil pikap, kemudian diserahkan langsung di lokasi kejadian.

    Dalam kesempatan itu, Yanto Ijie mengatakan, para alumni merupakan putra-putri Sorong Raya yang pernah menempuh pendidikan di Kota Studi Hollandia, Jayapura, dan kini kembali mengabdi di Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi enam kabupaten/kota.

    “Kami adalah anak-anak Sorong Raya yang dulu menempuh pendidikan di Jayapura. Setelah menyelesaikan studi, kami kembali mengabdi di tanah kelahiran kami, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Kehadiran kami hari ini semata-mata untuk membawa bantuan kemanusiaan kepada bapak dan ibu yang menjadi korban kebakaran,” ujar Yanto.Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Klademak Dua Pantai

    Ia menambahkan, duka yang dialami para korban juga dirasakan oleh seluruh alumni sehingga mereka berinisiatif menggalang bantuan sebagai bentuk solidaritas.

    “Apa yang bapak dan ibu rasakan, kami juga ikut merasakan. Karena itu kami hadir untuk sedikit meringankan beban yang sedang dihadapi akibat musibah ini,” katanya.

    Diketahui, kebakaran tersebut melanda dua wilayah pemerintahan, yakni Kelurahan Malawei dan Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, sehingga mengakibatkan sejumlah warga kehilangan tempat tinggal dan kebutuhan pokok.

    Sementara itu, Ketua Harian Ikatan Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura, Orgenes Nauw, menegaskan bahwa kegiatan tersebut murni merupakan aksi kemanusiaan tanpa kepentingan apa pun.

    “Kehadiran kami di sini semata-mata sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, tidak ada kepentingan lain. Seperti pepatah Maluku, ‘Cubit di kuku rasa di daging’, artinya penderitaan yang bapak dan ibu alami juga kami rasakan,” ungkap Orgenes.

    Ia berharap bantuan yang diberikan, meski tidak seberapa, dapat membantu memenuhi kebutuhan para korban selama masa pemulihan.

    “Jangan melihat bantuan ini dari banyak atau sedikitnya, tetapi lihatlah sebagai wujud kepedulian kami kepada saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban bapak dan ibu,” tambahnya.Alumni Kota Studi Hollandia Jayapura Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Klademak Dua Pantai

    Adapun bantuan yang disalurkan meliputi peralatan dapur, kompor, beras, supermi, telur, minyak goreng, makanan bayi dan anak, kasur, bantal, serta pakaian layak pakai.

    Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kepala Kelurahan Malawei dan Kepala Kelurahan Klaligi untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga yang terdampak kebakaran di kawasan Klademak Dua Pantai, Kota Sorong.

  • Persiapan Mubes II IKALJATIM Capai 70 Persen, Tokoh Nasional dan Kepala Daerah Siap Hadir

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Musyawarah Besar (Mubes) II Ikatan Keluarga Jawa Timur (IKALJATIM) di Tanah Papua yang akan digelar pada 24–25 Juli 2026 di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, terus dimatangkan panitia. Hingga saat ini, persiapan pelaksanaan kegiatan telah mencapai sekitar 70 persen.

    Ketua Panitia Mubes II IKALJATIM di Tanah Papua, Luksen Krenak, mengatakan berbagai kebutuhan teknis telah dipersiapkan, mulai dari lokasi kegiatan, penyusunan run down acara, hingga akomodasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah di Tanah Papua.

    “Persiapan sudah mencapai sekitar 70 persen. Kami terus mematangkan seluruh kebutuhan, baik tempat pelaksanaan, penginapan peserta, maupun rangkaian acara agar Mubes berjalan lancar,” ujar Luksen.

    Ia menjelaskan, hingga saat ini sekitar 150 peserta dari luar Provinsi Papua Barat Daya telah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri Mubes. Mereka berasal dari Merauke sebanyak 10 orang, Jayapura 21 orang, Serui 16 orang, Waropen 8 orang, Wamena 12 orang, Nabire 18 orang, Timika 7 orang, Manokwari 30 orang, Teluk Bintuni 25 orang, dan Fakfak 8 orang.

    Sementara itu, Ketua Umum IKALJATIM di Tanah Papua, Yohanis Momot, mengungkapkan sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah dijadwalkan hadir sebagai narasumber dalam Mubes II.

    Di antaranya Ketua Pembina IKALJATIM di Tanah Papua Paulus Waterpauw, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Ketua Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Bupati Bintuni, Yohanis Manibui, serta akademisi Universitas Papua Dr. Agus Sumule.

    “Kehadiran para narasumber ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dalam Mubes, terutama terkait berbagai isu strategis pembangunan di Tanah Papua,” kata Yohanis.

    Menurutnya, Mubes II tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi IKALJATIM yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk membedah berbagai isu strategis di kawasan timur Indonesia.

    Beberapa isu yang akan dibahas antara lain pembangunan Papua, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di Tanah Papua.

    “Hasil pembahasan dalam Mubes nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi dan masukan kepada pemerintah, sekaligus menjadi kontribusi IKALJATIM bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua,” pungkasnya.

  • Dua Penghargaan Bergengsi untuk Kota Sorong, Septinus dan Jemima Lobat Diakui Tingkat Nasional

    Melanesiatimes.com, Bali Denpasar – Kota Sorong kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., bersama Ketua TP-PKK Kota Sorong yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Ny. Jemima Elisabeth Lobat, S.K.M., M.A.P., meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesian Public Service Excellence Awards (IPSEA) 2026 yang digelar Seven Media Asia di Platinum Hotel Jimbaran Beach, Bali, Jumat (17/7/2026).

    Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai inovasi dan komitmen Pemerintah Kota Sorong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Wali Kota Sorong menerima penghargaan kategori “The Best Regional Leader for Public Service Excellence, Urban Infrastructure Transformation, and Bureaucratic Reform”, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya dalam mendorong pelayanan publik yang berkualitas, transformasi infrastruktur perkotaan, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi Seven Media Asia yang telah melakukan penilaian langsung hingga ke Papua.

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada Seven Media Asia yang telah datang langsung melihat kerja-kerja nyata kami di Kota Sorong sebagai pintu masuk Tanah Papua. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun Indonesia, khususnya wilayah timur,” ujarnya.

    Ia menegaskan penghargaan tersebut bukan menjadi akhir dari perjuangan, melainkan pelecut semangat untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Sorong.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kota Sorong sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elisabeth Lobat, juga menerima penghargaan kategori “The Best Inspirational Woman Leader in Public Health Literacy and Grassroots Economic Empowerment.”

    Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui berbagai program yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

    Dalam pidatonya, Jemima menegaskan penghargaan tersebut merupakan milik seluruh masyarakat Kota Sorong.

    “Keberhasilan ini bukan karena saya semata. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, khususnya kaum perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, jajaran Pemerintah Kota Sorong, pengurus TP-PKK, kader, dan seluruh masyarakat yang terus mendukung program-program kami,” katanya.

    Founder Seven Media Asia, Reza Batara Putra, MBA., menjelaskan IPSEA 2026 mengangkat tema “Transformasi Digital Pelayanan Humanis Menuju Birokrasi Emas yang Inklusif.” Menurutnya, pelayanan publik saat ini tidak hanya dituntut berbasis teknologi, tetapi juga harus mampu menghadirkan sentuhan kemanusiaan dalam setiap layanan kepada masyarakat.

    Ajang penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para pemimpin daerah dan tokoh inspiratif yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, mempercepat reformasi birokrasi, serta menciptakan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Keberhasilan Septinus Lobat dan Jemima Elisabeth Windessy meraih penghargaan dalam ajang yang sama menjadi kebanggaan bagi Kota Sorong sekaligus menunjukkan bahwa berbagai inovasi pembangunan dan pelayanan publik di Tanah Moi mulai mendapat pengakuan di tingkat nasional. (***)

  • Kisruh Pansus LHP BPK Memanas, Lode Samsir: Jangan Bicara Atas Nama Rakyat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Polemik pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPR Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan. Gabungan fraksi melalui juru bicaranya, Lode Samsir, menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan LHP BPK harus mengacu pada tata tertib (Tatib) DPR dan mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

    Lode Samsir yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi NasDem-PKS menyampaikan, sejak penyerahan LHP BPK kepada DPR Papua Barat Daya pada Senin, 22 Juni 2026, pembahasan laporan tersebut dinilai berjalan tanpa kejelasan. Menurutnya, berbagai wacana sempat muncul, namun tidak pernah menghasilkan kepastian sehingga memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota dewan.

    “Sejak LHP BPK diserahkan, pembahasannya seolah muncul lalu tenggelam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah agenda tersebut hanya bersifat seremonial atau justru ada upaya mengaburkan temuan-temuan yang ada,” ujar Lode.

    Ia menjelaskan, sejumlah fraksi sebelumnya telah mengirimkan nama anggota sebagai perwakilan untuk mengikuti pembahasan. Namun, pembentukan struktur Panitia Khusus (Pansus) disebut dilakukan tanpa melalui rapat maupun musyawarah yang melibatkan seluruh unsur fraksi.

    “Yang menjadi persoalan bukan pembahasan LHP BPK, tetapi mekanisme pembentukan Pansus yang kami nilai tidak melalui proses musyawarah sebagaimana mestinya. Struktur Pansus langsung ditentukan oleh pimpinan,” katanya.

    Menurut Lode, dengan mempertimbangkan batas waktu pembahasan sebagaimana diatur dalam tata tertib DPR, beberapa fraksi mengusulkan agar LHP BPK dibahas melalui komisi-komisi. Skema tersebut dinilai lebih sesuai dengan aturan sekaligus tidak terikat oleh mekanisme Pansus yang dinilai bermasalah.

    “Dalam tata tertib disebutkan bahwa pembahasan LHP BPK memiliki batas waktu yang sangat terbatas setelah dokumen diterima DPR. Karena itu, kami mengusulkan agar pembahasannya dilakukan melalui komisi,” jelasnya.

    Atas dasar itu, sejumlah fraksi memutuskan menarik diri dari agenda Pansus dan meminta pimpinan DPR membatalkan pembentukan Pansus agar pembahasan LHP BPK dapat dilakukan melalui komisi.

    Lode juga menanggapi munculnya pihak-pihak yang belakangan mengkritik fraksi-fraksi yang menarik diri dari Pansus. Menurutnya, tidak tepat jika ada pihak yang kemudian mengklaim diri sebagai pihak yang paling memperjuangkan kepentingan rakyat.

    “Jangan menjadi pahlawan kesiangan dan berbicara atas nama rakyat. Faktanya, sejak awal kami justru menginginkan pembahasan LHP BPK tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

    Ia menambahkan, kritik yang disampaikan gabungan fraksi bukan bertujuan menghambat proses pembahasan, melainkan untuk memastikan tata kelola kelembagaan DPR berjalan secara transparan, akuntabel, dan menghormati mekanisme organisasi.

    “Kami selalu memberikan kritik yang konstruktif. Lembaga ini bukan milik satu orang, tetapi milik seluruh anggota DPR yang harus menjalankan tugas berdasarkan aturan dan musyawarah,” pungkas Lode (***)

  • Pansus LHP BPK DPR Papua Barat Daya Dipastikan Sah, Franky Umpain: Tak Ada Aturan yang Dilanggar

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di DPR Papua Barat Daya dipastikan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang berlaku di lingkungan legislatif.

    Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain, menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan Pansus dilakukan secara terbuka melalui forum musyawarah yang melibatkan seluruh fraksi. Dari forum tersebut, disepakati pembentukan Pansus yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan anggota melalui surat keputusan (SK).

    “Tidak ada mekanisme yang dilanggar. Semua diputuskan dalam forum rapat dan disetujui oleh fraksi-fraksi yang hadir, kemudian ditindaklanjuti dengan pengusulan nama anggota hingga diterbitkan SK,” ujar Franky saat konferensi pers di Kantor Sekretariat DPR Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).

    Menurut Franky, polemik yang belakangan muncul mengenai legalitas Pansus seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Ia menilai keputusan pembentukan Pansus merupakan produk resmi lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan wajib dihormati oleh seluruh pihak.

    Ia juga menekankan bahwa kelompok khusus memiliki tanggung jawab moral, terutama terhadap Orang Asli Papua (OAP), untuk memastikan fungsi pengawasan DPR berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

    “Kami punya tanggung jawab moral. Karena itu, sikap kami jelas, mendukung keputusan lembaga dan akan mengawal Pansus ini sampai selesai,” katanya.

    Franky menjelaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukan berarti penyelenggaraan pemerintahan terbebas dari berbagai catatan. Karena itu, setiap temuan yang tercantum dalam LHP tetap harus dikaji secara mendalam dan ditindaklanjuti melalui rekomendasi DPR kepada pemerintah daerah.

    “Opini WTP bukan berarti tidak ada masalah. Catatan BPK itu wajib kita bahas dan sampaikan kepada publik melalui rekomendasi DPR,” tegasnya.

    Ia mengingatkan agar perbedaan pandangan mengenai apakah pembahasan LHP dilakukan melalui komisi atau Pansus tidak menggeser fokus utama, yakni menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Pertanyaannya, ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan anggota dewan atau rakyat? Rakyat butuh hasil, yaitu rekomendasi yang jelas,” ucapnya.

    Meski sejumlah fraksi memilih menarik diri dari Pansus, Franky memastikan hal tersebut tidak menghambat proses kerja. Menurutnya, Pansus dibentuk untuk menyusun rekomendasi sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada mekanisme kuorum sebagaimana forum pengambilan keputusan.

    Ia optimistis pembahasan LHP BPK dapat dirampungkan dalam waktu sekitar satu pekan. Target tersebut dinilai realistis mengingat DPR memiliki batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, di tengah padatnya agenda pembahasan APBD Perubahan dan kegiatan kedewanan lainnya.

    “Kita kejar waktu. Pansus harus bekerja ekstra karena ada agenda kedewanan lain, termasuk pembahasan APBD Perubahan,” tandasnya.

    Di akhir keterangannya, Franky mengajak seluruh anggota DPR Papua Barat Daya untuk mengedepankan tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menghindari polemik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

    “Kita di sini karena mandat rakyat. Tugas kita menyelesaikan tanggung jawab, memastikan pemerintah bekerja baik, dan masyarakat mendapat pelayanan maksimal,” pungkasnya.Naskah ini telah diubah dengan susunan kalimat, alur, dan pilihan diksi yang berbeda sehingga lebih natural dan tidak terkesan menyalin teks asli, namun substansi beritanya tetap terjaga.

  • Ahmad Nausrau Resmi Pimpin Gemira Papua Barat Daya, Siap Perkuat Dakwah dan Kolaborasi Bersama Pemerintah

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Provinsi Papua Barat Daya. Pelantikan pengurus DPD Gemira berlangsung di Gedung ACC Al-Akbar Papua Barat Daya, Jumat malam (17/7/2026).

    Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Gemira Pusat yang juga Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan. Kehadiran Gus Irfan dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi Gemira di provinsi termuda di Indonesia tersebut.

    Usai dilantik, Ahmad Nausrau menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Gemira yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai menteri untuk hadir dan mengukuhkan kepengurusan Gemira Papua Barat Daya.

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Gemira Pusat yang juga Menteri Haji dan Umrah karena telah berkenan hadir dan mengukuhkan kami. Ini menjadi kehormatan sekaligus amanah besar yang harus kami jalankan,” ujar Ahmad Nausrau.

    Menurutnya, amanah sebagai Ketua DPD Gemira menambah tanggung jawab di samping tugasnya sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Ia menegaskan, Gemira akan berperan dalam memperkuat syiar Islam sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan sosial di tengah masyarakat.

    “Gemira bertugas memastikan syiar dakwah berjalan dengan baik, menjaga hubungan sosial kemasyarakatan, serta menghadirkan Partai Gerindra melalui pelayanan yang nyata kepada masyarakat,” katanya.

    Ahmad Nausrau menambahkan, kepengurusan Gemira Papua Barat Daya akan mengedepankan kolaborasi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga kelompok-kelompok majelis taklim.

    “Kami bukan hadir sebagai pesaing organisasi Islam yang sudah ada, tetapi ingin menjadi mitra yang memperkuat gerakan dakwah. Kami ingin bersama-sama mewujudkan dakwah yang rahmatan lil alamin bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya,” ungkapnya.

    Selain memperkuat kegiatan keagamaan, Gemira juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendukung perjuangan Partai Gerindra sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

    “Politik tidak boleh berjalan sendiri. Politik harus bersanding dengan agama agar tetap berada pada jalurnya. Karena itu, Gemira akan menjadi mitra pemerintah dalam mendukung program-program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di Papua Barat Daya,” jelasnya.

    Ia menyebutkan, terdapat tiga program utama yang menjadi prioritas kepengurusan Gemira Papua Barat Daya, yakni memperkuat kolaborasi dengan organisasi Islam dalam kegiatan dakwah, mendukung program pembangunan pemerintah sebagai mitra strategis, serta menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Melalui tiga program utama tersebut, kami berharap Gemira dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Ahmad Nausrau.

    Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Abdul Muthalib Salim yang juga mewakili Ketua DPW Partai Gerindra Papua Barat Daya, Abdul Muthalib Salim yang juga mewakili Ketua DPW Partai Gerindra Papua Barat Daya, berharap kepengurusan Gemira Provinsi Papua Barat Daya yang baru dapat menjadi motor penggerak organisasi sekaligus memperluas jangkauan Partai Gerindra di tengah masyarakat.

    Hal itu disampaikan Abdul Muthalib Salim usai pelantikan Ketua dan Pengurus Gemira Provinsi Papua Barat Daya. Menurutnya, kehadiran Gemira di daerah diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program yang dijalankan.

    “Kehadiran organisasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan Partai Gerindra sekaligus memperkuat peran Gemira di tengah masyarakat,” ujar Abdul Muthalib Salim.

    Ia juga menyampaikan harapan kepada ketua terpilih yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat Daya agar dapat mengemban amanah dengan baik dan membawa Gemira menjadi organisasi yang semakin maju, solid, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

    “Kami berharap ketua terpilih dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab, membawa Gemira semakin maju, semakin solid, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat Daya,” pungkasnya.

  • Menteri Haji dan Umrah RI Tinjau Masjid Raya Al-Akbar dan Asrama Haji Sorong, Dorong Optimalisasi Fasilitas Haji

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (17/7/2026).

    Dalam kunjungan tersebut, Gus Irfan memulai agenda dengan melaksanakan Sholat Jumat di Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.

    Usai melaksanakan Sholat Jumat, Gus Irfan meninjau langsung progres pembangunan lantai dua Masjid Raya Al-Akbar yang hingga kini masih berlangsung. Pada kesempatan itu, ia juga menyerahkan bantuan Dan CSR kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian pembangunan masjid.

    Menteri Haji dan Umrah RI Tinjau Masjid Raya Al-Akbar dan Asrama Haji Sorong, Dorong Optimalisasi Fasilitas Haji
    Penyerahan Bantuan Dana CSR Menteri Haji dan Umrah Kepada Ketua DKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Abdul Mutalib Salim.

    “Saya berharap bantuan yang diberikan ini dapat membantu proses pembangunan Masjid Raya Al-Akbar agar segera selesai dan bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh masyarakat,” ujar Gus Irfan.

    Setelah dari Masjid Raya Al-Akbar, Gus Irfan melanjutkan kunjungannya ke Asrama Haji Kota Sorong untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai penunjang pelayanan ibadah haji.

    Menurutnya, fasilitas Asrama Haji Sorong sudah cukup baik meski masih berstatus sebagai asrama haji antara. Namun, ia menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan fasilitas tersebut agar investasi yang telah dibangun tidak menjadi sia-sia.

    “Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji, walaupun masih asrama haji antara, cukup bagus. Tantangan bagi pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dan dana negara yang digunakan untuk membangun fasilitas ini justru tidak dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.

    Gus Irfan mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan Asrama Haji Sorong. Ia mengapresiasi capaian yang telah diraih, namun berharap kinerja tersebut terus meningkat setiap tahunnya.

    “Saya sudah menanyakan target dan realisasi PNBP kepada pengelola. Alhamdulillah targetnya sudah tercapai. Tetapi tentu harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

    Terkait wacana pemberkasan haji di Kota Sorong, Gus Irfan mengatakan pemerintah masih akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

    “Sampai hari ini belum ada rencana pemberkasan haji di Sorong. Kita akan evaluasi terlebih dahulu jumlah jamaah, kesiapan bandaranya, dan itu memerlukan koordinasi dengan banyak pihak,” jelasnya.

    Menteri Haji dan Umrah RI Tinjau Masjid Raya Al-Akbar dan Asrama Haji Sorong, Dorong Optimalisasi Fasilitas Haji
    Kunjungan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf

    Menanggapi isu kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Gus Irfan mengakui adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional. Meski demikian, pemerintah berupaya agar besaran biaya yang dibebankan kepada calon jamaah tidak mengalami kenaikan.

    “Biaya haji memang kemungkinan akan naik. Tetapi kami berupaya agar biaya yang dibayarkan jamaah minimal tetap sama seperti tahun lalu. Mudah-mudahan upaya itu bisa berhasil,” katanya.

    Sementara mengenai kuota haji untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya, Gus Irfan menjelaskan bahwa jumlah kuota sangat bergantung pada jumlah pendaftar pada tahun tertentu, sehingga tidak bersifat tetap.

    “Kuota haji tergantung jumlah pendaftar dan antrean. Kalau pendaftar meningkat, tentu kuotanya juga bisa meningkat. Jadi tidak ada angka yang tetap karena setiap tahun bisa berubah sesuai jumlah masyarakat yang mendaftar,” pungkasnya.

  • DPRP Papua Barat Daya Turun Tangan, Sengketa PHK Eks Karyawan PT. Hendrison Inti Prasada Memanas

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya mulai mengambil langkah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial antara puluhan eks karyawan PT. Hendrison Inti Prasada (HIP) dengan pihak manajemen perusahaan.

    Persoalan yang telah berlangsung selama hampir dua bulan itu dibahas dalam rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat DPRP Papua Barat Daya, Kota Sorong, Jumat (17/7/2026).

    Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan eks karyawan, DPRP Papua Barat Daya, serta pihak terkait. Namun, manajemen PT. Hendrison Inti Prasada tidak menghadiri undangan rapat sehingga pembahasan baru mendengarkan keterangan dari pihak pekerja.

    Ketua DPD Pelikha Papua Barat Daya, Denisius Faruan yang mendampingi para eks karyawan menjelaskan, sengketa bermula setelah sejumlah pekerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa memperoleh hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

    Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil mediasi yang sebelumnya difasilitasi DPRD Kabupaten Sorong dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong, ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.

    “Di dalam tahapan yang kami lalui bersama DPRD Kabupaten Sorong dan Dinas Tenaga Kerja, sudah ada petunjuk bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Ada pekerja yang telah mengabdi 21 tahun, 16 tahun, lima tahun hingga tiga tahun, tetapi setelah di-PHK tidak memperoleh hak-haknya,” ujar Denisius.

    Menurutnya, selain persoalan PHK, para pekerja juga mengaku menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Ketika mereka menuntut hak normatif sesuai ketentuan perundang-undangan, perusahaan justru disebut mengambil langkah PHK secara sepihak.

    “Ketika para pekerja menuntut hak normatif mereka sesuai amanat undang-undang, jawabannya justru PHK sepihak. Padahal persoalan ini sudah masuk dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perusahaan seharusnya memenuhi kewajibannya,” tegasnya.

    Ia juga menilai perusahaan sengaja mendorong penyelesaian perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sementara para pekerja sudah tidak menerima upah selama dua bulan.

    “Karyawan sudah dua bulan tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan. Kemudian mereka masih harus didorong ke PHI untuk mencari kepastian hukum. Ini sangat tidak berperikemanusiaan,” katanya.

    Pihaknya meminta DPRP Papua Barat Daya memanggil manajemen perusahaan agar hadir secara langsung memberikan penjelasan, bukan hanya menyampaikan balasan surat.

    “Kami berharap perusahaan membuka ruang dialog dan mempertanggung jawabkan persoalan ini. Kalau tetap tidak hadir dan tidak ada penyelesaian, kami akan menggelar aksi besar-besaran hingga menghentikan aktivitas produksi perusahaan,” ancamnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRP Papua Barat Daya, Freddy Marlisa, mengatakan DPR baru menerima penjelasan dari pihak pekerja karena perusahaan tidak memenuhi undangan rapat.

    Menurut Freddy, sebelumnya telah ada komunikasi dan mediasi yang melibatkan DPRD Kabupaten Sorong maupun Dinas Tenaga Kerja. Bahkan telah tercapai kesepakatan awal, namun hingga kini belum direalisasikan.

    “Hari ini kami baru mendengar keterangan dari pihak pekerja. Karena pihak perusahaan tidak hadir, kami akan melayangkan undangan kedua agar mereka datang memberikan penjelasan bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Freddy menegaskan DPRP ingin memastikan tidak ada hak-hak pekerja yang diabaikan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya pekerja yang telah mengabdi hingga 20 tahun namun belum memiliki dokumen perjanjian kerja yang jelas.

    “Ada pekerja yang sudah bekerja sekitar 20 tahun, menerima upah, tetapi sampai sekarang tidak memiliki perjanjian kerja. Itu yang akan kami dalami karena kami membutuhkan dokumen dari semua pihak agar persoalan ini dapat diselesaikan secara objektif,” katanya.

    Ia menambahkan, DPRP Papua Barat Daya akan menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitasi sesuai kewenangannya. Jika perusahaan kembali mengabaikan panggilan DPR, pihaknya akan mendorong penanganan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

    “DPR bertugas menjadi corong masyarakat. Jika persoalan ini tidak juga diselesaikan, kami akan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan, termasuk mendorong aparat yang berwenang untuk melakukan penanganan secara serius,” tegas Freddy.

    Freddy juga mengingatkan agar pihak perusahaan bersikap kooperatif dan menghormati proses yang sedang difasilitasi DPRP Papua Barat Daya.

    “Perusahaan harus kooperatif. Undangan DPR merupakan bagian dari upaya mencari solusi. Kami berharap mereka hadir dan memberikan penjelasan agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan adil bagi semua pihak,” tutupnya.

  • Ismail Saleh Nahkodai PKC PMII Papua Barat–Papua Barat Daya, Usung Gerakan “Back to Home Kampus”

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) II Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua Barat–Papua Barat Daya melahirkan kepemimpinan baru. Ismail Saleh resmi dipercaya memimpin Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Papua Barat–Papua Barat Daya untuk masa khidmat 2026–2028 setelah memperoleh mandat dari peserta konferensi, Kamis (16/7/2026).

    Terpilihnya Ismail tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan organisasi, tetapi juga membawa arah baru gerakan PMII di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Fokus utamanya adalah mengembalikan kampus sebagai pusat kaderisasi dan ruang lahirnya gagasan-gagasan intelektual mahasiswa.

    Dalam menjalankan kepengurusan, Ismail akan berkolaborasi dengan Ketua Korps PMII Putri (Kopri) PKC PMII Papua Barat–Papua Barat Daya, Andi Fitriyani Idris, untuk mengawal program organisasi selama dua tahun ke depan.

    Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Ismail mengajak seluruh kader menjadikan hasil Konkoorcab sebagai awal memperkuat persatuan organisasi, bukan sekadar pergantian kepengurusan.

    “Amanah ini adalah tanggung jawab bersama. PMII hanya akan besar jika seluruh kader, alumni, dan sahabat bergerak dalam semangat kebersamaan untuk membangun organisasi,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, ia akan memprioritaskan penyusunan struktur kepengurusan yang representatif sekaligus mempersiapkan pelantikan pengurus yang ditargetkan berlangsung tahun ini.

    Menurutnya, saat ini juga tengah dibahas kemungkinan pelantikan bersama seluruh Pengurus Cabang PMII se-Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai bagian dari penguatan konsolidasi organisasi di tingkat wilayah.

    Selain konsolidasi internal, Ismail membawa visi “PMII Back to Home (Kampus)”, sebuah gerakan yang menempatkan kembali komisariat sebagai pusat pembinaan kader.

    Ia menilai kampus harus menjadi ruang utama bagi kader PMII untuk mengembangkan kapasitas akademik, memperkuat tradisi diskusi, serta melahirkan gagasan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

    “Komisariat merupakan fondasi organisasi. Dari kampus lahir kader-kader yang memiliki kemampuan intelektual, kepemimpinan, dan kepedulian sosial. Karena itu, kami ingin menghidupkan kembali budaya akademik di setiap komisariat,” katanya.

    Di bawah kepemimpinannya, PKC PMII Papua Barat–Papua Barat Daya juga akan memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan serta memperkuat peran organisasi dalam mengawal isu pendidikan, demokrasi, sosial kemasyarakatan, dan pembangunan di Tanah Papua.

    Ismail turut meminta doa dan dukungan dari seluruh kader, alumni, serta para senior PMII agar kepengurusan yang baru mampu menjalankan amanah organisasi secara maksimal dan membawa PMII semakin berkontribusi bagi masyarakat.

  • JKN Jadi Andalan Keluarga, Peserta PBI di Sorong Rasakan Kemudahan Berobat Tanpa Biaya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu penerima manfaat adalah Jumaia Kailoro (38), peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mengaku program tersebut sangat membantu keluarganya dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.

    Menurut Jumaia, dirinya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak lama dan telah beberapa kali memanfaatkan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

    “Saya sudah pakai BPJS ini sudah lama sekali, dan program ini benar-benar sangat membantu keluarga saya saat jatuh sakit,” ujarnya.

    Ia menuturkan, proses pelayanan kesehatan melalui JKN tidak rumit selama peserta mengikuti prosedur yang berlaku. Mulai dari pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga mendapatkan rujukan ke rumah sakit, seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala administrasi.

    “Selama kita ikuti alurnya, prosesnya jadi sangat gampang. Saya pribadi tidak pernah menemui kendala administrasi yang bikin pusing,” ungkapnya.

    Pengalaman tersebut kembali dirasakan Jumaia saat menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Herlina Sorong. Saat itu, ia datang ke puskesmas karena mengalami keluhan alergi pada tangan kirinya yang disertai cairan. Setelah diperiksa, dokter merujuknya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    “Awalnya saya periksa ke puskesmas karena ada keluhan alergi pada tangan kiri dan ada cairannya juga. Setelah diperiksa, dokter lalu merujuk ke rumah sakit untuk USG dan bertemu dokter spesialis kandungan karena saya sedang hamil enam bulan. Syukurnya hasil pemeriksaan semua baik-baik saja,” tuturnya.

    Jumaia mengaku merasa tenang karena seluruh biaya pemeriksaan, termasuk layanan USG dan konsultasi dokter spesialis, ditanggung oleh BPJS Kesehatan sehingga dirinya tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan.

    Selain dirinya, anggota keluarganya juga rutin memanfaatkan layanan JKN saat mengalami keluhan kesehatan ringan, seperti batuk maupun pilek. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan selalu cepat, ramah, dan profesional.

    “Petugas di fasilitas kesehatan itu sangat sigap dan ramah saat melayani kami. Itu yang membuat saya merasa nyaman saat berobat,” katanya.

    Ia juga menilai sistem rujukan yang diterapkan BPJS Kesehatan memberikan kepastian pelayanan bagi peserta selama prosedur dijalankan dengan benar.

    “Asalkan kita ikuti alur rujukan yang benar, pasien bisa mendapatkan penanganan yang setara dan berkualitas, baik di FKTP maupun di rumah sakit,” ujarnya.

    Pengalaman Jumaia menjadi gambaran nyata manfaat Program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan sekaligus meringankan beban biaya pengobatan masyarakat.

    Melalui layanan kesehatan yang mudah diakses dan tanpa biaya bagi peserta yang memenuhi ketentuan, JKN terus memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Jumaia mengajak masyarakat yang belum menjadi peserta JKN agar segera mendaftarkan diri demi memperoleh jaminan kesehatan bagi keluarga.

    “Saya berharap teman-teman di luar sana jangan ragu untuk daftar BPJS Kesehatan, karena JKN ini benar-benar memberikan kemudahan serta jaminan perlindungan nyata bagi masa depan kesehatan keluarga kita semua,” tutupnya.