Melanesia Times

Blog

  • Force Commander Monusco Kunjungi Komanda untuk Menyampaikan Belasungkawa Kepada Korban Penyerangan Gereja

    Melanesiatimes.com, Komanda, Republik Demokratik Kongo — Force Commander MONUSCO, Letnan Jenderal Ulisses de Mesquita Gomes, bersama 14 orang rombongan termasuk didalamnya Komandan North Sector Brigjen Md Saiful Alam Bhuiyan dan Komandan Satgas INDO RDB 39-F, Kolonel Inf Imir Faishal, S.Sos,.M.I.Pol,. melaksanakan kunjungan ke Komanda dalam rangka menyampaikan belasungkawa kepada korban penyerangan di Gereja Bienereuse Anwarite. Selasa (19/08/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Force Commander diterima langsung oleh Pastor senior, Mr. Ame Lokana. Pertemuan berlangsung penuh kekhidmatan, di mana Force Commander menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kemanusiaan yang menimpa jemaat gereja dan masyarakat sekitar.

    Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pemakaman massal korban. Di tempat tersebut, Force Commander beserta rombongan mengheningkan cipta dan memanjatkan doa untuk para korban yang telah meninggal dunia.

    Pastor Ame Lokana dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada MONUSCO, khususnya kepada Satgas INDO RDB 39-F, atas segala dukungan yang telah diberikan.

    Bantuan tersebut antara lain berupa pendampingan dalam proses pemakaman serta pemberian material semen untuk pembangunan pondasi makam massal.

    Kunjungan Force Commander ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan semangat kepada keluarga korban, serta menjadi wujud nyata komitmen MONUSCO dalam mendukung keamanan dan pemulihan kehidupan masyarakat di Komanda.

  • Kapolda Kaltim Terancam Dicopot, JAM Indonesia Tekan Kapolri soal Tambang Ilegal

    Melanesiatimes.com – Jaringan Aksi Mahasiswa (JAM Indonesia) menyoroti maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Aktivitas tambang ilegal di sekitar Pondok Pesantren Hidayatullah dan sepanjang Jalan Poros Kelay KM 35 diduga tidak hanya merusak lingkungan dan merugikan keuangan negara, tetapi juga mendapat perlindungan dari oknum aparat kepolisian.

    Berdasarkan informasi dari sumber lokal dan pemerhati lingkungan, aktivitas tambang ilegal tersebut terus berlangsung meski tidak memiliki izin resmi, seakan kebal terhadap hukum.

    “Kami mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengirim tim investigasi dan mencopot Kapolda Kalimantan Timur serta Kapolres Kabupaten Berau apabila benar ditemukan keterlibatan aparat dalam melindungi aktivitas tambang ilegal ini,” tegas Ketua JAM Indonesia, Selasa, (19/08/2025).

    JAM Indonesia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba secara jelas melarang aktivitas pertambangan tanpa izin. Pelaku dapat dijerat Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

    “Apabila aparat penegak hukum terbukti terlibat atau menerima keuntungan dari operasi ilegal ini, mereka juga bisa dijerat Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” lanjut pernyataan tersebut.

    Selain mendesak Kapolri, Ketua JAM Indonesia juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar segera memerintahkan jajarannya menutup aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

    “Jika dibiarkan, kerugian negara bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dampaknya juga sangat serius: lahan produktif rusak, sumber air tercemar, hingga meningkatnya ancaman banjir dan longsor,” tegas Jufri

    Tambang ilegal di sekitar kawasan pendidikan seperti Pondok Pesantren Hidayatullah dinilai sangat berbahaya. “Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat generasi muda menimba ilmu justru dikepung polusi debu, kebisingan, dan meningkatnya potensi kriminalitas.

    Tidak ada alasan lagi untuk membiarkan aktivitas ilegal ini berlangsung. Kapolda Kaltim dan Kapolres Berau harus dicopot bila terbukti lalai atau bahkan terlibat langsung dalam praktik tambang ilegal ini,” tutup Jufri

  • Jurnalis dan Stakeholder Terlibat “Bentrok” Di Masohi

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Situasi tak biasa terjadi di sianida cafe Kota Masohi setelah jurnalis dan stakeholder Maluku Tengah terlibat bentrok pemikiran pada senin malam, (18/08/2025) waktu setempat.

    Dimediasi oleh Kabaresi Jurnalis.com, baik jurnalis maupun para stakeholder terlihat saling berjibaku, beradu argumen, menyampaikan ide, dan gagasan, serta berupaya saling serang dan mempertanyakan posisi masing-masing dalam perannya mengawal demokrasi di Bumi Pamahanunusa.

    Pantauan wartawan melanesia times di lokasi bentrokan, situasi tersebut bermula saat pimpinan redaksi Kabaresi Jurnalis.com Yuslan Idris yang bertindak sebagai moderator mulai membuka dialog dengan mengatakan “demokrasi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya singkat.

    Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan ulasan demokrasi oleh salah satu narasumber dari kalangan aktivis yang membandingkan situasi demokrasi di era kepemimpinan beberapa kepala daerah di Malteng.

    Menurutnya “arus demokrasi di Maluku Tengah terasa kuat saat Bupati AT berkuasa selama kurun waktu dua periode. Namun mulai mengalami penurunan (khususnya pada berkurangnya fungsi kontrol) dari kalangan aktivis dan pers di masa kepemimpinan Bupati berikutnya (TA, MM, hingga kini ZAA),” terang Fahri AS (demikian ia akrab disapa).

    Fahri juga menilai “melemahnya demokrasi pada kurun waktu beberapa tahun belakangan ini lebih kepada berkurangnya kritik terhadap pemerintah daerah. Publik seolah jenuh dan kehilangan kepercayaan khususnya pada jurnalis yang dianggap lemah,” ujarnya.

    Tak pelak, Fahri pun menganalogikan peran jurnalis yang dikatakannya berada di posisi antara Nabi dan Napsu (Nabi Palsu).

    Kata dia “mereka (para jurnalis) bisa dianggap “Nabi” jika milik kesamaan sebagai pemberi/penyebar berita benar/kabar nyata sehingga dianggap miliki peran yang mulia. Namun sebaliknya predikat Nabi Palsu akan melekat pada diri mereka jika yang dilakukan adalah menyebarkan berita bohong (jurnalis bodong dan lainnya,” kenang Fahri mengingat tulisan miliknya yang sempat dimuat pada media lokal Info Baru bulan Oktober 2020 silam.

    Fahri tak sendiri dalam memberikan kritik kepada jurnalis melainkan hampir sebagian besar stakeholder yang hadir malam itu sependapat dengannya.

    “terlebih pada persoalan pemberitaan yang kritis dan sarat unsur evaluasi terhadap kinerja kepala daerah dan OPD lainnya. Kami merasa wartawan kurang berperan mengawal hal-hal semacam ini,” singgung salah seorang pemimpin OKP.

    Kritik Fahri dan stakeholder lainnya atas kinerja jurnalis yang dicap miris mendapat tanggapan serius dari kontributor media online Mapikor Ampi yang duduk tepat di depan para narasumber.

    Ia berpendapat “kita tidak bisa menghakimi para jurnalis begitu saja sebab setiap jurnalis berbeda dalam menjalankan peran dan fungsinya di lapangan. Khusus untuk Mapikor, selama ni kami termasuk yang paling aktif dan tak segan melabrak oknum pejabat korup,” tegas Ampi sembari menantang forum jika miliki data akurat terkait suatu kasus, serahkan kepada Mapikor dijamin akan terbit.

    Tensi tinggi dalam dialog temu Jurnalis dan stakeholder Maluku Tengah malam itu di sianida cafe sepintas mengingatkan kita seperti sedang berada pada forum ILC di salah satu stasiun TV swasta.

    Sama-sama dipandu oleh wartawan senior sebagai moderator (Karni Ilyas di Jakarta dan Yuslan Idris di Masohi), serta miliki konsep dinamika forum yang bisa dibilang sama persis. Namun hanya berbeda tempat dan popularitas acara tanpa mengurangi sedikitpun esensi dari kepedulian anak negeri untuk peduli dengan daerahnya.

    Diketahui sebelumnya, bahwa acara ini (temu jurnalis dan stakeholder) merupakan salah satu rangkaian kegiatan memperingati 4th anniversary media online Kabaresi Jurnalis.com yang bekerjasama dengan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tengah berusaha menyajikan tontonan menarik penuh nuansa intelektual dalam menyikapi nasib demokrasi di tanah para raja.

    Bahwa apa yang dilakukan oleh Kabaresi Jurnalis.com dan PWI Maluku Tengah merupakan potret mini betapa diskusi dan menemukan solusi atas sebuah permasalahan merupakan langkah tepat dalam upaya menyehatkan demokrasi.

    Hal ini pula yang kemudian membuat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Chorneles Soparue, S.Pi., M.Si., memberikan apresiasi positif bagi Kabaresi Jurnalis dan PWI Malteng.

    “ini merupakan langkah yang baik. Kegiatan seperti ini perlu kita apresiasi karena memiliki nilai-nilai positif baik untuk masyarakat, aktivis, pers dan stakeholder lainnya di Maluku Tengah,” kata Soparue yang juga merupakan salah satu narasumber.

    Untuk itu, lanjut ia menambahkan “saya berharap kedepan sinergitas pers khususnya bisa berkolaborasi dengan kami di infokom,” sambung Soparue.

    Kemudian, kegiatan diskusi ini pun berakhir dengan meninggalkan beberapa catatan penting. Salah satunya yakni forum bersepakat bahwa persoalan mengawal demokrasi di Maluku Tengah merupakan tanggung jawab bersama yang tak bisa diacuhkan begitu saja oleh jurnalis, aktivis, maupun stakeholder lainnya serta masyarakat secara keseluruhan termsuk pemerintah daerah.

    “sebab pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang tetap menganggap penting setiap cibiran, kritikan, hujatan, yang positif (tanpa unsur fitnah) sebagai bahan masukan, mengoreksi diri, dan mengevaluasi birokrasi dalam bingkai demokrasi yang sehat,” pesan moderator Yuslan Idris menandai berakhirnya kegiatan seraya mempertimbangkan untuk dilanjutkan kembali pada agenda serupa di lain waktu sesuai keinginan forum. (HUAT)

  • Sidang Paripurna RPJPD RPJMD, Ketua DPRK Raja Ampat : Sinergi dan Kolaborasi Bentuk Kemitraan Yang Sehat

    Raja Ampat, Melanesiatimes.com – DPRK Raja Ampat gelar Rapat Paripuna Masa Sidang Kedua Tahun 2025 terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) periodik 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Selasa (19/8/25).

    Wakil Bupati dan Ketua DPRK Raja Ampat

    Agenda itu dipimpin oleh Ketua DPRK Muh Taufik Sarasa, ia menegaskan RPJMD dan RPJPD bukan sekedar administrasi formal tetapi merupakan wujud arah pembangunan Raja Ampat dalam kurun waktu 5 tahun dan 20 tahun mendatang serta dokumen tersebut merupakan penjabaran visi misi Kepala Daerah.

    Oleh karenanya, Ketua DPRK mengajak seluruh anggota agar dapat menelaah, mencermati, membahas RANPERDA RPJPD dan RPJMD dengan seksama serta meberikan masukan, kritik, yang konstruktif demi kesempurnaan dokumen tersebut. Penting sebagai Wakil Rakyat untuk memastikan isi dokumen harus termuat hal-hal sebagai berikut :

    • Mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah diserap melalui reses dan kunker.
    • Realistis dan terukur sehingga program yang dicanangkan dapat diimplementasikan dengan baik.
    • Selaras dengan program pembangunan nasional maupun program provinsi Papua Barat Daya. Agar dapat bersinergi secara optimal agar dapat memajukan Raja Ampat.

    Di sisi lain, Ketua DPRK Raja Ampat mengingatkan tentang pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar lembaga eksekutif dan legislatif merupakan bentuk kemitraan yang sehat dalam merumuskan, menetapkan arah pembangunan 5 tahun dan 20 tahun mendatang.

  • Hilirisasi Sagu di SBT Dinilai Hanya Gimmick Politik Fachri Husni Alkatiri

    Melanesiatimes.com – Praktisi Hukum sekaligus putra daerah Seram Bagian Timur (SBT), Fadli Rumakefing, melontarkan kritik tajam terhadap wacana hilirisasi sagu yang kerap digaungkan Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri. Menurutnya, ide tersebut belum punya pijakan kuat karena tidak didukung data akurat dan kesiapan industri di daerah.

    “Mari kita realistis. Hilirisasi sagu yang selalu digaungkan Bupati Fachri hanyalah nyanyian kosong tanpa data,” ujar Fadli dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025).

    Fadli menjelaskan, hilirisasi membutuhkan industri manufaktur yang terukur, mulai dari ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, hingga dukungan teknologi. Karena itu, menurutnya, hilirisasi sagu tidak bisa sekadar jadi jargon politik.

    “Kalau serius mau hilirisasi, pertanyaannya jelas: berapa luas lahan sagu di SBT? berapa potensi produksinya tiap bulan? dan sejauh mana budidaya dilakukan? Tanpa itu semua, hilirisasi hanya jadi wacana kosong,” tegasnya.

    Hingga kini, lanjut Fadli, pemerintah daerah belum memiliki data valid mengenai potensi sagu. Bahkan, ia menilai keberadaan industri manufaktur di SBT sama sekali belum terlihat.

    Lebih jauh, mantan Ketum Badko HMI Jabodetabek-Banten itu juga menyindir gelar “Bang Sagu” yang melekat pada Fachri. Menurutnya, sebutan itu tidak lebih dari pencitraan politik.

    “Ini hanya panggung retorika. Tanpa data dan kerja nyata, hilirisasi sagu tak lebih dari nyanyian kosong,” sindirnya.

    Fadli menambahkan, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, SBT masih jauh tertinggal. Meranti diketahui memiliki 59.000 hektare lahan sagu, bahkan sudah membangun sentra industri kecil menengah (IKM) dengan kapasitas produksi hingga 400 ton per bulan.

    Karena itu, ia mendesak agar pemimpin daerah berhenti menjual wacana populis dan mulai bekerja menyusun strategi konkret berbasis data.

    “Sudah waktunya hentikan retorika. Kita butuh data, strategi, dan kerja nyata, bukan sekadar nyanyian politik,” pungkas Fadli.

  • Polemik HighScope Rancamaya, Kuasa Hukum : Bareskrim Harus Menindak Tegas

    Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Magdalena Vandry, Yuliana Sihaloho, menegaskan bahwa kasus yang menimpa kliennya berpotensi memberikan dampak negatif yang serius bagi dunia pendidikan di Indonesia.

    Hal ini terkait dugaan praktik penipuan yang dilakukan oleh Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) dan Yayasan Bina Bima Sakti (YBBS) atas lisensi yang dimiliki Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA) untuk pengelolaan Sekolah HighScope Indonesia (SHI) Rancamaya.

    Menurut Yuliana, setelah SHI Rancamaya yang dikelola YBTA berkembang dan memiliki banyak siswa, secara tiba-tiba sekolah tersebut diambil alih oleh pihak pemberi lisensi tanpa penjelasan yang jelas dan transparan.

    “Klien saya, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan, memperoleh lisensi untuk mendirikan dan mengelola Sekolah HighScope Indonesia Rancamaya melalui pembelian sublisensi resmi dari HighScope Indonesia. Namun, sekolah tersebut secara sepihak diambil alih dan dikuasai oleh pihak HighScope Indonesia Pusat,” ujar Yuliana kepada jurnalis, Jumat (15/8/2025).

    Yuliana menambahkan, hingga saat ini Yayasan Bina Tunas Abadi dan Yayasan Bina Sukses Belia masih tercatat secara resmi sebagai pemegang izin operasional SHI Rancamaya berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

    “Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bogor, klien kami, masih sah tercatat sebagai pemegang izin operasional Sekolah HighScope Indonesia Rancamaya atas nama Yayasan Bina Tunas Abadi dan Yayasan Bina Sukses Belia, tegasnya.

    Lebih lanjut, Yuliana menyampaikan kekecewaan kliennya setelah mendapat informasi bahwa izin Sekolah Internasional milik SHI di Amerika Serikat hanya mencakup jenjang taman kanak-kanak. Padahal, seluruh administrasi dan perizinan yang dimiliki YBTA telah lengkap sesuai ketentuan operasional pendidikan di Indonesia.

    “Klien saya sangat kecewa mengetahui bahwa lisensi internasional dari HighScope Amerika ternyata hanya berlaku untuk tingkat taman kanak-kanak,” jelasnya.

    Menurut Yuliana, informasi ini tentu sangat merugikan dunia pendidikan Indonesia dikarenakan SHI menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak tokoh publik Indonesia dan telah memiliki prestasi yang baik.

    “Bagaimana reaksi para orang tua ketika mengetahui permasalahan yang dialami SHI ini ? Apalagi beberapa anak tokoh publik bersekolah di sini bahkan ada anak murid yang mewakili SHI menjadi Paskibraka di Istana Negara, pastinya mereka akan sangat dirugikan”.

    Atas dugaan pelanggaran ini, Yuliana mendampingi Magdalena Vandry melaporkannya kepada Bareskrim Polri. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan (lidik) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lid/334/VI/RES.1.11/2025/Tipidter tertanggal 24 Juni 2025.

    “Kami telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan ke Bareskrim Polri melalui Laporan Nomor LI/174/VI/2025/Tipidter,” ungkapnya.

    Yuliana berharap Kepolisian Republik Indonesia segera meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan guna memastikan adanya kepastian hukum.

    “Kami mendesak agar Bareskrim Mabes Polri segera menindak tegas pihak-pihak yang telah merugikan klien kami dan merusak integritas dunia pendidikan,” pungkasnya.

  • MUI dan Eks JI Sepakat Perkuat Moderasi Keislaman

    Melanesiatimes.com – Mantan amir Jamaah Islamiyah (JI) Ustadz Para Wijayanto menyatakan bahwa moderasi keislaman merupakan landasan utama bagi terciptanya suasana kebangsaan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Para dalam diskusi Rumah Wasathiyah dengan tema “Refleksi Kemerdekaan : Semangat Wasathiyah dan Kontribusi untuk Anak Bangsa”.

    “Al Wasathiyah atau moderasi keislaman sebagai fondasi bagi umat Islam untuk kembali menemukan jati diri kebangsaan mereka,” kata Ustadz Para Wijayanto seperti dikutip dari Holopis.com, Senin (18/8/2025).

    Dalam melaksanakan moderasi keislaman, bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip Islam, melainkan menempatkan Islam sebagai posisi penyeimbang dalam membangun realitas kebangsaan di Indonesia.

    Salah satu yang konkret dalam moderasi keislaman adalah bagaimana Islam membawa para pemeluknya menegasikan sikap ekstremis dan merasa paling eksklusif.

    “Moderasi Islam menolak sikap ekstrem, baik ekstrem kanan yang cenderung keras dan eksklusif, maupun ekstremis kiri yang terlalu longgar hingga kehilangan identitas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, sebagai mantan petinggi organisasi teroris di Asia Tenggara tersebut mengajak kepada para mantan anggota JI untuk kembali menata hidup dalam nuansa kebangsaan Indonesia yang lebih moderat. Salah satunya adalah memandang bahwa Indonesia adalah rumah besar bersama untuk seluruh bangsa yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras maupun golongan.

    Sebab ketika seluruh mantan Jamaah Islamiyah sudah bisa memandang Indonesia sebagai rumah besar, maka ruang gerak dan berpikir akan lebih luas. Bagimana memandang dan menyikapi perbedaan, serta mengakselerasi keislaman yang menjunjung tinggi rahmatan lil ‘alamin.

    “JI adalah kolam kecil, sementara NKRI adalah kolam besar. Ibu Aqil menolak sikap jumud, sikap beku dalam memahami agama. Ia menekankan pentingnya keterbukaan, keadilan sosial, serta tanggung jawab umat Islam untuk menjaga tatanan masyarakat dan negara,” tuturnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI DKI Jakarta KH Muhammad Syukron Makmun. Ia menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan sebuah ikatan sosial yang erat antar sesama manusia yang sudah ditakdirkan berbeda-beda, sehingga antar mereka dapat hidup berdampingan dan rukun.

    “Kebangsaan bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga ikatan sosial dan moral untuk hidup berdampingan dalam satu negara,” kata Kiai Syukron Makmun.

    Terlebih dalam Islam, telah diajarkan bagaimana mencipatakan dan menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama. Bukan hanya kepada sesama Islam, melainkan dengan umat yang beragama lain.

    “Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sekalipun masyarakat terdri dari beragam latar belakang suku, etnis, dan agama,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua FKPP Jamaah Islamiyah (Forum Komunikasi Pondok Pesantren JI) Mustaqim Safar juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimana sebagai pemeluk agama Islam, semua orang harus mampu menciptakan unsur keseimbangan. Baik dalam kontek melaksanakan syariat Islam sebagai agama yang diyakini, serta melaksanakan amaliyah dalam konteks sosial bermasyarakat.

    “Tawazun berarti kemampuan menempatkan segala sesuatu pada porsinya secara adil dan proporsional. Dalam konteks kenegaraan, umat Islam dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara hak-hak warga negara dan kewajiban yang harus dijalankan, serta antara orientasi spiritual dengan tanggung jawab sosial,” tutur Mustaqim.

    Kegiatan diskusi tersebut dilakukan secara hybrid, di mana para peserta yang berjumlah ratusan tersebut bergabung secara daring maupun luring. Mereka pun tampak antusias mendengarkan paparan demi paparan yang disampaikan dalam forum tersebut.

  • DP3AKB Raja Ampat Gelar Kegiatan Kreasi MP-ASI dari Makanan Lokal, Sagu Jadi Solusi Cegah Stunting

    Raja Ampat, Melanesitimes.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Raja Ampat gelar pendampingan edukasi dalam bentuk lomba kreasi berbasis makanan lokal di Aula Gedung Wanita, Kabupaten Raja Ampat, pada Kamis 14 Agustus 2025.

    Pendampingan bebasis lomba kreasi yang diketuai oleh Nur Afni Buatan (Kasie KBKS DP3AKB) itu di buka resmi Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Iriano Burdam dan dihadiri Forkopimda, Ibu hamil dan ibu baduta, Kader Posyandu/PKK, Tokoh masyarakat, Petugas Gizi dan Kesehatan dari puskesmas setempat dan diikuti kurang lebih 100 peserta.Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya para ibu hamil dan ibu baduta dalam menyediakan MP-ASI bergizi yang berbahan lokal sebagai salah satu upaya pencegahan stunting sejak dini.

    Ada pun beberapa jenis makanan lokal yang dipakai dalam pembuatan MP-ASI tersebut seperti :

    • Pisang
    • Buah Labu
    • Petatas
    • Talas (Keladi)
    • Singkong (Kasbi)
    • Sagu

    Menariknya Sagu dan Singkong jenis makanan ini selain familiar di kalangan Orang Papua. Sagu dan Singkong juga diketahui memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Keduanya merupakan sumber energi utama dan dapat menjadi alternatif para ibu hamil dan ibu bayi dua tahun (Baduta) sebagai MP-ASI pengganti beras.

    Selain dibekali dengan materi,  peserta juga mendapatkan pendampingan langsung berupa lomba demonstrasi pembuatan MP-ASI kurang lebih 10 bahan dasar makanan lokal yang mudah diperoleh di sekitar wilayah Kabupaten Raja Ampat.

    Melalui sesi praktik ini, para ibu hamil dan ibu baduta dibekali materi edukasi hingga mampu mengolah makanan lokal menjadi menu pengganti yang sesuai dengan kebutuhan gizi balita selain beras (nasi).

  • Forhati Papua Barat Daya: Refleksi 80 Tahun Perempuan Indonesia Merdeka

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia turut menjadi momentum refleksi bagi kaum perempuan. Hal ini tergambar dalam Seminar Keperempuanan yang digelar di Kota Sorong dengan mengusung tema “Refleksi 80 Tahun Perempuan Indonesia Merdeka” dan subtema “Stop Kekerasan Pada Perempuan”.

    Acara seminar ini berlangsung di warung makan Mace Daeng Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu (16/08/2025).

    Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pejabat daerah, aparat kepolisian, kejaksaan, hingga insan pers. Diskusi yang berlangsung hangat itu diharapkan mampu mendorong peningkatan peran perempuan serta memperkuat upaya bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    Pemateri pertama, Ida Priyanti, selaku Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Papua Barat Daya sekaligus istri Wakil Gubernur, menekankan pentingnya inovasi dan peran aktif perempuan dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, perempuan merupakan “rahim peradaban” sekaligus madrasah pertama bagi anak-anaknya.

    “Perempuan adalah tiang negara. Ia mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mendidik generasi penerus. Karena itu, perempuan harus terus memperbaiki diri, menjadi teladan dalam akhlak, serta saling mengingatkan dalam kebaikan,” ujar Ida

    Sementara itu, Kanit PPA Polresta Sorong, Ipda Eka Tri Lestari Abusama, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait kasus kekerasan seksual di Kota Sorong. Menurutnya, angka kasus tersebut meningkat hingga 60 persen dalam setahun terakhir.

    “Banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak dari berbagai jenjang usia. Karena itu, perempuan jangan takut untuk melapor. Jika masyarakat melihat indikasi kekerasan, segera laporkan agar kami dapat mengambil langkah perlindungan,” tegasnya.

    Dari unsur penegakan hukum, Kasi Pidum Kejari Sorong, Stevan S.H., M.H., bersama rekannya, Kristin Efelin Siwa, S.H., menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Menurut mereka, kejaksaan memiliki mandat sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, termasuk dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

    “Perempuan ibarat leher dan laki-laki adalah kepala. Jika leher patah, maka kepala juga tidak dapat berdiri. Artinya, posisi perempuan sangat penting dalam menentukan arah peradaban bangsa,” jelas Stevan, yang diamini oleh Kristin.

    Peran media dalam isu perempuan turut disampaikan oleh jurnalis Sorong Raya, M. Nasir Sukunwatan. Ia menilai, kualitas bangsa sangat dipengaruhi kualitas perempuan. Media, katanya, memiliki peran strategis untuk memberi edukasi, informasi, dan efek jera kepada pelaku kejahatan.

    “Ketika perempuan baik, maka negara akan baik. Media hadir untuk memberikan pencerahan, menyuarakan kasus-kasus kekerasan, sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak,” tutur Nasir.

    Seminar yang diprakarsai oleh Korps Perempuan HMI (FORHATI) Wilayah Papua Barat Daya itu juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antarperempuan. Ketua Korps FORHATI, Fatmawati Tamima, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran kegiatan ini.

    “Alhamdulillah, atas rahmat Allah, acara ini dapat berjalan baik. Tujuan utama kegiatan ini adalah menjaga silaturahmi sekaligus saling menginspirasi, memotivasi, dan mendukung sesama perempuan,” ungkap Fatmawati.

    FORHATI Papua Barat Daya saat ini telah membina sembilan komunitas perempuan di berbagai wilayah, mulai dari ibu-ibu di Kokoda Km 8 Kota Sorong, kompleks Malibela, hingga perkumpulan pemuda dan pemudi seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az Zahra. Desa-desa binaan tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus pemberdayaan perempuan dan generasi muda.

    Dengan adanya forum semacam ini, diharapkan kaum perempuan dapat lebih berdaya, tangguh, dan berani menghadapi tantangan, termasuk kekerasan yang masih menjadi ancaman nyata. Para narasumber sepakat, perlindungan perempuan bukan hanya tugas individu, tetapi juga tanggung jawab negara, aparat, media, dan masyarakat.

    Seminar Keperempuanan ini menutup rangkaian acara dengan semangat kebersamaan. Semua pihak menyerukan tekad yang sama: menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memastikan peran strategis perempuan dalam membangun peradaban bangsa.

  • Rutan Kelas IIB Masohi Umumkan Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke 80 dimanfaatkan oleh Rutan Kelas IIB Masohi untuk umumkan pemberian remisi bagi warga binaan pada minggu, (17/08/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan langsung Kepala Rutan Kelas IIB Masohi Idris Kilkoda di depan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan sejumlah Forkopimda, Tamu undangan lainnya, Staf dan warga binaan serta para insan pers.

    “hari ini kita berkumpul semua dalam momentum kebersamaan pada HUT Republik Indonesia yang ke 80 sekaligus melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan Rutan Kelas IIB Masohi,” kata Idris saat menyampaikan sambutan.

    Idris Kilkoda dalam sambutannya juga menyebut jika “pemberian remisi ini bukan sekedar mengurangi masa pidana, namun juga merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memiliki perubahan perilaku, kedisiplinan, dan partisipasi aktif dalam mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Rutan Kelas IIB Masohi,” jelas Idris menambahkan.

    Sebelumnya diketahui bahwa sebelum perayaan HUT Ke 80 Republik Indonesia, pihak Rutan Kelas IIB Masohi telah mengajukan usulan remisi bagi 83 warga binaan.

    Dikatakan Idris “total kami punya 108 orang warga binaan yang terdiri dari 91 narapidana dan 17 orang tahanan. Dan untuk tahun ini kami mengusulkan sebanyak 83 orang warga binaan yang menerima remisi umum sekaligus remisi dasawarsa,” ungkap Idris.

    Dari keseluruhan jumlah wargUpacara HUT RI Ke 80 Di Masohi Bakal Dihadiri 1.500 Tamu Undangana binaan yang diusulkan tersebut, sambung Idris “mereka semua dinyatakan memenuhi persyaratan,” ujarnya.

    “bahkan satu orang diantaranya memperoleh remisi langsung bebas,” tutur Idris singkat diiringi suara tepukan tangan (aplaus) dari seluruh tamu undangan dan warga Rutan yang ikut mendengarkan.

    Tak lupa diakhir sambutannya, Idris Kilkoda menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak termasuk Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan segenap unsur Forkopimda lingkup Malteng atas dukungan dan sinergitas yang terus terjalin dalam upaya pembinaan warga binaan di Rutan Kelas IIB Masohi.

    Menurutnya “kehadiran bapak ibu semua dalam acara ini menjadi bukti nyata bahwa pembinaan adalah tanggung jawab bersama demi menciptakan masyarakat yang lebih baik dan inklusif,” ucapnya.

    “sementara bagi warga binaan yang menerima remisi hari ini saya ucapkan selamat,” kata Idris.

    Beliau mengingatkan bahwa “jadikan remisi ini sebagai titik balik untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. Dan kelak kembali ke masyarakat sebagai insan yang berguna,” pesan Idris.

    Lebih lanjut beliau menyampaikan “mari kita jadikan semangat kemerdekaan ini untuk terus berkarya dan menjadi nilai kebangsaan kita dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Idris. (HUAT)