Melanesia Times

Blog

  • JKN Berikana Layanan Inap Tanpa Batas Kepada Pasien Sesuai Indikasi Medis

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menegaskan komitmennya untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi semua peserta, termasuk jaminan rawat inap tanpa batasan hari, selama sesuai dengan indikasi medis. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, memaparkan bahwa klaim mengenai batasan hari rawat inap tidaklah benar. Layanan tersebut ditentukan oleh penilaian dokter yang merawat pasien dan berdasarkan kebutuhan medis.

    “Sistem JKN dirancang untuk menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk perawatan rawat inap sesuai kebutuhan medis pasien,” ungkap Pupung saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/07/2025).

    Ia menambahkan, keputusan mengenai durasi rawat inap sepenuhnya berada di tangan dokter berdasarkan observasi klinis dan perkembangan kondisi pasien. BPJS Kesehatan berfungsi untuk memastikan pelayanan diberikan sesuai prosedur, tanpa ikut campur dalam keputusan medis.

    “Yang menentukan pasien boleh pulang atau belum adalah dokter. Ini bukan kewenangan BPJS Kesehatan atau pasien itu sendiri,” jelasnya.

    Setelah dinyatakan cukup stabil, pasien dapat melanjutkan perawatan dalam bentuk rawat jalan, yang tidak berarti penghentian pelayanan, melainkan bentuk lanjutan dari perawatan. Jika pasien sudah diperbolehkan pulang, mereka dapat mengikuti kontrol atau pengobatan sesuai arahan dokter.

    BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan pengaduan dan pendampingan bagi peserta JKN. Di rumah sakit, ada petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) yang siap memberikan informasi dan menangani keluhan. Peserta juga bisa mengakses layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN serta layanan Panduan Melalui Whatsapp (PANDAWA), yang tersedia 24 jam.

    “Kami imbau masyarakat untuk mengakses informasi melalui sumber resmi BPJS Kesehatan. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan hubungi kanal layanan yang kami sediakan. Kami siap membantu,” imbau Pupung.

    Salah satu peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), Damaris Rembon (53), juga membagikan pengalamannya selama rawat inap di salah satu rumah sakit di Sorong. Ia masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan menjalani perawatan selama enam hari tanpa kendala.

    “Saya hanya menunjukkan KTP saat masuk IGD, lalu langsung dilayani dengan baik. Semua biaya perawatan saya ditanggung oleh BPJS tanpa ada potongan,” ungkap Damaris.

    Ia menyoroti kemudahan akses dan pelayanan program JKN yang sudah dirasakan oleh keluarganya. Menurutnya, baik dirinya, anak, maupun suaminya, pernah menggunakan layanan rawat inap tanpa biaya tambahan.

    “Suami saya juga pernah dirawat inap, dan semua proses berjalan lancar. Kami tidak mengeluarkan biaya,” katanya.

    Damaris menggambarkan bahwa informasi mengenai batasan hari rawat inap tidak sesuai dengan pengalamannya. Walaupun dirawat selama enam hari, seluruh biaya masih ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dia merasa bersyukur dan puas dengan perlindungan kesehatan yang diberikan oleh program JKN.

    “Kalau ada yang bilang ada batasan rawat inap BPJS, itu tidak benar. Saya sudah enam hari dirawat dan semuanya ditanggung oleh BPJS. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena keluarga kami menjadi peserta JKN dan merasakan kemudahan layanan ini,” pungkas Damaris.

  • Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan, Tuntut KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek di Bawaslu RI

    Melanesiatimes.com  – Suara publik makin lantang menuntut ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, giliran Forum Mahasiswa Hukum Indonesia (FMHI) yang kembali turun ke jalan menggelar Aksi Jilid V di depan Gedung Merah Putih, Kamis (31/07).

    Mereka mendesak KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Command Center milik Bawaslu RI yang memakan anggaran hingga Rp339 miliar di tahun 2024.

    Setelah berorasi di KPK, massa bergerak ke Gedung Bawaslu RI. Mereka menyampaikan kekecewaan atas sikap KPK yang dianggap terlalu pasif, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap kerugian negara sebesar Rp11 miliar dalam proyek tersebut.

    “Kami curiga proyek ini penuh permainan. Tapi KPK malah diam. Jangan sampai lembaga ini kehilangan tajinya,” tegas Adam Sowakil, salah satu orator aksi.

    Yang jadi sorotan publik adalah adanya pengembalian uang sebesar Rp11 miliar hanya dalam waktu tiga hari pasca temuan BPK. Mahasiswa mempertanyakan asal usul uang tersebut.

    “Uangnya dari mana? Kok bisa secepat itu? Bukankah negara sedang efisiensi? Ini patut dicurigai,” ujar Ikhsan, Koordinator Aksi.

    Ikhsan juga menegaskan bahwa pengembalian uang negara tak bisa menghapus tindak pidana korupsi.

    “Korupsi tetaplah korupsi. Uang bisa dikembalikan, tapi proses hukum harus jalan. Efek jera itu penting!” lanjutnya.

    FMHI juga mendesak KPK memeriksa dua nama penting yang disebut-sebut terkait proyek ini: Ferdinand Eskol Tiar Sirait (Deputi Administrasi & Kuasa Pengguna Anggaran) dan Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI).

    “Kami tak ingin hanya janji, kami mau bukti. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa,” ujar Ikhsan lagi.

    Aksi ini menjadi peringatan keras terhadap penurunan integritas lembaga antirasuah tersebut. Mahasiswa mengingatkan KPK agar tetap setia pada tugas utamanya: memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

    “Kalau KPK terus diam, kami tak akan berhenti turun ke jalan. Ini demi masa depan demokrasi dan kepercayaan rakyat,” tutup Ikhsan dengan lantang.

  • Mahasiswa Bursel Kembali Demo di KPK, Desak Periksa Kadis PU Soal Dugaan Korupsi Rp4,8 Miliar

    Melanesiatimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Bursel-Jakarta kembali menyuarakan tuntutannya di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (31/07).

    Ini merupakan aksi kedua mereka, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa H. Samsul Sampulaw, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buru Selatan.

    Samsul, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran daerah sebesar Rp 4,8 miliar berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku tahun 2022.

    Koordinator aksi, A. Malik, menyatakan bahwa aksi ini lahir dari rasa keprihatinan terhadap lemahnya penegakan hukum di Maluku. “Kami hadir karena hukum di Maluku seperti jalan di tempat. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan daerah kami,” tegasnya.

    Dalam orasinya, Malik menuntut KPK untuk segera mengambil langkah hukum terhadap Samsul Sampulaw. “KPK harus turun tangan. Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Tangkap dan periksa Samsul Sampulaw sekarang juga!” teriaknya lantang.

    Forum ini juga mendesak KPK untuk menyelidiki pihak-pihak lain yang diduga ikut menikmati hasil korupsi. Mereka khawatir pembiaran terhadap kasus ini akan menjadi preseden buruk dan membuka peluang bagi koruptor lain.

    “Kami tidak ingin KPK diam saja. Proses hukum harus berjalan. Kasus ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal keadilan bagi masyarakat Buru Selatan,” lanjut Malik.

    Tiga Tuntutan Mahasiswa:

    1. Mendesak KPK segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan H. Samsul Sampulaw sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran Rp 4,8 miliar.

    2. Meminta KPK menindaklanjuti temuan BPK Maluku terkait kerugian negara tersebut.

    3. Menuntut agar H. Samsul Sampulaw segera ditangkap dan diproses hukum secara transparan.

    Aksi ini menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, terus mengawal proses penegakan hukum dan tidak akan tinggal diam melihat indikasi korupsi merajalela di daerah.

  • Kadishub Berau Disorot, Uchok Sky Khadafi Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan

    Melanesiatimes.com – Proyek pembangunan Pelabuhan Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kini jadi pusat perhatian publik. Bukan karena progres membanggakan, melainkan karena dugaan permainan anggaran dan aroma kongkalikong dalam proses tender yang berlangsung sejak 2020 hingga 2025.

    Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) bahkan angkat suara dan meminta Kejaksaan Agung segera turun tangan menyelidiki proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini.

    “Kami menduga proyek ini sarat dengan praktik mark-up dan permainan antara panitia tender dan kontraktor pemenang,” kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam pernyataan resminya, Jumat (25/7/2025).

    Dinas Perhubungan Kabupaten Berau tercatat telah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan dermaga tersebut. Tahap pertama dimulai tahun 2020, dengan nilai proyek Rp11,7 miliar yang dimenangkan oleh PT Jasin Effrin Jaya melalui negosiasi Rp11,04 miliar. Uniknya, perusahaan yang sama kembali menang pada tahun berikutnya senilai Rp17,48 miliar.

    “Masa iya satu perusahaan menang dua tahun berturut-turut? Ada indikasi relasi khusus yang perlu diselidiki lebih dalam,” tegas Uchok.

    Daftar pemenang proyek berikutnya pun tak kalah mencurigakan:

    • PT Cemara Megah Persada, pemenang tender tahun 2024 dengan kontrak Rp11,08 miliar.

    • CV Mustika Intan Nia, menyabet proyek lanjutan di 2025 senilai Rp12,76 miliar.

    CBA mendesak Kejagung tidak hanya memeriksa dokumen fisik, tapi juga menelusuri jejak digital, termasuk IP address yang digunakan saat proses pengadaan secara elektronik.

    “Kami minta audit investigatif, jangan sampai negara dirugikan karena permainan harga dan material di bawah standar,” tambahnya.
    Uchok juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran pada kualitas beton yang tak sesuai standar SNI 2847-2019 serta potensi penggelembungan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

    “Kalau volume dan mutu material menyimpang dari kontrak, itu bukan kelalaian biasa. Itu indikasi korupsi yang harus diusut tuntas,” serunya.

    Masyarakat Kabupaten Berau kini menanti ketegasan aparat hukum. Transparansi penggunaan dana publik jadi tuntutan utama. Akankah Kejaksaan Agung berani membongkar dugaan kongkalikong yang menyelimuti proyek strategis ini?

  • PPJR Tegaskan Dukung Zero ODOL 2027, Tapi Ingatkan Pemerintah Soal Kesejahteraan Sopir Truk

    Melanesiatimes.com – Komunitas pengemudi truk yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (PPJR) menyuarakan dukungan mereka terhadap kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load). Deklarasi ini digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025), dengan komitmen kuat untuk mendukung langkah pemerintah dalam menertibkan kendaraan angkutan barang yang tidak sesuai aturan.

    Ketua Umum PPJR, Djarkasih Damanik, menekankan bahwa dukungan terhadap Zero ODOL harus dibarengi dengan perhatian serius terhadap kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para sopir truk yang jadi ujung tombak logistik nasional.

    “Kami mendukung penuh kebijakan Zero ODOL, tapi negara juga harus hadir menjamin perlindungan dan kesejahteraan pengemudi. Jangan sampai sopir terus jadi korban aturan yang timpang,” tegas Djarkasih.

    Dalam kesempatan tersebut, PPJR juga menyatakan akan terus mengawal proses revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.22 Tahun 2009). Menurut Djarkasih, keterlibatan komunitas sopir sangat penting agar kebijakan yang lahir tidak memberatkan satu pihak saja.

    “Kami akan terlibat aktif, memberi masukan kritis, agar regulasi yang baru tidak hanya berpihak pada pengusaha, tapi juga melindungi para pengemudi,” tambahnya.

    Tak hanya sebatas deklarasi, PPJR juga menyampaikan tujuh poin tuntutan yang menjadi suara hati para pengemudi truk:

    7 Tuntutan PPJR dalam Deklarasi Zero ODOL

    1. Mendukung dan mengawal revisi UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, khususnya terkait kebijakan ODOL.

    2. Mendorong sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan sopir demi penerapan ODOL yang adil.

    3. Menuntut penegakan hukum yang merata, termasuk sanksi bagi pengusaha yang melanggar.

    4. Serukan pemberantasan pungli dan premanisme di jalan demi keamanan sopir.

    5. Dorong penyesuaian tarif logistik yang sesuai beban kerja sopir.

    6. Mendukung Zero ODOL demi keselamatan berkendara dan infrastruktur yang lebih baik.

    7. Siap berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Zero ODOL 2027.

    Deklarasi ini menjadi sinyal kuat bahwa komunitas pengemudi truk siap bersinergi, tapi juga meminta keadilan dalam implementasi kebijakan. Jika pemerintah ingin sukses menegakkan Zero ODOL, suara sopir tak bisa diabaikan.

  • Koarmada III Terima Kunjungan Aslog Kasal: Dorong Reformasi dan Efisiensi Dukungan Operasi

    Melanesiatimes.com, Katapop, Kab. Sorong — Komando Armada III (Koarmada III) menerima kunjungan kerja dari Asisten Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto di Markas Koarmada III, Katapop, Kabupaten Sorong. Turut hadir dalam rombongan, Kepala Dinas Perbekalan TNI AL (Kadisbekal) Laksamana Pertama TNI Dr. Hery Setiyo Nugroho, S.E., M.A.P., CHRMP., serta Kepala Dinas Material TNI AL (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Suryaman, S.T.

    Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., menyambut langsung kedatangan Aslog Kasal bersama pejabat utama Koarmada III, termasuk Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto, Inspektur Koarmada III, Kapoksahli, para Asisten Pangkoarmada III, serta para Komandan Satuan.

    Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam upaya Koarmada III meningkatkan kesiapan operasional dan efisiensi logistik di wilayah kerja timur Indonesia. Setelah penyambutan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dari Pangkoarmada III dan Aslog Kasal kepada seluruh jajaran melalui video konferensi, yang diikuti oleh para Asisten, perwira korps teknik, dan satuan-satuan di bawah Koarmada III.

    Dalam sambutannya, Pangkoarmada III menyampaikan apresiasi atas perhatian pimpinan TNI AL terhadap satuan-satuan di wilayah timur. Ia menegaskan bahwa aspek logistik harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh personel, bukan hanya oleh operator.

    “Kondisi di lapangan memiliki tantangan nyata, seperti keterbatasan sarana dan kebutuhan dukungan BBM. Perencanaan logistik yang matang dan terpadu menjadi kunci utama dalam menjamin kesiapan operasi dan latihan,” ujar Pangkoarmada III.

    Sementara itu, Aslog Kasal menekankan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam memantau kesiapan logistik satuan, menyelaraskan perencanaan kebutuhan dengan kondisi anggaran, serta memastikan program pemeliharaan berjalan tepat sasaran.

    Aslog Kasal juga menggarisbawahi sejumlah poin penting: Perlunya penyusunan TOR, RAB, dan spesifikasi teknis yang cermat; Optimalisasi penggunaan barang lama melalui rekondisi; Pengaktifan kembali sistem logistik dasar dan pertukaran suku cadang antar satuan; Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam seluruh proses logistik.

    Kegiatan kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik dan operasional Koarmada III secara menyeluruh. Sinergi antara Koarmada III dan Mabesal ini menjadi bukti nyata bahwa wilayah timur Indonesia mendapat perhatian serius dalam pembangunan kekuatan dan kesiapan tempur TNI AL.

  • Menteri Agama Nasaruddin Umar Melayat Suryadharma Ali, Tokoh Nasional Padati Rumah Duka

    Melanesiatimes.com – Rumah duka almarhum Suryadharma Ali di kawasan Jakarta Timur dipenuhi oleh sejumlah tokoh penting nasional, Kamis (31/7). Salah satu yang hadir memberikan penghormatan terakhir adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Pantauan di lokasi, Nasaruddin tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja abu-abu dan peci hitam, langsung masuk ke dalam rumah duka tanpa memberikan pernyataan kepada media.

    Selain Nasaruddin, hadir pula sederet tokoh politik dan pejabat negara. Terlihat Menko PMK Muhaimin Iskandar, anggota DPR Fadli Zon, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, serta tokoh PPP Romahurmuziy. Mantan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Sinta Nuriyah Wahid, istri mendiang Gus Dur, juga datang untuk melepas kepergian almarhum.

    Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut menyempatkan diri hadir sekitar pukul 12.00 WIB. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan penghormatan dan duka yang mendalam atas wafatnya salah satu figur penting dalam politik nasional.

    Suryadharma Ali, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meninggal dunia pada Kamis dini hari sekitar pukul 04.18 WIB di RS Mayapada, Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Mohon doa yang ikhlas agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan senantiasa dilimpahi rahmat,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan resminya.

    Semasa hidup, Suryadharma dikenal sebagai tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM (2004–2009), serta Menteri Agama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memimpin PPP dari tahun 2007 hingga 2014, menggantikan Hamzah Haz.

    Selamat jalan Pak Suryadharma, jasa dan dedikasimu akan terus dikenang.

  • PPJR Gelar Deklarasi Dukung Kebijakan Zero Odol

    Melanesiatimes.com – Komunitas Pengemudi angkutan barang yang tergabung dalam Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (PPJR) menggelar Deklarasi Zero Odol (Over Dimension Over Load) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2025.

    Dalam deklarasi ini, Ketua Umum PPJR Djarkasih Damanik menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka menertibkan kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi, tetapi juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pengemudi dan jaminan kesejahteraan mereka.

    “Kami organisasi pengemudi yang tergabung dalam PPJR berkomitmen mendukung Kebijakan Zero Odol yang sedang digaungkan Pemerintah tapi tentunya hal tersebut harus juga dibarengi dengan perlindungan bagi para pengemudi truk dan yang terpenting jaminan kesejahteraan pengemudi truk juga harus menjadi fokus terkait kebijakan zero odol ini”, ujar Djarkasih Damanik selaku Ketua Umum PPJR, kamis, 31/7/2025, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

    Terkait dengan wacana Revisi Undang – undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan atau UU No.22 Tahun 2009, PPJR juga dengan tegas menyampaikan akan terus mengawal serta mendukung agenda tersebut sambil tetap memberikan catatan kritis dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pengemudi truk.

    “Ya kami akan mengawal dan mendukung wacana tersebut dengan tetap memberikan masukan dan catatan kritis terutama berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi truk”, kata Djarkasih Damanik.

    Dari pantauan awak media, dalam deklarasi ini PPJR juga menyampaikan sejumlah seruan dan tuntutan yakni:

    Kami Perkumpulan Pengemudi Jakarta Raya (PPJR)

    1. Mendukung serta mengawal, Revisi Undang Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, terkait kebijakan Odol (over Dimensi over load)
    2. Mendorong serta mendukung adanya sinergitas, antara pemerintah, pengusaha dan pengemudi terkait penerapan kebijakan ODOL
    3. Menuntut adanya perlindungan Hukum dan penegakan Hukum yang adil dan tidak tebang pilih, karena seringkali pihak pengusaha luput dari sanksi
    4. Mendorong serta mendukung pemberantasan pungli dan premanisme di jalanan yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi para Pengemudi
    5. Mendorong dan mendukung adanya penyesuaian tarif logistik yang sesuai dengan Beban kerja
    6. Mendukung kebijakan ODOL yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalulintas dan kerusakan jalan serta jembatan / fasilitas umum
    7. Siap ikut serta dalam mensukseskan ZERO ODOL 2027

  • Rabbana Resmi Adukan Dugaan Mark-Up Proyek ke Kejati Kaltim

    Melanesiatimes.com – Advokat sekaligus konsultan hukum, Rabbana, resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan pelabuhan dan dermaga di Kabupaten Berau ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

    Dalam laporan tersebut menyoroti proyek pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman yang dikerjakan Dinas Perhubungan Berau, dengan pendanaan dari APBD sejak 2020 hingga 2025.

    Rabbana menyebutkan adanya indikasi kuat praktik mark-up dan kolusi antara panitia lelang dan pihak pemenang proyek.

    “Proyek ini patut dicurigai karena terdapat pola-pola tidak sehat dalam proses tender, termasuk kemungkinan manipulasi dokumen dan dugaan pengaturan IP address dalam sistem lelang elektronik,” ujar Rabbana di Balikpapan. Rabu (30/07/2025),

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan potensi kerugian negara yang cukup fantastis—diperkirakan mencapai hampir Rp67 miliar. Ia mendesak Kejati Kaltim untuk segera mengambil langkah hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak yang terlibat.

    “Kami berharap Kejaksaan segera menyelidiki seluruh proses proyek ini, mulai dari dokumen tender hingga proses pengadaan. Jangan sampai uang rakyat hilang begitu saja akibat permainan kotor,” tambah Rabbana.

    Dengan semakin banyaknya laporan dugaan korupsi di daerah, kasus ini menjadi sorotan penting dalam upaya pengawasan penggunaan anggaran publik. Masyarakat dan lembaga hukum diharapkan terus aktif mengawal agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga di setiap proyek pemerintah. Tuturnya

  • KPU Kota Sorong Tak Bayar Hutang 2.7M Imbas Pada Pembayaran Pajak Hotel Vega

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong, – Kuasa hukum Vega Prime Hotel mengungkapkan bahwa pihak hotel hingga saat ini belum dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh banyaknya instansi yang masih berhutang terkait pemakaian gedung, termasuk KPU Kota Sorong yang mencatatkan piutang terbesar.

    Menurut data yang diungkapkan oleh kuasa hukum Vega, KPU Kota Sorong memiliki utang yang mencapai Rp 2.761.385.402. Sementara sisa pajak yang harus dibayar Vega Prime Hotel sekitar Rp 1,9 miliar. “Ketika KPU membayar tunggakannya, kami yakin pembayaran pajak juga akan segera lunas,” ungkap Jefry, kuasa hukum hotel, dalam konferensi pers yang diadakan di hotel vega pada Selasa (29/07/2025)

    Jefry menambahkan, kondisi ini tidak hanya dialami oleh Vega Prime Hotel. Efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai sektor juga berimbas pada pendapatan hotel dan restoran, sehingga hampir semua hotel di Kota Sorong mengalami penurunan aktivitas.

    “Sangat disayangkan, tidak ada dari hotel atau restoran yang dapat menyelenggarakan kegiatan besar,” ujarnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada kelangsungan usaha sektor pariwisata di Sorong, yang mengandalkan pengunjung untuk memacu pendapatan.

    Lebih lanjut, Jefry menjelaskan bahwa setelah melakukan pertemuan dengan KPK dan pemerintah kota, KPU Kota Sorong menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan utang tersebut dengan dukungan dari pemerintah setempat. Langkah ini, diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran dan berdampak positif bagi banyak pihak.

    Pertanyaan ini menjadi pokok pembicaraan di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran pembayaran utang dari instansi pemerintah. Mereka berharap adanya kejelasan terkait penyelesaian utang ini dapat segera terjadi.

    Kondisi ini menimbulkan harapan bahwa pemerintah dapat segera mengambil tindakan agar aliran dana kembali lancar, terutama bagi usaha yang tengah terpuruk akibat efisiensi dan kurangnya kegiatan. Tanpa kepastian ini, pemulihan ekonomi di daerah pun akan terasa lambat.

    Bagi Vega Prime Hotel, situasi ini menjadi tantangan besar. “Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah dan pihak terkait, agar semua utang dapat diselesaikan dan operasional kami dapat berjalan normal kembali,” tambah Jefry.

    Kini Vega Prime Hotel telah di lakukan plang peringatan dari KPK yang bertuliskan “objek  pajak ini belum melunasi kewajiban pajak daerah”

    Sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi dari KPU Kota Sorong.