Melanesia Times

Blog

  • Menkumham Hadiahi Motor untuk Tiga Anggota Paskibraka Papua Barat Daya yang Viral

    Melanesiatimes.com, Sorong Papua Barat Daya – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan apresiasi khusus kepada tiga anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) Papua Barat Daya. Masing-masing dari mereka menerima hadiah berupa satu unit sepeda motor.

    Hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, yang sempat menjadi sorotan publik. Saat itu, salah satu anggota nyaris pingsan di tengah prosesi, namun berhasil tetap tegak berkat kekompakan dua rekannya.

    Penyerahan hadiah motor ini dilakukan melalui Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Kantor Gubernur Kota Sorong Papua Barat Daya pada Rabu (20/08/2025).

    Momen itu sekaligus menjadi simbol penghormatan pemerintah atas semangat dan perjuangan generasi muda.

    Video yang sempat viral memperlihatkan Karisto Dimara, anggota Paskibraka yang hampir pingsan, ditopang dengan sigap oleh Afgan Rizal Sapulete di sebelah kiri dan Frans Beto Kolawi di sisi kanan. Berkat aksi cepat keduanya, formasi tetap terjaga dan pengibaran bendera pusaka berlangsung sempurna.

    Menteri Hukum tidak hanya memberi hadiah motor, tetapi juga berkomitmen memberikan dukungan pendidikan. Ia menegaskan pemerintah menyiapkan beasiswa khusus untuk ketiga Paskibraka tersebut.

    “Kami menyiapkan beasiswa bagi adik-adik kita bertiga. Harapannya nanti ada di antara mereka yang bisa berdinas di Kementerian Hukum,” ujar Supratman Andi Agtas saat sambungan telepon dengan Gubernur Elisa Kambu.

    Langkah ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Tindakan Menteri Hukum merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda yang berprestasi.

    Selain itu, peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anak bangsa. Ketiga Paskibraka tersebut menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama mampu menjaga kehormatan negara di momen bersejarah.

    Dengan penghargaan ini, diharapkan Karisto Dimara, Afgan Rizal Sapulete, dan Frans Beto Kolawi terus termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara di masa mendatang.

  • Turnamen Voli Putri Polsek Kepulauan Meriahkan HUT RI ke-80

    Melanesiatimes.com, Doom Sorong Kepulauan – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Polsek Sorong Kepulauan sukses menggelar Turnamen Bola Voli Putri Se-Distrik Sorong Kepulauan. Ajang olahraga ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus ajang silaturahmi antarwarga pulau. Rabu (20/08/2025).

    Turnamen yang berlangsung meriah tersebut diikuti oleh 16 tim dari berbagai kampung dan kelurahan yang ada di wilayah Distrik Sorong Kepulauan. Para peserta tampil penuh semangat, menjadikan setiap pertandingan menarik untuk ditonton masyarakat.

    Hasil akhir turnamen menetapkan Tim Nogari A sebagai juara pertama, disusul Nogari B sebagai juara kedua. Sementara Tim Mandiri berhasil menempati posisi ketiga, dan Tim Tanjung Lampu dari Pulau Sop menutup podium di peringkat keempat.

    Penyerahan piala dilakukan secara bergantian oleh para pejabat yang hadir. Rinoldy Rumfeka, anggota DPRK Kota Sorong, menyerahkan piala untuk juara pertama dan kedua. Sementara itu, Kepala Distrik Sorong Kepulauan, Steven Asmuruf, S.Sos. Akp., menyerahkan piala kepada juara ketiga dan keempat.

    Tak hanya itu, Wakapolres Sorong Kota, AKBP Matias Yosia Krey, S.Pd., juga menyerahkan uang pembinaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan sportivitas seluruh peserta.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sorong Kepulauan, Iptu Sendi Wanggai, turut hadir mendampingi jalannya turnamen. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan penuh Polsek terhadap kegiatan positif masyarakat, khususnya generasi muda.

    Wakapolres Sorong Kota, yang hadir mewakili Kapolres Sorong Kota, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan turnamen. Ia menegaskan bahwa olahraga voli sudah menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Polri, khususnya dalam membangun generasi muda yang sehat dan produktif.

    Lebih lanjut, ia menegaskan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar event serupa dapat digelar lebih besar dan rutin di masa mendatang.

    “Olahraga adalah wadah yang positif bagi anak muda. Karena itu, kami ingin memastikan kegiatan seperti ini terus berlanjut,” ujarnya.Turnamen Voli Putri Polsek Kepulauan Meriahkan HUT RI ke-80

    Selain itu, Wakapolres juga menitip pesan khusus kepada generasi muda untuk menjauhi narkoba. Menurutnya, kegiatan olahraga adalah cara efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

    Sementara itu, Rinoldy Rumfeka menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kegiatan ini dengan menggelar turnamen yang lebih besar di Pulau Doom. Rencananya, kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat luas serta unsur Forkopimda Kota Sorong maupun Papua Barat Daya.

    “Turnamen ini menjadi langkah awal. Ke depan, kami akan koordinasi agar event besar bisa ddigelar secara rutin, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyalurkan bakat dan memperkuat persatuan,” tegas Rinoldy.

    Pernyataan tersebut disambut positif masyarakat yang hadir. Mereka berharap turnamen voli dapat dijadikan agenda tahunan, sekaligus menjadi sarana pembinaan generasi muda melalui ololahraga.

    Diketahui Rinoldy atau yang biasa di sapa Kaka RR juga sebagai salah satu sponsor dalam mendukung setiap kegiatan yang berlangsung di dapil satu Kota Sorong.

    Dalam turnamen Voli Purti ini Kaka RR merupakan salah satu sponsor yang menyumbang Piala serta memberikan uang pembinaan sebagai motivasi kepada para tim agar menjadi semangat dalam mengembangkan potensi diri di bidang olahraga.

    Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah hiburan rakyat. Selama pertandingan berlangsung, masyarakat pulau doom bahkan dari pulau yang berada di wilayah Sorong Kepulauan antusias datang untuk memberikan dukungan bagi tim kebanggaan mereka.

    Semarak turnamen semakin terasa karena berlangsung bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-80. Momen ini tidak hanya memperkuat rasa cinta tanah air, tetapi juga mempererat ikatan persaudaraan antarwarga pulau.

    Dengan berakhirnya turnamen ini, panitia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Semangat sportivitas dan kebersamaan yang terbangun dari ajang ini diharapkan menjadi modal penting dalam membangun Distrik Sorong Kepulauan yang lebih maju dan harmonis.

  • Fornusa Beri Apresiasi Khusus untuk Panglima TNI Usai Angkat Saleh Mustafa Sebagai Wakasad

    Melanesiatimes.com – Forum Rakyat Nusantara (Fornusa) memberikan penghargaan tinggi kepada Panglima TNI atas keputusan mengangkat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

    Ketua Umum Fornusa, Rusdi Bicara, menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan Panglima TNI dalam menempatkan perwira terbaik dengan rekam jejak, integritas, serta kepemimpinan yang kuat untuk memperkuat TNI AD.

    “Kami sangat mengapresiasi keputusan Panglima TNI yang menunjuk Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakasad. Beliau dikenal sebagai prajurit berpengalaman, berdedikasi, dan memiliki integritas tinggi untuk membawa TNI AD semakin profesional serta dekat dengan rakyat,” ujar Rusdi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Selain apresiasi, Rusdi juga menyampaikan ucapan selamat dan doa atas amanah baru yang diemban Saleh Mustafa.

    “Selamat untuk Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Semoga beliau bisa menjalankan tugas barunya dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melanjutkan tradisi TNI AD sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tambahnya.

    Fornusa menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah strategis TNI dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan bangsa.

  • Diduga Sarat Korupsi! Satker BPJN Maluku Bakal Dilaporkan ke Kejagung

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM) Maluku – Jakarta memastikan bakal turun ke jalan dengan menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi ini sekaligus menjadi langkah resmi mereka untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran negara dalam proyek infrastruktur di Maluku.

    Fokus utama mahasiswa ada pada proyek jalan dan jembatan di ruas Bula–Masiwang, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang disebut sudah mengalami kerusakan parah meski baru rampung awal 2024. Padahal, proyek itu menelan anggaran mencapai Rp49,26 miliar untuk jalan dan Rp13,57 miliar untuk jembatan.

    “Belum enam bulan selesai, tapi sudah rusak parah. Ini jelas mengarah pada dugaan praktik korupsi,” tegas Jufri, Koordinator JAM Maluku-Jakarta dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2025).

    Menurut investigasi lapangan, pekerjaan jalan yang digarap CV. Seram Utara Agung dengan pengawasan PT. Abdi Mulia Daya tidak sesuai spesifikasi. Sejumlah titik jalan rusak dan ada paket pekerjaan yang diduga fiktif. Sementara itu, jembatan yang seharusnya bertahan lama justru ambruk hanya dalam hitungan bulan.

    Jufri menambahkan, pihaknya menilai kuat adanya praktik penyalahgunaan anggaran besar-besaran di tubuh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, khususnya di bawah kendali Kepala Satker Wilayah II, Toce Leuwol.

    “Kami sudah pegang dokumen, data, dan bukti lapangan. Semua akan kami serahkan ke Kejagung agar kasus ini segera diproses sesuai hukum,” ujarnya.

    JAM Maluku-Jakarta menegaskan, kerugian akibat dugaan korupsi ini bukan hanya pada anggaran negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Jalan yang seharusnya mempermudah mobilitas, justru berbalik menyusahkan warga.

    “Negara sudah rugi, rakyat jadi korban. Kami mendesak Kejagung jangan tinggal diam,” tutup Jufri.

  • Geger di Maluku Utara: Nama PT MRI Diseret ke Skandal Tambang Ilegal Pulau Gebe

    Melanesiatimes.com – Suhu perlawanan rakyat terhadap mafia tambang di Maluku Utara makin membara. Setelah menggelar aksi jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI pada 25 Juli 2025 lalu, Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (KAMTAM-HALTENG) kembali angkat suara soal dugaan tambang ilegal dan distribusi solar gelap di Pulau Gebe, Halmahera Tengah.

    Koordinator lapangan KAMTAM-HALTENG, Badi Farman, menuding Kejaksaan Agung terlalu lamban menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia menilai, sikap diam aparat hukum hanya memperbesar keresahan publik.

    “Praktik mafia tambang dan solar gelap di Pulau Gebe sudah jadi rahasia umum. Investigasi kami menemukan dugaan kuat keterlibatan PT Mineral Resources Indonesia (MRI). Kalau aparat terus bungkam, ini sama saja pembiaran,” tegas Badi, Rabu (20/8/2025).

    Tekanan Politik Diperluas

    Badi memastikan, gerakan KAMTAM-HALTENG tak berhenti di kejaksaan. Mereka bakal mendatangi Kementerian ESDM dan KLHK, bahkan siap menggelar aksi besar-besaran jika pemerintah masih bersembunyi di balik alasan koordinasi.

    “Pulau Gebe ini pulau kecil strategis, dilindungi UU No. 27 Tahun 2007. Bukan untuk ditambang, tapi untuk perikanan, pariwisata, dan kelestarian ekologi. Kalau tambang ilegal terus dibiarkan, hutan, terumbu karang, sampai kehidupan nelayan bisa hancur,” ujarnya.

    Sorotan DPR RI dan Presiden

    Isu tambang ilegal Pulau Gebe kini juga jadi perhatian Komisi XII DPR RI. Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya, memastikan pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan salah satu anggota DPR RI dalam praktik tambang ilegal di Gebe.

    Anggota Komisi XII lainnya, Eddy Soeparno, menegaskan Kementerian ESDM tidak boleh menutup mata. Ia mengingatkan langkah Presiden Prabowo yang pernah mencabut izin tambang di pulau kecil sekitar Raja Ampat.

    “Kalau benar ada pelanggaran di Gebe, Dirjen Gakkum ESDM wajib segera bertindak tegas,” kata Eddy.

    Presiden Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan, mafia tambang adalah pengkhianat bangsa yang harus dihancurkan, tanpa pandang bulu.

    Tagar #SavePulauGebe Jadi Viral

    Investigasi warga dan lembaga lingkungan memperkuat dugaan keterlibatan PT MRI dalam operasi tambang di Pulau Gebe. Aktivitas ini disebut merusak hutan, mencemari laut, merambah tanah adat, hingga menurunkan hasil tangkapan nelayan.

    Gelombang protes pun kian meluas. Tagar #SavePulauGebe kini ramai di media sosial, jadi simbol perlawanan rakyat Maluku Utara terhadap mafia tambang.

    “Pulau Gebe adalah tanah adat, tanah kehidupan. Kalau negara terus diam, rakyat siap turun ke jalan mengepung KESDM, KLHK, bahkan Istana. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan mafia,” tutup Badi dengan lantang.

  • NIC Desak KPK Tindak Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan PUPR Fakfak

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dugaan penyimpangan proyek jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Fakfak.

    Desakan ini muncul setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023 menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam 13 paket proyek jalan dengan total kontrak senilai Rp74,1 miliar, yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar.

    Berdasarkan dokumen LHP BPK RI yang dikutip dari PUKANEWS (17/8/2025), beberapa proyek bermasalah di antaranya:

    • Jalan Kinam-Kinam II (kontrak Rp13,9 miliar, potensi kerugian Rp1,09 miliar),

    • Jalan Dalam Kota Fakfak (Rp10,8 miliar, kerugian Rp888 juta),

    • Jalan Kokas – Kotam (Rp9,9 miliar, kerugian Rp796 juta),

    • Jalan Katemba – Satega (Rp8,5 miliar, kerugian Rp687 juta),

    • Jalan Fakfak – Kayu Ni (Rp8,4 miliar, kerugian Rp678 juta).

    Audit BPK mengungkap modus berupa pengurangan volume pekerjaan, kualitas buruk, lemahnya pengawasan konsultan, dan pembayaran penuh meski pekerjaan tidak sesuai kontrak.

    Namun hingga kini, Kejaksaan Negeri Fakfak, Inspektorat Daerah, maupun DPRD Fakfak belum melakukan tindakan nyata.

    Kepada wartawan, Abdullah Kelrey menegaskan:

    “Temuan BPK sudah sangat terang benderang. Ada dugaan kerugian negara miliaran rupiah, tapi aparat penegak hukum di daerah terkesan diam. Jangan sampai ada kesan pembiaran. KPK harus segera memanggil Kepala Dinas PUPR Fakfak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, Inspektorat, hingga DPRD Fakfak yang lalai dalam fungsi kontrol.”

    Lebih lanjut, Abdullah menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya bersuara di media, tetapi juga siap membawa kasus ini langsung ke KPK.

    “Kami dari Nusa Ina Connection akan segera memasukkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan penyimpangan proyek jalan ini, dan kami akan mengawal proses hukumnya sampai tuntas. Ini menyangkut uang rakyat Fakfak yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Abdullah menambahkan, dugaan penyimpangan ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan masuk kategori tindak pidana korupsi.

    “Kita bicara tentang uang rakyat dan hak masyarakat Fakfak atas infrastruktur jalan yang layak. Kalau proyek dikerjakan asal-asalan, yang dirugikan adalah rakyat. KPK harus hadir untuk menghentikan praktik bancakan anggaran,” pungkasnya.

    Masyarakat berharap KPK segera mengambil alih kasus ini untuk menindaklanjuti temuan BPK RI dan memastikan pihak-pihak terkait diperiksa secara hukum.

  • Menteri Bahlil Sindir Ekspor Mentah: Jangan Ulangi Kesalahan Era VOC

    Melanesiatimes.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa swasembada energi dan hilirisasi menjadi misi besar pembangunan energi nasional. Menurutnya, strategi ini bukan hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi Indonesia di tengah persaingan global.

    “Pemerintah terus mendorong reaktivasi sumur migas yang tidak produktif, membangun infrastruktur gas, mempercepat transisi energi dengan energi baru terbarukan (EBT), hingga menggenjot hilirisasi minerba. Semua itu bagian dari peta jalan menuju ketahanan energi,” kata Bahlil saat meresmikan Migas Corner di kampus ITS Surabaya, Kamis (17/7).

    Bahlil juga menekankan peran penting dunia pendidikan. Ia menyebut mahasiswa dan kampus sebagai motor perubahan menuju kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam.

    Lebih jauh, Bahlil menegaskan hilirisasi berarti menghentikan ekspor bahan mentah dan mengolahnya langsung di dalam negeri. “Kalau hanya kirim bahan baku, nilai tambahnya dinikmati negara lain. Itu mirip zaman VOC yang hanya mengambil sumber daya kita tanpa memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

    Contoh nyata, lanjut Bahlil, adalah investasi ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia yang sudah menembus USD 20 miliar. Proyek ini menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua dunia setelah Tiongkok.

    Tak berhenti di situ, ia menyebut pada November mendatang ada investasi baru senilai Rp100 triliun dari China dan Korea. Proyek tersebut berfokus pada pengolahan nikel hingga menjadi cell battery untuk mobil listrik. “Bahkan Presiden Prabowo sudah menargetkan agar hilirisasi ini sampai menghasilkan mobil listrik buatan Indonesia,” tambahnya

  • Tambang Ilegal Berau: Mafia Batu Bara yang Menantang Wibawa Presiden Prabowo

    Melanesiatimes.com – Praktik tambang ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali jadi sorotan. Ketua Padepokan Hukum Kaltim, Siswansyah, menyebut aktivitas illegal mining di wilayah itu semakin menggila, sementara aparat penegak hukum justru dinilai bungkam.

    “Setiap malam truk pengangkut batu bara ilegal melintas di jalan poros kota tanpa hambatan. Aparat tahu, tapi seolah menutup mata. Ini bukti kuat ada mafia yang mengendalikan,” tegas Siswansyah.

    Ia menilai fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan indikasi pelemahan kebijakan pemerintah pusat. “Ini jelas meruntuhkan wibawa Presiden. Artinya, Berau sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

    Siswansyah menambahkan, gencarnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi akhir-akhir ini membuat mafia tambang dan oknum tertentu merasa terusik. “Mereka melawan balik dengan cara mengacaukan kebijakan pusat. Tujuannya jelas: menggagalkan pemberantasan korupsi yang merugikan negara,” katanya.

    Lebih jauh, ia menyebut kondisi di Berau sudah seperti upaya membangun “negara dalam negara”. Bahkan, ia memperingatkan bisa muncul “KKB model baru” di Kalimantan jika Presiden tidak segera turun tangan.

    “Stabilitas negara bisa terganggu. Presiden harus ambil alih kendali agar Berau kembali ke pangkuan NKRI,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung lemahnya respon aparat terhadap pemberitaan media. “Tambang ilegal di Berau sudah lama jadi headline, tapi tidak ada tindakan nyata. Ini bukan sekadar gosip, melainkan perlawanan langsung terhadap Presiden,” ungkapnya.

    Menurut Siswansyah, jaringan mafia tambang ilegal tidak mungkin berdiri tanpa sokongan orang dalam. “Ada janji, ada uang, ada orang-orang yang siap pasang badan demi melindungi bisnis kotor ini. Sangat berbahaya,” ujarnya.

    Ia menegaskan, penindakan mafia tambang harus menyeluruh. “Jangan hanya sibuk mengurus IKN. Berau juga harus segera dibersihkan. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi ancaman serius bagi kedaulatan negara,” pungkasnya.

  • ETOS Indonesia: Oknum Kasat Reskrim Nagan Raya Diduga Jual Beli Perkara

    Melanesiatimes.com – Dugaan praktik pemerasan dan penyalahgunaan jabatan oleh oknum Kasat Reskrim Polres Nagan Raya, AKP (N), bikin heboh warga. Masyarakat yang merasa dirugikan kompak meminta aparat hukum turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini.

    “Kami mohon Kapolri kirim tim khusus dari Mabes Polri. Kami hanya rakyat kecil yang ingin cari nafkah, tapi malah diperas oknum aparat yang seharusnya melindungi,” ujar Hamdani dan Samsuar, perwakilan warga lewat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolri.

    Surat terbuka itu juga ditembuskan ke Kapolda Aceh, Kadiv Propam Polri, Kompolnas RI, hingga Komisi III DPR RI. Dalam isi surat, warga membeberkan dugaan pungutan liar yang dilakukan AKP (N), mulai dari kios pupuk bersubsidi hingga usaha galian C.

    Salah satu yang paling mencolok adalah “setoran” Rp10 ribu per sak pupuk subsidi, yang jika dihitung bisa tembus Rp150 juta per bulan. Uang itu disebut disalurkan lewat seseorang bernama Kus, pengepul pupuk asal Desa Jeuram, Kecamatan Seunagan.

    Tak berhenti di situ, enam lokasi galian C juga disebut jadi target pungli. Pemilik usaha diminta setor Rp30 juta per lokasi, dengan total sekitar Rp180 juta tiap bulan. Dana tersebut bahkan ditransfer ke rekening pribadi, lalu bukti transfer dikirim ke AKP (N).

    “Kalau kami tak bayar, usaha bisa ditutup, alat berat disita, bahkan kami diancam ditangkap,” ungkap Hamdani sambil menunjukkan bukti di ponselnya.

    Selain dugaan pungli, warga juga menyoroti praktik “jual beli perkara” di Polres Nagan Raya. Kasus penggelapan motor misalnya, pelapor diminta bayar Rp10 juta agar laporannya diproses. Ironisnya, meski sudah bayar, barang bukti tetap tak dikembalikan karena diduga pelaku juga menyetor lebih besar.

    Menanggapi kasus ini, Iskandarsyah (Direktur ETOS Indonesia) mendorong Kapolri segera menarik AKP (N) untuk diperiksa di Propam Mabes Polri. Jika terbukti bersalah, mereka mendesak agar diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

    “Negara sudah merdeka lebih dari 70 tahun, tapi rakyat masih diperas oleh oknum aparat. Kapolri dan lembaga terkait harus segera ambil langkah konkret,” tegas Iskandarsyah.

    Iskandarsyah. juga meminta Kompolnas melakukan investigasi independen, sementara Komisi III DPR RI diminta segera menggelar RDP terkait dugaan pemerasan aparat di berbagai daerah, termasuk di Aceh.

    Hingga kini, pihak Polres Nagan Raya maupun Polda Aceh belum memberikan keterangan resmi soal kasus ini. Publik menunggu tindak lanjut kepolisian untuk mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat.

  • Tips Hemat Ala Rakyat Kecil di Tengah Efisiensi Anggaran, Nomor 5 Bikin Kaget!

    Melanesiatimes.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara, salah satunya dengan memangkas pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting. Namun, rakyat kecil sering kali ikut merasakan dampaknya. Dalam kondisi ini, strategi hidup hemat menjadi kunci untuk tetap bertahan.

    Berikut 20 tips yang bisa diterapkan sehari-hari:

    1. Catat Semua Pemasukan dan Pengeluaran

    Dengan mencatat keuangan harian, kita bisa tahu uang habis ke mana saja. Catatan ini membantu menghindari kebocoran kecil yang sering tak terasa.

    1. Bedakan Kebutuhan dan Keinginan

    Prioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, kesehatan, dan pendidikan. Barang yang sifatnya hanya untuk gengsi atau hiburan bisa ditunda.

    1. Masak di Rumah

    Harga sekali makan di luar bisa setara dengan bahan makanan untuk beberapa kali masak di rumah. Selain hemat, masakan rumah juga lebih sehat.

    1. Belanja Bijak di Pasar Tradisional

    Pasar tradisional biasanya lebih murah dibanding minimarket. Jangan lupa bandingkan harga sebelum membeli.

    1. Kurangi Penggunaan Listrik

    Matikan lampu, kipas, atau televisi yang tidak digunakan. Tagihan listrik bisa berkurang cukup banyak kalau disiplin.

    1. Gunakan Transportasi Umum atau Patungan Ongkos

    Alih-alih naik kendaraan pribadi setiap hari, gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman untuk menghemat bensin.

    1. Manfaatkan Program Bantuan Pemerintah

    Cek apakah ada bantuan sosial, subsidi listrik, atau program kesehatan gratis di daerah masing-masing. Banyak rakyat kecil belum memanfaatkannya.

    1. Berkebun di Halaman Rumah

    Menanam cabai, tomat, atau sayur bisa mengurangi belanja dapur. Bahkan, kalau hasilnya banyak bisa dijual ke tetangga.

    1. Belajar Keterampilan Baru

    Skill seperti menjahit, memasak, atau servis barang bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Sekarang banyak pelatihan gratis dari pemerintah maupun komunitas.

    1. Gunakan Barang Bekas dengan Kreatif

    Jangan buru-buru beli barang baru. Barang bekas bisa diperbaiki, didaur ulang, atau dimanfaatkan kembali untuk keperluan rumah tangga.

    1. Hindari Utang Konsumtif

    Pinjaman untuk kebutuhan mendesak masih bisa dimaklumi, tapi hindari utang hanya untuk gaya hidup. Bunga pinjaman bisa jadi beban besar di kemudian hari.

    1. Cari Pemasukan Sampingan

    Jualan online, membuka warung kecil, atau menyediakan jasa harian bisa menambah pendapatan. Sekecil apapun tambahan, tetap berharga.

    1. Kurangi Gaya Hidup Pamer di Medsos

    Jangan terjebak tren sosial media yang sering membuat orang ingin tampil mewah. Fokus pada kondisi keuangan nyata, bukan penampilan.

    1. Gunakan Aplikasi Diskon dan Promo

    Belanja dengan promo bisa memangkas pengeluaran. Namun tetap bijak, jangan tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

    1. Bijak Mengatur Uang Sekolah Anak

    Ajarkan anak hidup sederhana. Pilih perlengkapan sekolah yang sesuai kebutuhan, tidak harus mahal.

    1. Simpan Dana Darurat

    Meski sedikit, sisihkan uang untuk tabungan darurat. Ini penting agar tidak panik saat ada kebutuhan mendesak.

    1. Bersolidaritas dengan Tetangga

    Gotong royong dan saling membantu bisa meringankan beban hidup. Misalnya, berbagi makanan atau berbagi transportasi.

    1. Manfaatkan Fasilitas Gratis

    Gunakan layanan kesehatan, pendidikan, atau pelatihan gratis dari pemerintah maupun komunitas. Jangan sia-siakan kesempatan.

    1. Kurangi Pengeluaran Bocor Halus

    Rokok, kopi mahal, atau jajanan kecil sehari-hari kalau dihitung sebulan bisa jadi besar. Mengurangi hal ini akan terasa di dompet.

    1. Tetap Jaga Semangat dan Optimisme

    Hidup hemat memang tidak mudah, tapi mental kuat adalah modal utama untuk bertahan. Optimisme bisa jadi energi positif untuk mencari peluang baru.

    👉 Dengan menerapkan tips-tips ini, rakyat kecil bisa lebih siap menghadapi kondisi sulit akibat efisiensi anggaran. Hidup sederhana bukan berarti hidup susah, tapi justru bisa membuat lebih mandiri, kreatif, dan tangguh.