Melanesia Times

Blog

  • Klarifikasi Kabid Aset Terkait Dokumen 2003 itu Dana Block Grant Sekolah

    Melanesiatimes.com, Waisai – Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat, Kodik memberi keterangan soal data 2003 yang dipaparkan waktu RDP dengan pemilik hak ulayat. (7/8/25).

    “Aset itukan data mengalir dari masing-masing OPD jadi ada catatan disitu tanah dan bangunan senilai 885 juta sekian kalau tidak salah,” ujarnya

    Tanah seluas kurang lebih 39.456.00 m2, pihaknya menerangkan jika merujuk pada data tahun 2003, Raja Ampat masih menggunakan APBD mini yang peruntukankannya hanya untuk opersional karateker pada saat itu.

    “Jadikan tidak mungkin untuk pembayaran hak ulayat,” jelas Kodik, Kabid Aset saat dikonfirmasi via telponnya. Kamis (7/8/25).

    Lanjutnya, di tahun yang sama ada dana sekolah Block Grant di 4 titik salah satunya di lokasi sekolah SMPN 14 Waisai.

    “Saya mengindikasikan bahwa 885 sekian itu adalah pembangunan sekolah Block Grant, cumankan catatannya ada disitu makanya kami sendiri tidak meyakini bahwa itu pembayaran kepada pemilik hak ulayat,” terangnya

    Ditambahkan, jika berdasarkan dokumen pada tahun itu sebagai Kabid Aset pihaknya harus memaparkan data BPKAD pada tahun 2003 tersebut.

    Kodik, sapaan akrab Kabid Aset menyampaikan bahwa BPKAD akan menelusuri masalah ini apakah data tersebut untuk pembayaran ganti rugi lahan atau bukan. Namun dia sendiri belum atau tidak meyakini data itu untuk pembayaran lahan.Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong

    Saat tanyakan awak media terkait surat pelepasan di tahun 2004 yang sempat beredar, BPKAD melalui Kabid Aset tidak mengetahui sama sekali asal usul dokumen tersebut.

    “Kalau soal dokumen itu mohon maaf kami tidak tahu sama sekali, karena pada posisi pengadaan tanah itu dilakukan pun dari masing-masing OPD,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa berharap agar persoalan ini segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di SMPN 14 Waisai.

    Sebagai informasi tambahan Siswa-siswi sekolah SMPN 14 Waisai serta seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar masih menggunakan sekolah SMA Negeri 1 Raja Ampat.

  • Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Program JKN

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Tidak dapat dipungkiri masih terdapat kalangan masyarakat yang mempertanyakan terkait kewajibannya membayar iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menerus walaupun dirinya tidak pernah mempergunakannya karena belum sakit. Pada dasarnya itu karena prinsip gotong royong yang dianut dalam pelaksanaan Program JKN, sehingga iuran yang dibayarkan oleh orang yang sehat akan sangat memiliki peran vital dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta lain yang sedang sakit. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kamis (07/08/2025).

    Pupung menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang ada Program JKN didesain dengan prinsip gotong royong, di mana iuran peserta yang sehat digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang sakit. Sistem ini memungkinkan terjadinya solidaritas antar peserta sehingga setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, tanpa memandang kondisi ekonomi maupun riwayat penyakit.

    “Terkadang masyarakat baru menyadari pentingnya JKN saat sudah jatuh sakit. Padahal selama sehat dan rutin membayar iuran, mereka sudah ikut berkontribusi besar dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Meskipun kecil, iuran yang dibayarkan setiap bulan, punya dampak luar biasa,” jelas Pupung.

     

    Lebih lanjut dia menerangkan, biaya pelayanan kesehatan yang tinggi sering kali menjadi tantangan besar bagi pasien. Misalnya, satu tindakan operasi jantung bisa mencapai seratus lima puluh juta. Namun misalnya dengan iuran dari sekitar empat ribu dua ratus peserta JKN kelas 3 yang sehat, biaya tersebut dapat tertutupi. Bahkan, peserta yang baru mendaftar pun bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan yang mahal, selama sesuai dengan indikasi medis.

    “Selama sesuai prosedur dan indikasi medis, BPJS Kesehatan akan menjamin seluruh biaya pelayanan, tanpa ada batasan hari rawat atau plafon biaya,” terang Pupung.

    Pupung juga mengimbau agar seluruh peserta JKN tetap rutin membayar iuran tiap bulan. Konsistensi pembayaran iuran sangat penting untuk menjaga kesinambungan Program JKN agar dapat terus memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa partisipasi aktif dari seluruh peserta, prinsip gotong royong dalam Program JKN tidak dapat berjalan dengan baik.

    “Kami mengajak seluruh peserta JKN untuk terus menjaga komitmen dalam membayar iuran secara rutin setiap bulan. Iuran yang dibayarkan adalah bentuk nyata dari kepedulian dan gotong royong antar sesama. Lewat iuran tersebut, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa harus terbebani biaya besar,” himbau Pupung.

     

    Lenor Lahallo (24), seorang peserta JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditemui saat sedang menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit pemerintah di Kota Sorong mengungkapkan, dirinya merasa sangat bersyukur karena meskipun dia termasuk masyarakat kurang mampu, dia tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh.

    “Sejak di puskesmas sampai di rumah sakit, saya dilayani dengan baik dan ramah. Petugas dan dokternya sangat perhatian,” ungkap Lenor.

    Meski berstatus peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, seluruh proses perawatan termasuk tindakan operasi dijalankan tanpa membebani biaya sama sekali kepada Lenor. Semua biaya perawatan telah terjamin dalam Program JKN.

    “Saya sangat bersyukur karena tidak perlu bayar apa-apa. Semua biaya operasi dan perawatan ditanggung oleh BPJS, padahal biaya itu tentu tidak murah,” katanya.

    Lenor menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas perlindungan dan pelayanan yang diterimanya. Baginya, Program JKN adalah jaminan penting agar masyarakat kurang mampu tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya.

    “Saya berterima kasih sekali. Dengan BPJS, saya bisa berobat tanpa khawatir biaya. Semoga program ini terus berjalan dan makin banyak yang terbantu,” tutupnya.

  • DPRK Desak BPKAD Raja Ampat Telusuri Dokumen Pengadaan Bidang Tanah SMPN 14 Waisai Tahun 2003

    Melanesiatimes.com, Waisai – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga tidak dapat membuktikan keabsahan dokumen pengadaan lahan SMPN 14 Waisai pada tahun 2003 senilai kurang lebih hampir 1 miliar rupiah. (7/8/25).

    Hal ini terkuak usai DPR gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemilik hak ulayat tentang pemalangan di SMPN 14 Waisai pada rabu 6 agustus 2025 di Gedung DPRK Raja Ampat turut hadir Bagian Pemerintahan, PdanP, BPKAD.

    Dalam pertemuan itu Kepala Bidang Aset BPKAD melampirkan surat dengan Nomor Kode : 12.01.31.07.08.01.018.00.2003. Yang melaporkan pada tahun 2003 Pemda Kabupaten Raja Ampat pernah membuat pengadaan sebidang tanah kurang lebih bernilai hampir 1 miliar rupiah.

    Mirisnya, laporan anggaran itu pun enggan dipertanggungjawabkan oleh Kabid Aset sendiri, dikarenakan tidak disertai dokumen pendukung serta bukti valid yang menerangkan nama dan nomor rekening penerima.

    Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.SorongDokumen tersebut dibantah habis oleh pemilik hak ulayat yakni Yakub Rumkabu, ia menjelaskan, pihak keluarganya merasa tidak pernah menerima anggaran sebanyak itu baik secara tunai maupun transferan. Bahkan, dirinya menduga surat dokumen pelepasan pada tahun 2004 yang sempat beredar sengaja dipalsukan.

    Menyikapi persoalan sengketa lahan SMPN 14 Waisai, Ketua DPRK Raja Ampat Moh Taufik Sarasa, kepada media ini. Mendesak BPKAD, agar segera telusuri dokumen tersebut yang tercatat senilai kurang lebih hampir 1 miliar rupiah.

    “Ini kan aneh dalam laporan tertuang pengadaan tanah di tahun 2003 kurang lebih hampir 1 miliar rupiah. Namun pihak pemilik hak ulayat menerangkan tidak pernah menerima dana sebesar yang disebutkan oleh Kabid Aset dalam laporannya, pertanyaannya dana pemerintah sebanyak itu dikemanakan,” jelasnya.

    Dijelaskan ketika terinput dalam laporan keuangan daerah secara de facto, ada pencairan anggaran. Namun, pemilik hak ulayat mengakui tidak pernah menerima upah ganti rugi lahan sebesar yang disebutkan oleh laporan Kabid Aset. Lantas, uang sebanyak itu dialihkan kemana.

    Hingga tulisan ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kepala BPKAD dan Kabid Aset Kabupaten Raja Ampat.

  • DPRK Raja Ampat Imbau Pemda dan Kepala BPKAD Segera Selesaikan Pemalangan SMPN 14 Waisai Serta Perhatikan Aset Pemerintah

    Melanesiatimes.com, Waisai – Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat untuk menyelesaikan kasus pemalangan SMPN 14 Waisai, Kamis (7/8/25).

    Pemalangan itu dilakukan oleh Pemilik Hak Ulayat pada 8 juli 2025 lalu yang mengakibatkan tergganggunya proses aktivitas belajar mengajar di sekolah SMPN 14 Waisai.

    “Kami berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat segera menyelesaikan masalah ini. Hari ini, anak-anak kita di SMPN 14 tidak dapat melakukan aktivitas belajar mengajar dengan baik akibat dari pemalangan sekolah yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPK Raja Ampat, Rabu pada 6 Agustus, 2025.

    Taufik, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Namun diperlukan juga langkah hukum guna memastikan keabsahan secara pasti lahan tempat sekolah tersebut.

    “Pada dasarnya kami tidak mau persoalan hak ulayat ini kemudian mengganggu aktivitas belajar mengajar. Masalah seperti ini tidak semestinya harus mengorbankan pendidikan mereka, kalau tidak ada titik temu, gunakan jalur hukum secara pasti,” jelasnya.

    Politisi Partai Bintang Mercy itu kembali menegaskan kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat untuk lebih serius memperhatikan legalitas aset milik pemerintah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.

    Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong

    “Tidak hanya SMPN 14, kami juga minta semua aset daerah lainnya di Dinas Pendidikan maupun aset-aset yang lain diperhatikan keabsahannya lahan terutama lahan sekolah agar tidak terjadi lagi masalah serupa yang menghambat pendidikan anak-anak Papua,” tegas Sarasa.

    Pasalnya telah beredar sebuah dokumen palsu yang melampirkan bukti surat pelepasan, terkonfirmasi oleh Ketua DPRK Moh Taufik Sarasa bahwa, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemilik Hak Ulayat, Ketua Komite SMPN 14 dan para Saksi pihak-pihak yang terlampir dalam dokumen pelepasan yang diduga dipalsukan.

    Selain itu, pemilik hak ulayat juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk segera melakukan pembayaran tanah yang dibangunkan SMPN 14 secepat mungkin. Mengigat kurang lebih 22 tahun pihak keluarga belum menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari Pemda setempat.

    “Berdasarkan keterangan pemilik hak ulayat, saksi dan Ketua Komite Waktu RDP tadi. Mereka tidak pernah menerima upah apapun dari pemerintah daerah sejak 2004, begitu juga ketua komite dan saksi, tidak pernah menandatangi surat pelepasan di lokasi SMPN 14 Waisai,” pungkasnya.

    Pemilik Hak Ulayat, Saksi dan Ketua Komite SMPN 14 Waisai menerangkan bahwa pada tahun 2004 waktu tahun terbitnya surat tersebut belum ada komputer yang masuk di wilayah Distrik Waigeo Selatan dan masih menggunakan mesin ketik diduga dokumen tersebut sengaja dipalsukan.

  • Laode Muhammad Imran Resmi Pimpin HMI MPO Periode 2025 – 2027

    Melanesiatimes.com – Laode Muhammad Imran resmi didapuk sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) untuk periode 2025–2027. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres HMI MPO ke-34 yang digelar di Jakarta sejak 4 hingga 7 Agustus 2025.

    Pemilihan secara aklamasi ini mencerminkan kepercayaan penuh para kader terhadap kapasitas Laode dalam memimpin organisasi mahasiswa Islam tertua itu ke arah yang lebih progresif.

    Dalam pidato perdananya, Laode menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang telah diberikan. Ia menekankan pentingnya peran HMI MPO sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan keumatan di tengah arus perubahan global.

    “Terima kasih atas dukungan seluruh kader. InsyaAllah, bersama-sama kita akan terus mengawal cita-cita keumatan dan kebangsaan,” ujar Laode, Rabu (6/8).

    Sebagai Ketua Umum terpilih, Laode membawa visi bertajuk “HMI SETARA”, yang bertumpu pada empat pilar strategis:

    • HMI Inklusif

    • Fokus Kaderisasi

    • Siap Bersinergi dan

    • Transformasi Sosial-Digital

    Laode menegaskan bahwa kaderisasi dan penguatan kelembagaan akan jadi prioritas utama di awal masa kepemimpinannya. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan cabang baru serta upaya menjadikan HMI MPO sebagai ruang yang terbuka untuk kolaborasi lintas sektor.

    “HMI harus hadir sebagai organisasi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kita siap bersinergi dengan berbagai pihak yang sevisi,” tambahnya.

    Kongres kali ini diikuti oleh ratusan kader dari seluruh penjuru Indonesia dan diwarnai dengan diskusi strategis soal arah pergerakan mahasiswa Islam di tengah dinamika sosial dan politik nasional maupun global.

    Dengan terpilihnya Laode, PB HMI MPO diharapkan bisa terus melahirkan kader-kader muda yang unggul, berintegritas, dan punya semangat tinggi untuk menjaga nilai-nilai keislaman serta kebangsaan di era digital.

  • Membangun Ketahanan Bangsa Melalui HUT Pramuka ke-64 di Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-64, berbagai sekolah di Kota Sorong, Papua Barat Daya, berkolaborasi untuk menyukseskan sejumlah lomba prestasi gerakan Kwartir Cabang (Kwarcab) pada Rabu, (06/08/2025).

    Upacara gabungan berlangsung meriah di halaman SMA YPPK Agustinus yang beralamat di Jalan Rajawali nomor 43, Malaingkedi.

    Di bawah langit biru yang cerah, suasana penuh harapan tergambar jelas, menandakan semangat generasi muda untuk membangun masa depan bangsa. Kehadiran siswa-siswi dari berbagai latar belakang menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjalin kolaborasi.

    Ketua Kwarcab Kota Sorong, Arby W. Mamangsa, M.Pd, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat generasi muda dalam kolaborasi untuk memperkuat ketahanan bangsa. “Meskipun kita berbeda suku dan ras, kunci keberhasilan kita terdapat pada kerjasama dan kemitraan semua pihak,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Dalam acara HUT Pramuka, Arby juga mengungkapkan berbagai kegiatan positif yang telah dilaksanakan. “Beberapa minggu lalu, kami mengadakan kegiatan donor darah yang dihadiri oleh 200 pendonor, diikuti dengan Pesta Siaga untuk anak-anak SD,” tambahnya.

    Hari itu, lomba-lomba yang diselenggarakan, seperti lomba kreativitas Pramuka Penggalang (LKPP), Pioneering, dan peraturan baris-berbaris, bertujuan untuk menumbuhkan disiplin, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab di kalangan peserta. “Kami ingin meningkatkan semangat dan kekompakan tim dalam setiap lomba yang diadakan,” imbuh Arby.

    Arby menekankan pentingnya kolaborasi melalui perayaan ini untuk menciptakan kondisi bangsa yang lebih kondusif. “Generasi Pramuka diharapkan mampu menjadi kekuatan yang mendorong pembangunan bangsa,” tegasnya.

     

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, dijadwalkan akan ada jalan santai yang melibatkan seluruh peserta didik dari tingkat SD hingga perguruan tinggi pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Kegiatan ini akan dimulai dari SUPM dengan finish di halaman Kantor Wali Kota Sorong, bertepatan dengan HUT Pramuka yang serentak dirayakan di seluruh Indonesia pada 14 Agustus.

    Dalam konteks pembentukan karakter, Arby menekankan bahwa Pramuka harus berfungsi sebagai pilar penting. Ia menambahkan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar pengetahuan, melainkan juga disiplin dan tanggung jawab, yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda.

    Sementara itu, Ketua Pembina Pramuka Gugus Depan (Gudep) SMA YPPK Agustinus, Agustina Surati, S.Pd, selaku wakil ketua penyelenggara HUT Pramuka, menyatakan bahwa pihak panitia telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut HUT Pramuka di sekolah mereka. “Semoga Pramuka di Papua Barat Daya terus maju dan jaya,” harapnya.

    Agustina juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah. “Kepedulian dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk kesuksesan program Pramuka di daerah,” ujarnya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan.

    Agustina menyampaikan ucapan selamat atas HUT Pramuka ke-64 dan berharap kegiatan ini dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan produktif demi masa depan yang lebih baik. “Mari kita bersama-sama membangun generasi emas bangsa,” tutupnya. (Red/Eskop Wisabla).

  • Kuasa Hukum Korban Harap Kasus Utang Travel 1,2M PB HMI dapat Atensi MN KAHMI

    Melanesiatimes.com – Kuasa hukum QRS Travel, Fadli Rumakefing menyatakan bahwa mediasi antara kliennya dengan PB HMI telah dilakukan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025 lalu. Dalam mediasi, kliennya meminta agar organisasi kepemudaan Islam tersebut menuntaskan hak adami senilai Rp1,2 Miliar.

    “Jumat yang lalu saya dan klien (korban) telah melalukan pertemuan langusng dengan pihak PB HMI,” kata Fadli kepada awak media, Senin (4/8/2025).

    Hanya saja dalam mediasi tersebut, belum ada konklusi soal piutang dari biaya layanan perjalanan pesawat saat event Kongres XXXII PB HMI di Pontianak 2023 lalu.

    “Belum mendapatkan hasil yang maksimal. Besar harapan kami masalah utang ini harus segera terlunasi,” ujarnya.

    Dijelaskan Fadli, mediasi yang dilakukan tersebut hadir kliennya sendiri yang merupakan direktur utama CV Quantitas Rezeki Semesta, Ria Aulia. Sementara dari pihak PB HMI dihadiri langsung oleh Bagas Kurniawan selaku Ketua Umum periode 2024 – 2026, Raihan Ariatama Ketua Umum (PB HMI) 2021 – 2023, dan Majelis Pengawas dan Korsultasi (PB HMI) serta beberapa fungsionaris lainnya.

    Fadli mengatakan bahwa Bagas menjanjikan bahwa PB HMI akan tetap bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Namun hal itu perlu ada musyawarah lebih lanjut di dalam forum internal organisasi besutan Lafran Pane itu.

    “Jawabannya mereka rapat internal dulu bahas kasus tersebut,” jelas Fadli.

    Oleh sebab itu, pihaknya pun telah meminta agar hari Jumat, 8 Agustus 2025 depan harus sudah ada jawaban dari pihak PB HMI terkait penyelesaian utang jasa layanan travel tersebut.

    “Kemarin kami minta 1 minggu sudah harus ada hasil dan solusi penyelesaian sisa utang,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Fadli Rumakefing pun berharap kasus piutang senilai Rp1,2 Miliar tersebut perlu mendapatkan perhatian dari para senior organisasi hijau hitam, khususnya oleh para senior di KAHMI. Sebab kasus ini jelas mempertaruhkan nama baik Himpunan Mahasiswa Islam di mata publik.

    “Karena itu, mewakili klien kami, harapannya kasus ini juga harus mendapat atensi khusus dari Majelis Nasional Korps Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI),” tukasnya.

    “Sangat disayangkan organsisasi sebesar HMI yang selalu mendengungkan komitmen keumatan dan kebangsaan tetapi di sisi yang lain dengan penuh kesadaran melalukan kezoliman terhadap umat yang lemah,” pungkas Fadli.

  • Tambang Ilegal di Berau Merajalela, GPK RI Ultimatum Kapolri Evaluasi Kinerja Kapolda Kaltim

    Melanesiatimes.com – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali jadi sorotan. Praktik ini disebut-sebut semakin masif dan terang-terangan meski menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah tegas dari aparat penegak hukum (APH) di wilayah tersebut.

    Informasi yang diterima menyebutkan, kegiatan tambang liar berlangsung aktif di kawasan Jalan Poros Kelay KM 35 dan sekitar area Pondok Pesantren Hidayatullah. Truk-truk besar berjenis cold diesel roda enam disebut lalu-lalang di jalan milik negara, mengangkut hasil tambang tanpa pengawasan yang jelas.

    “Ini bukan hanya soal lingkungan, ini soal harga diri bangsa. Ketika hukum seolah mati, dan aparat membisu, yang dirugikan adalah rakyat dan masa depan negeri ini,” tegas Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC) sekaligus Koordinator Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI), pada Selasa (5/8/2025).

    Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim) Irjen Pol Endar Priantoro, sekaligus memerintahkan tindakan tegas terhadap seluruh jaringan tambang ilegal di wilayah hukum tersebut.

    “Secepatnya kami akan melaporkan kasus ini langsung ke Mabes Polri. Masyarakat butuh bukti nyata bahwa hukum masih hidup di republik ini,” tambah Abdullah.

    Tambang ilegal tidak hanya merusak alam, tetapi juga menghancurkan sendi hukum dan kepercayaan publik. Aktivitas ini kerap melibatkan praktik korupsi, perusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak masyarakat lokal.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya sudah menegaskan komitmen Polri dalam pemberantasan tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Dalam sejumlah kesempatan, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk Polda dan Polres, untuk menindak tegas semua bentuk aktivitas tambang yang melanggar hukum, tanpa pandang bulu.

    “Tidak ada tempat bagi praktik ilegal di sektor pertambangan. Kita butuh tindakan, bukan pembiaran,” kata Kapolri dalam pernyataan resminya awal tahun 2025 lalu.

    Pemberantasan tambang ilegal diatur secara tegas dalam:

    • Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin resmi adalah tindak pidana.

    • Pasal 158 UU Minerba, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

    • Instruksi Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam dan Pertambangan, yang memperkuat penindakan di lapangan.

    Publik kini menanti langkah konkret dari aparat kepolisian dalam menyelesaikan persoalan tambang ilegal yang telah berlangsung terlalu lama di Berau. Jika dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan makin terkikis.

  • Berkarya Bangkit! Munas 2025 Jadi Titik Awal Menuju Verifikasi KPU dan Pemilu 2029

    Melanesiatimes.com – Partai Berkarya menegaskan komitmen untuk membangun ulang kekuatan politiknya melalui Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar pada 14–15 Juli 2025 di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang. Munas ini dijadikan momentum konsolidasi organisasi dan penguatan ideologi menjelang verifikasi partai politik pada 2027 dan Pemilu 2029.

    Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Fauzan Rachmansyah, menyatakan bahwa Munas bukan hanya agenda formal lima tahunan, tetapi juga penanda kebangkitan partai dari dalam.

    “Yang kami bawa dalam Munas bukan sekadar keputusan organisasi, melainkan api semangat untuk bangkit kembali. Ini bukan rutinitas, ini titik kebangkitan,” ujar Fauzan saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan.

    Mengusung tema “Berkarya: Pembaharuan dan Kebangkitan”, Munas ini dihadiri oleh lebih dari 400 pemilik hak suara dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), melampaui batas kuorum yang ditetapkan AD/ART partai sebanyak 279 suara.

    Partai Berkarya menegaskan kembali posisinya sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai pembangunan yang diwariskan oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

    “Kami adalah anak-anak ideologis dari Bapak Pembangunan, HM Soeharto. Kami tumbuh dari nilai, bukan dari pragmatisme politik. Dan nilai itulah yang kami jaga dan lanjutkan,” kata Fauzan.

    Dalam Munas, peserta menyepakati perubahan AD/ART dan menetapkan Moch. Ridwan Andreas sebagai Ketua Umum periode 2025–2030. Ridwan juga diberi mandat sebagai formatur tunggal untuk menyusun struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru.

    Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola internal partai sekaligus menyiapkan infrastruktur menuju tahapan verifikasi KPU dan Pemilu 2029.

    Fauzan menjelaskan bahwa pembangunan kembali Partai Berkarya akan didasarkan pada tiga pilar utama, yakni:

    1. Logistik, berupa penataan struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput;
    2. Estetik, dengan menyegarkan wajah partai agar lebih inklusif dan komunikatif;
    3. Dialektik, yaitu membangun narasi politik yang kuat dan santun.

    Selain itu, Partai Berkarya juga mengusung empat pendekatan nilai yang disebut sebagai “roh gerakan partai”, yaitu:
    • Kejernihan diplomatik
    • Energi kinetik
    • Etik moral
    • Authentik nilai

    Dalam forum Munas, Partai Berkarya turut memperkenalkan logo baru berupa pohon beringin berakar kuat dan 45 mata rantai yang melambangkan kekuatan rakyat yang saling terhubung. Logo tersebut juga merepresentasikan visi partai dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

    “Kami ingin menjadi partai yang tidak mudah tumbang karena akarnya tertanam dalam. Kami menyatu dengan rakyat,” ujar Fauzan.

    Fokus utama partai saat ini adalah menyiapkan struktur organisasi dan kesiapan administratif untuk menghadapi verifikasi KPU 2027 dan Pemilu 2029. Seluruh DPW dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur menyuarakan pentingnya penguatan logistik, legalitas, dan dukungan publik.

    “Ini fase triple-serious. Kami harus lulus administratif, faktual, dan publik. Bukan hanya soal persyaratan, tetapi juga soal kredibilitas,” ujar Fauzan.

    Penetapan kepemimpinan baru diharapkan membawa energi segar dalam menyusun langkah strategis partai ke depan. Fauzan menekankan bahwa Partai Berkarya tidak ingin tampil hanya sebagai partai pelengkap, melainkan sebagai kekuatan politik yang berakar pada nilai dan prinsip.

    “Kami tidak menawarkan mimpi. Kami menawarkan kerja politik yang berakar dan berangkat dari nilai,” kata Fauzan.

  • Kebocoran Anggaran Triliunan Rupiah di Tubuh PLN, NIC Minta Erick Thohir Copot Direktur Keuangan

    Melanesiatimes.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali mengungkap sederet temuan mencengangkan terkait pengelolaan keuangan PT PLN (Persero) dalam laporan audit tahun 2023 dan 2024. Sejumlah kebijakan tarif yang tidak sesuai aturan serta pengelolaan subsidi yang tidak akuntabel menjadi sorotan utama dalam laporan tersebut.

    Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2023, BPK mencatat bahwa PLN berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 5,69 triliun akibat tidak menerapkan tarif layanan premium (Tarif L) kepada pelanggan tertentu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016.

    BPK juga mencatat bahwa secara keseluruhan, temuan pada semester I 2023 mencakup 9.261 kasus, dengan nilai total sebesar Rp 18,19 triliun yang tersebar di berbagai entitas, termasuk BUMN.

    Memasuki tahun berikutnya, dalam IHPS I Tahun 2024, BPK kembali menemukan ketidaksesuaian serius dalam pengelolaan subsidi listrik dan penetapan tarif. PLN dinilai masih belum optimal dalam menerapkan Tarif L untuk pelanggan premium, menyebabkan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 6,9 triliun, dan memicu beban kompensasi subsidi oleh negara sebesar Rp 8,5 triliun.

    Selain itu, BPK juga mencatat koreksi terhadap pengelolaan subsidi listrik tahun 2022–2023, yang berhasil menurunkan potensi beban negara sebesar Rp 2,57 triliun.

    Temuan lain yang tidak kalah krusial juga terjadi di wilayah operasional, seperti PLN UID Jawa Barat, di mana lebih dari 6.000 calon pelanggan belum mendapat sambungan listrik standar. Hal ini menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp 3,84 miliar, akibat hilangnya penjualan energi.

    Menanggapi temuan tersebut, pihak PLN menyatakan telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi BPK dan sedang melakukan perbaikan secara bertahap. Namun, pernyataan tersebut dianggap tidak cukup dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar di tubuh PLN.

    Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai bahwa tanggapan PLN hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh akar masalah.

    “Tanggapan dari pihak PLN Persero tidak menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini bagian dari unsur kesengajaan dari pimpinan PLN. Sebab, kasus di tubuh PLN bukan sekali ini saja. Dan para pimpinan PLN itu mereka orang lama — mereka paham betul soal problem internal. Kalau begitu, kenapa masalah ini selalu berulang setiap tahun? Artinya ini memang disengaja,” tegas Kelrey.

    Kelrey juga menyampaikan desakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar segera mengambil tindakan tegas terhadap jajaran direksi PLN yang dinilai gagal mengatasi kebocoran anggaran dan tidak memiliki langkah korektif yang jelas.

    Ia secara terbuka mendorong pencopotan tiga pejabat strategis di PLN, yaitu:

    1. Edwin Nugraha Putra, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
    2. Sinthya Roesly, Direktur Keuangan, dan
    3. Hartanto Wibowo, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis.

    “Jika Menteri BUMN serius dengan reformasi BUMN, maka nama-nama ini harus dievaluasi. Publik lelah melihat pola pembiaran seperti ini terus berulang di tubuh PLN,” pungkas Kelrey.

    Sejumlah pengamat menilai bahwa temuan BPK RI ini merupakan alarm keras bagi pemerintah untuk segera mendorong reformasi menyeluruh dalam tata kelola PLN. Ketidakefisienan sistemik dan kegagalan pengawasan internal telah menyebabkan potensi kerugian negara dalam skala besar dan berulang setiap tahun.