Melanesia Times

Blog

  • Bupati Zulkarnain Jadi Inspektur Upacara Pada HUT Kemerdekaan RI Ke-80 di Masohi

    Melanesiatimes.com, Masohi – Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Kota Masohi berjalan dengan baik dan lancar pada minggu, (17/08/2025).

    Pantauan redaksi melanesia times di lokasi upacara (lapangan nusantara kota Masohi), momen sakral tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan OPD, Forkopimda Malteng, Instansi vertikal, BUMN/BUMD, OKP, dan Insan Pers.

    Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir terlihat bertindak selaku inspektur upacara, sementara Ketua DPRD Malteng Herry MC Haurissa didaulat sebagai pembaca naskah/teks proklamasi, dan Lettu Inf Edison F. Wenmay dari Yonif 731/Kabaresi sebagai Komandan Upacara.

    Sementara itu dari pasukan pengibar bendera (Paskibraka) dibawakan oleh siswa-siswi tingkat SMA sederajat yang merupakan putra putri terbaik Maluku Tengah, dan juga gabungan TNI POLRI.Upacara HUT RI Ke 80 Di Masohi Bakal Dihadiri 1.500 Tamu Undangan

    Diketahui bahwa usai pelaksanaan upacara peringatan HUT RI ke-80, Bupati Zulkarnain beserta pimpinan OPD dan unsur Forkopimda lingkup Malteng bergerak menuju Baileo Ir. Soekarno dalam rangka mengikuti live zoom pelaksanaan upacara kemerdekaan di Istana Negara Jakarta.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan kembali dengan menghadiri acara pemberian remisi bagi warga binaan di Rutan Kelas IIB Masohi pada pukul 13.30 WIT.

    Undangan serta peserta upacara lainnya yang juga ikut terlihat di lapangan saat itu antara lain Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda Malteng, Danyon 731/Kabaresi, Danbrigif 27/Nusa Ina, Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah, Kepala Pengadilan Agama Masohi, Kepala Rutan Kelas IIB Masohi.

    Ada juga dari unsur pejabat eselon III Pemkab Malteng, Ketua Klasis GPM Masohi, Ketua MUI Kabupaten Maluku Tengah, Ketua Latupati, Camat dan Kepala Kelurahan serta RT se-Kota Masohi dan undangan lainnya. (HUAT)

  • Mahasiswa Maluku Laporkan Dugaan BBM Ilegal PT DOK Waiame ke Mabes Polri

    Melanesiatimes.com – Forum Mahasiswa Maluku (FMM) resmi melaporkan dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga dilakukan PT DOK Waiame, Ambon, ke Mabes Polri. Jakarta, ( 15/08/ 2025).

    Menurut laporan, praktik ini diduga berlangsung secara rutin dengan memanfaatkan akses dermaga dan area tertutup perusahaan. Aksi keluar-masuk BBM disebut dilakukan pada waktu tertentu, sekitar pukul 04.00–04.40 WIT, menggunakan mobil tangki berwarna biru-putih tanpa dokumen resmi.

    Ironisnya, aktivitas tersebut berlangsung di lokasi yang tak jauh dari Polresta Pulau Ambon dan P. P. Lease.

    FMM menegaskan, praktik ini jelas melanggar Pasal 33 UUD 1945 serta Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diperbarui lewat UU Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Diduga ada sekitar 5 sampai 10 ton BBM yang disalurkan tanpa izin resmi,” tegas perwakilan FMM.

    Mereka mendesak Mabes Polri segera menginstruksikan Polda Maluku untuk menangkap Direktur PT DOK Waiame beserta pihak yang terlibat. FMM juga berjanji akan menggelar aksi demonstrasi jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti.

  • Bupati Kobar Hadiri Penyerahan Remisi Umum dan Dasawarsa HUT RI ke-80 di Lapas Pangkalan Bun

    Melanesiatimes.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun menggelar acara Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/08/2025). Acara berlangsung khidmat dan meriah dengan kehadiran Bupati Kotawaringin Barat beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Kedatangan Bupati bersama rombongan disambut hangat dengan tarian tradisional oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), atraksi pramuka, serta persembahan musik band WBP. Selain itu, rombongan juga berkesempatan melihat langsung pameran hasil karya kerajinan tangan warga binaan yang dipamerkan di area kegiatan.

    Dalam sambutannya, Bupati Kotawaringin Barat menyampaikan apresiasi kepada jajaran Lapas Pangkalan Bun atas komitmennya dalam membina warga binaan melalui berbagai kegiatan positif. “Remisi adalah bentuk penghargaan dari negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan berupaya memperbaiki diri. Semoga momentum kemerdekaan ini menjadi motivasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

    Kepala Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, Herry Muhamad Ramdan, menuturkan bahwa pada HUT RI ke-80 ini, sebanyak 512 orang warga binaan memperoleh Remisi Umum. Dari jumlah tersebut, 503 orang menerima RU I dan 9 orang menerima RU II.

    Selain itu, juga diberikan Remisi Dasawarsa kepada 529 orang warga binaan. Terdiri dari 502 orang menerima RD I, 13 orang menerima RD II, dan 14 orang menerima RDD I.

    Kalapas menjelaskan, tidak semua warga binaan dapat memperoleh remisi. Mereka yang masih berstatus tahanan, sedang menjalani hukuman disiplin, belum memenuhi persyaratan administratif maupun substantif, serta yang pembinaannya tidak berpredikat baik, belum bisa diusulkan menerima remisi tahun ini.

    “Remisi tidak hanya sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga simbol kepercayaan negara kepada warga binaan yang mengikuti pembinaan dengan baik. Semoga menjadi semangat untuk terus berbenah,” ungkap Kalapas.

    Sebagai bentuk penghargaan, Kalapas turut menyerahkan cenderamata kepada Bupati Kotawaringin Barat di hadapan para tamu undangan.

    Rangkaian acara penyerahan remisi ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama antara Bupati, Forkopimda, jajaran Lapas, serta tamu undangan, menandai semangat persatuan dalam momen kemerdekaan.

  • Menakjubkan EcoForge Ubah Sampah Plastik Jadi Ide Kreatif

    Melanesiatimes.com, Waisai – tengah pesona alam Raja Ampat yang mendunia, sekelompok anak muda di Kampung Saonek, Distrik Waigeo Selatan, menghadirkan langkah nyata untuk menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi. Mereka menamakan diri EcoForge Raja Ampat, komunitas yang sejak 2019 konsisten mengolah sampah plastik dan organik menjadi produk bernilai guna.

    Mengusung slogan “Membentuk Masa Depan dari Sampah”, EcoForge tak sekadar berbicara soal daur ulang, melainkan juga tentang harapan. “Kami percaya, setiap sampah punya potensi untuk menjadi sumber daya,” ungkap Sahib Sangadji, salah satu penggagas komunitas ini.

    Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.SorongProduk hasil olahan EcoForge beragam, mulai dari paving block, ubin, hingga aksesoris berbahan plastik daur ulang. Sementara sampah organik dimanfaatkan menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan begitu, sampah yang tadinya dianggap masalah justru berubah menjadi peluang usaha dan tambahan penghasilan masyarakat.

    Nama EcoForge sendiri memiliki makna filosofis. Eco melambangkan komitmen menjaga ekologi dan kelestarian Raja Ampat, sedangkan Forge menggambarkan semangat menempa sesuatu yang bernilai melalui kerja keras, ketekunan, dan inovasi. Filosofi ini sejalan dengan tujuan besar komunitas: menghadirkan masa depan yang bersih, hijau, dan sejahtera.

    Lebih jauh, EcoForge membawa visi besar: menjadikan Raja Ampat sebagai contoh wilayah kepulauan yang berhasil membentuk ekonomi sirkular. Di mana limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber manfaat. Dengan kerja sama, kreativitas, dan kepedulian, mereka percaya alam Raja Ampat dapat tetap lestari untuk generasi mendatang. Demikian yanh disampaikan salah satu penggagas, Sahib Sangadji

  • Ketua DPRK Raja Ampat Jadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera Merah Putih

    Melanesiatimes.com, Waisai – Penurunan bendera merah putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat, Ketua DPRK Muh Taufik Sarasa bertindak sebagai Inspektur upacara penurunan bendera, Minggu, (17/8/25).

    Kegiatan diawali dengan laporan komandan kepada Inspektur bahwa upacara penurunan Sang Saka Merah Putih segera dilaksanakan dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu kebangsaan yang dibawakan oleh Siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Ampat.

    Pukul 17.30 WIT Sang Saka Merah Putih berhasil diturunkan oleh Pasukan Paskibraka dengan diiringi lagu “Indonesia Raya”. Usai prosesi penurunan bendera pusaka kemudian diserahkan kepada Inspektur upacara sekaligus menjadi momentum berakhirnya seluruh rangkaian HUT RI Ke-80 di Kabupaten Raja.

    Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong41 Anggota Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibraka) merupakan putra-putri terbaik pilihan dari berbagai sekolah di Kabupaten Raja Ampat.

    Tampak hadir Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRK Raja Ampat, Forkopimda, Dandim 1805 Raja Ampat, Kapolres Raja Ampat dan para tamu undangan.

  • Pemerintah Kota Sorong Gelar Upacara Peringatan HUT ke-80 RI dengan Meriah dan Penuh Khidmat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan sarat makna di lapangan kantor Walikota Sorong pada Minggu (17/08/2025).

    Upacara berlangsung meriah dan khidmat, diwarnai semangat kebangsaan dan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

    Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A., bertindak sebagai inspektur upacara, didampingi Wakil Wali Kota H. Anshar Karim, A.Md., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan BUMN-BUMD, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemimpin daerah itu menambah khidmat jalannya peringatan kemerdekaan.

    Tugas sebagai komandan upacara dipercayakan kepada Lettu Inf Yusri Sunir, dengan cadangan Lettu Inf Ferdi Lukas Winokan, sementara Kapten Arm Edys Joko Winarno didapuk sebagai perwira upacara. Kehadiran aparat TNI dengan disiplin tinggi menjadi penopang suksesnya pelaksanaan upacara.

    Momen paling ditunggu terjadi saat 40 anggota Paskibraka Kota Sorong, yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri perwakilan 11 SMA/SMK, berhasil mengibarkan Sang Saka Merah Putih dengan sempurna. Tepuk tangan meriah peserta upacara bergema saat bendera merah putih berkibar gagah, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilantunkan paduan suara.

    Prosesi semakin khidmat dengan kehadiran Pasukan 45 dari Batalyon Infanteri 762/Vira Yudha Sakti yang tampil gagah mengiringi jalannya upacara.

    Dalam amanatnya, Wali Kota Septinus menegaskan bahwa peringatan HUT RI harus dijadikan energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kota Sorong. “Di usia yang ke-80 ini, kita perlu terus mengisi kemerdekaan dengan mempercepat pembangunan di Kota Sorong. Itu yang pertama,” tegasnya di hadapan peserta upacara.

    Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh unsur Forkopimda yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan peringatan HUT RI. “Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan Forkopimda atas dukungan serta partisipasinya, sehingga hari ini kita bisa merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-80. Momentum ini sangat berharga untuk mendorong kita bergiat melaksanakan pembangunan di Kota Sorong,” ujarnya.

    Upacara HUT RI di Kota Sorong tahun ini tidak hanya berfokus pada prosesi kenegaraan, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada empat keluarga pekerja rentan di Kota Sorong. Penyerahan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat.

    Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari banyaknya peserta upacara yang hadir. Ratusan peserta dari unsur TNI, Polri, ASN, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum, mengikuti upacara dengan penuh semangat. Tak sedikit yang tampil dengan busana bernuansa merah putih, menambah semarak suasana peringatan kemerdekaan.

    Rangkaian upacara ditutup dengan pembacaan doa oleh tokoh agama yang memohon keberkahan bagi bangsa dan negara, khususnya Kota Sorong. Usai doa, paduan suara kembali membawakan lagu kebangsaan yang membuat suasana semakin khidmat dan penuh rasa haru.

    Wali Kota Septinus berharap peringatan HUT RI ke-80 ini menjadi momentum bersama untuk memperkuat persatuan dan memperkokoh semangat kebangsaan. “Peringatan HUT ke-80 RI di Kota Sorong ini menjadi momentum bersama untuk meneguhkan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Sorong ke arah yang lebih maju,” pungkasnya.

  • Gelar Upacara Perdana HUT RI ke-80 Pemprov PBD: Elisa Kambu Beri Santunan Kepada Masyarakat

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kalinya menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

    Upacara berlangsung khidmat di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Kota Sorong Papua Barat Daya pada Minggu (7/08/20205).

    Momentum bersejarah ini menjadi istimewa karena merupakan kali pertama Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus sejak resmi berdiri sebagai provinsi bbaru dan termudah di Indonesia. Kehadiran berbagai unsur pemerintah, masyarakat, hingga perwakilan anak-anak Disabilitas menambah semarak acara tersebut.

    Upacara dihadiri oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat adat. Seluruhnya bersatu dalam semangat kebangsaan memperingati hari lahirnya Republik Indonesia.

    Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa peringatan HUT RI ke-80 menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua Barat Daya untuk memperkuat persatuan, membangun daerah, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia emas 2045.

    Tak hanya seremonial, upacara kali ini juga dirangkaikan dengan penyerahan sejumlah bantuan sosial dan program strategis pemerintah provinsi. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah di enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya.

    Salah satu bantuan yang diberikan adalah santunan Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp42.000.000 kepada ahli waris yang berhak. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan Kartu Peserta Keagamaan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut memberikan bantuan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan nilai mencapai Rp217.000.000. Beasiswa ini diharapkan mampu melahirkan tenaga kesehatan berkualitas yang akan kembali mengabdi di tanah Papua, khususnya wilayah Papua Barat Daya.

    Selain itu, Elisa Kambu juga menyerahkan bantuan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menyasar ibu dan anak di enam daerah, yakni Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, dan Kota Sorong. Program ini menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    Dalam sambutannya, Elisa menekankan pentingnya peringatan HUT RI bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan momentum refleksi dan evaluasi bersama. “Kemerdekaan ini adalah warisan para pahlawan, tugas kita adalah mengisinya dengan kerja nyata, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya,” ujarnya.

    Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama di Papua Barat Daya. Suasana khidmat menyelimuti seluruh peserta upacara, mencerminkan tekad bersama untuk menjaga kebhinekaan dan memperkuat persaudaraan.

    Dengan suksesnya pelaksanaan upacara perdana HUT RI ke-80 ini, Papua Barat Daya menunjukkan kesiapannya sebagai provinsi baru untuk menjadi bagian aktif dalam pembangunan nasional. Harapannya, semangat kemerdekaan terus menjadi energi bagi masyarakat Papua Barat Daya dalam melangkah maju menuju masa depan yang lebih sejahtera.

  • Pemprov Papua Barat Daya Gelar Upacara Perdana HUT RI Ke-80: Tim Deklarator Apresiasi Elisa Kambu

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggelar upacara perdana Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80 di Lapangan Mako Lantamal XIV Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (17/08/2025).

    Upacara ini merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia khususnya warga Papua Barat Daya dalam memperingati kemerdekaan negara.

    Upacara HUT RI ke-80 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Tokoh Pemuda, Masyarakat, Adat, Agama, Forkopimda, dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya juga hadir dalam upacara ini.

    Dalam keterangannya, Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bernard Jitmau, SH. MH, menyampaikan apresiasi kepada Elisa Kambu. ” Ini merupakan Upacara Perdana bagi Provinsi termuda di Indonesia yang dipimpin oleh Elisa Kambu, saya mengapresiasi Elisa Kambu karena telah berhasil melaksanakan upacara yang sangat penting bagi Masyarakat Indonesia, ” kata Bernad.

    Ia juga memberikan masukan kepada Pemerintah Papua Barat Daya agar kedepannya dapat menyediakan lapangan yang luas sehingga bisa melibatkan masyarakat yang lebih banyak lagi dalam perayaan 17 Agustus ini.

    “Saya menyarankan agar bapak Gubernur sediakan lahan luas untuk upacara 17 Agustus, pasalnya meskipun sukses menggelar namun peserta belum maksimal, sehingga harus ada lokasi khusus untuk upacara hari – hari besar Nasional,” ujarnya

    Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya juga menegaskan HUT RI ke-80 merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia dalam memperingati kemerdekaan negara. “Upacara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan peran aktif dalam membangun negara”, tandasnya.

    Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki peran penting dalam menyelenggarakan upacara HUT RI ke-80 ini. Dengan adanya upacara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan peran aktif dalam membangun negara.

    Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam memperingati HUT RI ke-80 ini. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terutama Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya arah pembangunan ke depan akan semakin meningkat dan berkembang dalam mendukung Indonesia Emas di tahun-tahun mendatang.

    Momentum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan peran aktif dalam membangun negara. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negara.

    Upacara HUT RI ke-80 di Papua Barat Daya merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia dalam memperingati kemerdekaan negara. Dengan adanya upacara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan peran aktif menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Usai mengikuti Upacara, Ketua Bersama Anggota, Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya berziarah ke Taman Makam Pahlawan menabur bunga di atas Pusara Mantan Ketua Tim Deklarator Alm. Dr. Andi Asmuruf, SH.MH.

    Sambil memegang pusara ia berharap perjuangan dari Almarhum serta teman-teman pejuang lainnya akan terus diperjuangkan, cita luhur mereka tetap kami juangkan, semangat yang telah di torehkan pada Provinsi ini akan kami ingat sepanjang hidup kami.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Almarhum yang telah bersama-sama kami memperjuangkan Provinsi ini, kami juga akan mengusulkan kepada pemerintah agar nama – nama pejuang yang telah mengabdikan diri untuk Provinsi ini terutama Almarhum Andi Asmuruf agar selalu di kenang dalam setiap momentum Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya” ungkap Bernard.

    “Semoga Para pejuang bangsa ini termasuk para pejuang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan tempat yang layak disisi Tuhan yang Maha Kuasa,” tutup Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Bernard Jitmau, SH. MH.

  • HMI BADKO Maluku Dukung Langkah Bupati SBB Lindungi Hak Masyarakat Adat

    Melanesiatimes.com – Fungsionaris HMI BADKO Maluku, Ali Alkatiri, SE memberikan apresiasi atas langkah Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, dalam menyelesaikan konflik horizontal antara PT Spice Islands Maluku (PT SIM) dengan masyarakat adat.

    Melalui pendekatan mediasi, dialog partisipatif, serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD, Bupati berhasil menghadirkan solusi jalan tengah, yakni memastikan investasi tetap berjalan namun hak- hak masyarakat tetap dijamin melalui mekanisme mediasi dan verifikasi lahan.

    Sejumlah media pada 14–16 Agustus 2025 memberitakan bahwa Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, semestinya mengapresiasi peran Bupati SBB yang memimpin serangkaian pertemuan melibatkan DPRD dan pemangku kepentingan. Forum tersebut menghasilkan kesepakatan penting: “investasi tetap berjalan, sengketa lahan diselesaikan secara adil”, yang sekaligus berhasil meredam potensi eskalasi konflik horizontal yang sebelumnya memanas.

    Menurut Ali Alkatiri, langkah tegas dan bijak yang diambil Bupati Asri Arman bukan hanya mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada masyarakat adat.

    “Bupati SBB telah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dengan mampu menyelesaikan persoalan yang diwariskan dari periode pemerintahan sebelumnya. Untuk itu, Gubernur Maluku patut memberikan penghargaan kepada Bupati Asri Arman,” ujar Ali Alkatiri.

    Ia menambahkan, keberhasilan tersebut sekaligus membuka jalan bagi hadirnya investasi berbasis kerakyatan di Seram Bagian Barat. Dengan begitu, pembangunan daerah tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. “HMI BADKO Maluku mendukung langkah Bupati dalam mengedepankan investasi yang adil, partisipatif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

    Ali Alkatiri berharap penyelesaian konflik tanah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus menjadi contoh kepemimpinan yang mampu menghadirkan solusi dan keberlanjutan pembangunan di Maluku. Fungsionaris HMI BADKO Maluku,

    Ali Alkatiri, mengapresiasi Bupati Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman, M.T, yang berhasil menyelesaikan sengketa tanah masyarakat adat dengan PT. SPICE ISLAND MALUKU (SIM).

    Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti kepemimpinan yang berpihak pada rakyat sekaligus mampu menuntaskan persoalan dari periode pemerintahan sebelumnya.

    Ia menilai, Bupati SBB telah membuka ruang bagi hadirnya investasi berbasis kerakyatan yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia mendorong Gubernur Maluku untuk memberikan penghargaan atas capaian penting tersebut. Tutup Alkatiri.

  • 80 Tahun Indonesia Merdeka, Abdullah Kelrey: Rakyat Tetap Miskin, Pejabat Sibuk Korupsi

    Melanesiatimes.com – Saat bangsa merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025, kritik tajam muncul dari Founder Nusa Ina Connection (NIC). Ia menegaskan: “Pejabat negara kita belum merdeka, karena faktanya koruptor masih banyak. Sementara rakyat masih miskin, pejabat sibuk memperkaya diri”.Ujar Abdullah Kelrey – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Minggu (17/08/2025)

    Ia menyerukan bahwa momen bersejarah ini lebih dari sekadar seremoni – ini waktu yang tepat untuk evaluasi serius atas kondisi bangsa. Sesuai data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia hanya menyentuh 37 dari skala 100 pada 2024, sebuah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan kerentanan tinggi terhadap korupsi.

    Tak hanya itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK)—yang mengukur seberapa menolak masyarakat terhadap korupsi—justru menurun menjadi 3,85 (skala 0–5) di tahun 2024, mengindikasikan peningkatan tingkat permisif terhadap korupsi.

    Kelrey juga menyentil bahwa koruptor besar masih merajalela. Misalnya, kasus PT Pertamina yang disebut sebagai megakorupsi, menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, dan berpotensi menembus Rp 968,5 triliun jika merujuk tren sejak 2018.

    Selain itu, kasus pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung sejak Mei 2025 — salah satu contoh baru bahwa korupsi terus mencuat di sektor pendidikan.

    Menanggapi realitas ini, Kelrey menandaskan bahwa kemiskinan di semua level masih mendalam — seolah jadi status quo. “Perayaan bendera dan kembang api tak cukup. Jika pejabat masih korup, rakyat tetap dijajah kemiskinan,” ujarnya

    Lebih lanjut, menurut survei Indonesia Leadership Outlook 2025, sebanyak 30,9% pemimpin menyebut isu integritas dan korupsi sebagai tantangan terbesar di tahun ini. Bahkan, 78,4% merasakan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah.

    Kelrey pun mengajak generasi muda untuk lebih kritis dan bersuara. Bagi dia, kemerdekaan sejati baru akan tercapai jika rakyat tidak takut melawan korupsi, dan pemerintah benar-benar mewujudkan pelayanan adil tanpa ambang batas.