Melanesia Times

Blog

  • Wabup Malteng Apresiasi Dedikasi Pegawai Kelurahan Ampera, Janji Benahi Fasilitas Pelayanan

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, mengapresiasi dedikasi dan semangat aparatur Kelurahan Ampera yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat meski bekerja di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

    Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja dan berdiskusi bersama jajaran pegawai di Kantor Kelurahan Ampera, Jalan A. Soulissa, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (16/7/2026).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Lurah Ampera Lukman Tuasikal bersama para pegawai menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan publik. Mulai dari minimnya fasilitas kerja, kerusakan bangunan kantor akibat gempa, hingga ancaman banjir yang kerap terjadi saat musim penghujan.

    Salah seorang pegawai mengungkapkan bahwa kondisi kantor saat ini sudah cukup memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

    “Selain tembok-tembok bangunan yang sudah hancur, di sini juga sering banjir, Pak, kalau musim penghujan tiba,” ungkapnya di hadapan Wakil Bupati.

    Keluhan serupa juga disampaikan pegawai lainnya yang menyoroti minimnya fasilitas penunjang pelayanan.Wabup Malteng Apresiasi Dedikasi Pegawai Kelurahan Ampera, Janji Benahi Fasilitas Pelayanan

    “Laptop tidak ada, meja dan kursi juga sangat kurang sehingga masyarakat yang datang sering tidak kebagian tempat duduk,” ujarnya.

    Mendengar berbagai aspirasi tersebut, Mario Lawalata langsung mencatat sejumlah kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani, di antaranya pengadaan komputer atau laptop, meja dan kursi pelayanan, serta perbaikan fisik bangunan kantor yang mengalami kerusakan.

    Menurutnya, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan semangat para pegawai dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Dedikasi tersebut, kata Mario, merupakan bentuk pengabdian yang patut mendapat apresiasi.

    Menanggapi berbagai persoalan yang disampaikan, Wakil Bupati memastikan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan secara bertahap.

    “Baik, akan kami upayakan secara bertahap,” kata Mario.

    Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan yang dihadapi Kelurahan Ampera dapat segera ditindaklanjuti.

    “Saya juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kita sama-sama menyikapi persoalan ini secara serius. Sebab ini untuk menunjang aktivitas kerja teman-teman di Kelurahan Ampera, terlebih dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Lawalata.

    Mario menambahkan, sebagai salah satu kantor pelayanan yang berada di pusat ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, Kelurahan Ampera harus menjadi perhatian pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

    “Kelurahan ini berada tepat di pusat ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kota Masohi, sehingga harus dibenahi kendala-kendalanya, termasuk fisik bangunan yang sudah rusak,” ujarnya.

    Mengakhiri kunjungannya, Mario berharap seluruh kebutuhan dasar yang menunjang pelayanan publik di Kelurahan Ampera dapat segera dipenuhi sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.

    “Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita penuhi secara bertahap,” tutupnya. (HUAT)

  • Gerak Cepat Menteri PU, BWS Maluku Survei Talud Pelabuhan Banda Neira, Usulan Bupati Malteng Segera Ditindaklanjuti

    Melanesiatimes.com, Kota Ambon – Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis kembali membuahkan hasil. Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bergerak cepat dengan melakukan survei teknis di kawasan pantai sekitar Pelabuhan Banda Neira, Rabu (15/7/2026),

    Sebagai tindak lanjut atas usulan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo.

    Survei lapangan tersebut dilakukan tim teknis BWS Maluku setelah sebelumnya menyelesaikan survei penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Kegiatan ini menjadi respons cepat atas arahan Menteri PU untuk menindaklanjuti kebutuhan perbaikan talud di kawasan Pelabuhan Banda Neira yang dinilai mendesak.

    Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Maluku Tengah, Rahmat, mengatakan perbaikan talud Pelabuhan Banda Neira merupakan salah satu usulan prioritas yang disampaikan langsung Bupati Maluku Tengah saat Menteri PU melakukan kunjungan kerja ke Banda Neira beberapa waktu lalu.

    “Selain penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Bupati juga mengusulkan perbaikan talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira. Infrastruktur ini memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir, menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran transportasi laut dan aktivitas pariwisata di Kepulauan Banda,” ujar Rahmat.

    Berdasarkan hasil survei awal, tim teknis BWS Maluku mengidentifikasi sekitar 150 meter talud pantai yang memerlukan penanganan. Secara teknis, pengamanan pantai direncanakan menggunakan konstruksi kubus beton untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari ancaman gelombang dan abrasi.

    Rahmat menjelaskan, BWS Maluku menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu prioritas dan menargetkan proses tindak lanjut dapat dimulai secepatnya pada tahun 2026, menyesuaikan hasil kajian teknis dan kesiapan program.

    “Respons cepat yang ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Maluku merupakan bukti nyata sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Ini menunjukkan bahwa aspirasi daerah mendapat perhatian serius sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pekerjaan Umum RI beserta jajaran BWS Maluku atas respons cepat terhadap usulan tersebut. Pemkab berharap penanganan talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira segera direalisasikan agar mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat konektivitas transportasi laut dan mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Banda. (HUAT)

  • David Hehanussa Resmi Nahkodai Golkar Kota Sorong, Siap Lakukan Pembenahan Internal dan Cetak 1.000 Kader Muda

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – David Hehanussa resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Sorong dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VI Partai Golkar Kota Sorong.

    Usai terpilih, David menegaskan komitmennya untuk membenahi organisasi dari internal serta memperkuat kaderisasi sebagai langkah menghadapi agenda politik 2029 mendatang.

    Pria yang akrab disapa Dave itu mengatakan, fokus utama kepengurusannya adalah menghidupkan kembali mesin partai melalui penguatan kader, termasuk merangkul kembali kader-kader yang selama ini tidak aktif.

    “Yang pertama, kita di Partai Golkar fokus untuk membenahi internal dulu. Kita akan mengecek kembali kader-kader, bahkan yang sudah tidak aktif. Mesin partai itu ada pada kader-kadernya sendiri, sehingga mereka harus kembali diberdayakan,” ujar David usai Musda Ke-VI Partai Golkar Kota Sorong pada Kamis (16/7/2026).

    Menurutnya, sebagai partai pemenang di Kota Sorong, Golkar memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif. Ia menegaskan seluruh kebijakan dan langkah politik DPD Golkar Kota Sorong akan tetap sejalan dengan arahan DPP maupun DPD Golkar Provinsi Papua Barat Daya.

    “Kita tetap fokus mengawal aspirasi rakyat sesuai visi dan misi Partai Golkar. Kami juga akan tetap tegak lurus terhadap kebijakan partai, baik dari provinsi maupun pusat,” tegasnya.

    Terkait kemungkinan adanya perubahan dalam struktur organisasi, David menjelaskan bahwa seluruh keputusan akan dibahas bersama tim formatur yang terdiri dari para senior Partai Golkar serta unsur DPD Golkar Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya sebagai ketua tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengganti seluruh struktur. Semua akan dibahas bersama tim formatur, kemudian hasilnya akan kita eksekusi secara bersama-sama,” katanya.

    David juga menilai kepemimpinannya menjadi catatan sejarah baru bagi Partai Golkar Kota Sorong. Pasalnya, ia merupakan ketua termuda yang pernah memimpin DPD Partai Golkar Kota Sorong.

    Ia mengusung semangat regenerasi dengan menargetkan pembentukan 1.000 kader muda sebagai motor penggerak partai. Program tersebut akan dibarengi dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta kajian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

    “Ini sejarah di Partai Golkar Kota Sorong. Saya menjadi ketua termuda yang memimpin. Karena itu, kita fokus membangun kader muda. Target kita adalah mencetak 1.000 kader muda melalui kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, dan berbagai kajian yang menyentuh persoalan masyarakat,” ungkapnya.

    Meski mengusung semangat baru, David menegaskan kepengurusannya tidak akan meninggalkan peran para senior. Ia menilai pengalaman para tokoh Golkar tetap menjadi fondasi penting dalam membangun partai ke depan.

    “Semangat baru sudah pasti ada karena semangat muda. Tetapi kami tidak melupakan senior-senior Golkar. Kami tetap meminta arahan, masukan, dan dukungan mereka agar setiap langkah yang kami ambil mendapat kekuatan bersama,” tuturnya.

    David berharap seluruh kader, baik senior maupun generasi muda, dapat bersatu membesarkan Partai Golkar Kota Sorong sehingga tetap menjadi partai yang solid dan mampu menjawab harapan masyarakat.

  • Kisruh DPR Provinsi PBD! Empat Fraksi Mundur, Pansus LHP BPK Disebut Ilegal dan Melanggar Aturan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Dinamika pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPR Provinsi Papua Barat Daya memanas. Empat fraksi secara resmi menyatakan menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) pembahasan LHP BPK karena menilai prosesnya tidak lagi sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPR.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu kafe di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (16/7/2026).

    Anggota DPR Papua Barat Daya dari Fraksi PKS, La Ode Samsir, menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah menggelar rapat paripurna penyerahan dokumen LHP BPK. Namun, proses pembahasan selanjutnya dinilai telah melewati batas waktu yang diatur dalam tata tertib DPR.

    “Kami sudah melaksanakan paripurna penyerahan dokumen LHP BPK. Tetapi karena proses pembahasannya tidak sesuai mekanisme dan jadwal, maka hari ini sudah ada empat fraksi yang menyatakan mengundurkan diri dari pembahasan LHP BPK,” kata La Ode Samsir.

    Ia menyebut fraksi yang menarik diri terdiri dari Fraksi NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Gerindra-PAN-PKB, serta Fraksi Gabungan Perindo-Hanura.

    Menurutnya, tata tertib DPR mengatur bahwa pembahasan LHP BPK melalui Pansus hanya diberikan waktu tujuh hari setelah dokumen diterima dalam rapat paripurna. Namun hingga kini pembahasannya telah berlangsung lebih dari satu bulan.

    “Aturannya jelas, pembahasan Pansus hanya diberi waktu tujuh hari. Sekarang sudah lewat lebih dari satu bulan sehingga secara mekanisme dan tata tertib sudah tidak sesuai lagi,” tegasnya.

    Meski demikian, La Ode memastikan pembahasan LHP BPK tidak akan dihentikan. Ia mengusulkan agar proses tersebut dialihkan kepada komisi-komisi DPR yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.

    “Pembahasan tetap berjalan, tetapi tidak lagi melalui Pansus. Ke depan akan dibahas oleh komisi-komisi terkait karena di komisi tidak dibatasi waktu seperti Pansus sehingga lebih fleksibel,” ujarnya.

    La Ode berharap ke depan seluruh mekanisme kerja DPR dijalankan sesuai aturan agar fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif.

    “Kami berharap semua mekanisme berjalan sesuai tata tertib sehingga pembahasan lebih tertib, efektif, dan tidak menimbulkan persoalan seperti sekarang,” katanya.

    Sementara itu, Anggota DPR Papua Barat Daya dari Fraksi Otonomi Khusus, Cartenz Ortez Malibela, S.IP., menyatakan dukungannya agar fungsi pengawasan DPR dikembalikan sepenuhnya kepada komisi.

    “Saya sangat mendukung fungsi pengawasan ini dikembalikan ke komisi. Pansus yang dibentuk sudah tidak efektif bahkan kami menilai tidak lagi sesuai dengan tata tertib DPR,” ujar Cartenz.

    Ia menegaskan lembaga legislatif harus bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, terutama dalam pembahasan LHP BPK yang menjadi dasar tindak lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

    Menurutnya, setelah pembahasan LHP BPK selesai, pemerintah daerah baru dapat menyerahkan nota pertanggungjawaban APBD untuk selanjutnya dibahas bersama DPR melalui tahapan pandangan fraksi hingga penetapan peraturan daerah.

    Karena itu, Cartenz meminta pimpinan DPR Papua Barat Daya segera menjadwalkan rapat guna mengevaluasi keberadaan Pansus dan mengembalikan pembahasan kepada komisi.

    “Kami meminta pimpinan DPR segera mengagendakan rapat. Fungsi pengawasan harus dikembalikan kepada komisi. Kami siap melaksanakan pembahasan sesuai aturan, tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

  • PBD Peringkat Ketiga Kasus Kusta Tertinggi di Indonesia, Dinkes Perkuat Upaya Pencegahan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan Advokasi dan Koordinasi Program Kusta dan Frambusia se-Kabupaten/Kota sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam percepatan penanggulangan dua penyakit tropis tersebut.

    Kegiatan ini berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, pada Kamis (16/7/2026), diikuti perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pengawas program (Wasor), organisasi perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, Lembaga Masyarakat Adat Moi, serta tenaga kesehatan dari seluruh Papua Barat Daya. Hadir pula narasumber dari Direktorat Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Indro Murwoko.

    Ketua Panitia, Inda M. Antaribaba, S.KM, menjelaskan bahwa Papua Barat Daya masih menjadi salah satu kantong endemis kusta dan frambusia di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Program Kusta (SIPK), prevalensi kusta di Papua Barat Daya mencapai 8,2 kasus per 10.000 penduduk atau tertinggi ketiga secara nasional.

    “Berdasarkan data individual kusta pada SIPK kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 666 kasus. Hingga Triwulan II tahun 2026 kembali ditemukan 173 kasus,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter Kambu, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, advokasi, serta meningkatkan kualitas pelaporan dan penanganan kasus kusta di seluruh kabupaten dan kota.

    “Kegiatan ini tujuannya untuk koordinasi dan advokasi. Bagaimana pelaporan menggunakan aplikasi, bagaimana koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak, baik lintas program maupun lintas sektor yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit kusta,” kata Jan Pieter.PBD Peringkat Ketiga Kasus Kusta Tertinggi di Indonesia, Dinkes Perkuat Upaya Pencegahan

    Ia menegaskan bahwa kusta merupakan penyakit menular yang sebenarnya dapat disembuhkan karena obat dan metode pengobatannya telah tersedia.

    “Penyakit kusta ini merupakan penyakit menular yang terabaikan. Padahal penyakit ini bisa disembuhkan karena obatnya tersedia dan seluruh tata laksana pengobatannya juga sudah ada,” ujarnya.

    Menurut Jan Pieter, Papua Barat Daya masih menghadapi beban kasus yang cukup tinggi. Ia menyebut secara akumulatif jumlah penderita mendekati 900 kasus.

    “Kita di Papua Barat Daya termasuk tertinggi ketiga di Indonesia. Tahun 2025 tercatat 719 kasus, kemudian tahun 2026 sampai sekarang ditemukan lagi 173 kasus baru. Artinya hampir 900 kasus yang ada di Papua Barat Daya. Ini jumlah yang cukup besar,” katanya.

    Ia menjelaskan, penularan kusta terjadi melalui kontak erat yang berlangsung dalam waktu lama dengan penderita yang belum menjalani pengobatan.

    “Kalau kusta, penularannya melalui kontak erat dalam waktu lama. Karena itu, orang yang sudah terpapar harus segera menjalani pengobatan agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain,” jelasnya.

    Jan Pieter menerangkan, penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan saraf tepi. Jika terlambat ditangani, penderita berisiko mengalami kecacatan permanen.

    “Awalnya muncul bercak pada kulit seperti panu tetapi tidak terasa saat disentuh. Kalau terlambat ditangani, bakteri akan menyerang saraf sehingga tangan atau kaki bisa mengalami kelumpuhan bahkan cacat,” ungkapnya.PBD Peringkat Ketiga Kasus Kusta Tertinggi di Indonesia, Dinkes Perkuat Upaya Pencegahan

    Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menganggap kusta sebagai penyakit kutukan, melainkan penyakit yang dapat disembuhkan apabila ditangani sejak dini.

    “Jangan malu berobat dan jangan menganggap ini penyakit kutukan. Segera periksakan diri ke puskesmas apabila menemukan gejala. Obatnya tersedia gratis dan bahkan ada kemoprofilaksis untuk mencegah penularan kepada kontak serumah,” tegasnya.

    Menurutnya, Dinas Kesehatan Papua Barat Daya memastikan ketersediaan obat kusta masih aman karena pasokannya terus didukung oleh Kementerian Kesehatan.

    “Untuk stok obat kusta sampai saat ini masih tersedia. Kami rutin melaporkan kebutuhan ke pemerintah pusat dan obat selalu didistribusikan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” pungkasnya.

    Melalui kegiatan yang berlangsung hingga 18 Juli 2026 tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi kusta dan eradikasi frambusia di wilayah tersebut dapat tercapai.

  • La Ode Samsir Nilai Penyerahan Dokumen LKPD Papua Barat Daya Tidak Sah, Minta Diulang Lewat Paripurna

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi PKS, La Ode Samsir, menilai penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025 kepada DPR tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib. Karena itu, ia menyebut proses penyerahan tersebut tidak sah atau ilegal.

    Pernyataan itu disampaikan La Ode Samsir saat memberikan tanggapan terkait agenda pembahasan LKPD yang saat ini tengah menjadi salah satu agenda prioritas DPR Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (16/7/2026).

    Menurutnya, dokumen LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah memiliki kedudukan penting sehingga penyampaiannya tidak dapat disamakan dengan penyerahan surat atau dokumen biasa.

    “Saat ini ada salah satu agenda DPR yang paling urgen, yaitu pembahasan LKPD. Namun, LKPD yang diserahkan pemerintah daerah kepada DPR kami anggap ilegal karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya,” ujar La Ode Samsir.

    Ia menjelaskan, sesuai mekanisme yang berlaku, penyerahan dokumen LKPD harus dilakukan dalam rapat paripurna agar diketahui secara terbuka oleh seluruh anggota DPR maupun masyarakat.

    “LKPD itu adalah laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah. Mekanisme penyampaiannya harus melalui rapat paripurna, sehingga diketahui publik. Tetapi yang terjadi, dokumen itu hanya diserahkan dalam rapat pimpinan bersama ketua-ketua fraksi, bukan melalui paripurna,” tegasnya.

    Anggota DPRP Partai PKS ini menilai, proses penyerahan yang dilakukan di luar rapat paripurna menghilangkan makna penting dari dokumen tersebut.

    “Penyerahannya seperti menyerahkan surat biasa, seolah-olah dokumen yang tidak memiliki nilai. Padahal ini merupakan dokumen penting yang menjadi dasar pembahasan berbagai agenda strategis pemerintah daerah,” katanya.

    Ia menambahkan, dokumen LKPD menjadi salah satu acuan dalam pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah berikutnya, termasuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan maupun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

    Karena itu, Ia meminta pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk meninjau kembali proses penyerahan LKPD serta mengembalikannya pada mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

    “Kami mengimbau kepada pimpinan DPR dan pemerintah daerah agar mengembalikan proses ini kepada mekanisme yang sebenarnya. Kami meminta penyerahan dokumen LKPD Tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme yang sah dan resmi sesuai tata tertib,” pungkasnya.

  • Cartenz Malibela Semprot Pimpinan DPR dan Gubernur: Jangan Rusak Marwah Lembaga!

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Fraksi Otonomi Khusus, Cartenz Ortez Malibela, S.IP., meminta pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya dan Gubernur Papua Barat Daya menghormati mekanisme serta tata tertib dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cartenz kepada awak media di salah satu kafe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu (16/7/2026).

    Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di DPR, karena menyangkut marwah lembaga legislatif.

    “Kami meminta pimpinan DPR dan gubernur harus menghormati mekanisme yang ada di lembaga ini. Kita bekerja sesuai dengan aturan. Bicara LKPD berarti kita bicara Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumennya harus diserahkan secara resmi dalam rapat paripurna,” tegas Cartenz.

    Ia menjelaskan, rapat paripurna merupakan forum tertinggi di DPR sehingga penyerahan dokumen penting, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tidak dapat dilakukan di luar mekanisme yang telah diatur.

    “Paripurna adalah forum tertinggi di DPR. Ini bukan sekadar surat undangan yang diantar begitu saja. Kita berbicara tentang dokumen keuangan daerah yang akan dipertanggungjawabkan, sehingga harus diserahkan secara resmi dalam rapat paripurna. Gubernur juga harus menjelaskan nota pengantarnya dalam sidang tersebut,” ujarnya.

    Menurut Cartenz, setelah dokumen diserahkan dalam rapat paripurna, seluruh pimpinan dan anggota DPR akan mempelajarinya melalui fraksi dan komisi. Selanjutnya, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum, gubernur memberikan jawaban, dilanjutkan pandangan akhir fraksi hingga persetujuan bersama untuk menetapkan Raperda menjadi Peraturan Daerah.

    “Semua tahapan itu harus dijalankan sesuai mekanisme. Pimpinan DPR dan gubernur harus menghormati marwah lembaga ini. Tidak boleh bekerja asal-asalan. DPR memiliki etika dan tata tertib yang wajib dijaga. Kami sangat mengecam apabila prosedur tersebut diabaikan,” katanya.

    Cartenz menegaskan, apabila mekanisme tersebut tidak dijalankan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Ia juga menjelaskan bahwa agenda yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu adalah pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tingkat komisi. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sebagai penutup sebelum DPR memasuki pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Seharusnya hari ini kita menyelesaikan pembahasan LHP BPK di komisi, kemudian hasilnya disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah itu barulah kita masuk ke pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025,” tutuonya.

  • Musda Ke-VI Golkar Kota Sorong Digelar, Septinus Lobat Targetkan Konsolidasi Tuntas dan Menangkan Pemilu 2029

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Sorong menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VI di Drei Kinder, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis (16/7/2026).

    Musda ini menjadi titik awal konsolidasi Partai Golkar di enam kabupaten/kota se-Papua Barat Daya sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

    Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat, menegaskan bahwa Kota Sorong dipilih sebagai daerah pertama pelaksanaan Musda karena memiliki posisi strategis sebagai barometer politik Partai Golkar di Papua Barat Daya.

    “Hari ini kita memulai Musda Golkar Kota Sorong karena Kota Sorong merupakan barometer politik Golkar di Papua Barat Daya. Melalui Musda ini kita membahas program-program strategis untuk memenangkan Pemilu 2029 sekaligus memilih ketua dan menyusun kepengurusan DPD Golkar Kota Sorong masa bakti 2025–2030,” ujar Septinus.

    Menurutnya, pelaksanaan Musda bukan sekadar strategi politik, melainkan amanat konstitusi organisasi yang harus dijalankan melalui konsolidasi partai secara menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput.

    Ia menargetkan seluruh Musda DPD Partai Golkar di lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya selesai paling lambat 17 Agustus 2026. Setelah itu, kepengurusan baru akan melanjutkan konsolidasi hingga tingkat distrik dan kampung.

    “Kami punya batas waktu. Selambat-lambatnya 17 Agustus seluruh DPD tingkat II sudah harus terbentuk. Setelah itu mereka wajib melakukan konsolidasi sampai ke distrik dan kampung-kampung untuk merebut hati rakyat dan membangun Papua Barat Daya bersama Partai Golkar,” tegasnya.Musda Ke-VI Golkar Kota Sorong Digelar, Septinus Lobat Targetkan Konsolidasi Tuntas dan Menangkan Pemilu 2029

    Septinus menambahkan, setelah Musda Kota Sorong, agenda serupa akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. Ia menekankan bahwa kerja nyata jauh lebih penting dibandingkan sekadar seremoni maupun pidato politik.

    “Lebih baik kerja daripada banyak berpidato. Jangan bicara indah-indah tetapi kerjanya nol. Golkar harus menunjukkan sesuatu yang benar-benar dirasakan dan dilihat rakyat Papua Barat Daya,” katanya.

    Terkait target politik, Septinus optimistis Golkar mampu meraih kemenangan di Kota Sorong pada Pemilu 2029. Namun, saat ditanya mengenai peluangnya maju sebagai calon gubernur, ia menegaskan belum memikirkan hal tersebut.

    “Saya pastikan Golkar menang di Kota Sorong. Tetapi soal Papua Barat Daya 1, saya belum berpikir ke arah sana,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong, Max Adolof Hehanusa, mengatakan dirinya menerima amanah dari Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya untuk menjalankan roda organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi partai di Kota Sorong.

    Ia berharap Musda Ke-VI mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, solid, dan mampu membawa Partai Golkar meraih kemenangan, baik di Kota Sorong maupun di tingkat Provinsi Papua Barat Daya.

    “Musda ini harus menghasilkan kepengurusan yang solid, program kerja yang konkret, serta semangat juang yang tinggi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi setelah keputusan ditetapkan seluruh kader wajib bersatu di bawah kepemimpinan yang baru demi kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” kata Max.

    Sementara itu, Ketua Panitia Musda Ke-VI Golkar Kota Sorong, Agata Ure Wukak, mengungkapkan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan sejak satu bulan terakhir, mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran bakal calon, pengambilan formulir, hingga proses pengembalian dan verifikasi berkas calon Ketua DPD Golkar Kota Sorong.

    Ia berharap Musda berlangsung lancar dan mampu menghasilkan pemimpin yang dapat merangkul seluruh kader hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

    “Harapan kami Musda berjalan sukses dan melahirkan Ketua DPD Golkar Kota Sorong yang mampu menyatukan seluruh kader serta memperkuat organisasi,” ujarnya.

    Musda Ke-VI DPD Partai Golkar Kota Sorong turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong H. Anshar Karim, Ketua DPRD Kota Sorong John Lewerissa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pimpinan partai politik di Kota Sorong. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi simbol dukungan terhadap penguatan demokrasi dan konsolidasi politik di Papua Barat Daya.

    Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan Musda Ke-VI DPD Partai Golkar Kota Sorong masih berlangsung dengan agenda sidang-sidang pleno untuk menentukan kepemimpinan dan arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan.

  • Musda Ke-VI Partai Golkar Kota Sorong: Hanya Satu Bakal Calon yang Lolos Tahap Verifikasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VI DPD Partai Golkar Kota Sorong memastikan hanya satu bakal calon yang mengembalikan berkas pendaftaran hingga batas waktu yang telah ditentukan.

    Dengan demikian, David Hehanussa, ST menjadi satu-satunya bakal calon yang akan melanjutkan tahapan pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong periode 2025–2030.

    Ketua Steering Committee Musda Ke-VI DPD Partai Golkar Kota Sorong, Muhammad Rizal, menjelaskan bahwa sebelumnya terdapat tiga orang yang mengambil formulir pendaftaran, yakni David Hehanussa, Permadi Mahardika, dan Agata Ure Wukak.

    “Yang mengambil formulir ada tiga orang, yaitu David Hehanussa, Permadi Mahardika, dan Agata Ure Wukak. Namun, pada hari pengembalian berkas, kami hanya menerima berkas dari satu bakal calon, yaitu David Hehanussa, ST,” ujar Muhammad Rizal di Sekretariat Panitia Drei Kinder Kota Sorong pada Rabu (15/7/2026).

    Ia mengatakan, batas akhir pengembalian berkas ditetapkan pada pukul 18.00 WIT. Hingga waktu tersebut berakhir, dua bakal calon lainnya tidak mengembalikan berkas maupun memberikan alasan kepada panitia.

    “Sampai batas waktu yang telah kami tetapkan bersama, hanya satu bakal calon yang mengembalikan berkas. Dua bakal calon lainnya dinyatakan mengundurkan diri karena tidak mengembalikan berkas, dan sampai sekarang juga tidak ada alasan yang disampaikan kepada panitia,” katanya.

    Meski demikian, Rizal menjelaskan bahwa panitia tetap melakukan proses verifikasi terhadap berkas yang diserahkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh persyaratan administrasi David Hehanussa dinyatakan telah terpenuhi.

    “Dari hasil verifikasi yang kami lakukan, semua persyaratan bakal calon atas nama David Hehanussa sudah terpenuhi,” jelasnya.

    Ia menambahkan, penetapan resmi calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong akan diumumkan dalam pelaksanaan Musda yang digelar pada Kamis 16 Juli 2026, sebagai bagian dari tahapan pemilihan.

    “Nanti pada saat Musda kami akan menyampaikan secara resmi siapa yang berhak mengikuti pemilihan atau menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong,” ungkap Rizal.

    Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Musda, Agata Ure Wukak yang biasa disapa Etty Wukak, mengatakan seluruh persiapan kegiatan hampir rampung. Panitia telah bekerja selama kurang lebih satu bulan sejak menerima surat keputusan (SK) dan mandat dari Plt DPD Partai Golkar.

    “Sejak menerima SK dan mandat dari Plt DPD Partai Golkar, seluruh panitia telah bekerja selama satu bulan. Persiapan saat ini sudah sekitar 95 persen dan besok Musda akan dimulai pukul 10.00 pagi,” ujarnya.

    Agata juga memastikan Musda DPD Ke-VI Partai Golkar Kota Sorong akan dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Septinus Lobat Daya bersama jajaran pengurus lainnya.

  • Majelis Hakim PN Sorong Tolak Gugatan Wanprestasi atas Klaim Honorarium Pilkada 2024 Hadi CS

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengadilan Negeri Sorong menolak seluruh gugatan wanprestasi yang diajukan dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Son terkait klaim pembayaran lawyer fee dan success fee penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

    Putusan tersebut disampaikan melalui e-Court Majelis Hakim pada Selasa (14/7/2026). Dalam amar putusannya, majelis menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para penggugat membayar biaya perkara.

    Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan para penggugat atas dugaan wanprestasi terkait pembayaran honorarium jasa hukum (lawyer fee) dan biaya tambahan (success fee) yang diklaim timbul dari penanganan sengketa hasil Pilkada Kota Sorong 2024.

    Dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 55 dari total 57 halaman putusan, Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil yang diajukan para penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan tidak terdapat kesepakatan maupun perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan yang sah mengenai besaran honorarium maupun success fee yang dipersoalkan.

    Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan bukti adanya perjanjian tersebut menyebabkan klaim wanprestasi terhadap para tergugat tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, tidak terdapat parameter hukum yang dapat digunakan untuk menyatakan para tergugat telah melakukan cedera janji atau wanprestasi.

    Dalam amar putusannya, majelis juga menyatakan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Sementara dalam pokok perkara, majelis memutuskan menolak seluruh gugatan para penggugat serta menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

    Ketua Tim Kuasa Hukum Losari, Urbanus Mamu, S.H., M.H., menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara objektif dan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Putusan ini menegaskan prinsip fundamental dalam hukum perdata bahwa siapa pun yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya. Karena para penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesepakatan mengenai nilai honorarium, maka penolakan atas gugatan ini merupakan langkah hukum yang tepat dan adil bagi klien kami,” ujar Urbanus Mamu.

    Ia menambahkan, putusan tersebut sekaligus membuktikan bahwa klaim finansial maupun tuduhan wanprestasi yang diajukan terhadap para tergugat tidak memiliki landasan hukum yang sah.

    “Dengan adanya putusan ini, seluruh klaim finansial maupun tuduhan wanprestasi yang selama ini dialamatkan kepada para tergugat telah ditolak oleh pengadilan Negeri Sorong. Kami menghormati proses hukum yang telah berjalan dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim,” tutup Urbanus