Blog

Melanesiatimes.com – Jangan sampai kamu sebagai generasi yang buta sejarah dan tidak memiliki semangat perlawanan terhadap penjajah gaya baru, di era digital ini kawan. Ambil semangatnya dan merekonstruksi sesuai zaman mu. Pada Momentum hari pahlawan Nasional 2021. Kami merasa perlu memberikan sedikit ulasan tentang semngat perjuangan pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia pada abad ke-19, seperti Kartini, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Meutia, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Ahmad Dahlan, Rasuna Said, dan sebagainya. Dengan besarnya jasa perempuan tersebut, seluruh generasi muda atau generasi millenial terutama perempuan yang ada di Indonesia dapat selalu menghargai orang tua serta pertingnya mengambil semangat hidup dari tokoh Pejuang Perempuan Indonesia yang telah pergi meninggalkan kita, namun semangat mereka jangan sampai pergi bersama mereka. Berikut adalah sedikit ulasaan tentang Srikandi Berdarah Aceh.

Perempuan berdarah Aceh dikenal sebagai sosok wanita yang tanggguh, kuat, serta pemberani. Di medan perang bahkan mereka ikut berjuang bersama sang suami mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah Belanda.

Sederet nama pejuang wanita asal Aceh itu tak hanya Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien, dan Pocut Baren, namun juga Cut Nyak Meutia. Wanita kelahiran 1870 asal Keureuto, Pirak, Aceh Utara, ini juga dikenang sebagai pahlawan nasional.
Siapa yang tak kenal pahlawan satu ini, wajahnya juga tertera di uang kertas pecahan Rp 1.000 sejak tahun 2016. Cut Meutia dikenal sebagai pahlawan wanita yang tangguh dan cinta kepada agama dan bangsa.

Cut Meutia juga dikenal sebagai sosok wanita yang rela mati syahid. Ia mengorbankan nyawanya demi membela agama. Cut Meutia meninggal di tangan Belanda, pada 24 Oktober 1910 di Alue Kurieng, pelosok Pirak Timur, Aceh Utara.

Setelah ditinggalkan suami tercinta, Cut Meutia harus segera melupakan kesedihannya, mengangkat senjata untuk bersiap turun ke gelanggang. Strategi gerilya tetap menjadi tumpuan. Tidak semestinya menyerang terang-terangan jika tidak ingin mati konyol karena Belanda nyaris unggul segala-galanya. Terlebih lagi, kekuatan Cut Meutia tergerus lantaran tidak sedikit anak buahnya yang terpaksa menyerah sepeninggal Pang Nangroe. Dengan daya yang tersisa, Cut Meutia tetap melawan kendati dalam kondisi yang serba terbatas.

Tanggal 24 Oktober 1910, tepat hari ini 108 tahun silam, atau hampir sebulan setelah kematian suaminya, Cut Meutia terkepung di pedalaman rimba Aceh sisi utara. Bersama sejumlah pengikut yang masih setia, ia berupaya bertahan dengan sepucuk rencong di tangan. Dalam situasi mencekam itu, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Tiga kali suara letusan, tiga butir peluru pula menerjang raga Cut Meutia: dua terkena badan, satu menembus kepala. Tubuh wanita pemberani itu ambruk memeluk alam. Cut Meutia gugur di medan laga. (Berbagai Suimber)

Melanesiatimes.com  –  Permendikbud-Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) Progresif

Langkah progresif dalam restorasi substansi hukum datang dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mengeluarkan Permendikbud-Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Langkah baik ini disusul oleh Menteri Agama yang menegaskan dukungan terhadap kebijakan tersebut dan berencana untuk segera mengeluarkan Surat Edaran untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Berkaitan dengan hal tersebut, SETARA Insitute menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, SETARA Institute mengapresiasi langkah Menteri Nadiem yang secara tegas menunjukkan kepeduliannya pada upaya penghapusan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan di lingkungan pendidikan. SETARA Institute juga mengapresiasi Menteri Yaqut yang mendukung dan akan menerapkan Permen PPKS tersebut di lingkungan PTKN. Kebijakan pemerintah melalui dua Menteri tersebut merupakan langkah signifikan yang strategis bagi upaya penghapusan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan tiinggi.

Kedua, dalam konteks serupa, SETARA Institute mendesak DPR RI untuk segera memproses pengesahan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi undang-undang. Publik tentu dapat melihat bahwa draft UU PKS masih stagnan di DPR. Mestinya DPR memiliki keberpihakan politik yang progresif terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual sebagaimana ditunjukkan dalam Permen PPKS. Permen PPKS seharusnya melecut DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang.

Ketiga, SETARA Institute mendesak Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat untuk mencegah disinformasi yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok konservatif dengan narasi _misleading_ bahwa Permen PPKS adalah legalisasi zinah. Selain itu, pemerintah mesti melakukan dialog yang lebih ekstensif dengan organisasi-organisasi keagamaan mengenai substansi hukum Permen PPKS yang secara ideal melindungi perempuan dan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Keempat, SETARA Institute berpendapat bahwa Permen PPKS merupakan payung hukum yang dibutuhkan dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama melalui jaminan perlindungan terhadap korban dan saksi, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Permen PPKS. Secara faktual, ketiadaan jaminan atas perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi penghambat utama dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.

Kelima, SETARA Institute mendorong seluruh elemen dan  stakeholder di lingkungan perguruan tinggi untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah dalam upaya pencegahan sekaligus penghapusan kekerasan seksual. Misalnya, melalui sosialisasi dan diseminasi materi tentang isu-isu pencegahan kekerasan seksual, pembuatan Peraturan Rektor tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual, pengembangan mekanisme layanan pelaporan, dan upaya-upaya implementatif lainnya.[]

Melanesiatimes.com – Dukungan untuk menjadikan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso sebagai pahlawan nasional kembali datang. Kali ini dari Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi).

“Sudah sangat layak Jendral Hoegeng diangkat sebagai pahlawan nasional,” kata Ketua Umum Presidium Pusat (PP) Hikmahbudhi Wiryawan, Senin (8/11).

Menurut Hikmahbudhi, Hoegeng merupakan teladan bagi seluruh polisi Indonesia, baik dulu dan kini. “Jendral Hoegeng merupakan teladan Polisi jujur dan lurus di Indonesia,” ujarnya.

Menjadikan Kapolri ke-5 itu sebagai pahlawan nasional, menurut Hikmahbudhi akan berdampak pada Polri. Terutama dampak positif bagi institusi dan seluruh insan Polri.

“Karena ini akan dapat memacu semangat Polri untuk terus berbenah di internal,” ungkap Wiryawan.

“Kami juga dari Hikmahbudhi sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh bapak Kapolri, dalam menindak tegas oknum yang tidak baik di Polri,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Hikmahbudhi Ravindra, mengubgkapkan Hoegeng merupakan representasi paling populer di masyarakat tentang polisi berintegritas. Sikap dan perilakunya itu abadi di memori publik.

“Ketika kita bicara tentang polisi Jujur dan sederhana, saya yakin semua masyarakat akan mengarah pada satu nama, yaitu Jenderal Hoegeng. Kejujuran dan kesederhanaan beliau telah menjadi monumen dalam setiap langkah dan kinerja Polri hingga kini,” tandas Ravindra.

“Saya kira sudah selayaknya beliau diberikan gelar pahlawan nasional, tidak sedikit jasanya untuk bangsa dan negara,” lanjut Ravindra.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Hoegeng dijadikan pahlawan nasional. Ia dinilai berjasa lantaran telah mengabdikan hidupnya untuk masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mendukung penuh Hoegeng menjadi pahlawan nasional. Ini dinyatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pada bedah buku ‘Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan’ secara virtual di Jakarta, Selasa (26/10) yang lalu. Menurut Bamsoet, nilai kejujuran dan kesederhanaan Hoegeng harus diwariskan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri, memandang Hoegeng sebagai panutan, karena teguh dalam memegang prinsip hidup. Keteladanan pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini harus dilanjutkan seluruh insan Polri. Jenderal Sigit juga menyinggung humor Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tentang tiga polisi jujur di Indonesia.

“Polri sendiri memiliki sosok Jenderal Hoegeng (Kapolri ke-5) yang terkenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam bertugas,” ujar Listyo melalui akun Instagram resminya @kepalakepolisian_ri, dikutip Senin (8/11).

“Munculnya humor tentang ‘cuma ada 3 polisi jujur di Indonesia yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng’ seakan telah melegitimasi bahwa sangat sulit mencari polisi jujur & berintegritas di negeri kita,” sambungnya.

Listyo pun menjadikan humor satire tersebut sebagai sebuah tantangan untuk dapat mengubah citra Korps Bhayangkara di tengah masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, Listyo optimistis dapat mewujudkan hal tersebut melihat masih banyak personel Polri yang bersikap teladan dan menjalankan tugasnya secara benar sebagai pengayom masyarakat.

Dalam unggahannya, Listyo juga menyertakan foto sejumlah orang yang dinilainya sebagai polisi berintegritas. Termasuk, di tengah kolase foto tersebut ada sosok Halimah yang dibubuhi tulisan ‘Berharganya Kejujuran dan Integritas’.

“Saya optimis dapat mewujudkan hal tersebut,” ucap mantan Kadiv Propam dan Kabareskrim Polri ini.

Adapun sebagai wujud penghormatan dan penghargaan Polri terhadap jasa-jasa Hoegeng, Pusat Sejarah Polri membuat video dokumenter dan memorabilia di Museum Polri. Ini agar nilai-nilai luhur Hoegeng dapat terus dikenang dan dijadikan pembelajaran bagi setiap insan.

Melanesiatimes.com – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Menjadi Mediator yang Menjalin Hubungan Baik dengan Negara Lain

KBRI dibentuk oleh Presiden sebagai wakil negara yang bertugas menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Bekerja dibawah koordinasi Menteri Luar Negeri sebagai pemimpin dari Departemen Luar Negeri, kedutaan besar dituntut untuk merepresentasikan Indonesia sebagai sahabat bagi negara-negara lain didunia.

Semua Kedutaan Besar punya agenda sendiri bagaimana mengeratkan hubungan dengan negara lain, yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya negara berkaitan. Mereka juga bertugas memperbaiki komunikasi Indonesia dengan negara lain yang bersifat politis, dalam pekerjaanya Duta Besar tadi dibantu oleh satu perangkat “Korp Diplomatik” yang terdiri dari Kuasa Usaha dan Atase-Atase. Sedangkan untuk membina hubungan yang bersifat nonpolitis, Duta Besar dibantu oleh Korp Konsuler yang terdiri dari Konsul Jenderal, Konsul, dan Wakil Konsul.

Namun tugas dan fungsi tersebut diatas mendapatkan sorotan khusus dari Rima Baskoro, (Co-founder Toma Maritime).

Rima Baskoro, menyoroti beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui perwakilan kedubes Indonesia di Australia. Diantaranya harus memastikan bahwa penerapan hukuman ke nelayan kita itu sudah sesuai due process of law dan pemerintah Australia sudah menginfokan ke Kedubes Indo di Aussie sehingga Indo tidak kehilangan haknya untuk diplomasi dan mempertahankan hak hukum nelayan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Ujarnya, via Direct Message Selasa, (09/11/21).

Perlu diteliti, apakah nelayan tsb melewati batas negara karena ketidaktahuannya (misalkan karena memang tidak punya kompas, dll) atau karena memang dengan sengaja. Tanya Rima

Terakhir, dalam Direct Messagenya Rima, tegaskan, “kalau ternyata ada ketidaktahuan nelayan soal pelanggaran batas wilayah maritim,” maka negara punya tugas untuk memastikan nelayan setidaknya melek hukum maritim. Tuturnya

Melanesiatimes.com – Komandan Rayon Militer (Danramil) Cibinong Kapten La Ahmadin gandeng Ikatan Keluarga Besar 3T (Tial Tengah-Tengah Tulehu) berbagi sembako untuk para Santri Pondok Pesantren Darul Rasul pada Minggu, (07/11), di Kel Nanggewer, Kec Cibinong, Kab Bogor.

Selain berbagi sembako, La Ahmadin juga melakukan kunjungan untuk mempererat tali silaturahmi dengan para santri dimana langkah yang dilakukan adalah wujud untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Terutama para santri.

La Ahmadin mengatakan dimasa pandemi global seperti yang kita rasakan saat ini tentunya ada banyak warga yang ekonominya terdampak. Sehingga untuk membantu meringankan anak-anak yang sedang menimba ilmu di Ponpes akan sangat berguna bagi mereka.

” Saya berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi para santri, sehingga para santri bisa belajar dengan tenang dan selalu semangat,” kata La Ahmadin.

Untuk para santri lanjut La Ahmadin, agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5 m. Hal tersebut kata dia untuk mencegah penularan maupun penyebaran virus covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah.

Hadir mendampingi Danramil antara lain Pimpinan Ponpes KH. Ahmad Baihaqi, perwakilan IKB 3T dan para Santri. (SL)