Melanesia Times

Blog

  • Wali Kota Sorong Buka Musrenbang RPJMD 2025–2029, Polsek Sorong Timur Sampaikan Tiga Usulan Strategis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wali Kota Sorong, Septinus Lobat secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong tahun 2025–2029. Acara ini berlangsung di gedung Lambert Jitmau kota sorong pada Senin (25/08/2025).

    Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum partisipatif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan dan aspirasi dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan dan dunia usaha.

    Kapolsek Sorong Timur, AKP La Ode Zamrin, turut hadir mewakili Kapolres Sorong Kota. Menyampaikan tiga usulan penting terkait kebutuhan keamanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan, mengingat kondisi sosial di Sorong yang semakin kompleks.

    Usulan pertama yang disampaikan adalah perbaikan dan penambahan lampu jalan di sejumlah titik rawan di wilayah sorong timur. AKP La Ode mengungkapkan, minimnya penerangan membuat jalanan gelap sehingga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, termasuk aksi begal yang belakangan kerap meresahkan warga Kota Sorong.

    Kedua, ia mengusulkan penambahan kamera pengawas atau CCTV di beberapa lokasi strategis. Menurutnya, keberadaan CCTV terbukti efektif membantu kepolisian dalam mengungkap kasus kriminal. “Banyak kasus yang berhasil kami pecahkan berkat petunjuk rekaman CCTV yang terpasang di wilayah Sorong Timur,” jelasnya.

    Selanjutnya, Kapolsek Sorong Timur juga mendorong pembentukan Polsek Sorong Utara. Hal ini dinilai mendesak karena wilayah Sorong Timur yang luas dengan aktivitas masyarakat yang tinggi seringkali membutuhkan respons cepat. Kehadiran Polsek baru di Sorong Utara diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pelayanan keamanan.

    AKP La Ode menegaskan, keamanan yang terjamin akan berdampak langsung pada ketenangan masyarakat dan kelancaran roda pembangunan. “Jika keamanan terkendali, maka masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, dan pembangunan daerah pun berjalan lebih maksimal,” ujarnya.

    Wali Kota Sorong merespons positif usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah kota akan menindaklanjuti masukan dari aparat kepolisian dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk mengkaji realisasinya dalam RPJMD 2025–2029.

    Musrenbang kali ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala kelurahan se-Kota Sorong, pejabat OPD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Kehadiran seluruh unsur tersebut menegaskan pentingnya sinergi dalam merumuskan pembangunan sesuai visi misi Wali Kota Sorong.

    Dengan keterlibatan semua pihak, Musrenbang RPJMD 2025–2029 diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, tidak hanya mengedepankan aspek pembangunan fisik, tetapi juga keamanan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.

  • Mahasiswa Maluku Laporkan Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah Proyek Jalan Bula–Masiwang ke Kejagung RI

    Melanesiatimes.com – Proyek jalan dan jembatan di ruas Bula–Masiwang, Maluku yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah kini jadi sorotan tajam. Baru beberapa bulan selesai, kondisinya sudah hancur. Mahasiswa pun menilai ada aroma korupsi besar di balik proyek tersebut.

    Senin (25/8/2025), Jaringan Aksi Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI. Mereka resmi melaporkan Satker Wilayah II BPJN Maluku karena diduga bermain anggaran bersama kontraktor dan konsultan pengawas.

    Koordinator aksi, Jufri, menegaskan hasil investigasi lapangan menunjukkan kualitas proyek jauh dari harapan.

    “Baru hitungan bulan jalan dan jembatan sudah rusak parah. Anggarannya puluhan miliar, tapi hasilnya seperti proyek abal-abal. Ini indikasi kuat adanya korupsi,” tegasnya.

    Mahasiswa menyebut sejumlah pihak yang harus diperiksa, di antaranya:

    • Kepala Satker Wilayah II BPJN Maluku, Toce Leuwol

    • Kontraktor CV. Seram Utara Agung

    • Konsultan pengawas PT. Abdi Mulia Daya

    Dua proyek utama yang disorot:

    • Preservasi ruas jalan Bula–Masiwang senilai Rp49,26 miliar. Kini, banyak titik jalan sudah berlubang dan retak.

    • Penggantian jembatan Bula–Masiwang senilai Rp13,57 miliar. Jembatan yang baru selesai malah sudah rusak.

    Warga pun ikut geram. “Katong susah sekali kalau mau ke Ambon. Jalan baru selesai tapi cepat sekali rusak. Mustahil kalau tidak ada permainan di proyek ini,” ujar seorang warga.

    Mahasiswa menegaskan mereka mengantongi dokumen, data teknis, hingga bukti lapangan sebagai dasar laporan. Mereka mendesak Kejagung bergerak cepat agar praktik dugaan korupsi ini tidak terus merugikan negara.

    “Semua proyek di bawah Satker ini bermasalah. Kalau Kejagung tidak turun tangan, publik bisa menilai ada pembiaran,” tutup Jufri.

  • Ketua Fopera Papua Barat Daya: Kehadiran Indomaret dan Alfamart Merugikan UMKM Lokal

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Forum Peduli Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyampaikan keprihatinannya terkait kehadiran jaringan minimarket modern seperti Indomaret dan Alfamart di wilayah tersebut. Menurutnya, keberadaan dua ritel besar itu dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.

    Ia menilai, UMKM memiliki peranan vital dalam membuka lapangan kerja dan mendukung perekonomian Papua Barat Daya. Namun, masuknya minimarket berskala nasional berpotensi mengurangi pendapatan para pelaku usaha lokal, terutama pedagang kecil dan kios tradisional yang berada di sekitar lokasi minimarket.

    “UMKM kita ini harus dilindungi. Kalau ritel-ritel besar terus dibiarkan masuk tanpa aturan yang jelas, maka pedagang kecil akan semakin terpinggirkan. Ini bukan hanya soal persaingan usaha, tapi juga soal keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal,” tegas Yanto Ijie.

    Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam mengatur keberadaan ritel modern. Regulasi yang jelas diperlukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perdagangan. Ia juga mendorong adanya kebijakan khusus yang berpihak pada UMKM, baik berupa pembatasan izin maupun pemberdayaan pelaku usaha kecil.

    Selain itu, Fopera Papua Barat Daya juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada investasi besar yang masuk, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. “Jangan sampai kehadiran mereka justru menutup ruang bagi masyarakat kita untuk berkembang,” tambahnya.

    Yanto menilai, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memperkuat peran koperasi dan toko lokal sebagai alternatif masyarakat. Dengan demikian, konsumen memiliki pilihan sekaligus menjaga perputaran ekonomi agar tetap dinikmati oleh warga daerah sendiri.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih mengutamakan produk lokal dan berbelanja di UMKM sekitar. Dukungan nyata dari konsumen akan menjadi benteng bagi pelaku usaha kecil agar tetap bertahan di tengah gempuran ritel modern.

    “Kalau bukan kita yang mendukung UMKM, siapa lagi? Kita harus bersama-sama menjaga agar ekonomi daerah tidak dikuasai sepenuhnya oleh pemain besar,” tutup Ketua Fopera Papua Barat Daya.

    Ketua Fopera juga menambahkan, harus ada batasan operasional indomaret dan alfamart yang memonopoli seluruh tempat di kota sorong, seharusnya beroperasi di jalur jalan utama/ Protokol

    Walikota sorong dan Bupati sorong diminta segera evaluasi keberadaan Alfamart dan Indomaret. Jika Alfamart dan Indomaret tidak bisa dibatasi pergerakannya di PBD bisa saja terindikasi pemerintah masuk angin, “saya ingatkan belajar dari walikota ambon terjaring OTT KPK karena menerima gratifikasi pengurusan Operasi Alfamart.

  • Dorong Pangan Khusus Asing dan Visi Bupati, Ketua DPRK Raja Ampat Desak Indomaret dan Alfamart Berdayakan Produk Lokal

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Usai meminta DPMPTSP evaluasi dan batasi ijin, Ketua DPRK Raja Ampat soroti proses jual beli di Alfamart dan Indomaret yang enggan menjual produk lokal Raja Ampat.

    Padahal menurut dia, Indomaret dan Alfamart mestinya secara aktif mendukung penjualan produk lokal melalui program kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku UMKM.

    “Langkah ini justru sebagai upaya untuk menyediakan akses pasar produk UMKM di seluruh gerai Indomaret dan Alfamart yang ada di waisai, agar merata dalam penjualannya,” ungkap Ketua DPRK Raja Ampat, Senin (25/8/25).

    Selain mendorong produk lokal dan menyiapkan etalase khusus, Taufik juga menyarankan setiap Indomaret dan Alfamart yang sementara mengantongi ijin di kota waisai agar bisa menjual buah dan daging segar yang merupakan bahan konsumsi utama bagi wisatawan mancanegara.

    “Raja Ampat merupakan daerah destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara maka penting disediakan bahan-bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh wisatawan asing,” ujarnya.

    Sarasa bilang, selain wisatawan asing disajikan dengan estetik alamnya Raja Ampat, para turis yang berkunjung juga tidak merasakan kekurangan dalam hal ketersedian pangan khusus.

    “Daging dan buah merupakan kebutuhan para wisatawan asing maka Indomaret dan Alfamart wajib menyediakan bahan-bahan pangan tersebut ini juga bagian dari pada strategi menarik simpati wisatawan, jadi keduanya kami siap, siap dari sisi pariwisata dan pangan khusus asing,” tutur Sarasa.

    Ditambahkan, DPRK Raja Ampat melalui pimpinan lembaga Dewan, pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Bapemperda untuk menggodok kembali perda tentang prioritas produk lokal dan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

    “Tentu hal ini menjadi prioritas kami untuk tetap memberdayakan produk-produk lokal dan mendorong Visi-Misi Kepala Daerah tentang sampah plastik maka akan dibentuk perda yang meliputi 2 hal prinsip ini,” tutupnya.

  • Dampak Sosial dan Ekonomi Ritel Modern, Ketua DPRK Raja Ampat Minta DPMPTSP Segera Batasi Ijin Indomaret dan Alfamart

    RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Alfamart dan Indomaret sebagai ritel modern yang bersifat waralaba, merupakan bentuk nyata jejaring kapitalisme global.

    Hal ini tergambar dalam pandangan Habermas (1973: 42), yang menyatakan bahwa transformasi berikutnya dari struktur kapitalisme-industri telah merubah estetika modernitas menjadi post-modernisme yang tidak lagi memiliki orientasi kritis.

    Habermas menegaskan, bahwa akhir tahapan kapitalisme memasuki paruh kedua abad XX, sebagai puncak dari kecenderungan monopolistik kapitalisme yang terorganisir.

    Aktor nasional ekonomi pasar bebas yang mendapat sambutan hangat masyarakat luas negara berkembang dengan populasi besar di tengah merebaknya budaya konsumerisme, sehingga terpacu mengembangkan jaringan bisnis ritelnya secara ekspansif sampai ke daerah-daerah pelosok di seluruh Indonesia salah satunya di Raja Ampat.

    Selain jadi incaran Wisatawan Asing karena keindahan alamnya eksotik, Raja Ampat kini dikepung oleh kepentingan pembisnis kelas atas yang berbasis Indomaret dan alfamart, kehadiran produk kapitalisme ini menyisahkan mimpi buruk bagi pedagang lokal maupun nusantara yang secara politik anggaran tentu memberi kontribusi bagi daerah.

    Selain menyita perhatian para pedagang lokal hal ini direspon Kritis oleh Ketua DPRK, Muh Taufik. Sarasa meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Raja Ampat agar segera membatasi dan mengevaluasi izin Indomaret dan Alfamart di Kota Waisai.

    “Solusi terkait permasalahan ini pemerintah bisa hadir dan membatasi pendirian mini market seperti Alfamat dan Indomaret, agar jumlah konsumen bisa merata dan seimbang antara mini market dan UMKM,” pungkas Sarasa. Senin (25/8/25).

    Menurutnya Usaha kecil seperti toko-toko sembako, pedagang kaki lima, kios. Banyak yang dirugikan karena kehadiran mini market seperti Indomaret yang berdiri di berbagai daerah.

    Perbandingan antara Alfamart, Indomaret dan UMKM memang kedua mini market ini menyediakan kebutuhan pokok yang terjamin kualitasnya, tempatnya juga bersih, ber AC, namun harga penjualan barang di Indomaret dan Alfamart pun lumayan mahal dan berbeda jauh jika disandingkan dengan toko-toko kecil akibatnya, para pemilik toko akan mengalami kerugian.

  • Rinoldy Rumfeka Anggota DPRK Kota Sorong Terima Aspirasi Warga Pulau Doom Terkait Kehadiran Alfamart 

    Kota Sorong, Melanesiatimes.com -Anggota DPRK Kota Sorong dari Komisi II, Rinoldy Rumfeka, menerima langsung keluhan masyarakat terkait kehadiran dua ritel modern, Alfamart dan Indomaret, di Pulau Doom. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat secara terbuka ketika dirinya berkunjung ke Pulau Doom. Minggu (24/08/2025).

    Masyarakat Pulau Doom menilai keberadaan minimarket yang dikhawatirkan dapat memengaruhi perekonomian lokal, khususnya usaha kecil menengah (UMKM) dan warung tradisional yang sudah lama menjadi penopang kebutuhan sehari-hari warga. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius agar roda ekonomi masyarakat tidak terganggu.

    Rinoldy Rumfeka, yang juga merupakan putra asli Pulau Doom, mengaku memahami keresahan warganya. Ia menegaskan bahwa “aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan dalam forum resmi DPRK Kota Sorong, khususnya melalui Komisi II yang membidangi ekonomi dan perdagangan,” ungkapnya

    Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan investor, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil. Kehadiran pasar modern, lanjut Rinoldy, harus memiliki regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan.

    “Kami akan kawal bersama teman-teman di Komisi II agar setiap kebijakan terkait investasi ritel modern tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal,” tegasnya.

    Selain itu, Rinoldy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha kecil bersama pihak Alfamart dan indomaret (ritel modern). Ia berharap ada model kerja sama yang saling menguntungkan, sehingga masyarakat tidak merasa tersisihkan oleh perkembangan zaman.

    Rinoldy juga berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Pulau Doom hingga ke tahap kebijakan, termasuk mendorong DPRK dan pemerintah kota agar melakukan kajian mendalam sebelum memberi izin operasional baru bagi ritel modern di wilayah tersebut.

    Masyarakat Pulau Doom pun menyampaikan apresiasi kepada Rinoldy Rumfeka yang dianggap peduli dan responsif terhadap suara warga. Mereka berharap langkah ini menjadi awal dari kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal di tengah pesatnya pertumbuhan ritel modern di Kota Sorong.

  • YLKI Kritik Kebijakan Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant oleh PPATK

    Melanesiatimes.com – Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 122 juta rekening dormant alias tidak aktif menuai protes keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

    Sekjen YLKI, Rio Priambodo, menilai langkah itu terlalu terburu-buru dan berpotensi melanggar hak dasar konsumen.

    “Kami setuju pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun judi online penting. Tapi jangan sampai caranya mengorbankan hak nasabah yang percaya pada sistem perbankan,” kata Rio dalam sebuah podcast, Jumat (22/8/2025).

    Pemblokiran Dinilai Sepihak dan Tidak Transparan

    Rio menilai pemblokiran dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Hal ini, menurutnya, melanggar prinsip keadilan prosedural.

    “Nasabah tidak diberi tahu, bahkan tidak ada literasi keuangan sebelumnya. Akhirnya mereka yang harus membuktikan diri tidak bersalah. Ini sangat memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil atau yang tinggal di daerah,” ujarnya.

    YLKI mendesak PPATK untuk memberi notifikasi sebelum pemblokiran dilakukan, agar konsumen punya waktu untuk memitigasi dampak.

    Potensi Kontraproduktif bagi Inklusi Keuangan

    Menurut Rio, kebijakan ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. “Kalau dana bisa dibekukan tiba-tiba, orang jadi takut menabung di bank. Bisa-bisa mereka balik lagi simpan uang di rumah. Ini kemunduran besar bagi inklusi keuangan,” tegasnya.

    YLKI juga mencatat banyak pengaduan dari konsumen, mulai dari kesulitan membayar biaya rumah sakit, kebutuhan darurat, hingga masalah warisan karena rekening keluarga diblokir.

    YLKI Minta Transparansi dan Mekanisme Banding

    YLKI menekankan perlunya kriteria yang jelas dan transparan dalam pemblokiran rekening. Selain itu, harus ada mekanisme banding yang mudah bagi nasabah.

    “Kalau memang ingin memberantas judi online, targetnya harus tepat. Rekening dormant kan tidak ada aktivitas keluar-masuk uang. Masa langsung dicurigai?” tambah Rio.

    YLKI juga mengusulkan adanya hotline crisis center untuk membantu nasabah, serta sistem klasifikasi risiko rekening (merah, kuning, hijau) agar kebijakan lebih selektif.

    Jangan Korbankan Konsumen di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

    Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12% pada kuartal II 2025, Rio menilai kebijakan ini justru berisiko menekan daya beli masyarakat.

    “Sampai September 2025, kami sudah menerima 500 aduan konsumen. Ini indikasi adanya masalah serius. Jangan sampai kebijakan ini malah bikin daya beli turun,” jelasnya.

    YLKI menegaskan tidak menolak upaya PPATK, tapi mendorong dialog terbuka dengan OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen agar kebijakan lebih adil dan tidak merugikan rakyat kecil.

  • Hi. Syaiful Maliki Arif Kembali Pimpin DPW PKS Provinsi Papua Barat Daya

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pelantikan Badan Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025–2030 berlangsung khidmat di Rilych Panorama Hotel, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (24/08/2025).

    Kegiatan ini menjadi momen penting bagi PKS Papua Barat Daya, sekaligus menandai kelanjutan kepemimpinan Hi. Syaiful Maliki Arif yang kembali dipercaya menakhodai DPW untuk periode kedua. Dukungan yang diberikan kepadanya dinilai sebagai bukti kepercayaan kader terhadap kepemimpinannya selama ini.

    Dalam sambutannya, Syaiful menyampaikan rasa syukur atas amanah yang kembali diberikan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan di tubuh PKS akan terus berpegang pada prinsip kaderisasi, penguatan struktur, serta kesiapan menghadapi pemilu mendatang.

    Menurutnya, kepemimpinan yang dijalankan harus berorientasi pada konsep Kader, Kaderisasi, dan Pemenangan Pemilu (K2P2). Konsep ini menjadi landasan utama PKS dalam menyiapkan kader yang berkualitas, bukan hanya dari sisi intelektual, tetapi juga dari sisi ekonomi dan keterampilan sosial.

    Syaiful juga mengungkapkan bahwa PKS tetap konsisten menggunakan sistem e-voting dalam pemilihan kepengurusan, sebagaimana telah diterapkan pada periode sebelumnya. Sistem ini, katanya, mencerminkan wajah demokrasi internal PKS yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

    “PKS adalah partai pertama yang menerapkan e-voting sejak periode yang lalu. Dengan cara ini, kita menunjukkan kepada publik bahwa demokrasi internal partai harus terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dengan tegas.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kader PKS di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri, memiliki hak suara dalam proses e-voting. Hal ini memastikan bahwa partisipasi kader benar-benar menyeluruh tanpa batas wilayah.

    “Melalui e-voting, aspirasi kader bisa tersalurkan dalam menentukan kepemimpinan, mulai dari Majelis Syuro, DPP, DPW, hingga DPTD. Ini adalah bukti kedewasaan demokrasi internal yang telah dibangun PKS,” tambahnya.

    Syaiful menilai keberhasilan kaderisasi PKS tidak hanya ditunjukkan dari bertambahnya jumlah kader, tetapi juga dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang siap berkontribusi di masyarakat. Dengan begitu, PKS bisa menghadirkan solusi nyata bagi persoalan bangsa.

    Ia juga mengingatkan agar pengurus yang baru dilantik memperkuat konsolidasi organisasi di semua tingkatan. Menurutnya, keberhasilan PKS dalam setiap momentum politik sangat ditentukan oleh soliditas kader dan militansi anggota.

    Pelantikan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus PKS, kader dari berbagai daerah, serta simpatisan yang memberikan dukungan penuh. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa PKS memiliki basis yang kuat di Papua Barat Daya.

    Selain itu, acara pelantikan juga dirangkai dengan penyampaian arahan strategis terkait program kerja lima tahun ke depan. Fokus utama program tersebut adalah peningkatan kualitas kader, penguatan ekonomi umat, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.

    Momen pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi PKS Papua Barat Daya untuk semakin mengokohkan eksistensi politiknya, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029.

    Dengan semangat kebersamaan, PKS Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi partai yang memperjuangkan aspirasi rakyat, sekaligus melahirkan kader-kader pemimpin yang siap mengabdi untuk bangsa dan negara.

  • Kasus Korupsi Rp18,78 Miliar di Halbar, Semaindo Desak Kejagung Tahan Kadinkes

    Melanesiatimes.com – Skandal dugaan korupsi Rp18,78 miliar di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kian panas. Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halbar DKI Jakarta mendesak Kejaksaan Agung RI turun tangan langsung, setelah Kejaksaan Negeri Halbar dan Kejati Maluku Utara dinilai lamban dan terkesan bungkam.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Halbar Tahun Anggaran 2023, ditemukan sederet penyimpangan anggaran besar-besaran di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pengadaan barang/jasa. Total potensi kerugian daerah mencapai Rp18,78 miliar.

    Rincian Temuan BPK:

    • Dinas Pendidikan Halbar: Pertanggungjawaban fiktif dan kelebihan bayar Rp7,65 miliar. Dana BOS digunakan tak sesuai juknis, hingga proyek rehabilitasi sekolah yang mangkrak.

    • Dinas Kesehatan Halbar (Kadinkes: Novelhens Sakalaty): Belanja obat dan alkes bermasalah Rp5,2 miliar, selisih dana kapitasi JKN Rp1,1 miliar, serta pembangunan RS Pratama dengan kerugian Rp2,4 miliar.

    • Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Halbar: Kelebihan pembayaran Rp2,43 miliar, disinyalir sarat kolusi tender.

    Ketua Semaindo Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan kejahatan ekonomi yang menghancurkan masa depan Halbar.

    “Dana publik yang harusnya jadi motor pembangunan malah raib ke kantong oknum pejabat. Ini bukan salah kelola, ini murni korupsi,” tegas Sahrir.

    Ia menyoroti dampak nyata pada kondisi sosial-ekonomi Halbar. Data 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi merosot ke 2,05% (turun dari 3,20% di 2022), angka kemiskinan naik ke 8,74% (10.530 jiwa), pengangguran terbuka 3,77%, dan IPM hanya 66,91—tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional.

    Sahrir mendesak Kejagung RI segera menetapkan tersangka, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Novelhens Sakalaty, serta menahan pihak-pihak yang diduga terlibat.

    “Rp18,78 miliar itu uang rakyat, bukan milik segelintir pejabat rakus. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” pungkasnya.

  • IBI Papua Barat Daya Gelar Puncak HUT ke-74 dengan Semangat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Papua Barat Daya menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 yang dirangkaikan dengan Hari Bidan Internasional. Giat ini berlangsung di M Kryad Hotel pada Sabtu (23/08/2025).

    Momentum ini juga menjadi yang pertama kalinya diperingati oleh Pengurus Daerah (PD) IBI Papua Barat Daya sejak resmi terbentuk.

    Ketua IBI Papua Barat Daya, Anita Rohani Wariaka, menyampaikan bahwa “peringatan HUT kali ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan juga diisi dengan rangkaian kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sejak bulan Maret, IBI telah melaksanakan sejumlah program pelayanan kesehatan,” pungkasnya

    Menurutnya, salah satu fokus utama kegiatan adalah memberikan perhatian kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Program ini dilakukan untuk mencegah risiko kesehatan pada ibu hamil sekaligus mendukung tumbuh kembang bayi yang sehat sejak dalam kandungan.

    Selain itu, perhatian juga diberikan kepada bayi dan balita dengan penekanan pada pencegahan stunting. “Bidan sebagai garda terdepan kesehatan ibu dan anak, berperan penting dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh,” tandasnya.

    Selain itu Ketua Panitia, Bidan Linda Maula Jitmau, menambahkan bahwa IBI Papua Barat Daya juga menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. “Bentuk kerja sama tersebut meliputi pelayanan KB seperti pemasangan implan, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), hingga KB suntik,” ungkap Ketua Panitia

    Pelayanan ini difokuskan di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebagai pusat kegiatan, dengan tujuan agar masyarakat Papua Barat Daya dapat merasakan langsung manfaat program kesehatan yang digagas IBI. Kehadiran bidan diharapkan mampu mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat hingga ke pelosok daerah.

    Dalam rangkaian peringatan HUT ke-74, panitia juga menggelar kegiatan jalan santai. Kegiatan ini bukan sekadar olahraga bersama, tetapi juga dimaknai sebagai ajang mempererat silaturahmi antar-bidan sekaligus memperkuat solidaritas profesi.

    “Dengan jalan santai ini, kami ingin menunjukkan bahwa kebersamaan antar-bidan sangat penting. Sebab hanya dengan kerja sama dan saling mendukung, pelayanan kesehatan yang optimal bisa diwujudkan,” jelas Linda Maula Jitmau.

    Puncak acara HUT IBI ke-74 tahun ini ditandai dengan pelaksanaan workshop Bidan Delima. Workshop ini menghadirkan pembahasan seputar peningkatan kompetensi dan kemandirian bidan dalam menjalankan praktik profesionalnya.

    Melalui workshop ini, para bidan dibekali keterampilan agar mampu berpraktik secara mandiri di tengah masyarakat, tidak hanya terbatas bekerja pada institusi kesehatan. Bidan diharapkan bisa membuka praktik pribadi untuk memberikan layanan kepada ibu dan anak di lingkungan sekitarnya.

    Ketua IBI Papua Barat Daya, Anita Rohani Wariaka, menegaskan bahwa kompetensi dan keterampilan seorang bidan harus terus diasah agar dapat menjawab tantangan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas pelayanan ibu dan anak.

    “Kami ingin agar bidan tidak hanya dikenal sebagai tenaga medis yang membantu persalinan, tetapi juga sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian luas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan begitu, bidan bisa hadir sebagai mitra keluarga dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ungkapnya.

    Dengan semangat HUT IBI ke-74, seluruh bidan di Papua Barat Daya diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Peran bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak dinilai sangat vital dalam mencetak generasi emas Indonesia, khususnya di Tanah Papua.