RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kerja Banggar dan seluruh anggota DPRK atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2025 yang rampung dalam paripurna penutupan, Rabu 13/5/2026.
Ia menyebut proses pembahasan intensif dan “marathon” itu mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya fungsi pengawasan dewan.
“Seluruh tahapan jadi bukti sinergi eksekutif-legislatif untuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Bupati mengakui catatan DPRK menyasar isu mendasar: kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, tata kelola keuangan, pengawasan internal, hingga pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penanggulangan bencana.
Terkait PAD yang baru 4,42%, Bupati menyebutnya sebagai tantangan struktural. Pemkab berkomitmen menyusun roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak-retribusi, optimalisasi aset, penguatan pariwisata bahari, dan peran BUMD.
Untuk kualitas belanja, Pemkab akan menaikkan porsi belanja modal bertahap menuju 40% lewat restrukturisasi anggaran dan sinkronisasi dengan DAK, Dana Desa, dan Otsus.
Pemkab juga akan mempercepat penetapan DPA, memperkuat pengendalian TAPD, mengoptimalkan UKPBJ, dan menerapkan sistem peringatan dini bagi OPD yang realisasinya tertinggal.
Di bidang pengawasan, kapasitas Inspektorat akan ditingkatkan, monitoring lapangan diperluas, dan sistem pengawasan berbasis teknologi didorong.
“Semua catatan dan rekomendasi DPRK sudah kami terima dan jawab resmi di paripurna. Ini kepedulian konstitusional yang harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” tegas Bupati.
Ia menilai kemitraan eksekutif-legislatif adalah modal membangun Raja Ampat yang lebih adil dan sejahtera.
Tinggalkan Balasan