Melanesia Times

Blog

  • Calon Tunggal Panglima TNI, Nusa Ina Connection : Jenderal Andika Perkasa, Energi Baru Bagi Pertahanan Bangsa

    Calon Tunggal Panglima TNI, Nusa Ina Connection : Jenderal Andika Perkasa, Energi Baru Bagi Pertahanan Bangsa

    Melanesiatimes.com – Jawaban atas berbagai pertanyaan dan tebak – tebakan terkait terkait dengan siapa pengganti Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kini telah terjawab dengan gamblang oleh Presiden Jokowi.

    Presiden Jokowi telah mengajukan nama calon tunggal Panglima TNI kepada DPR RI. DPR pun telah menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

    Sebelum terlalu jauh, kita wajib tahu bahwasanya, tanggung jawab dan tugas utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menjaga martabat kehormatan negara dan bangsa, dalam hal ini menjaga kedaulatan Negara Kedaulatan Republik Indonesia atau NKRI.

    Dengan adanya proses pergantian pucuk kepemimpinan di tubuh TNI berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas diatas. Kita semua tahu bahwa, tugas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai satu kesatuan yang solid dalam wadah TNI bertanggung jawab melaksanakan tugasnya menjaga keutuhan dan sekaligus kedaulatan NKRI.

    Melihat dan mempertimbangkan hal diatas, Koordinator NUSA INA CONNECTION angkat bicara. Abdullah Kelrey mengatakan bahwa proses tersebut telah berjalan dan Kelrey meyakini bahwasanya, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan yang sangat matang.

    NUSA INA CONNECTION pun mengapresiasi keputusan tersebut serta proses dan berharap agar berjalan dengan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ujar, Abdullah Kelrey, Rabu (03/11/2021).

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Bapak Presiden Jokowi,” karena kami melihat, adanya berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang sudah mumpuni dan masih muda, jadi sangat keren dan kami patut sampaikan inilah keputusan yang tepat dan jitu.”

    Bagi kami, Jenderal Andika Perkasa dengan latar belakang nya, mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di Indonesia akhir – akhir ini dan pastinya ia memberikan energi baru di tubuh TNI. “Anak muda cerdas, pasti memiliki energi yang luar biasa buat pertahanan bangsa dan negara lewat TNI”.

    Maka, dalam kesempatan ini kami pun berharap setelah semua proses berjalan dan Jenderal Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI hal yang kami harapkan adalah membersihkan gerakan – gerakan yang merusak tatanan dan persatuan bangsa, “gerakan seperti yang terjadi di Papua (OPM) Aceh (GAM) dan Maluku (RMS).”

    Selain itu, Kelrey berharap Jenderal Andika Perkasa juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk sama – sama memberantas gerakan radikalisme di bangsa Indonesia tercinta ini. Agar kedepan mereka tidak lagi memanfaatkan momentum politik dengan kembali melakukan gerakan ujaran kebencian terhadap Bangsa dan Negara lewat media sosial.

    Terakhir, Kelrey meyakini bahwa, dengan segudang pengalaman dan latar belakang pendidikan, serta energi yang dimiliki Jenderal Andika Perkasa mampu memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan tersebut diatas. Tuturnya.

  • PPATK Dorong Pembentukan Aplikasi Satgas Statistik

    Melanesiatimes.com – Kepala PPATK, Dian Ediana Rae memimpin Rapat Koordinasi Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) (5/10). Rapat koordinasi yang diselenggaran secara daring ini dihadiri oleh seluruh perwakilan instansi yang tergabung dalam Komite TPPU.

    Dalam rapat ini, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pelaksanaan on site visit Mutual Evaluation Review (MER) yang sedianya dilaksanakan pada bulan November 2021 ditunda pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2022. “PPATK telah berupaya untuk bernegosiasi perihal penundaan tersebut” Jelas Dian.

    Lebih lanjut Dian menyampaikan, meski pelaksanaan on site visit MER ditunda, persiapan-persiapan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tim Assesor perlu tetap dipersiapkan. Salah satu faktor penilaian dalam penilaian tersebut adalah pengembangan Aplikasi Satgas Statistik.

    “Aplikasi Satgas Statistik, diharapkan dapat menjadi bukti dukung yang dapat disampaikan kepada assesor FATF” ungkap Dian. Lebih lanjut Dian menyampaikan, Langkah koordinasi telah dilakukan antara PPATK dengan Polri, dan Kejaksaan Agung untuk mendukung pembentukan Satgas Statistik tersebut.

    Direktur Kerja Sama PPATK, Tuti Wahyuningsih mengatakan Satgas statistik dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penegakan hukum TPPU dan TPPT. “Aplikasi Satgas Statistik, merupakan aplikasi yang tepat digunakan untuk mempermudah aparat penegak hukum mempermudah aparat penegak hukum dalam mengolah data terkait TPPU dan TPPT” Jelas Tuti.

    Sumber : ppatk.go.id

  • Bangga Dengan Kursus Lisensi D, Kemendikbud Ristek: Ini Program Bagus

    Bangga Dengan Kursus Lisensi D, Kemendikbud Ristek: Ini Program Bagus

    Melanesiatimes.com – Ketua Matching Fund Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) Endang Tariyono mengaku sangat bangga dengan program lisensi D yang digelar oleh KOMPETEN bekerjasama dengan PSSI dan (STKIP) Pasundan.

    “Program ini adalah program bagus yang patut di teruskan dan layak diberikan lima jempol,” kata Endang dalam keterangannya di di Hotel Travello, Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/10).

    Ia menyebut bahwa program ini merupakan satu-satunya program pelatihan tentang kesepakbolaan yang bermitra aktif dengan Kemendikbud Ristek.

    “Program ini adalah pionir dan satu-satunya program kepelatihan sepakbola yang pertama kali menjalin kerja sama dengan Kemendikbud Ristek,” ujarnya.

    Ia sangat berharap besar, dengan adanya program kursus pelatih sepak bola ini, bisa lahir para pelatih-pelatih sepak bola profesional. Sekaligus bisa menjadi contoh lahirnya pelatih cabang olahraga lainnya.

    “Dimana nantinya diharapkan akan muncul program kepelatihan cabang olahraga lainnya, seperti basket, renang dan olahraga lain,” pungkasnya.

    Perlu diketahui pula, bahwa KOMPETEN adalah sebuah perkumpulan berbadan hukum, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada bangsa Indonesia, dengan menciptakan solidaritas kebersamaan, saling membantu, dan bekerja sama dengan semua pihak yang menaruh kepedulian terhadap Indonesia yang sehat, bahagia, dan mulia melalui pendidikan dan pembinaan olahraga dan kesehatan.

    Bahkan Ketua Umum KOMPETEN, Teuku Moehammed Arafat menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan dan pembinaan olahraga di tanah air.

    “KOMPETEN sendiri akan terus berkomitken untuk berkontribusi positif kepada bangsa Indonesia melalui pembinaan olahraga,” kata Teuku.

  • Sikapi Kinerja Jokowi Ma’ruf Amin, EXPI Gelar Aksi di Megaria dan Istana

    Melanesiatimes.com – Menyikapi kinerja Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin,  puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Exponen Pemuda Indonesia (EXPI), melaksanakan aksi unjuk rasa di Megaria Jakarta Pusat, kamis (28/10/2021).

    Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan amanat penderitaan Rakyat dengan 9 poin tuntutan strategis untuk pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin. Beberapa poin tersebut di antaranya, menuntut Jokowi Ma’ruf amin segera membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),menolak dengan tegas keterlibatan Jendral Polri aktif sebagai PLT Kepala Daerah 2022-2024, gagalkan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (Jokowi Ingkar Janji).

    Selanjutnya 6 point tuntutan sebagai berikut.
    Kembali pada Kemurnian Pancasila dan UUD 1945, Menghentikan Dominasi Sepihak dalam Struktur Pemerintahan Negara karena tidak mencerminkan sistem demokrasi yang beragam, Meningkatkan perekonomian tanpa dominan asing, Cabut status PPKM untuk pemulihan Ekonomi Nasional, Membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, Mengurangi beban utang Negara yang membengkak dalam mengatasi krisis Ekonomi Nasional.

    “Dalam 9 point tuntutan diatas, merupakan hadiah kami untuk pemerintah saat ini, Karna kami berpandangan rezim Jokowi Ma’ruf Amin gagal dalam menjalankan roda pemerintahanNya dan mendahului kepentingan asing dari pada kepentingan masyarakat indonesia.”Ungkap Ferdiansyah (Koordinator EXPI).

    “Sambungnya, untuk itu merespon  momentum sumpah pemuda tahun ini, kami Exponen Pemuda Indonesia dan mahasiswa akan mengadakan aksi di depan Istana Negara pada 28 Oktober 2021, dengan kekuatan masa 100 pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen.

    Pesan kami kepada pemerintah jokowi ma’ruf amin agar bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, terutama membuka ruang untuk pemuda dalam mengambil peran lembaga pemerintahan.” Ucap Koordinator EXPI (Ferdiansyah).

    Untuk diketahui, aksi tersebut berlanjut di depan Istana Negara Republik Indonesia, dengan tuntutan yang sama.

  • Exponen Pemuda Indonesia Nilai Jokowi – Maaruf Amin Gagal?

    Melanesiatimes.com – Exponen Pemuda Indonesia menggelar Konferensi Pers dalam menyikapi kinerja pemrintahan jokowi ma’ruf amin yang di anggap gagal selama dua tahuh terakhir. Konfrensi tersebut dilaksanakan di BKT cornel jakarta timur, Rabu (27/10/2021).

    Dalam konfrensi pers tersebut yang di gagas oleh Exponen Pemuda Indonesia (Expi) Mengusung tema “Menyuarakan Amanat penderitaan Rakyat dengan 9 poin tuntutan strategis untuk pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin. Beberapa poin tersebut di antaranya, menuntut Jokowi Ma’ruf amin segera membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),menolak dengan tegas keterlibatan Jendral Polri aktif sebagai PLT Kepala Daerah 2022-2024, gagalkan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (Jokowi Ingkar Janji).

    dan 6 point tuntutan sebagai berikut.
    Kembali pada Kemurnian Pancasila dan UUD 1945, Menghentikan Dominasi Sepihak dalam Struktur Pemerintahan Negara karena tidak mencerminkan sistem demokrasi yang beragam, Meningkatkan perekonomian tanpa dominan asing, Cabut status PPKM untuk pemulihan Ekonomi Nasional, Membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, Mengurangi beban utang Negara yang membengkak dalam mengatasi krisis Ekonomi Nasional.

    “Dalam 9 point tuntutan diatas, merupakan hadiah kami untuk pemerintah saat ini, Karna kami berpandangan rezim Jokowi Ma’ruf Amin gagal dalam menjalankan roda pemerintahanNya dan mendahului kepentingan asing dari pada kepentingan masyarakat indonesia.”Ungkap Ferdiansyah (Koordinator EXPI).

    “Sambungnya, untuk itu merespon  momentum sumpah pemuda tahun ini, kami Exponen Pemuda Indonesia dan mahasiswa akan mengadakan aksi di depan Istana Negara pada 28 Oktober 2021, dengan kekuatan masa 100 pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen.

    Pesan kami kepada pemerintah jokowi ma’ruf amin agar bijaksana dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, terutama membuka ruang untuk pemuda dalam mengambil peran lembaga pemerintahan.” Ucap Koordinator EXPI (Ferdiansyah).

  • Demo Mahasiswa Papua Merdeka Mendapat Penolakan Keras Ormas di Makassar

    Melanesiatimes.com – Pembubaran aksi KNPB yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Papua sekitar 20 orang dipimpin oleh Yakobus Tagi (Ketua KNPB Makasar) oleh Brigade Muslim Indonesia dan Laskar Merah Putih yang dipimpin oleh Julkifli selaku kordinator.

    Sebelumnya massa Brigade Muslim Indonesia dan Laskar Merah Putih mendengar informasi ada demo mahasiswa Papua merdeka dengan menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang yang dipimpin Yakobus Tagi, sementara Yakobus Tagi diketahui sebagai provokator sehingga tidak disukai oleh mahasiswa Papua lainnya karena selalu membawa isu Papua merdeka serta mengajak mahasiswa Papua untuk memprioritaskan gerakan mendukung KNPB. Yakobus Tagi juga belakangan diketahui bukan mahasiswa lagi alias pengangguran karena tidak memiliki pekerjaan.

    Motivasi aksi tersebut yang dipimpin oleh Yakobus Tagi semata-mata mencari simpati publik karena Yakobus Tagi merasa ketakutan karena Jubir KNPB ditangkap oleh pihak keamanan, Yacobus melarikan diri bersembunyi di Papua kemudian kembali lagi setelah aman dan berpura pura membela Victor Yeimo.

    Progonda KNPB melalui jaringan mahasiswa Papua di Makassar melalui isu “Bebaskan Victor Yeimo, Hentikan pembangunan Smelter di Gresik Jatim, Tolak PT. Tani Murni Indonesia dan Tutup perusahaan asing di tanah Papua” di depan Kantor DPRD Makassar langsung dihadang dan dibubarkan oleh BMI (Brigade Muslim Indonesia) dan Laskar Merah Putih yang dipimpin oleh Zulkifli.

    Julkifl selaku kordinator BMI dan Laskar Merah Putih mengatakan Pembubaran aksi Forum Mahasiswa Papua dibawah pimpinan Yakobus Tagi (Ketua KNPB Makasar) karena tidak memiliki izin dari pihak aparat, apalagi saat ini kota Makassar masih dalam masa pandemi covid19. Julkifl berjanji Brigade Muslim Indonesi dan Laskar Merah Putih telah berkomitmen akan membubarkan aksi-aksi bernuansa separatis yang biasa dilakukan oleh KNPB dan AMP.

    Julkifl mengatakan selama ini aksi KNPB dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) telah mengganggu stabilitas keamanan di Makassar dan cenderung memprovokasi mahasiswa Papua lainnya sehingga menyebabkan banyak mahasiswa Papua yang akhirnya tidak dapat menyelesaikan kuliahnya. Ujarnya

    Hal senada juga disampaikan Arsyad salah satu tokoh masyarakat saat dimintai komentarnya, Kami khususnya masyarakat di kota Makassar juga sangat mendukung pembubaran aksi mahasiswa tersebut, apalagi demo mahasiswa Papua dengan simbol-simbol papua merdeka, karena kami warga kota Makassar cinta NKRI, selain itu Makasaar juga masih dilanda pandemi covid19. Ujarnya

    Pantauan media di lapangan bahwa massa Brigade Muslim Indonesia dan Laskar Merah putih sekitar 30 orang membubarkan aksi mahasiswa Papua dan sempat terjadi insiden di lapangan, akibanya Wakapolsek
    Rappocini, AKP Widodo menjadi korban pelemparan batu saat mengamankan aksi demonstrasi di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Selasa (26/10/2021) sekitar pukul 15.00 Wita. Widodo pun saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara.

  • Gelar Aksi di Bundaran UGM, Inilah 15 Tuntutan Mahasiswa Yogyakarta

    Melanesiatimes.com – Ratusan mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di bundaran Universitas Gajah Mada (UGM). Sabtu, (23/10/2021).

    Aksi tersebut untuk mengevaluasi kinerja 7 tahun Presiden Jokowi, adapun rilis aksi yang di terima oleh wartawan sebagai berikut :

    Tujuh tahun lamanya Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tentu saja tujuh tahun ini merupakan jalan yang panjang dan banyak peristiwa-peristiwa besar  yang  mengiringi pemerintahan Presiden Jokowi.

    Sekarang kita melihat dan merasakan beragam persoalan yang terus mencekik bangsa ini. Dimulai dari Penegakan hukum untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu belum mencapai titik terang, belum lagi ditambah dengan pelanggaran HAM yang juga terjadi pada masa pemerintahan beliau.

    Kemunduran demokrasi dari periode pertama sampai sekarang membuka jalan untuk Indonesia menjadi negara otoriter di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

    Agenda pemberantasan korupsi melemah secara drastis pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pemilihan Firli Bahuri sebagai ketua KPK dan pembentukan RUU KPK sejak  periode  pertama  Jokowi  pada  tahun  2019  menjadi  indikasi  awal  pelemahan  KPK sebagai komisi independen untuk memberantas korupsi.

    Hal ini dibuktikan dengan rentetan peristiwa selanjutnya yang sengaja diagendakan untuk melemahkan KPK dengan cara mengeluarkan pegawai-pegawai terbaiknya secara ugal-ugalan.

    Kematian KPK dapat disimpulkan menjadi dosa rezim Jokowi dan parlemen atas keterlibatan mereka dalam rangkaian peristiwa pelemahan KPK.

    Selain itu kita juga kecewa dengan permasalahan lain yang terus menggeliat tanpa ada jawaban perbaikan. Dari agenda reforma agraria sejati masih belum menemukan titik terang yang menjadi akar kemiskinan masyarakat desa, pendidikan yang masih dikomersialisasi, persoalan kesehatan, hingga permasalahan diranah lokal seperti UMP DIY yang layak, masih banyaknya penambangan ilegal yang tidak ramah lingkungan, dan Pergub DIY no 1 Tahun 2021 yang menyulut kontroversi untuk masyarakat.

    Dalam moment memperingati 7 Tahun Jokowi ini adalah langkah yang tepat untuk melakukan kembali check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu kami menuntut Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk;

    1.      Mewujudlkan reforma agrarian sejati
    2.      Mencabut UU Cipta kera
    3.      Mencabut UU Minerba
    4.      Mencabut UU KPK dan memulihkan KPK
    5.      Menuntaskan pelanggaran HAM
    6.      Stop kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis
    7.      Hadirkan payung hukum yang mengakomodasi kekerasan dan kejahatan seksual
    8.      Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa west papua sebagai solusi demokrasi
    9.      Tolak komersialisasi Pendidikan dan evaluasi system Pendidikan di masa pandemi
    10.  Tuntaskan kemiskinan
    11.  Pulihkan ekonomi nasional
    12.  Penuhi hak tenaga Kesehatan, dan tuntaskan penanganan pandemic dan permasalahan Kesehatan lainnya
    13.  Tetapkan UMP DIY yang layak
    14.  Stop penambangan illegal yang tidak ramah lingkungan dam berikan kesejahteraan pada buruh yang terdampak
    15.  Cabut Pergub DIY No 1 Tahun 2021

    Untuk diketahui organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut :
    1. SEMMI Yogyakarta
    2. SEMMI Sleman
    3. HMI FBE UII
    4. KAMMI DIY
    5. HMI FEB UAD
    6. GSBI
    7. HMI FH UII
    8. HMI FH UMY
    9. HMI FEB UGM
    10. HMI Kehutanan UGM
    11. HMI Fisipol UMY
    12. SERUNI
    13. AMP
    14. FMN
    15. FWSB UII
    16. FWAI UII
    17. KAMMI Daerah Jogja
    18. KAMMI Daerah Sleman
    19. KAMMI INSTIPER
    20. HMI Farmasi UGM

  • SEMMI Komisariat Arudji Kartawinata Gelar Sekolah Kader

    Melanesiatimes.com – Kaderisasi adalah urat nadi dan jantung organisasi baik organisasi pelajar hingga pemuda, bahkan partai politik sekalipun. Karena bicara soal Kaderisasi berarti bicara soal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

    Ditengah pandemi covid – 19 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Komisariat Arudji Kartawinata Cabang Bantul mengadakan Sekolah Kader 1 (SK1) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Perkaderan merupakan hal yang penting dalam berjalannya roda organisasi maka sangat penting untuk tetap melakukan kaderisasi.

    Kegiatan sekolah kader 1 (SK1) yang dilaksanakan pada 22- 24 Ooktober 2021 mengangkat tema Rekonstruksi  Kader SEMMI yang berintegritas dengan spirit ukhuwah islamiah.

    Dalam laporannya Tobi Febrianto selaku ketua panitia menyampaikan bahwa peserta yang ikut pada sekolah kader 1(SK1) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Komisariat Arudji Kartawinata Cabang Bantul berjumlah 18 orang. Selain itu ketua panitia menyampaikan banyak terima kasih atas partipasi dan sumbangsih pada kader SEMMI Seluruh DIY yang telah ikut serta membantu dan meramaikan pembukaan Sekolah Kader 1.

    Selain itu ketua umum komisariat Arudji Kartawinata Untung Biloro  dalam sambutannya menyampaikan bahwa kaderisasi merupakan suatu budaya yang harus dilaksanakan dalam setiap organisasi termasuk Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) karena merupakan jantung dari pada organisasi dari sekolah kader 1 ini diharapkan para calon kader dapat menjadi kader yang berintegritas sesuai dengan tema yang di angkat pada kegiatan ini.

    Terakhir ketua umum SEMMI Cabang Bantul Ali Mansur Monesa dalam sambutannya menyampaikan bahwa Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) merupakan bagian dari organisasi kemahasiswaan dari Syarikat Islam. Sebagai bagian dari penerus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) diharapkan kader yang ada bisa menjadi pemimpin dimasa yang akan datang.

    Dalam sambutan terakhirnya ketua umum semmi cabang bantul menyampaikan bahwa sekolah kader 1 ini merupakan gerbang pertama masuk menjadi kader serikat mahasiswa muslimin indonesia (SEMMI) harapannya para kader dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu sekolah kader 2 dan sekolah kader 3 yang merupakan jenjang training formal dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI).

  • Refleksi 7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pendekatan Keadilan Sosial Vs Birokrasi Amburadul

    Melanesiatimes com – Tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai dengan dua peristiwa monumental di sektor olah raga yang sekaligus dapat menjadi gambaran bagaimana capaian pemerintah secara umum. Pertama adalah pergelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Kedua, kembalinya Piala Thomas ke tangan Indonesia.
    Kembalinya piala Thomas ke pangkuan ibu pertiwi merupakan hasil perjuangan Tim Bulu Tangkis Putera Indonesia yang bertarung maksimal. Padahal, sejak dari penyisihan sudah masuk dalam grup neraka. Berkat kegigihan, talenta, latihan serta dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia, akhirnya Tim Bulutangkis Putera Indonesia berhasil membawa pulang Piala Thomas yang sudah 20 tahun melanglang buana. Sayangnya, aksi penyerahan piala Thomas ini tidak bisa dibarengi dengan pengibaran bendera Merah Putih. Akibat kelalaian LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) yang tidak mampu mengikuti syarat anti doping internasional (WADA/Worl Anti Doping Agency) Indonesia diberi sanksi tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih di event internasional.

    Kejadian Piala Thomas ini menunjukkan di tengah perjuangan anak bangsa untuk mengharumkan nama bangsa, masih ada pihak-pihak yang masih malas-malasan turut serta. Piala Thomas ini menunjukkan keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam membina olahraga, namun sekaligus menunjukkan masih ada kelemahan birokratis yang mengiringinya. Ini tentunya seolah memberikan gambaran umum bagaimana birokrasi di bawah Jokowi ini terkadang tidak efektif dan kurang sinkron.

    Sementara itu, gelaran PON XX Papua menjadi cermin sekaligus tonggak sejarah pelibatan Indonesia Timur dalam ke-Indonesiaan. Kredo bahwa Indonesia Timur hanya dikuras sumber dayanya, mesti segera dihapuskan dengan semakin banyak pelibatan Indonesia Timur dalam event-event nasional dan internasional. Hingga pada akhirnya, hanya ada INDONESIA SATU.

    PON XX yang berlangsung aman dan lancar ini, seolah menjadi etalase pemerintahan Jokowi dalam mengelola Papua. Bukti pembangunan infrastruktur di Papua berjalan baik sehingga venue-venue untuk penyelenggaraan PON pun tersedia dengan baik. Isyu-isyu keamanan terkait separatisme yang diprediksi akan mengganggu kegiatan ini, ternyata tak terdengar. Acara berlangsung aman. Gelaran PON ini diharapkan bisa menjad legacy bagi Jokowi, bukan saja karena sejumlah venue yang dibuat, namun lebih dari itu adalah pendekatan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Papua semoga bisa menjadi pintu gerbang perdamaian di Papua.

    Kegiatan PON dan raihan Piala Thomas yang menandai tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, menjadi satu kesimpulan pendekatan keadilan dan kesehateraan ternyata lebih efektif dibanding pendekatan kekuatan dalam rangka penyelesaian konflik—termasuk di Papua. Namun, jokowi masih dicoba oleh birokrasi yang kurang efektif, efisien, dan kerap tidak sinkron.

    Jakarta, 20 Oktober 2021

    Hari Purwanto
    Direktur Eksekutif
    Studi Demokrasi Rakyat (SDR)

  • Genap 2 Tahun Jokowi – Amin, Ini Kata Ketua SEMMI DIY

    Melanesiatimes.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin genap berumur dua tahun pada hari ini, Rabu 20 Oktober 2021.

    Kinerja periode Jokowi kedua ini terbilang mengalami perjalanan cukup terjal karena harus menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga sekarang. Sejumlah kalangan ada yang memuji capaian kinerja pemerintah, tapi ada juga yang mengkritisi.

    Kali ini kritik dan saran datang dari Kamarudin Souwakil yang juga Ketua Umum  SEMMI DIY, saat di hubungi media, Rabu, (20 – Oktober – 2021).

    Pemerintahan  Joko Widodo dan Ma’ruf  Amin genap memasuki usia 2 Tahun.  Tentu dalam perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menua banyak berbagai polemik dan  kritik dari masyarakat persoalan demokrasi, HAM dan  proses penegakan hukum yang dinilai masyarakat belum adil.

    Dalam  momentum 2 tahun Joko widodo dan Ma’ruf Amin, tepatnya 20 Oktober 2021, sebagai  wujud dalam mencapai suatu pemerintahan yang good governance perlu adanya suatu evaluatif yang kemudian menjadi catatan dalam proses penyelenggaraan negara,dimana Negara patuh pada demokrasi, HAM dan penegakan hukum. Ujar, Kamarudin Souwakil

    Lebih lanjut, pria yang sering disapa, Dino, menegaskan bahwasanya, jika dilihat terkait komitmen pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam melakukan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara maksimal. Bahkan kondisinya semakin memburuk dari persoalan demokrasi, ham dan penegakan hukum. Hal itu karena Negara mengabaikan perlindungan dan pemenuhan ham sebagai bagian dari mandat konstitusi.

    Misalnya persoalan demokrasi dimasa pemerintahan Joko widodo – Ma’ruf Amin mengalami kemerosotan yang berkaitan dengan kebebasan sipil. Hal tersebut mengindikasikan demokrasi dimatikan secara perlahan. Hal ini dapat dilihat dari kebebasan sipil dan masih masifnya serangan terhadap pembela ham, pendekatan represif aparat dalam mengawal jalannya aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat, serta masih kurangnya pembuatan kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat sebagai bagian dari partipasi publik.

    Terakhir, Dino, memberikan masukan, kepada pemerintah, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, “Pemerintah harus melakukan evaluasi secara koprehensif dan kemudian membuat suatu kebijakan dan pola pendekatan yang dapat membangun suatu kepercayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Negara.karena pada dasarnya Negara hadir untuk memberikan rasa keamanan, keadilan dan kesejahteraan kepada setiap warga Negara.” Tuturnya