Melanesia Times

Blog

  • Ketua MUI Kota Sorong Serukan Persatuan Umat  Seraya Tegaskan Pinjaman Uang Masjid Segerah Dikembalikan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sorong, Ustad Abdul Manan Fakaubun, mengimbau kepada seluruh jamaah untuk menjadikan masjid sebagai tempat yang dimakmurkan, bukan sebagai ajang konflik. Seruan ini muncul setelah terjadinya ketegangan dalam pengurus masjid Al-Azhar Kota Sorong. Senin (23/06/2025).

    Ustad Manan menekankan pentingnya musyawarah dalam pemilihan pengurus masjid. “Semua jamaah harus terlibat dalam memilih pengurus yang diinginkan. Kementerian Agama telah mengambil langkah dengan membentuk Plt (Pejabat Sementara) untuk memfasilitasi pemilihan,” tuturnya.

    Ia berharap semua jamaah mendukung keputusan yang diambil secara kolektif. “Ketua yang terpilih nanti harus senantiasa melakukan musyawarah dalam setiap langkah kegiatan,” sambungnya.

    Menurut beliau, tindakan sepihak tanpa musyawarah akan merugikan keberlangsungan pengurus masjid dan umat.

    Ustad Manan menjelaskan bahwa masjid seharusnya menjadi sumber hidayah. Ia mengingatkan peerkataan Rasulullah, bahwa masjid yang ramai tetapi tidak dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual menjadi tempat yang tidak bermanfaat. “Jangan sampai masjid menjadi tempat konflik, yang justru akan merugikan umat,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, beliau juga mengajak seluruh jamaah Masjid Al-Azhar untuk berlapang dada dalam memilih pimpinan. “Kita semua harus pastikan bahwa pengurus yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, dan tidak ada sikap berlebihan setelah terpilih,” tegasnya.

    Ustad Manan juga mengingatkan bahwa kepengurusan masjid tidak boleh dikelola dengan ego pribadi. Musyawarah, menurutnya, adalah jalan terbaik untuk mencapai keputusan demi kepentingan bersama. “Alquran pun mengajarkan kita untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan,” tandasnya.

    Beliau menekankan agar jamaah saling menghormati dan tidak terpengaruh oleh provokasi saat pemilihan berlangsung. “Mari bersama-sama mengharapkan ridho Allah dalam setiap keputusan yang diambil,” ajaknya.

    Selain itu, Ustad Manan menyoroti tentang pengelolaan dana masjid. Ia menegaskan bahwa dana masjid adalah dana umat. “Jika ada yang meminjam dana masjid, maka harus segerah mengembalikannya. Tidur dalam utang, terutama utang di masjid, sangat berbahaya,” ucapnya.

    Menurut informasi ada salah satu jamaah Masjid Al-Azhar yang meminjam uang masjid untuk kepentingan pribadi, oleh sebab itu beliau mengingatkan agar barang-barang yang dipinjam dari masjid harus dikembalikan. “Ketika kita pinjam satu harus mengembalikan dua, artinya harus lebih, kata orang tua kita,” pungkasnya.

    Dengan seruan ini, Ustad Manan berharap Masjid Al-Azhar dapat menjadi tempat ibadah yang harmonis dan mempersatukan ukhuwa serta bertujuan untuk memakmurkan umat, sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

  • KPU Papua Barat Daya Laksanakan Verifikasi dan Klarifikasi Pengunduran Diri 4 Anggota KPU Kabupaten

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya hari ini menjalankan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri empat anggota KPU dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Verifikasi dan klarifikasi terhadap empat orang anggota KPU Kabupaten dilakukan di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (23/06/2025).

    Langkah ini diambil setelah keempat anggota tersebut dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong Selatan.

    Dari empat orang yang mengajukan pengunduran diri, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Sorong Selatan. Mereka adalah Yulianus Yarolo, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan; Verderika Muguri, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi; serta Eliyeser Kombado, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara itu, Kalansina Aibini merupakan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat.

    Pengunduran diri mereka disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan kepada KPU Papua Barat Daya pada tanggal 22 Mei dan 5, 10 Juni 2025. Menanggapi surat tersebut, KPU Papua Barat Daya segera mengambil langkah untuk menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan pengunduran diri ke KPU Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni lalu.

    Pada tanggal 18 Juni 2025, KPU RI mengeluarkan surat balasan dengan nomor 1079/2025 yang menyatakan perlunya verifikasi dan klarifikasi atas pengunduran diri anggota KPU tersebut. “Proses verifikasi ini penting untuk memastikan semua dokumen yang diajukan memenuhi syarat secara administratif,” ungkap Andarias Daniel Kambu.

    Tim KPU Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi terhadap dokumen keempat anggota KPU yang mengundurkan diri. Proses ini merupakan bagian dari kewajiban administratif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23Tahun 2023 tentang tata kerja KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 125 huruf a dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa KPU provinsi wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengajuan pengunduran diri.

    Setelah proses ini selesai, KPU Papua Barat Daya akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait langkah selanjutnya.

    Keempat anggota KPU yang lulus sebagai CPNS diharapkan dapat membawa kontribusi positif di instansi baru mereka, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun di Kabupaten Sorong Selatan.

    KPU Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjalankan semua proses yang diperlukan demi kelancaran fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Papua Barat Daya menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.

    Dalam kaitannya dengan penggantian anggota KPU yang mengundurkan diri, KPU Papua Barat Daya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait pergantian antar waktu (PAW). Hal ini penting untuk memastikan bahwa posisi kosong dapat segera diisi, supaya kinerja KPU tetap optimal.

    “Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan tugas KPU di daerah,” ujar Ketua KPU PBD.

    Pihak KPU berharap, dengan adanya pergantian ini, kinerja dalam penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya dapat tetap terjaga.

    Pengunduran diri anggota KPU ini merupakan dinamika dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang selalu berupaya mendapatkan personel terbaik untuk mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Kegiatan verifikasi ini tidak hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas KPU.

  • 100 Hari Fachri Husni Alkatiri : Harapan Tinggi, Kenyataan Masih Abu-abu

    Melanesiatimes.com – Setelah melihat hasil dari kinerja 100 masa kepemimpinan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, dan wakilnya, masyarakat mulai mempertanyakan arah pembangunan yang dijanjikan saat kampanye. Sejumlah pihak menilai, hingga saat ini belum terlihat indikator kuat bahwa kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.

    Salah satu suara kritis datang dari Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Dalam pernyataannya, Kelrey menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit SBT dan menyayangkan minimnya gebrakan berarti dari pemerintahan baru.

    “Segudang permasalahan masih terjadi. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda nyata bahwa kesejahteraan masyarakat akan menjadi prioritas utama,” ujar Kelrey.

    Ia juga mengingatkan Bupati agar tidak menjadikan dalih kewenangan sebagai alasan lambannya pembangunan ke depan. Menurutnya, sering kali terjadi dalam kepemimpinan daerah ketika program stagnan, muncul pernyataan normatif seperti “itu proyek provinsi” atau “itu kewenangan nasional”.

    “Kami tidak ingin dalam setahun ke depan masyarakat hanya mendengar alasan klasik: ‘ana seng ada kewenangan.’ Itu bukan jawaban, tapi bentuk penghindaran tanggung jawab,” tegas Kelrey.

    Kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap kepemimpinan yang dianggap belum menunjukkan arah jelas. Banyak warga berharap 100 hari pertama menjadi momentum menata fondasi program strategis, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.

    Namun, pantauan sejumlah aktivis dan pengamatan kami, belum ada langkah nyata yang signifikan dalam sektor-sektor tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa harapan rakyat hanya akan berujung pada kekecewaan.

    Seratus hari pertama sering dijadikan tolak ukur awal dalam menilai keseriusan dan kecepatan kerja kepala daerah. Tuturnya

  • Tajamkan Naluri Tempur KRI Kapak-625 Laksanakan Latihan Penembakan Meriam di Laut Maluku

    Melanesiatimes.com, Laut Maluku — Dalam rangka mendukung Operasi Cendrawasih Jaya-25, unsur KRI Kapak-625 yang tergabung dalam Satuan Kapal Cepat (Satkat) Komando Armada III (Koarmada III) melaksanakan latihan penembakan senjata di wilayah perairan Laut Maluku, Minggu (22/6/2025). Operasi ini dipimpin oleh Letkol Laut (P) Nugroho A.W selaku Komandan KRI Kapak-625.

    Latihan tempur tersebut melibatkan penembakan meriam kaliber 57 mm, 20 mm, serta sistem decoy terhadap sasaran floating target. Latihan ini bertujuan untuk menguji performa sistem senjata kapal sekaligus meningkatkan profesionalisme dan naluri tempur para prajurit di medan laut terbuka.

    “Kegiatan ini menjadi bagian penting dari pemeliharaan kesiapan tempur prajurit dan alutsista, guna menjawab setiap tantangan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” ujar Letkol Laut (P) Nugroho A.W dalam keterangannya.

    Pelaksanaan latihan penembakan ini juga sejalan dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, khususnya dalam bidang pembinaan sumber daya manusia (SDM) TNI AL yang unggul serta peningkatan kesiapsiagaan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki daya gerak dan daya gempur tinggi.

    KRI Kapak-625 menunjukkan kemampuan manuver dan tempur yang solid selama latihan, memperlihatkan kesiapan penuh dalam menjalankan misi pengamanan laut nasional. Operasi ini menegaskan komitmen TNI AL dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan timur Nusantara.

    (dispenkoarmada III)

  • Wakil Gubernur Maluku Hadiri Panen Raya dan Penanaman Padi Gogo

    Melanesiatimes.com, Masohi – Program ketahanan pangan nasional terus dilakukan di berbagai daerah di Provinsi Maluku. Terbaru ialah panen dan penanaman padi gogo yang berlangsung di lahan seluas 2 hektare negeri Makariki Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, (21/06/2025).

    Pada agenda tersebut, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath S.Sos., yang hadir mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa SH., LL, M., terlihat didampingi sejumlah Forkopimda Provinsi dan Kabupaten termasuk Kepala Dinas Pertanian Maluku Dr. Ilham Tauda SP., M.Si.

    Vanath yang tiba di Makariki sekitar pukul 13.30 WIT disambut hangat pemerintah daerah dan masyarakat setempat termasuk kelompok tani dan penyuluh pertanian Kabupaten Maluku Tengah wilayah kerja Kecamatan Amahai.

    Lewerissa dalam sambutannya menekankan pentingnya mengawal agenda Ketahanan Pangan dengan serius sebab merupakan salah satu visi besar Presiden RI Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

    Dikatakannya bahwa “panen dan penanaman padi gogo ini merupakan salah satu poin penting jalannya program ketahanan pangan di daerah kita. Olehnya itu kita harus serius,” kata Lewerissa sebagaimana disampaikan Vanath.

    Hal ini kata dia “menunjukkan bagaimana semangat dan gotong royong kita bersama dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian khususnya padi gogo sebagai bagian dari program ketahanan pangan,” lanjut Lewerissa menambahkan.

    Khusus untuk Wagub, pada lawatannya kali ini di Bumi Pamahanunusa, beliau berkesempatan menyampaikan secara langsung program pemerintah provinsi yang dalam waktu dekat akan direalisasikan yakni penanaman kakao.

    Tentu dikhususkan bagi petani yang telah dan akan ditinjau kelayakannya sesuai dengan data yang dimiliki terkait Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kabupaten Maluku Tengah.

    Sehingga, sambung Vanath “salam dari bapak Gubernur kita kepada anda semua agar bersiap-siap menyediakan lahan siap tanam jika ingin mengembangkan tanaman kakao pada program pemerintah provinsi Maluku ke depannya,” ungkapnya.

    Sebelum mengakhiri sambutannya, Lewerissa kata Vanath juga bertekad bersama dirinya dan seluruh elemen pemerintah provinsi Maluku bahwa kedepannya tak ada lagi hasil pertanian yang dibawah keluar tanpa keuntungan yang maksimal bagi daerah dan petani Maluku.

    Menurutnya “selama ini kita terlalu memberikan hasil-hasil pertanian kita dibawa keluar tanpa keuntungan yang bagus bagi petani. Sekarang saatnya akan kita kawal sendiri seluruh hasil pertanian kita dan kita kelola sendiri agar dapat menekan inflasi di negeri kita,” tegas Lewerissa.

    “mari bersama petani kita sukseskan program ketahanan pangan nasional di Maluku. Kawal terus hasil panen kita dan jadikan ini semua semangat kebersamaan orang basudara di Maluku,” Elieser Nelson Hommer, Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan pentingnya perencanaan ruang yang terstruktur dan berkelanjutan untuk pengembangan wilayahtutup Lewerissa. (HUAT)

  • Mahasiswa Angkatan 2022 Fisip Unamin Gelar Simulasi Partai Politik

    Melanesiatimes.com, Sorong – Mahasiswa Fisip Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) sukses gelar simulasi partai politik dan sistem pemilihan umum di halaman kampus, Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (21/6/2025).

    Marx salah seorang mahasiswa UNAMIN sorong kepada Melanesiatimes.com, mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan simulasi tersebut. Pihaknya juga menghaturkan terima kasih pada dosen yang telah memberikan kesempatan untuk mahasiswa dengan mempraktikkan langsung kegiatan sistem pemilihan umum.

    “Simulasi ini merupakan mata kuliah akhir semester, kemudian simulasi Pemilu itu mulai dari kertas suara, petugas kpps dan saksi hingga keamanan,  pentingnya praktik ini agar mahasiswa mampu memahami antara teori dan praktik,” pungkas Marx

    Negara Indonesia masih menganut sistem pemilihan, menurut Marx dalam menghadapi pemilu mendatang maka penting sebagai generasi bangsa untuk mengetahui sistem demokrasi yang seutuhnya. Ia juga berharap kedepan melalui simulasi ini, dapat membawah dampak positif bagi mahasiswa terutama nilai semester.

    Selain itu Chris Tanto Manurung, menjelaskan kegiatan ini simbol dan merupakan proses pengalaman bagi mahasiswa Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (Fisip) Unamin Sorong. Menurut dia simulasi bukan sekedar seremonial tetapi baromoter dalam menentukan pemimpin yang bijak bukan atas dasar kepentingan.

    Pada momen itu, Demas Mobalen mahasiswa yang turut terlibat dalam kegiatan simulasi itu menyampaikan dengan acara ini membuahkan hasil yang positif dan juga kegiatan tersebut menjadi titik pandang para seluruh elemen terutama prodi-prodi yang ada di Fisip Unamin.

    “Kami juga apresiasi para pihak kampus terutama Ibu Dosen mata kuliah sistem politik,yang telah mendukung  proses kegiatan simulasi sehingga kami mahasiswa sukses melakukan kegiatan berlangsung khidmat Antusias,” tukas Mobalen.

    Ditambahkan, mahasiswa adalah agen of change diharapkan menjadi pelopor perubahan positif ditengah-tengah masyarakat dengan mengikuti simulasi pemilu ini, dalam menentukan pemimpin hingga menjadi penyelenggara pada pemilihan umum.

    “Mahasiswa fisip Unamin menjadi bagian dalam menggerakkan menginisiasi, transformasi menuju yang lebih baik. Sosial kontrol mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan atau tindakan pemerintah yang tidak memihak pada masyarakat,” tutup Mobalen (Red/Eskop)

  • Strategi Pengelolaan Ruang di Papua Barat Daya: Fokus pada Budidaya dan Konservasi

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Elieser Nelson Hommer, Kepala Seksi Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, menekankan pentingnya perencanaan wilayah yang terintegrasi dalam pengembangan infrastruktur. Dalam wawancara eksklusif, Elieser menjelaskan dua aspek mendasar yang menjadi tolok ukur dalam perencanaan, yaitu ruang budidaya dan ruang konservasi. Sabtu (21/06/2025).

    “Ruang budidaya harus dipahami sebagai area yang krusial untuk pengembangan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat,” ujar Elieser. Ia menegaskan bahwa dalam perencanaan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama.

    “Misalkan Masyarakat mau bangun rumah, itu pada ruang budidaya dan itu marwa dari ruang budidaya,” tambahnya.

    Dalam konteks perencanaan wilayah, Elieser menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat tantangan dalam menyelesaikan berbagai peraturan yang berlaku. “Saat ini, kita masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang mengatur tentang tata ruang,” katanya. Ia mencatat bahwa meskipun Papua Barat Daya memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaannya masih belum optimal.

     

    Lebih lanjut, Elieser menjelaskan, “Sekitar 70% luas wilayah di Papua Barat harus dipelihara sebagai hutan. Namun, pengelolaan wilayah ini belum dilakukan secara maksimal.” Ia menyatakan, bahwa laut merupakan keunggulan daerah, dan pemanfaatannya perlu lebih dioptimalkan untuk meningkatkan ekonomi wilayah.

     

    Sebagaimana dikemukakan Elieser, integrasi peraturan yang lebih baik di antara berbagai stakeholder sangat diperlukan. “Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kami akan memulai inisiatif untuk mengidentifikasi undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan wilayah,” ungkapnya. Ia menambahkan, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

     

    Elieser juga menggarisbawahi pentingnya konektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat. “Ruang transportasi yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi lokal,” ucapnya. Ia berharap, masyarakat dapat terlibat aktif dalam merencanakan dan mengelola ruang mereka sendiri.

     

    Dalam rangka memperkuat kolaborasi ini, Dinas PUPR merencanakan untuk mengundang semua stakeholder, termasuk masyarakat dari berbagai daerah, untuk duduk bersama dan mendiskusikan pengelolaan wilayah. “Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat didengar, terutama dari daerah-daerah potensial seperti Raja Ampat dan Mayoret,” katanya.

     

    Elieser juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam, serta mengedepankan pendekatan berbasis komunitas. “Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut harus memiliki peran dalam menjaga dan mengelola lingkungan mereka,” tegasnya.

     

    Ia mencatat bahwa masalah-masalah terkait tambang dan perizinan juga harus ditangani dengan hati-hati, untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami ingin menghindari dampak negatif yang bisa timbul akibat kurangnya koordinasi dan perencanaan,” ungkapnya.

     

    Dalam upaya mencapai tujuan ini, Elieser berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama secara sinergis. “Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat mengatur kawasan ini dengan bijak, menjadikannya sebagai ruang yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutupnya.

     

    Kesimpulannya, perencanaan ruang yang holistik dan berkelanjutan di Papua Barat Daya menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan keterlibatan semua pihak, masa depan yang lebih baik diharapkan dapat tercipta.

  • FORNUSA Nyatakan Dukungan Penuh kepada Presiden Prabowo untuk Basmi Tambang Ilegal

    Melanesiatimes.com – Forum Rakyat Nusantara (FORNUSA) menyatakan dukungan total terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mengambil langkah tegas menghentikan maraknya tambang ilegal yang merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah.

    Ketua Umum FORNUSA, Rusdi Bicara, menyampaikan bahwa tambang ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, melainkan sebuah bentuk kejahatan struktural yang mengancam ekosistem, merugikan negara, serta menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam.

    “Ini bukan sekadar soal hukum, ini soal keadilan ekologis dan moral bangsa. Tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan lingkungan, merampas hak masyarakat adat, dan seringkali berujung pada kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan,” ujar Rusdi, Sabtu (21/6/2025).

    Dalam pernyataannya, Rusdi menegaskan bahwa dukungan FORNUSA terhadap Presiden Prabowo merupakan bentuk solidaritas rakyat sipil terhadap visi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan. FORNUSA juga berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengawasan dan edukasi publik terkait bahaya tambang liar.

    Rusdi juga menyerukan agar pesan ini menggema hingga ke akar rumput — menyasar mahasiswa, pemuda, tokoh adat, dan masyarakat umum — untuk bersatu melawan praktik tambang ilegal yang disebutnya sebagai “ancaman masa depan bangsa”.

    “Jika tidak dihentikan sekarang, kita bukan mewariskan kesejahteraan, tapi kehancuran ekologis kepada generasi berikutnya,” katanya.

    Sebagai bentuk komitmen, FORNUSA siap terlibat langsung dalam proses pelaporan aktivitas tambang ilegal, mendorong edukasi masyarakat, serta memperkuat jaringan gerakan sipil untuk menjaga kelestarian alam Nusantara.

    Rusdi optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang dikenal berani dan tegas, Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki era baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

    “Gerakan ini harus menjadi gerakan moral dan historis seluruh rakyat Indonesia. Kita selamatkan bumi pertiwi dari keserakahan tambang ilegal,” tutupnya.

  • Kunjungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Lapas Kelas IIB Kota Sorong Membawa Langkah Positif

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Sukarna Trisna Atmaja, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, baru-baru ini menyambut kedatangan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Kunjungan ini diadakan dalam rangka evaluasi dan peningkatan layanan di Lapas Sorong selama 3 hari yang berlangsung dari tanggal 19 – 21 Juni 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Sukarna menyampaikan rasa syukurnya karena Lapas Sorong mendapatkan apresiasi positif dari direktorat. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi tim di Lapas untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi warga binaan. “Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan arahan yang diberikan,” ujar Sukarna.

    Direktur memberikan catatan penting terkait bangunan Lapas yang dinilai belum sesuai standar. “Kami berharap dapat mengajukan permohonan untuk penataan ulang bangunan Lapas Sorong,” tambahnya.

    Peningkatan infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas utama ke depan. Dalam kunjungan tersebut, perbaikan halaman gedung dan pembuatan saluran air juga menjadi sorotan. Menekankan pentingnya langkah ini agar Lapas Sorong tidak mengalami banjir di masa mendatang.

    “Kondisi lingkungan yang baik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga binaan,” jelasnya.

    Salah satu harapan paling mendesak adalah terkait pelayanan kesehatan. Direktorat menegaskan pentingnya keberadaan klinik yang bersertifikasi Pratama di Lapas Sorong. “Kami ingin memastikan warga binaan mendapatkan akses kesehatan yang memadai,” imbuh Sukarna.

    Kunjungan Direktur selama tiga hari ini juga mencakup pengamatan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di Sorong, termasuk Bapas (Balai Pemasyarakatan). Ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan di lembaga pemasyarakatan.

    Sukarna juga menyampaikan bahwa pada malam hari yang sama, Direktur mengikuti kegiatan reses Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 13 bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pertemuan ini diharapkan bisa mempercepat langkah-langkah perbaikan di lembaga pemasyarakatan.

    Semua harapan dan rekomendasi ini menjadi fokus utama dalam upaya memajukan Lapas Sorong. “Kami akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ungkap Sukarna.

    Kunjungan ini merupakan langkah positif dalam mendukung program pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efektif. Dengan adanya perhatian dari pemerintah, diharapkan Lapas Sorong bisa menjadi contoh dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

    Sukarna menutup pernyataan dengan optimisme bahwa dengan kerja sama dan dukungan yang baik, Lapas Sorong akan terus bertransformasi menjadi lebih baik demi kesejahteraan warga binaan dan masyarakat umum.

  • Bung Jhoma Buka PPAB Ke-XXI DPC GMNI Kota Sorong: Bersatu Lawan Penjajahan Gaya Baru

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Acara Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) ke XXI yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Sorong resmi dibuka oleh Bung Jhon Malibela, yang juga menjabat sebagai Sekretaris OKK DPD KNPI Kota Sorong. Acara ini mengusung tema “Bersatu Lawan Penjajahan Gaya Baru”, yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Jumat (20/06/2025).

    PPAB XXI berlangsung di kantor Lurah Klasama dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk calon anggota baru dan anggota aktif GMNI. Kegiatan ini diwarnai dengan suasana yang hikmat dan penuh suka cita, mencerminkan semangat kolaborasi dan kebersamaan di antara generasi muda.

    Dalam sambutannya, Bung Jhoma mengajak semua yang hadir untuk menjadikan acara ini sebagai momentum dalam memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai perjuangan. Ia menekankan pentingnya persatuan di antara mahasiswa untuk menghadapi tantangan yang ada. “Kita harus bersatu dan berjuang demi menciptakan Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

    Ketua DPC GMNI Kota Sorong, Mesak Malibela, juga turut menyampaikan harapannya agar para peserta dapat menyerap ilmu dan pengalaman yang dibagikan selama kegiatan. “PPAB ini adalah langkah awal untuk menjadikan diri kita lebih kritis dan peka terhadap isu-isu sosial,” jelasnya.

    Bung Jhoma Buka PPAB Ke-XXI DPC GMNI Kota Sorong: Bersatu Lawan Penjajahan Gaya Baru
    Foto bersama OKP-OKPI

    Acara ini tidak hanya diisi dengan penyampaian materi, tetapi juga menghadirkan sesi diskusi interaktif. Calon anggota baru diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai hal terkait perjuangan mahasiswa dan peran GMNI dalam mengawal perubahan.

    Lebih menariknya, kegiatan ini juga diwarnai dengan pertunjukan seni budaya lokal yang dipersembahkan oleh anggota GMNI. Berbagai tarian dan musik tradisional menjadi daya tarik tersendiri dan menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Sorong.

    Dalam kesempatan tersebut, Bung Jhoma juga menjelaskan bahwa tema “Bersatu Lawan Penjajahan Gaya Baru” mencerminkan tantangan yang dihadapi saat ini. “Penjajahan bukan hanya fisik, tetapi juga melalui aspek ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada,” imbuhnya.

    Dengan suksesnya PPAB ke XXI, GMNI Kota Sorong berharap dapat menarik lebih banyak generasi muda untuk bergabung dalam perjuangan, sekaligus menjadi agen perubahan di masyarakat. Ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing.

    Kegiatan yang berlangsung hari ini menegaskan bahwa semangat perjuangan tidak akan surut, asalkan semua elemen masyarakat bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. DPC GMNI Kota Sorong siap melanjutkan perjuangan dan mengajak lebih banyak pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.