Melanesia Times

Blog

  • Aksi Jilid 3: Mahasiswa Tagih KPK Usut Kadis PU Buru Selatan Terkait Proyek Mangkrak

    Archipelagotimes.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Bursel-Jakarta kembali menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK. Ini adalah demonstrasi ketiga mereka untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera bertindak atas dugaan korupsi proyek RSUD Salim Alkatiri senilai Rp4,8 miliar yang mangkrak sejak 2021.

    Pejabat yang disorot kali ini adalah H. Samsul Sampulaw, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ia diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan anggaran saat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek rumah sakit tersebut. Temuan ini pertama kali diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Provinsi Maluku tahun 2022.

    Mahasiswa: Korupsi Ini Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum, Tapi Kejahatan Kemanusiaan

    Dalam orasinya, Koordinator Aksi A. Malik menegaskan bahwa tindakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara.

    “Jangan anggap ini kasus biasa. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena dana publik yang seharusnya menyelamatkan nyawa lewat layanan rumah sakit justru dijarah oleh elit busuk,” tegas Malik.

    Malik juga menyoroti bahwa korupsi yang mengakibatkan terbengkalainya fasilitas kesehatan sama saja dengan membiarkan rakyat mati secara perlahan akibat sistem yang rusak.

    “Negara hadir untuk melindungi, bukan membiarkan pejabatnya merampok anggaran dengan aman. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, ini pengkhianatan,” tambahnya.

    Landasan Hukum yang Dilanggar

    Tindakan yang diduga dilakukan oleh H. Samsul Sampulaw berpotensi melanggar beberapa regulasi hukum, antara lain:

    • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, terutama:

      • Pasal 2 Ayat (1): setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun.

      • Pasal 3: setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, dapat dipidana hingga 20 tahun penjara.

    Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara implisit menyebut bahwa tindakan yang merampas hak rakyat atas kesehatan dan kesejahteraan merupakan pelanggaran hak asasi.

    Tiga Tuntutan Mahasiswa: Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    1. KPK diminta segera memanggil, memeriksa, dan menetapkan H. Samsul Sampulaw sebagai tersangka.

    2. Menindaklanjuti dan membuka ke publik hasil audit BPK Maluku atas kerugian negara dalam proyek RSUD Salim Alkatiri.

    3. Mendorong penangkapan dan proses hukum yang terbuka, transparan, dan berkeadilan tanpa intervensi politik.

    Aksi ini disebut sebagai awal dari gelombang tekanan yang lebih besar. Para mahasiswa menegaskan bahwa jika KPK tidak segera bergerak, mereka akan menggalang aksi nasional untuk menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia Timur.

    “Kami tidak akan berhenti. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak anak-anak kami untuk hidup layak. Kami tidak minta lebih, hanya keadilan,” tutup Malik.

  • Bahlil Tegaskan Soal Tambang, Siswansyah ; Jangan Hanya IKN, Berau Juga Perlu Dibersihkan!

    Melanesiatimes.com – Ketua Padepokan Hukum Kalimantan Timur, Siswansyah, mengkritik keras pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, yang meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Meski mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, Siswansyah menilai kebijakan itu masih bersifat tebang pilih.

    “Kenapa hanya IKN yang menjadi fokus? Apakah Berau bukan bagian dari Republik Indonesia? Di sana juga tambang ilegal merajalela, tapi seolah dibiarkan begitu saja,” kata Siswansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/8).

    Menurutnya, aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Berau telah berlangsung lama dan dilakukan secara terang-terangan tanpa adanya penindakan berarti dari aparat.

    “Mereka pakai jalan negara untuk angkut batu bara ilegal. Truk-truk melintas bebas siang dan malam. Aparat tahu, tapi diam. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya.

    Siswansyah juga mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan hanya karena adanya proyek strategis nasional seperti IKN. Ia menekankan bahwa keadilan hukum harus berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang tidak masuk dalam sorotan media atau agenda prioritas nasional.

    “Kalau hukum hanya tajam ke satu arah, publik akan menilai pemerintah tidak konsisten dan tidak adil. Ini bahaya untuk masa depan negara hukum kita,” ujarnya.

    Untuk itu, ia mendesak Kementerian Investasi, Polri, dan instansi terkait agar tidak hanya menjadikan kawasan IKN sebagai etalase hukum dan ketertiban, tetapi juga menyapu bersih praktik tambang ilegal di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di Berau yang selama ini terkesan luput dari perhatian.

    “Kami minta Bapak Bahlil bersikap adil dan jangan tutup mata terhadap apa yang terjadi di Berau. Kalau mau berantas tambang ilegal, ya berantas semuanya,” pungkas Siswansyah.

  • Proyek Paving Blok 1 Miliar di Depan Kantor Distrik Waisai Kota Terbengkalai, Progress 50% Diragukan

    Melanesiatimes.com, Waisai – Proyek pekerjaan paving blok di depan Kantor Distrik Waisai Kota yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek bernilai kontrak kurang lebih Rp 1 miliar itu hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan diselesaikan, meski telah menghabiskan waktu hampir dua tahun.

    Pekerjaan ini sempat berjalan di awal tahun 2023, namun tak lama kemudian harus terhenti akibat sengketa lahan dengan pemilik hak ulayat. Alasan itu terus menjadi pembenaran atas stagnasi proyek di lapangan, meninggalkan material tertumpuk dan area kerja yang terbengkalai di jantung kota Waisai.

    Koops Habema TNI dan Kesbangpol Gelar Wawasan Kebangsaan di SMU Negeri 7 Klasmelek Kab.Sorong

    Hingga awal Agustus 2025, kondisi proyek tersebut masih memprihatinkan. Memang, sebagian kecil paving blok sudah terpasang. Namun, jumlahnya sangat minim dan belum memberikan dampak visual maupun fungsional yang signifikan. Areal yang lebih luas masih berupa tanah urugan dan tumpukan material yang dibiarkan terbuka.

    Ironisnya, di tengah kenyataan ini, laporan resmi dari pihak konsultan pengawas menyebutkan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 50%. Klaim tersebut menuai tanda tanya besar, mengingat fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari angka tersebut.

    “Kalau dibilang 50%, itu dari mana hitungnya? Di lapangan kita lihat sendiri, yang terpasang cuma sebagian kecil. Sisanya masih tanah kosong,” ujar salah seorang warga yang setiap hari melintas di depan lokasi proyek. (4/8/2025)

    Muncul dugaan bahwa angka progres 50% tersebut hanyalah angka di atas kertas yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Praktik manipulasi progres pekerjaan semacam ini dikhawatirkan menjadi modus lama dalam proyek-proyek infrastruktur, di mana laporan administratif tidak sejalan dengan fakta fisik di lapangan.

    Pihak kontraktor saat dikonfirmasi berdalih bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh persoalan lahan yang belum sepenuhnya tuntas. Namun, publik mempertanyakan kenapa tidak ada solusi nyata yang diupayakan dalam jangka waktu yang begitu panjang.

    “Kalau memang masih ada sengketa, kenapa pekerjaan lain yang tidak bermasalah tidak dirampungkan dulu? Jangan sampai ini jadi proyek yang dibiarkan mangkrak terus-menerus tanpa ada kejelasan,” tambah warga lainnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut penyelesaian proyek tersebut. Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap agar dana publik sebesar hampir Rp 1 miliar tidak berakhir sia-sia di atas tumpukan paving blok yang tak kunjung terpasang.

  • KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan BPJN Maluku 2024

    Melanesiatimes.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Maluku (GEMMA-Jakarta) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bilangan Jakarta Selatan, Jumat, (01/08/25). Lalu

    Mereka mendesak KPK segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek preservasi jalan dan jembatan tahun anggaran 2024 di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku.

    Zulkarnain R., Koordinator GEMMA-Jakarta, mengatakan proyek tersebut merupakan program strategis yang berdampak langsung pada keselamatan publik dan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurutnya, ada indikasi bahwa anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya.

    “Proyek jalan dan jembatan itu sangat krusial. Kalau anggarannya diselewengkan, maka infrastruktur yang dibangun bisa tidak layak dan membahayakan,” tegas Zulkarnain.

    Ia meminta KPK segera menyelidiki dua pejabat kunci yang dinilai bertanggung jawab: Toce Leuwol (Kasatker PJN Wilayah II Maluku) dan David M. Samosir, ST., MT. (Kasatker PJN Wilayah III Maluku).

    Ini Deretan Tuntutan GEMMA-Jakarta ke KPK:

    1. Usut Tuntas Proyek Jalan di BPJN Maluku
      GEMMA meminta KPK menyelidiki penggunaan anggaran preservasi jalan dan jembatan di BPJN Maluku TA 2024 secara menyeluruh.

    2. Periksa Proyek di Wilayah II Maluku
      Termasuk proyek-proyek seperti Bula–Masiwang, Pasahari–Kobisonta, Tamilou–Haya–Laimo–Tehoru, hingga Saleman–Besi–Wahai dan Pasahari yang diduga bermasalah.

    3. Audit Proyek di Wilayah III Maluku
      GEMMA menyoroti kondisi proyek sepanjang 21,34 km di Kei Kecil serta jembatan di kawasan Wemar yang dinilai tidak berkualitas dari segi bahan baku dan pelaksanaan.

    4. Copot Pejabat Terkait
      Mereka juga mendesak Kementerian PUPR untuk segera mencopot Kasatker PJN Wilayah II dan III BPJN Maluku.

    Aksi ini menjadi sorotan karena menyuarakan keprihatinan publik atas potensi kebocoran anggaran infrastruktur, yang kerap menjadi ladang korupsi. KPK pun didesak tak tinggal diam.

  • Pejabat Heboh One Piece, Tapi Lupa Rakyat Lagi Ngenes!

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, angkat suara terkait viralnya polemik Bendera One Piece yang ramai dikomentari berbagai tokoh politik dan praktisi.

    Menurut Kelrey, perhatian berlebihan terhadap hal tersebut justru terasa ironis. “Lucu aja, pejabat yang seharusnya fokus pada persoalan besar bangsa seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan kemiskinan, malah ramai-ramai bahas bendera bajak laut fiksi,” ujarnya, Minggu (3/8/2025).

    Kelrey menyayangkan minimnya kepedulian terhadap isu yang menyentuh langsung kehidupan rakyat. Ia mempertanyakan, “Kenapa mereka lebih sibuk urusin bendera One Piece ketimbang ribut soal korupsi atau judi online yang kabarnya melibatkan sejumlah pejabat?”

    Ia juga menyinggung maraknya praktik KKN dan memburuknya angka kemiskinan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. “Aneh, yang nyata-nyata bikin rakyat menderita kok malah didiamkan?”

    Terkait sejarah Bendera One Piece yang menjadi perbincangan, Kelrey menyebut tak ada urgensinya untuk dibahas oleh para pemimpin bangsa. “Kalau sekadar simbol dari serial animasi, apa pentingnya sampai harus ditanggapi serius?”

    Di akhir pernyataannya, Kelrey menyerukan kepada para tokoh dan pejabat publik untuk kembali fokus pada tugas utama mereka: mengatasi KKN dan kemiskinan. “Rakyat butuh solusi, bukan sensasi,” tegasnya.

  • Nusa Ina Connection : Gercos, Gerakan Pesanan yang Layu Sebelum Berkembang

    Melanesiatimes.com – Founder Nusa Ina Connection, Abdullah Kelrey menyebut kelompok-kelompok yang menyerukan Gerakan Coblos Semua (Gercos) adalah kelompok yang paling parah dinegeri ini.

    “Mereka ini kalau gue lihat mereka ini bukan warga negara yang baik dan benar. Dan jangan-jangan ada pesanan dari luar,” tegas Kelrey, hari ini.

    Dikatakannya, bahwa hari ini kelompok-kelompok yang dulunya mendukung Pak Anies Baswedan itu sekarang sudah punya pilihan.

    “Kalau memang kalian betul-betul asli adalah fanatismenya Pak Anies Baswedan harusnya kan kalian ikutin beliau dong kalau kalian anggap Pak Anies, itu luar biasa,” katanya.

    Sumber : Tribunrakyat.com

  • Nonton Bareng Film “Believe” Kisah Nyata Jenderal TNI Agus Subiyanto

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pada 1 Agustus 2025, TNI menyelenggarakan nonton bareng film “Believe” bersama keluarga TNI, masyarakat dan pemuda di Kota Sorong. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat sekaligus memberikan wawasan tentang tugas dan peran TNI yang lebih luas. Jumat (01/08/2025).

    Film “Believe” diputar secara nasional di seluruh Indonesia dari tanggal 1 hingga 16 Agustus 2025. Mengisahkan perjalanan jenderal TNI Agus Subiyanto dari pangkat danton hingga danki, film ini menawarkan kisah nyata yang inspiratif tentang dedikasi seorang prajurit.

    Sersan Mayor Hendra Cahya, narasumber acara, menjelaskan bahwa tujuan pemutaran film ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tugas TNI bukan hanya sekadar berperang, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

    Acara nonton bareng ini mengundang perwakilan dari empat kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya. Hal ini menunjukkan komitmen TNI untuk menjangkau area yang lebih luas dan mendekatkan diri kepada masyarakat di provinsi tersebut.

    Hendra menambahkan, meskipun hanya ada satu studio XXI di Papua Barat Daya, minat masyarakat untuk menyaksikan film ini tetap tinggi. Namun, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan, jumlah penonton dibatasi sesuai kapasitas studio.

    Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Masyarakat diharapkan memperoleh nilai-nilai positif dari film tersebut.

    Film “Believe” berhasil menarik perhatian berbagai kalangan, terutama para pemuda. Melalui tayangan ini, mereka diajak untuk lebih mengenal sejarah dan perkembangan TNI, serta memahami kontribusi mereka dalam menjaga keamanan dan perdamaian.

    Diharapkan dengan adanya nonton bareng ini, hubungan antara TNI dan masyarakat semakin harmonis. TNI akan terus berupaya mengadakan kegiatan serupa untuk menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.

    Dengan pemutaran film yang pede dan inspiratif ini, diharapkan pesan-pesan positif yang terkandung dalam film “Believe” dapat menginspirasi generasi muda di Papua Barat Daya untuk lebih mencintai tanah air dan memahami pentingnya peran TNI dalam pembangunan bangsa.

  • Warga Binaan Lapas Sorong, Viktor Makamuke, Bebas Usai Terima Amnesti Presiden

    Melanesiatimes.com, Sorong — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong hari ini, setelah salah satu warga binaannya, Viktor Makamuke, resmi dinyatakan bebas. Kebebasan Viktor merupakan hasil dari pemberian amnesti oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum dan kemanusiaan. Sabtu (02/08/2025).

    Viktor Makamuke sebelumnya menjalani masa pidana atas perkara yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum tertentu. Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan dari berbagai pihak serta lembaga terkait, Viktor dinilai layak menerima amnesti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

    Kepala Lapas Sorong, Sukarna Trisna Atmaja, menyampaikan bahwa pemberian amnesti ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kedua kepada warga negara yang telah menunjukkan itikad baik dan perubahan perilaku selama menjalani masa hukuman.

    “Kami berharap Viktor dapat kembali ke tengah masyarakat dengan semangat baru, dan menjadi contoh positif bagi sesama mantan warga binaan lainnya,” ujar Kalapas dalam keterangannya.

    Viktor Makamuke menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan negara. Ia berjanji akan memanfaatkan kebebasan ini untuk menjalani hidup yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

    Amnesti yang diterima Viktor merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan restoratif, serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

  • Salam Pancasila Zulkarnain Lengkapi Keseruan Pembukaan Diklat Calon Paskibraka Malteng 2025

    Melanesiatimes.com, Masohi Maluku Tengah – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia sejumlah persiapan mulai dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

    Salah satunya tentu dengan menyiapkan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (Paskibraka) Tahun 2025 yang akan bertugas pada perhelatan kemerdekaan 17 agustus mendatang di lapangan Nusantara Masohi.

    Lewat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol), upaya tersebut mulai terlihat hasilnya lewat program pendidikan dan pelatihan (Diklat) calon Paskibraka Maluku Tengah 2025 yang berlangsung di aula pertemuan hotel one may Masohi jum’at pagi waktu setempat, (01/08/2025).

    Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, SP., M.AP., dalam sambutannya menyampaikan “paskibraka merupakan wadah bagi para pemuda pemudi pilihan yang memiliki semangat kebangsaan tinggi, disiplin dan bertanggungjawab,” ucapnya singkat.

    Menurutnya “melalui pendidikan dan pelatihan yang akan dijalani, diharapkan akan terbentuk anggota Paskibraka yang tidak hanya terampil dalam baris-berbaris, dan pengibaran bendera, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, rasa cinta tanah air, dan semangat bela negara yang kuat,” jelasnya.

    Dia menambahkan “sebab tugas menjadi anggota Paskibraka pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah tugas yang ringan. Kalian adalah garda terdepan yang akan membawa kehormatan bangsa dan negara,” tegas Zulkarnain.

    Diketahui bahwa selain membuka acara Diklat, Zulkarnain juga melakukan serah terima calon anggota Paskibraka Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 kepada para pelatih dalam keadaan sehat wal afiat.

    Bersamaan dengan itu beliau sampaikan apresiasi kepada para pelatih dan “34 orang peserta didik yang berasal dari sekolah menengah atas sederajat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah yang terpilih menjalani pendidikan sebagai calon anggota Paskibraka,” kata Zulkarnain.

    Kepada calon anggota Paskibraka, lanjut ia menyampaikan “kalian merupakan putra putri terbaik Kabupaten Maluku Tengah yang dinyatakan lulus seleksi dengan berbagai proses dan tahapan yang telah dilalui. Olehnya itu jadikanlah pendidikan dan pelatihan ini sebagai momentum untuk menempa diri, membentuk karakter, memperkuat mental dan fisik kalian, serta dengarkan arahan dari pelatih,” pesannya.

    Terlepas dari itu semua, ada hal menarik lainnya yang terjadi pada kehadiran Zulkarnain dalam acara tersebut.

    Dimana beliau tertangkap kamera sesekali memberikan isyarat tangan dengan posisi lima jari mengarah ke depan yang diketahui merupakan ciri khas dari salam Pancasila.

    Hal ini bahkan dilakukannya lebih dari sekali. Pantauan redaksi melanesia times di lokasi kegiatan, beliau melakukanya beberapa kali saat sedang menyampaikan sambutan dan ketika melakukan sesi foto bersama para pimpinan OPD, Forkopimda lingkup Malteng, juga Calon anggota Paskibraka tahun 2025.

    Seolah ingin menunjukkan kepada publik, Bupati Maluku Tengah ini seperti memberikan isyarat betapa pentingnya memiliki semangat jiwa nasionalisme, menghargai jasa para pahlawan, dan menjadi generasi penerus bangsa yang Pancasilais. (HUAT)

  • Kunjungan Perdana Komandan North Sector ke Garuda Camp: Sinergi untuk Misi Perdamaian

    Melanesiatimes.com, Bunia, Afrika — Brigadir Jenderal Md Saiful Alam Bhuiyan, Komandan North Sector, melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Garuda Camp. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam rangka meninjau langsung kondisi markas utama Satgas INDO RDB 39-F MONUSCO. Bunia 29/0/2025)

    Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan misi dengan baik. Brigjen Md Saiful Alam Bhuiyan disambut dengan antusias oleh Komandan Satgas, Kolonel Infanteri Imir Faishal, S.Sos., M.I.Pol. Sambutan hangat ini menunjukkan soliditas antar anggota pasukan.

    Selama kunjungan, Brigjen Md Saiful Alam Bhuiyan menerima paparan singkat terkait situasi keamanan di Area of Responsibility (AOR) Satgas INDO RDB. Informasi ini sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi di lapangan.

    Paparan tersebut mencakup gambaran umum mengenai kondisi keamanan terkini di wilayah tugas. Pasukan juga menjelaskan perkembangan program Quick Impact Project (QIP) yang tengah dijalankan untuk mendukung masyarakat setempat.

    Tak hanya itu, kontribusi pasukan Indonesia dalam mendukung misi perdamaian MONUSCO di Republik Demokratik Kongo juga menjadi fokus utama dalam diskusi. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

    Kunjungan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Komando sektor dan pasukan kontingen. Kerja sama ini sangat penting dalam mencapai tujuan misi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

    Brigjen Md Saiful Alam Bhuiyan mengungkapkan apresiasinya atas kerja keras pasukan. Dia menekankan pentingnya terus berkoordinasi dan meningkatkan kinerja dalam setiap aspek tugas.

    Akhirnya, kunjungan ini menjadi bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan misi perdamaian oleh Satgas INDO RDB 39-F di bawah bendera PBB. Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.