Melanesia Times

Blog

  • Diduga Uang Titipan Kerabat, Nusa Ina Connection Desak Penegak Hukum Segera Audit Sumber Kekayaan Novel Baswedan

    Melanesiatimes.com – Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos seleksi dikabarkan tidak lulus tes Wawasan Kebangsaan. Bahkan penyidik salah satu senior KPK, Novel Baswedan pun masuk dalam kelompok tersebut.

    Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki Novel Baswedan?

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya secara periodik pada 23 Februari lalu, dia tercatat memiliki total harta mencapai Rp5.321.100.000. Hanya saja, dia tercatat memiliki utang sebesar Rp200 juta sehingga nilai hartanya berkurang menjadi Rp5.121.100.000.

    Untuk itu, setelah kami melihat dan pelajari, kami berfikir bahwa, makanya, “pantasan Novel Cs mati – matian gak mau keluar dari KPK.” Ternyata banyak juga harta nya, tapi kami tidak kaget.

    Kita lihat, kalau mungkin dulu masih jadi polisi gak mungkin juga Novel Baswedan punya begitu banyak harta, “Ternyata di KPK banyak uang nya bos.”

    Selain itu, coba dihitung gaji PNS golongan 3 A saja paling 5 jutaan untuk nabung hingga lima M itu butuh waktu berapa tahun? “Dihitung sendiri deh.” Kalau orang benar nggak mungkin punya uang sebanyak itu, ini belum termasuk harta keluarga utamanya.

    Namun, disisi lain, kami menduga, “mungkin itu uang titipan dari kerabat dekat.” Maka perlu di telusuri oleh penegak hukum agar jelas sumber harta tersebut, karena novel itu mantan pejabat publik.

    Untuk itu, Nusa Ina Connection mendorong dan mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera audit sumber hasil kekayaan Novel Baswedan. Agar publik juga tahu.

  • Mengapa Siaran Langsung Adalah Tren Panas

    Melanesiatimes.com – Salah satu tren panas saat ini untuk media sosial dan pemasaran telah diidentifikasi sebagai “langsung”. Artinya melakukan siaran langsung, siaran video real-time seperti Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, Twitter Live, dan dilaporkan akan segera hadir setelah tulisan ini dibuat LinkedIn Live. Mengapa ini begitu panas?

    Pakar pemasaran biasanya menunjukkan fakta bahwa siaran langsung di platform media sosial ini membuat pengamat lebih lama berada di platform.

    Mengapa itu penting? Platform media sosial menjual iklan. Semakin lama mereka dapat membuat orang menonton, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk menunjukkan iklan kepada mereka, atau begitulah teorinya.

    Alasan lain untuk dorongan untuk pemrograman langsung ini adalah orang-orang menginginkan konten yang otentik dan tanpa filter. Reality TV dengan orang-orang nyata! (Anda tidak percaya bahwa reality show itu nyata, bukan?) Ini juga memiliki kualitas “apa yang terjadi sekarang”, lebih mirip dengan berita langsung.

  • Mrs V Rapet Keset, Tidak Jamin Kepuasan Guys, Ini Alasannya!!

    Melanesiatimes.com – Bicara soal hubungan suami istri tidak ada habisnya. Apalagi soal kepuasan wah makin seru guys.

    Karena yang namanya nilai kepuasan itu pasti beda-beda. Tapi kewajiban memuaskan suami adalah hak istri, begitu juga sebaliknya, hak suami adalah kewajiban istri.

    Ketika dalam perjalanan rumah tangga hal – hal itu bisa dibicarakan bersama…..( Ketika suami harus dirumahkan sementara istri masih bekerja..) Masing – masing tetap harus memahami tugas pokok dan kewajibanya.

    Dalam hal yg lebih luas kalau kita mengalami ketidak puasan nya kita, lihat apakah kita sudah memberikan sesuatu sehingga kita harus dipuaskan.

    Dalam hal sempit , kepuasan seksual dalam suami istri, ya selayaknya kalau memang “benar tulus mengasihi dan menyayangi pasangannya” pastinya tidak akan melihat dan memandang suami sebagi alat pemuas birahi dari seorang perempuan.

    Tapi yang penulis ketahui pada umumnya pria lebih cepat terangsang dan klimaks dibandingkan wanita.., makanya pria (wanita juga) dianjurkan untuk pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, agar fisiknya bugar sehingga performa seksnya juga tegar.

    Khusus dalam hubungan kalau memang kita menyayangi suami kita, tentunya kita tidak akan melihat dia sebagai alat pemuas birahi.

    Tapi hendaknya kami akan mengasihi dia sebagai seorang teman dalam hidup kita.

    Kalau menurut penulis. Justru Istri yang wajib memuaskan Suami. Jika minta wajib di kasih. (Sahih Bukhari, No. Hadits: 3272).

    Sedangkan, kalau suami bisa menolak asal ada alasan yang tepat. Ingat bahwa, suami dan istri sama, punya hak dan kewajiban. Mereka juga sama – punya kebutuhan biologis dan kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan pasangannya.

    Jangan bilang suami hanya sebagai alat pemuas, ataupun sebaliknya. Kan sama-sama butuh. Tapi tentunya sebagai “pasangan yang baik” ingin bisa memberikan yang terbaik, yang laki – laki berusaha otongnya sehat kuat dan tahan lama, istri berusaha biar langsing dan seksi.

    Dalam agama ada kok perintah untuk tidak meninggalkan istri sebelum puas dan istri jguga agar tampil menggairahkan di hadapan suami. Biar masing – masing bisa terpenuhi kebutuhan biologisnya, kalo sudah terpenuhi pikiran dan hati lebih tenang, tidak jelalatan pada orang lain.

    “Merawat full bodynya luar dan dalam pastinya bukan hanya bagian – bagian tertentu.”

    Otong gede keras tapi badan bau….. Hilang tuh mood….. Begitu juga sebaliknya….. Mrs V rapet keset tapi badan bau, mulut bau…Tidak jadi mau HB juga.

    Tulisan ini hanya sebagai pelajaran tentang urusan hubungan suami istri yang sah dan buat kamu yang masih belum punya pasangan hidup resmi silahkan di jadikan sebagai pelajaran dalam menyiapkan diri menuju pernikahan.

    Penulis : TehPahit

  • Irjen Pol. Sutanto Dilantik Jadi Wakil Kepala BSSN

    Melanesiatimes.com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, melantik dan mengambil sumpah jabatan Irjen Pol. Sutanto sebagai Wakil Kepala (Waka) BSSN di Auditorium BSSN Bojongsari, Depok, pada Jumat, (8/10/2021).

    Irjen Pol. Sutanto secara resmi menggantikan Waka BSSN sebelumnya, Komjen Pol. Dharma Pongrekun.

    Hinsa mengatakan, melalui tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan yang pernah emban, serta pengalaman kerja yang dimiliki pihaknya yakin Sutanto mampu mendukung Kepala BSSN dalam menjalankan tugas dan fungsi BSSN.

    “Saya ucapkan selamat bertugas. Marilah kita bangun komitmen bersama, untuk saling bahu membahu dalam satu tim, dalam mewujudkan visi dan misi BSSN ke depan,” ujar Hinsa dalam sambutannya.

    Sebelumnya, Irjen Pol. Sutanto pernah bertugas sebagai Kepala Deputi VIII Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Komjen Pol. Dharma Pongrekun, saat ini menjabat sebagai Pati Mabes Polri.

    Pelantikan Irjen Pol. Sutanto sebagai Waka BSSN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021.

    Penugasan personil pada dasarnya adalah dinamika birokrasi, sebagai upaya penyesuaian yang berkesinambungan terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi.

    Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini juga sekaligus dalam rangka mengisi struktur organisasi baru di BSSN sesuai dengan pemberlakuan nomenklatur baru berdasarkan Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

  • Dampak Pencemaran Sungai Terhadap Kesehatan

    Melanesiatimes.com – Sejak berabad-abad yang lalu, sungai telah menjadi jantung peradaban di seluruh dunia. Budaya dan peradaban Mesir tercatat dalam sejarah di dekat Sungai Nil, di Mesopotamia, di Tigris.

    Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Jakarta, ibu kota Indonesia, dibangun di sekitar banyak sungai, termasuk Ciliwung dan Citarum.

    Di masa lalu dan sekarang, sungai telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    Sungai telah dimanfaatkan untuk mengangkut orang dari satu lokasi ke lokasi lain, serta menyediakan air untuk keperluan sehari-hari. Bahkan di permukaan sungai, budaya dan orang tertentu telah ditemukan

    Sungai juga merupakan salah satu sumber air bagi beberapa kalangan. Masyarakat tertentu yang tidak memiliki sumur atau sumber air lainnya terpaksa harus menggunakan air sungai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, ketika terjadi pencemaran sungai, air sungai justru menjadi media utama berkembangnya penyakit menular.

    Bagaimana hal ini bisa terjadi? Limbah dari industri atau pabrik yang dialirkan ke sungai akan membawa berbagai zat berbahaya. Zat berbahaya tersebut bisa berkembang di sungai sehingga fungsi menjadi media hidup mikroba pathogen yang mampu memunculkan penyakit.

    Selain itu, air sungai yang tercemar juga bisa mengundang berbagai jenis insekta untuk berkembang biak di sungai tersebut. Akhirnya, air sungai menjadi sarang hidup insekta penyebar penyakit seperti nyamuk dan sejenisnya. Masyarakat yang tidak mau ambil pusing kemudian memilih untuk membeli air bersih.

    Namun, masalah lain akan muncul ketika jumlah mereka yang membutuhkan lebih besar dibandingkan volume air yang tersedia. Jika demikian, beberapa kalangan tentu tidak akan mendapatkan cukup pasokan air. Karena hal ini, kebiasaan membersihkan diri seperti mandi atau lainnya tidak dapat dilakukan.

    Secara otomatis, penyakit akibat tidak membersihkan diri seperti gatal-gatal akan bermunculan.

  • Mengurai Konflik di Kabupaten Maybrat, “Aktor dan Pendekatan Penyelesainnya”

    Penulis : Ferdinando Solossa SE (Ketua DPRD Kabupaten Maybrat 2019-2024).

    Melanesiatimes.com, Maybrat – Sepanjang 2021 berjalan, sejumlah konflik kembali meletup di Papua. Terakhir, pecah konflik yang menyasar markas Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maybrat, Papua Barat. Konflik Papua merupakan konflik vertikal dan berlangsung lebih dari 50 tahun.

    Mengapa ‘Bumi Cenderawasih’ tidak henti bergejolak?

    Jika berkaca pada studi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), situasi yang terjadi berkepanjangan di Papua dan Papua Barat disebabkan empat akar permasalahan, yakni sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia, operasi militer yang menyebabkan pelanggaran HAM, stigmatisasi yang memarginalkan, dan kegagalan pembangunan Papua.

    Sejarah munculnya gerakan Papua merdeka itu memang dari Manokwari dan kemudian menyebar ke seluruh Papua. Selanjutnya berpusat di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua. Belakangan ini bergeser ke Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

    Saya melihat ini sebagai sinyal dari OPM/TPNPB bahwa gerakan mereka sudah meluas dan membesar. Sebagaimana pernyataan Sebby Sambong (jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/TPNPB) bahwa mereka bertanggung jawab, itu juga bisa saja untuk mengambil momentum, untuk menaikkan privilese mereka, gerakannya sudah seluas itu.

    Penyerangan OPM/TPNPB terhadap markas Posramil Kisor, distrik Aifat Selatan, Maybrat. Tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Kita membutuhkan pendekatan yang integratif, dan holistik. Semua itu dibutuhkan peranan dari belbagai aktor dilevel pusat maupun daerah sebagai jembatan komunikasi dan mediator atas konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat.

    Analisi Stakeholder/Pemangku Kepentingan

    Peran aktor tersebut dapat dianalisis dengan pendekatan stakeholder analysis (analisis pemangku kepentingan). Lantas apa dan siapa stakeholder itu? Jika dirumuskan secara umum, analisis stakeholder meliputi; (1), Pihak yang berkepentingan. (2), Individu/kelompok dalam masyarakat. (3), Mempengaruhi/dipengaruhi terkait dengan masalah (sosial, ekonomi maupun politik). (4), Stakeholder bisa berpengaruh secara individu atau kolektif, secara langsung atau tidak langsung, secara formal maupun informal.

    Mengapa penting analisis stakeholder atau meping pemangku kepentingan terhadap upaya mengatasi konflik di Kabupaten Maybrat?

    Karena dalam kehidupan sosial, pola relasi antar pihak tidak selalu setara, namun ada kekuatan, kekuasaan, dominasi dan status sosial yang bisa berpengaruh di antara mereka. Dengan mengenali stakeholder maka bisa memprediksi faktor-faktor berpengaruh terhadap masalah/program tercapainya kehiduapan yang damai di Maybrat menjadi lebih baik atau buruk.

    Analisis Stakeholder berarti meneliti kekuatan (influence), kepentingan (interest) dan pengaruhnya terhadap proses meredam konflik di Kabuapaten Maybarat, Provinsi Papua Barat.

    Peranan Pemangku Kepentingan

    Sejak tahun 1960, Rakyat Papua menuntut pemisahan dari Indonesia. Tuntutan rakyat Papua ini termotivasi oleh serangkaian permasalahan sejarah, ekonomi dan politik yang terjadi di Papua. Untuk mengatasi tuntutan dimaksud, maka proses negosiasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan banyak aktor yang terkait dengan konflik di Papua.

    Aktor-aktor tersebut diantaranya dari pihak pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati) maupun anggota TNI/Polri yang bertugas menjaga perdamaian di Papua. Selain itu, negosiasi juga harus melibatkan Kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), kepala suku/tokoh agama, maupun masyarakat sipil di Papua.

    Keterlibatan banyak pihak dalam proses negosiasi ini disebabkan aktor-aktor tersebut memiliki posisi dan peran yang sangat penting terkait konflik di Papua. Posisi dan peran masing-masing aktor dalam konflik Papua, terutama di Kabupaten Maybrat.

    Sekenario Menyelesaikan Konflik di Maybrat

    Keterlibatan berbagai aktor di atas, terutama Kepala Daerah (Gubernur) dan Bupati Kabupaten Maybrat sebagai aktor kunci nantinya menjadi fungsi sebagai agregator dari berbagai pendekatan, sekaligus mengatur keterlibatan pemangku kepentingan diatas. Skenario atau pendekatan yang perlu disinergikan kedepan adalah pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang.

    Pendekatan Keamanan

    Dalam analisis stakeholder diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah dan pihak keamanan (TNI dan POLRI) memiliki kekuatan (influence) dan kepentingan (interest) yang tinggi. Keduanya harus saling kolaborasi dan terlibat secara aktif untuk mendorong perdamaian di tanah Maybrat. Tentu pendekatan keamanan yang diambil adalah pendekatan persuasif, humanis dan mengutamakan dialog untuk mencapai solusi bersama. Pendekatan keamanan yang sifatnya destruktif, seperti operasi militer tentu tidak kita harapkan. Karena justru menimbul “luka” baru bagi masyarakat Papua.

    Pendekatan Politik

    Apabila ingin benar-benar menyelesaikan konflik maka kebijakan yang diambil tentu harus mampu setidaknya: 1) mengidentifikasi dan mendefinisikan sumber konflik dengan benar; 2) memberikan alternatif solusi terbaik yang dapat diimplementasikan sehingga dapat menyelesaikan sumber konflik. Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi orang asli Papua. Pendekatan baru yang menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Maybrat.

    Selain itu, pendekatan aktor juga sangat penting. Pemimpin politik dalam rumusan pemangku kepentingan di atas (anggota DPRD, ketua partai politik, hingga pemimpin tradisional (pemangku adat) memiliki pengaruh (influence) yang tinggi, namun kepentingannya (interest) rendah terhadap program mengatasi konflik di kabupaten Maybrat. Oleh karena itu, mereka perlu diajak dan diarahkan untuk masuk ambil peranan dalam penyelesain konflik.

    Pendekatan Kesejahteraan Sebagai Pendekatan Jangka Panjang

    Pendekatan kesejahteraan adalah tugas pokok pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pendekatan kesejahteraan atau Prosperity approach, harus menjadi prioritas pemerintah. Pendekatan kesejahteraan sudah menjadi komitmen pemerintah pusat. Pemda harus menyambutnya dengan konsep yang terintegrasi dan komprehensif.

    Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS 2021) tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meski IPM naik dari tahun ke tahun. Namun IPM kabupaten Maybrat masih berada dibawah rata-rata nasional. Juga dibwah rata-rata kabupaten/kota se-provinsi Papua Barat. Jika diurutkan rata-rata IPM per kabupaten/Kota di Provinsi papua Barat, maka Kabupaten Maybrat berada diurutan ke 11 dari 13 Kabupaten. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Maybrat baru mencapai angka 59,52 %.

    IPM Kabupaten Maybrat yang dibawah nasional dan di bawah rata-rata kabupaten/Kota di provinsi Papua Barat. Dapat diukur dari Rata-rata lama sekolah, yang menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

    Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Maybrat adalah 6,85 tahun, dan Harapan lama sekolah 13,21 tahun. Angka ini termasuk riskan. Karena kualitas sumber daya manusia menjamin maju dan mundurnya sebuah daerah atau negara. Begitu juga dengan angka kemiskinan, di Papua dan papua Barat masih memegang “juru kunci” sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tercatat dalam data BPS 2021, ada sekira 12. 800 penduduk di Kabupaten Maybrat yang tergolong miskin.

    Oleh karena itu, kepala daerah atau calon kepala daerah kedepan, termasuk instrument politik di parlemen (DPRD) menjadi sangat penting dan strategis. Karena keputusan mereka, baik kebijakan maupun regulasi harus mencerminkan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

    Dengan komitmen mewujudkan kesejahteraan rakyat Maybrat, maka rakyat akan merasakan wujud dari kehadiran negara yang sesungguhnya untuk kepentingan mereka.

  • Pemuda Ibra Ifit Sesalkan Kedatangan Menteri di Kei?

    Melanesiatimes.com – Penyambutan Menteri di Bandara Ibra Secara Adat!? Pemuda Ibra Ifit: Kami Sesalkan Kenapa Kita Ratskap Kirkes Ibra Ifit Tidak Mengetahui Hal Ini

    Kedatangan Menteri Disambut Secara Adat!! Pemuda Ibra Ifit: Karena Sambutan Ini Secara Adat Maka Wajib Hukumnya yang Menyambut Itu Dari Ratskap Kirkes

    Malra – Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun beserta seluruh jajaran stakeholder Malra menghadiri acara penjemputan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta rombongan secara adat di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Langgur, Rabu 6 Oktober 2021.

    Melihat hal tersebut, dikutip dari status Facebook akun resmi Virman Ibra yang bertuliskan ‘Kedepan akses bandara kami tutup Kirkes Ifit sekian dan terimakasih’. Saat dihubungi media melalui via WhatsApp dia menjelaskan terkait kenapa status itu Ia posting di Facebook.

    Fikry Tamher, S.Kom., M.M.S.I yang mengatakan dirinya sebagai Koordinator Pemuda Ibra Ifit itu menjelaskan menyangkut status tersebut terkait dengan kejadian penyambutan beberapa menteri yakni Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hari ini secara adat di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra.

    “Kami masyarakat Ibra Ifit beserta Bapak Raja dan petuah adat sudah mendiskusikan hal ini, mengingat hal serupa sudah sering terjadi, dan hari ini adalah momentum besar dan luar biasa karena ada penyambutan kedatangan Menteri di Kepulauan Kei,” ujar Fikry Tamher, S.Kom., M.M.S.I Koordinator Pemuda Ifit kepada awak media, Rabu (6/10/2021).

    Virman (yang akrab disapa) yang juga sekaligus Dosen di beberapa kampus swasta di Kota Tual dan Kabupaten Malra ini sampaikan bukan cuman 1 (satu) menteri yang datang akan tetapi ada 3 (tiga) menteri sekaligus. Kita tidak permasalahkan kalau sambutan secara kenegaraan atau kedinasan baik itu disambut oleh orang pemerintahan atau wiraswasta.

    “Karena sambutan ini secara adat maka wajib hukumnya yang menyambut itu dari Ratskap Kirkes. Kok nyatanya pada hari ini tidak ada pemberitahuan atau konfirmasi baik secara tulisan maupun lisan dari pihak terkait, ini sama sekali tidak ada. Ada apa?,” ciut Virman Ibra.

    “Kami sangat sesalkan dengan kedatangan beberapa menteri itu disambut langsung oleh beberapa Raja atau petuah adat yang berada di Kei, akan tetapi kenapa kita Ratskap Kirkes Ibra Ifit tidak mengetahui hal ini,” sesalnya menjelaskan.

    Dari berita ini diterbitkan, kedepan masyarakat Ratskap Kirkes dalam hal ini dipimpin langsung oleh Rat Kirkes rencana akan melakukan penutupan akses Bandara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hawear (sasi).

    “Iya kami akan melakukan penutupan akses atau sasi bandara karena sangat di sesalkan dengan tindakan yang tidak menghargai kami selaku hak ulayat yang memiliki wewenang secara adat. Mengingat karena Indonesia kaya akan budaya salah satunya seperti di Evav ini. Disini bukan hanya sebatas menyambut secara seremonial atau euforia semata, namun merujuk pada perda yang sudah mengatur hal tersebut,” terangnya.

    Ia sampaikan juga bahwasanya tanah yang sudah dibangun akses penerbangan untuk kedua daerah ini yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, sebelum diserahkan ada beberapa syarat dan point yang sudah di sepakati bersama salah satu diantaranya adalah menyangkut nama bandara itu sendiri, akan tetapi hingga sampai saat ini tidak terealisasi.

    “Kami tetap akan melakukan penutupan akses bandara Ibra,” tegasnya menutup.

  • Menko Marves Resmikan Mimika Sport Center

    Melanesiatimes.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan pembukaan acara kejuaraan PON Papua XX Cabang Atletik di Timika, Papua. Selain itu, Menko Luhut juga meresmikan Mimika Sport Center di sana.

    “Jadi saya sudah membuka kejuaraan atletik dan saya senang hati karena ada Menteri Kesehatan, karena beliau sekalian melihat Covid, melihat vaksinasi dan saya senang lagi ada Pak Tony Wenas CEO dari Freeport Indonesia. Tadi kami sepakat bahwa atletik ini harus maju,” kata Menko Luhut di Mimika Sport Center, Timika, Papua, Selasa (05-10-2021).

    Menko Luhut yang juga sekaligus Ketua Umum PB PASI ini memaparkan, dalam memajukan atletik di Indonesia, pihaknya akan berusaha membuat training center di Timika tersebut dengan di mana nantinya puluhan atlet akan bersekolah di sana.

    “Sekitar kurang lebih 25 atau berapa puluh atlet akan sekolah di sini, nanti sponsor oleh Freeport dan kami akan memberikan satu pelatihan untuk atlet-atlet kita seperti nanti akan bicara atlet lari 5000 m, 10.000 m, marathon, dan juga tadi ada jarak 100 m, 200 m, dan 400 m. Kemudian kita urus semua makannya, nanti Freeport dengan kami kerjasama,” ujarnya.

    Selain pelatihan tersebut, nantinya para atlet juga akan mendapatkan pembelajaran umum seperti Matematika, Fisika, dan Bahasa inggris, serta Wawasan Kebangsaan.

    “Nah itu mereka pelatihnya kami siapkan, pelatih sekarang kita rekrut bekas-bekas atlet yang bagus, kita train. Mudah-mudahan nanti pada akhir tahun long hiking dari stadion yang tidak semegah ini tapi standard lapangannya itu standard bagus pada ketinggan 1200 m,” jelas Menko Luhut.

    Untuk pelatihan tersebut, Menko Luhut memaparkan seperti pelatihan lari 5000 m, 10.000 m, marathon, dan juga jarak 100 m, 200 m, dan 400 m. Pelatihan ini juga menurutnya dikarenakan Indonesia sepertinya spesialis dalam atlet lari.

    “Nah sama kita akan bikin asramanya di sana maka juga bikin program sekolah sehingga nanti para atlet kita juga punya masa depan. Nanti siapa, nanti kita akan cari sponsor lain untuk khusus nanti Indonesia Timur, dari mana aja itu, bisa Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi nah itu nanti akan berlatih di sana dan juga ada di Jakarta jadi dia bisa bolak-balik dan nanti kalau kita anggap ada yang naik dari sini bukan tidak mungkin kita sekolahkan ke luar untuk mereka maju,” papar Menko Luhut.

    Sehingga, lanjut Menko Luhut, program ini semua dibikin fokus terukur, dengan demikian Indonesia akan bisa masuk pada tataran Asia dan tataran dunia.

    Dalam pembukaan PON Papua XX ini, Menko Luhut juga memberikan aba-aba tanda dimulainya perlombaan atletik lari 5000 m hingga memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba atletik lari 5000 m tersebur dengan mengalungkan medali.

    Sumber : Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

  • Presiden Jokowi ; Saya Berdiri Dengan Rasa Bangga di Tanah Papua

    Melanesiatimes.com – Presiden Jokowi telah resmi membuka Acara Pekan Olahraga Nasional XX di Jayapura, Papua Indonesia.

    Berikut adalah pernyataan Presiden Jokowi sebagaimana terdapat di lamaan Ibstagram Pribadinya.

    Saya berdiri dengan rasa bangga di Tanah Papua, membuka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX di Jayapura, di stadion baru nan megah berkapasitas 40.000 penonton, salah satu yang terbaik di Asia Pasifik.

    Stadion ini juga salah satu simbol kemajuan Papua, selain infrastruktur yang telah terbangun di mana-mana. Konektivitas laut, darat, udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan sumber daya manusia juga merupakan kemajuan Papua.

    PON yang pertama kali digelar di Papua ini menunjukkan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ini juga adalah panggung persaudaraan, kesetaraan, dan keadilan untuk maju dan sejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

    Mari, kita merayakan PON XX ini dengan penuh sukacita, menjunjung tinggi sportivitas, mempererat tali persaudaraan, serta kebersamaan, kesetaraan, dan persatuan dan kesatuan bangsa.

  • Antara Islam dan Demokrasi

    Antara Islam dan Demokrasi

    Oleh : Zulfikar Langkara

    Peserta LKIII HMI BADKO RIAU-KEPRI Asal BADKO SULUT-GO

    Hubungan antara Islam (Al-Quran) dan demokrasi sangat diperdebatkan di antara orang-orang yang diidentifikasi dengan kebangkitan Islam di akhir abad kedua puluh dan awal abad kedua puluh satu. Beberapa dari meraka yang Islamis ini percaya bahwa “demokrasi” adalah konsep asing yang telah dipaksakan oleh orang-orang Barat dan reformis sekuler pada masyarakat Muslim. Mereka sering berargumen bahwa konsep kedaulatan rakyat menyangkal penegasan Islam yang mendasar tentang kedaulatan Tuhan dan, oleh karena itu, merupakan bentuk penyembahan berhala. Orang-orang yang memiliki pandangan ini cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilu. Banyak yang membatasi diri untuk berpartisipasi dalam debat intelektual di media, dan yang lain menjauhkan diri dari dinamika politik masyarakat mereka, berharap bahwa komunitas mereka sendiri yang terisolasi dalam beberapa hal akan menjadi inspirasi bagi komunitas Muslim yang lebih luas. Banyak intelektual dan kelompok Islam terkemuka, bagaimanapun, berpendapat bahwa Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Beberapa memperluas argumen untuk menegaskan bahwa di bawah kondisi dunia kontemporer, demokrasi dapat dianggap sebagai persyaratan Islam. Dalam diskusi-diskusi ini, para cendekiawan Muslim membawa konsep-konsep penting historis dari dalam tradisi Islam bersama dengan konsepkonsep dasar demokrasi seperti yang dipahami dalam Al-Qur’an.

    Al-Qur’an menekankan pada apa yang disebutnya syura (konsultasi) (3:159; 42:38). Bahkan utusan Allah diharuskan untuk berkonsultasi dengan umatnya dalam hal-hal duniawi dan umat Islam diharuskan untuk berkonsultasi satu sama lain dalam urusan duniawi mereka. Sekarang, memang benar bahwa konsultasi semacam itu dan demokrasi perwakilan modern mungkin tidak persis sama. Namun, ide demokrasi modern dan perintah Al-Qur’an untuk berkonsultasi dengan orang mungkin memiliki semangat yang sama.

    Teks Al-Qur’an tidak hanya memberi kita konsep tentangsyura (konsultasi) tetapi juga tidak mengandung gagasan kediktatoran dan otoritarianisme. Beberapa penafsir mencoba menggunakan Al-Qur’an ayat 4: 59 untuk membenarkan ketaatan pada segala jenis otoritas termasuk seorang raja, atau diktator militer. Ini tentu bukan semangat dari ayat tersebut. Kita harus melihatnya dalam konteks historisnya. Ayat tersebut ditujukan kepada orang Badui yang nomaden dan tidak terbiasa tunduk pada otoritas apapun. Nabi mengirim wakilnya ke suku- suku Badui ini dan mereka menolak untuk mengikuti instruksinya. Ayat tersebut mendesak mereka untuk mematuhi otoritas ini. Itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan penyerahan

    Kepada otoritas yang dibentuk secara tidak sah. Dan jika dibaca dalam hubungannya dengan ayat 3:159 dan 42:38, itu menyiratkan dengan kuat bahwa seseorang harus tunduk pada otoritas yang dibentuk secara benar dan demokratis

    Dalam dunia kontemporer konsep syura harus berarti proses demokrasi dan konstitusi lembaga-lembaga demokrasi yang tepat – dimana pemilihan merupakan persyaratan yang diperlukan. Dalam Islam tidak ada otoritas yang dibentuk secara paksa, atau diperoleh dengan kekuatan pedang atau senjata, yang dapat memiliki legitimasi apa pun. Institusi monarki atau kediktatoran militer tidak ada pada masa Nabi. Mereka adalah perkembangan selanjutnya dan dilegitimasi oleh ‘ulama untuk mencegah terjadinya anarki. Dengan demikian, para Ulama memberikan beberapa legitimasi pada monarki, bukan berdasarkan ajaran Islam tetapi hanya untuk mencegah anarki. Beberapa dari mereka juga menjadi bagian dari struktur kekuasaan tetapi pernyataan mereka tidak memiliki legitimasi Islam.

    Demokrasi dalam persepsi kontemporernya dapat dibedakan menjadi demokrasi liberal dan demokrasi agama. Yang pertama, karena beberapa hal yang terkait dengannya, yang secara langsung atau tidak langsung meniadakan otoritas mutlak pencipta atas ciptaannya dalam hal kepemimpinan, pemerintahan, kebebasan politik, dan lain-lain, tidak dianjurkan oleh hukum Islam. Hukum Islam, menurut ketentuan beberapa ayat Al-Qur’an mendorong demokrasi tetapi bukan demokrasi liberal seperti yang ada di dunia barat.

    Demokrasi agama yang dapat berjalan seiring dengan zaman modern kita dan memecahkan banyak masalah kontemporer dunia Muslim adalah model yang diperkenalkan oleh mendiang Ayatollah Imam Khomeini setelah revolusi Islam 1979 di Iran. Demokrasi keagamaan Iran secara umum didasarkan pada pandangan instrumental dan metodologis terhadap demokrasi. Tuntutan utama dalam demokrasi agama adalah mendirikan pemerintahan berdasarkan nilai- nilai agama mayoritas karena ia percaya bahwa demokrasi hanya stabil ketika mencapai batas- batas politik untuk menjadi bagian dalam kehidupan individu dan sosial. Ini akan terjadi dalam masyarakat Islam hanya jika demokrasi berakar pada tradisi dan adat istiadat Islam.