Melanesia Times

Blog

  • Curah Hujan dan Naiknya Debit Air Sungai, Separuh Kota Waisai Terendam Banjir

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Hujan intensitas tinggi pada Senin, 1 September 2025, 21.00 WIT, hingga Selasa dini hari menyebabkan banjir di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Ada beberapa lokasi yang terendam banjir.

    Lokasi Terjadinya Banjir

    Lokasi tersebut antara lain Kelurahan Waisai Kota Jalan Cendrawasih, Lorong Masjid Alfurqon, Perumahan 100, Komplek PLN Waisai . Pantauan media Melanesiatimes.com banjir masih belum surut hingga selasa dini hari.

    Pada selasa dini hari hujan lebat juga melanda Kampung Napirboy, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat. Warga setempat melaporkan kurang lebih 8 rumah rumah terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi.

    Penyebab banjir ini selain curah hujan yang lebat diduga pemicunya adalah kenaikan debit air sungai.

  • Diguyur Hujan Deras 7 Jam, Picu Longsor di Kota Waisai dan PLN Tergenang Air

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Hujan deras yang mengguyur Kota Waisai, Selasa (2/9/2025) dini hari, menyebabkan tanah longsor tepatnya di Komplek Swaimbon, Jalan Yance Mambrasar RT 08, RW 02, Kabupaten Raja Ampat.

    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian material cukup besar yang dialami pemilik rumah.

    Alex Mambrasar, pemilik rumah, mengaku kaget saat mendengar suara gemuruh dari arah belakang rumah kurang lebih 3–4 meter di atas rumahnya tiba-tiba ambruk. Material tanah dan batu dari bekas pekerjaan proyek pematangan langsung menghantam dinding bangunan rumah.

    “Posisi tanah longsor ini berada tepat di atas rumah. Begitu longsor, tanah dan batu dari bekas proyek pematangan ini langsung menimpa bangunan kami,” ujarnya dengan nada cemas.

    Saat kejadian, ia bersama anggota keluarga yakni istri dan kedua anaknya tengah berada di dalam rumah. Mereka berhasil menyelamatkan diri dengan keluar melewati pintu depan rumah.

    Sementara Alex bersama istri dan kedua anaknya melakukan evakuasi mandiri di speed boat miliknya dan beberapa anggota keluarga yang merupakan Siswa-siswi sekolah sedang mengungsikan diri di sanak saudaranya yang berada di waisai.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Raja Ampat, Guntur Tamima, saat dikonfirmasi. Pihaknya menghimbau agar Alex dan keluarga untuk tetap melakukan evakuasi mandiri sembari menunggu tim dari BPBD untuk melakukan pengambilan data.

    “Untuk sementara Bapak dan Ibu tetap melakukan evakuasi mandiri, sambil menunggu tim kami melakukan pengambilan data,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Guntur Tamima via telponnya, Selasa (2/9/25).

    Selain rumah warga, dampak dari curah hujan yang deras dan tingginya debit air sungai, mengakibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terletak di Komplek Perumahan 100 ini harus tergenang air dan terjadi pemadaman listrik se-Kota Waisai.

     

     

  • Ketua Generasi Muda Moi Apresiasi Langkah Gubernur Papua Barat Daya Redam Konflik Dikota Sorong 

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Umum Generasi Muda Moi Papua Barat Daya, Paulus Syufan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam menangani situasi konflik yang sempat terjadi di Kota Sorong. Dukungan ini mencakup seluruh wilayah di empat kabupaten dan satu kota se-Papua Barat Daya.

    Paulus menegaskan, pihaknya mengapresiasi sikap Gubernur Elisa Kambu yang bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat untuk meredam ketegangan melalui jalur damai. Upaya tersebut dinilai tepat di tengah aksi demonstrasi beberapa hari terakhir terkait pemindahan empat tahanan politik NRFPB ke Makassar.

    Menurutnya, Gubernur Elisa Kambu menunjukkan kepemimpinan yang inklusif dengan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Bahkan, ia membentuk tim khusus guna menindaklanjuti dinamika di lapangan demi menjaga keamanan warga Kota Sorong dan Papua Barat Daya secara umum.

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu juga menyampaikan permintaan maaf sekaligus ajakan untuk saling memaafkan. Langkah ini menjadi simbol keinginan pemerintah daerah agar konflik segera berakhir melalui dialog dan semangat rekonsiliasi.

    Sebagai bentuk komitmen menjaga kedamaian, Gubernur Elisa Kambu juga memberikan kebebasan bersyarat kepada para pendemo yang sebelumnya ditahan akibat aksi anarkis di Sorong. Para tahanan tersebut kini telah dipulangkan, sebagai wujud itikad baik pemerintah daerah untuk merangkul semua pihak.

    Sikap tersebut disambut baik oleh Ketua Generasi Muda Moi. Paulus menilai, tindakan Gubernur merupakan bukti nyata keberpihakan pada perdamaian serta keseriusan dalam menjaga stabilitas daerah.

    “Duduk bersama, berdialog, dan saling memaafkan adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Konflik di Sorong ini harus segera diakhiri dengan damai,” ujar Paulus

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Generasi Muda Moi terus melakukan tekanan positif dan negosiasi demi menjaga situasi kondusif. Menurutnya, pemuda lintas organisasi perlu bersatu menyuarakan perdamaian dan membantu pemerintah dalam menjaga keharmonisan daerah.

    Paulus juga mengajak seluruh masyarakat untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama menjaga keamanan Kota Sorong dan Papua Barat Daya. “Mari kita semua jaga tanah ini tetap damai, karena kedamaian adalah untuk kebaikan kita semua,” katanya.

    Dalam seruannya, Paulus turut mengimbau seluruh organisasi kepemudaan, termasuk OKP Cipayung Plus, paguyuban masyarakat, hingga ormas kepemudaan lainnya agar menjaga solidaritas generasi muda Papua Barat Daya. Ia menegaskan, masa depan Papua sangat bergantung pada persatuan dan kedamaian hari ini.

  • Lima Tahanan Kasus Perusakan Rumah Dinas Gubernur Papua Barat Daya Dibebaskan Lewat Restorative Justice

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lima tahanan kasus dugaan perusakan kediaman Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi dibebaskan melalui mekanisme restorative justice.

    Proses pembebasan berlangsung di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong pada (01/09/2025).

    Pembebasan ini turut disaksikan langsung oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, keluarga para tahanan, serta sejumlah tokoh adat yang hadir dalam suasana penuh keakraban.

    Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama oleh keluarga tahanan, pendamping hukum, serta saksi yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi telah diselesaikan secara damai.

    Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang juga merupakan korban dalam kasus tersebut menegaskan bahwa momentum ini menjadi jalan rekonsiliasi antara dirinya, pihak keluarga tahanan, serta elemen masyarakat lainnya.

    “Pertemuan hari ini adalah pertemuan rekonsiliasi. Forkopimda, keluarga korban, kami pribadi sebagai korban, adik-adik yang terlibat, serta tokoh masyarakat lintas Papua dan Nusantara hadir bersama. Kami sepakat untuk saling meminta maaf dan memberi maaf. Puji Tuhan, laporan resmi saya cabut,” ungkap Elisa Kambu

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada 17 tahanan yang lebih dulu dibebaskan, dan dengan dilepaskannya lima orang terakhir ini maka seluruh tahanan kini telah kembali ke keluarga masing-masing.

    “Harapan kita bersama, komitmen ini menjadi jaminan bagi keamanan Kota Sorong dan Papua Barat Daya ke depan. Sementara kerusakan fasilitas pemerintah yang terjadi akan ditangani langsung oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

    Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, menyampaikan bahwa situasi keamanan di Sorong berangsur kondusif pasca peristiwa tersebut.

    “Lima orang terakhir ini dibebaskan setelah ada pencabutan laporan dari Gubernur. Mereka juga sudah membuat pernyataan tertulis. Kami berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung soal selebaran ajakan demonstrasi yang sempat beredar di media sosial. Kapolresta menekankan bahwa pihak kepolisian terus melakukan pemantauan secara intensif.

    “Kami aktif melakukan sosialisasi baik di lapangan maupun melalui media sosial agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu mantan tahanan, Elisa Bisulu, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Gubernur Papua Barat Daya dan masyarakat.

    “Atas nama teman-teman, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur. Kami berkomitmen tidak akan mengulangi hal yang sama. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi,” kata Bisulu.

    Suasana penuh haru sempat mewarnai prosesi pembebasan, ketika keluarga tahanan memeluk erat anggota keluarganya yang kembali ke rumah setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum.

    Dengan pembebasan ini, seluruh tahanan kasus dugaan perusakan rumah dinas Gubernur Papua Barat Daya secara resmi telah dipulangkan ke keluarga, menandai berakhirnya babak panjang penyelesaian konflik melalui jalur damai dan kekeluargaan.

  • Fraksi Golkar DPRD Kota Sorong Soroti Isu Strategis Dalam Pembahasan RPJMD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Golkar DPRD Kota Sorong diberikan mandat untuk menyampaikan pandangan umum terkait berbagai persoalan strategis yang menjadi keresahan masyarakat serta menuntut respons nyata dari pihak eksekutif. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong kini memasuki babak sejarah baru sebagai simbol kemajuan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus harapan masa depan provinsi termuda di Indonesia itu. Senin (01/09/2025).

    Fraksi Golkar menegaskan keprihatinan sekaligus kegeraman atas pola kerja eksekutif yang dinilai lamban dan berulang kali melakukan kesalahan serupa, khususnya terkait disiplin waktu serta kelengkapan dokumen strategis. Keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada lambannya pengambilan keputusan penting dan terhambatnya manfaat kebijakan yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

    Fraksi Golkar menyebut kondisi ini sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab publik serta kegagalan menjaga kehormatan birokrasi di hadapan rakyat. Karena itu, peringatan keras disampaikan agar pemerintah kota segera membenahi disiplin, integritas, dan komitmen kolektif.

    Lewat forum terhormat ini, menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar menjawab harapan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi nasional, serta membangun kembali kepercayaan publik menuju Kota Sorong yang berdaya saing tinggi dan menyejahterakan warganya.

    David Hehanussa mewakili Fraksi Golkar Kota Sorong membacakan 7 pandangan dalam RPJMD sebagai berikut:

    1. Pendidikan Gratis: Antara Janji Politik dan Realitas: Fraksi Golkar mengingatkan agar program pendidikan gratis tidak hanya menjadi retorika politik tanpa kajian matang. Jika insentif dan hak guru honorer diabaikan, maka yang terjadi justru penurunan kualitas pembelajaran serta potensi disrupsi di dunia pendidikan.
    2. Penanggulangan Banjir: Urgensi Masterplan Terpadu: Fraksi Golkar menilai Pemerintah Kota terlalu lama menjadikan masterplan penanggulangan banjir sebagai dokumen formalitas tanpa aksi nyata. Keterbatasan dana daerah harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama pemerintah provinsi dan pusat agar masalah banjir tidak lagi menjadi penderitaan tahunan warga Sorong.
    3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Golkar mendukung langkah pemerintah mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan PAD. Sistem digital dinilai mampu menekan kebocoran, meningkatkan akurasi pelaporan, serta memperkuat transparansi.
    4. Pembentukan Kampung Baru: Usulan pembentukan 15 kampung baru dianggap sebagai terobosan penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, Fraksi Golkar menekankan perlunya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif agar strategi ini berhasil.
    5. Optimalisasi BUMN dan BUMD: Fraksi Golkar menegaskan bahwa kontribusi BUMN seperti PLN sudah terbukti memberi dampak nyata bagi PAD. Standar serupa harus diberlakukan bagi semua BUMN dan BUMD di Sorong agar kontribusi fiskal berlangsung transparan, adil, dan akuntabel.
    6. Perlindungan Perempuan dan Anak: Golkar menuntut agar pemerintah kota segera menjadikan penguatan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas. Pendirian rumah aman yang representatif serta sistem pendampingan hukum yang konsisten harus segera diwujudkan.
    7. Penanganan ODGJ: Fraksi Golkar menilai pemerintah kota belum serius dalam penyediaan fasilitas kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Lebih ironis lagi, pemerintah harusnya merasa malu dan bercermin atas peran masyarakat, komunitas, serta relawan, khususnya seperti Yayasan Kasih Agape, yang selama ini justru menjadi pelopor melalui pengelolaan rumah singgah secara swadaya dan mengulurkan tangan langsung kepada para ODGJ di jalan-jalan kota.

    Dukungan bahkan datang dalam bentuk lahan secara cuma-cuma, sementara institusi pemerintah terkesan abai dan lemah mengambil alih tanggung jawab. Selama ini, peran justru diambil masyarakat dan komunitas, seperti Yayasan Kasih Agape, yang mengelola rumah singgah secara swadaya. Pemerintah dinilai perlu segera mengambil alih tanggung jawab ini.

    Rekomendasi Fraksi Golkar

    Fraksi Golkar merekomendasikan agar pembahasan RPJMD memfokuskan pada penyederhanaan program serta realisasi kebijakan yang benar-benar dapat dijalankan. Golkar menilai tidak ada gunanya menetapkan target terlalu tinggi jika kemampuan masih terbatas.

    Lebih baik, menurut Fraksi Golkar, pemerintah fokus pada penyelesaian masalah mendesak yang sudah lama menjadi keresahan publik, seperti banjir, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. RPJMD diharapkan menjadi dokumen kerja yang hidup, realistis, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kota Sorong, bukan sekadar kumpulan target indah yang sulit diwujudkan.

  • Tujuh Pandangan Strategis Fraksi APPSA DPRK Kota Sorong dalam RPJMD 2025–2029

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi APPSA DPRD Kota Sorong menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya visi Kota Sorong sebagai kota maju, sejahtera, dan berdaya saing sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    Pandangan ini disampaikan saat gelar sidang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bersama Pemerintah Kota Sorong di kantor DPRK Kota Sorong pada Senin (01/09/2025).

    Menurut Fraksi APPSA, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dapat mewujudkan kesejahteraan merata, menjamin hak-hak masyarakat, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

    Dalam pandangan politiknya, Fraksi APPSA menyoroti kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Sorong yang menuntut keberpihakan pada pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, keamanan, hingga tersedianya infrastruktur yang layak.

    Berikut tujuh poin pandangan strategis Fraksi APPSA terhadap arah kebijakan RPJMD Kota Sorong 2025–2029:

    1. Pendidikan Gratis sebagai Prioritas Utama. Fraksi APPSA memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pendidikan gratis yang menjadi prioritas RPJMD. Program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam membangun generasi emas Kota Sorong. Pendidikan gratis diyakini mampu membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan siap bersaing di era teknologi.
    2. Percepatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Fraksi APPSA menilai percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kreatif, inovatif, dan adaptif harus menjadi pondasi utama. Hak-hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, dan infrastruktur dasar harus dipastikan terpenuhi secara merata.
    3. Penanganan Banjir yang Terintegrasi. Permasalahan banjir disebut sebagai isu serius yang membutuhkan solusi komprehensif. Fraksi APPSA mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian banjir, sinkronisasi lintas sektor, serta penegakan akuntabilitas pejabat publik demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
    4. Transformasi Pelayanan Publik. Fraksi APPSA mendorong transformasi pelayanan publik melalui penerapan konsep smart city dan sistem One Stop Service. Langkah ini diyakini mampu menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan bebas dari kerumitan birokrasi, sekaligus menjawab tuntutan masyarakat di era digital.
    5. Isu Keamanan dan Ketertiban. Keamanan lingkungan menjadi perhatian utama Fraksi APPSA. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses, seperti maraknya pencurian motor dan begal, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Fraksi APPSA mendorong sinergi aparat keamanan, perangkat daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman melalui peningkatan penerangan jalan, penguatan ronda, hingga pembangunan pos keamanan.
    6. Peningkatan PAD dan Penguatan BUMD. Fraksi APPSA menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara khusus, Fraksi APPSA mendesak penyelesaian persoalan Tirta Remu agar pengelolaan air bersih dapat berjalan maksimal serta memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan daerah.
    7. Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Pemuda. Fraksi APPSA menyoroti tiga isu penting: pengelolaan sampah, penanggulangan stunting, serta pembinaan pemuda berbasis olahraga. Pengelolaan sampah harus ditangani dengan serius melalui manajemen modern dan sanksi tegas. Program penanggulangan stunting perlu diperkuat dengan layanan kesehatan ibu dan anak, gizi seimbang, dan edukasi. Sementara itu, pembinaan pemuda melalui olahraga dinilai sebagai investasi penting untuk membangun generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.

    Dengan tujuh pandangan strategis tersebut, Fraksi APPSA berharap RPJMD Kota Sorong 2025–2029 dapat dijalankan secara konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, sehingga visi menjadikan Kota Sorong sebagai kota maju, sejahtera, dan berdaya saing benar-benar terwujud.

  • Buka Festival Jejak Raja, Fadli Zoon Kunjungi Butik Matta Be Talefo dan Ombin Colection

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemerintah Kabupaten Raja Ampat gelar Festival Jejak Raja di areal Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) pada 29 Agustus 2025 lalu.

    Kegiatan ini dihadiri dan dibuka resmi oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zoon, ia menyampaiakan.

    “Dibalik lautan biru dan keindahan alamnya yang memukau raja ampat menyimpan cerita peradaban para Raja, seni, kearifan lokal yang tidak ternilai harganya dan raja ampat merupakan salah satu kawasan dengan biodiversitas laut terkaya di dunia,” pungkas Menteri Kebudayaan.

    Saat memasuki lokasi kegiatan Festival Jejak Raja di Pantai WTC, rombongan Menteri Kebudayaan disambut hangat dengan sejumlah pertunjukan seni diantaranya suling tambur, tarian yosim pancar, tarian lalayon, tarian kolosal dan tarian adat lainnya.

    Fadli Zoon mengaku bahwa Raja Ampat terkenal di dunia sebagai surga bahari dan keindahan alam yang memukau. Akan tetapi selain keindahan alam dan surga bawah laut yang memukau, Raja Ampat memiliki rentetan budaya tradisional yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

    Menariknya usai membuka Festival Jejak Raja, Menteri Kebudayaan itu sempatkan diri untuk berkunjung di stand-stand (lapak) milik masyarakat yang memamerkan kreativitas Mama-mama hingga anak muda Papua lewat kearifan lokal berbasis Kebudayaan salah satunya adalah Butik Matta Be Talefo.

    Matta Be Talefo sendiri memiliki makna dalam Bahasa Ma’ya yang artinya adalah “Mari Sama-sama” Suku Ma’ya adalah suku Pribumi Asli Raja Ampat.

    Matta Be Talefo, selain memilik makna tersendiri dalam bahasa asli Raja Ampat (Suku Ma’ya). Butik ini juga menyediakan batik yang terkenal produk kolaborasinya yakni perpaduan antara ukiran batik dan gambar flora-fauna yang merupakan keanekaragaman hayati terkaya milik Raja Ampat.

  • Massa, Provokasi, dan Bahaya Kepo: Dari Penonton ke Penjara

    Melanesiatimes.com – Fenomena kerusuhan yang kerap terjadi di tanah air ternyata tidak selalu berawal dari niat merusak. Banyak peristiwa bermula dari hal-hal sepele, seperti rasa ingin tahu, ikut-ikutan, atau sekadar berada di tengah keramaian.

    Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, menegaskan bahwa perilaku massa yang berubah liar seringkali dipicu oleh lemahnya kontrol diri dalam kerumunan.

    “Satu momen kepo bisa menyeretmu dari penonton jadi pelaku, dari pelaku jadi korban, dan korban itu bisa merambah orang lain yang tak bersalah. Jeda diri adalah kunci agar kita tidak hanyut dalam permainan yang menjerumuskan,” ungkap Syam Basrijal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/8/2025).

    Syam menjelaskan, fenomena ini dapat dilihat melalui teori psikologi massa. Menurut Gustave Le Bon, dalam kerumunan individu cenderung kehilangan identitas personal dan melebur ke dalam “jiwa kolektif”. Dalam kondisi ini, daya kritis melemah, kendali moral runtuh, dan rasa tanggung jawab menghilang. Freud menambahkan, norma pribadi sering kali digantikan oleh norma massa yang bersifat sementara. Hal tersebut tampak nyata dalam demonstrasi yang berujung ricuh.

    “Dari sekadar berdiri menonton, orang mulai ikut berteriak. Dari ikut berteriak, ia bisa terlibat melempar benda atau merusak fasilitas umum. Ia merasa ‘tak terlihat’ karena dilindungi oleh jumlah. Inilah titik kritis di mana penonton berubah menjadi pelaku tak sengaja,” papar Syam.

    Lebih jauh, ia menyoroti dampak besar yang ditimbulkan. Banyak yang hanyut dalam kerumunan justru berakhir sebagai korban—ada yang terluka, ditangkap aparat, hingga dijadikan tersangka meski niat awalnya hanya ingin melihat. “Inilah wajah pahit dari ramai yang menjerumuskan,” katanya.

    Tak hanya itu, situasi kacau juga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menunggangi arus massa demi kepentingan politik maupun kepentingan lain yang lebih besar. Dalam posisi ini, rakyat tanpa sadar hanya menjadi pion dalam permainan.

    Sebagai jalan keluar, Syam menekankan pentingnya jeda diri sebagai bentuk kesadaran individu. Menurutnya, jeda adalah ruang untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi.

    “Ia bukan pasif, melainkan kekuatan sunyi untuk menimbang langkah. Dengan jeda, seseorang bisa memutus rantai provokasi, menolak hanyut dalam arus, dan menjaga aspirasi tetap murni,” tuturnya.

    Ia pun menegaskan bahwa bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak pion yang hanyut tanpa arah. Yang dibutuhkan adalah jiwa-jiwa sadar yang berani menahan diri, berani menolak provokasi, dan berani menjaga tenang di tengah keramaian.

    “Karena masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi oleh siapa yang paling jernih menjaga kesadarannya,” pungkas Syam Basrijal.

  • Kesempatan Emas: 3 Kuota Khusus Bagi Putra-putri Papua Kuliah S2 di Inggris Lewat Beasiswa Chevening

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kedutaan Besar Inggris di Jakarta membuka akses pendidikan internasional bagi generasi muda Papua melalui program beasiswa Chevening. Inisiatif ini merupakan komitmen Pemerintah Inggris untuk mendorong pemerataan kesempatan belajar sekaligus melahirkan calon pemimpin masa depan dari kawasan timur Indonesia.

    Scholarship and Alumni Coordinator Political Section Kedutaan Besar Inggris, dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Kota Sorong pada Sabtu (30/08/2025)

    Vonny Lisayani menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat Daya ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam promosi Chevening tahun ini.

    “Kami telah melakukan sosialisasi di Jayapura dan Sorong untuk memperkenalkan peluang pendidikan ke Inggris melalui beasiswa Chevening. Kami ingin anak-anak Papua tahu bahwa kesempatan ini terbuka luas bagi mereka,” ujar Vonny.

    Program Chevening merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah Inggris, ditujukan bagi individu berprestasi dengan potensi kepemimpinan. Penerima beasiswa dapat melanjutkan studi magister (S2) selama satu tahun di universitas-universitas terkemuka di Inggris dengan pilihan semua jurusan.

    Khusus di Papua, Kedutaan Besar Inggris menggandeng perusahaan energi British Petroleum (BP) Indonesia sebagai mitra. Kerja sama ini diwujudkan melalui alokasi khusus Chevening bagi putra-putri Papua sebagai bagian dari komitmen BP terhadap pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

    “Ada tiga kuota khusus untuk penerima beasiswa dari Tanah Papua. Namun, jika jumlah pendaftar yang lolos seleksi melebihi kuota, mereka tetap bisa mengikuti jalur reguler Chevening,” jelasnya.

    Secara nasional, program Chevening tahun ini akan memberikan 40 hingga 50 beasiswa bagi warga negara Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga 7 Oktober 2025. Karena itu, Vonny mengimbau kepada para calon pelamar untuk segera mempersiapkan dokumen serta meningkatkan kapasitas diri agar lebih siap bersaing.

    Persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain:

    1. Merupakan WNI,
    2. Memiliki ijazah S1 atau D4.
    3. Pengalaman kerja minimal dua tahun.
    4. Mampu menunjukkan potensi kepemimpinan dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

    Lebih jauh, Vonny menegaskan bahwa Chevening tidak hanya menekankan pada prestasi akademik, tetapi juga pada komitmen untuk membawa perubahan positif di daerah asal penerima. “Kami berharap semakin banyak anak muda dari wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, yang memanfaatkan peluang besar ini,” pungkasnya.

  • Anggota DPR Otsus PBD Sampaikan 7 Imbauan Terkait Situasi Kota Sorong Saat ini

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menyikapi perkembangan situasi keamanan yang terjadi beberapa hari terakhir di Kota Sorong, Anggota DPR Papua Barat Daya (PBD) dari jalur Otsus, Maria Jitmau, menyampaikan tujuh imbauan penting yang ditujukan kepada masyarakat, aparat keamanan, serta pemerintah daerah. Jumat (29/08/2025).

    Dalam keterangan resminya, Maria menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Kota Sorong merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen. Menurutnya, langkah bijak dari semua pihak sangat dibutuhkan agar situasi yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

    Tuju poin imbauan kepada masyarakat Kota Sorong terkait kondisi terkini adalah:

    1. Masyarakat Sorong untuk tetap menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Maria meminta agar warga tidak melakukan tindakan anarkis yang hanya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.
    2. Pentingnya sikap arif dan bijaksana dari aparat keamanan dalam menghadapi aksi masyarakat. Menurutnya, tindakan aparat harus tetap mengacu pada prosedur hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
    3. Mendorong pemerintah daerah agar memberi ruang kepada keluarga dari empat tahanan politik (tapol) untuk ikut mengawal proses persidangan. Hal ini, katanya, perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak keluarga dan untuk menjaga transparansi hukum.
    4. Meminta kepolisian mempertimbangkan nasib anak sekolah maupun mahasiswa yang ikut ditangkap hanya karena terbawa suasana. “Mereka yang hanya ikut-ikutan sebaiknya dibebaskan demi masa depan mereka,” ujarnya.
    5. Maria mengingatkan warga non-Papua agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan bahwa menjaga ketenangan adalah langkah terbaik dalam menghadapi situasi yang tengah memanas.
    6. Maria mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil langkah konkret agar kondisi Kota Sorong kembali kondusif. Maria menekankan pentingnya mengawal agar para tahanan politik mendapat perlakuan yang baik sesuai hukum yang berlaku.
    7. Maria meminta perhatian serius terhadap korban luka tembak yang kini sedang menjalani perawatan medis.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keamanan dan ketertiban di Sorong hanya dapat terwujud apabila ada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat. Ia berharap imbauan yang disampaikan dapat menjadi pedoman bersama untuk meredam ketegangan.

    Ia juga berharap agar korban penembakan peluru nyasar untuk ditangani dengan baik. “Kami harap penanganan kesehatan dilakukan sebaik-baiknya agar korban segera pulih,” tegasnya.

    Selain itu Maria juga menegaskan bahwa DPR Otsus Papua Barat Daya akan terus mengawal perkembangan situasi di Sorong. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kota ini tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya