Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya hari ini menjalankan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri empat anggota KPU dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong Selatan.
Verifikasi dan klarifikasi terhadap empat orang anggota KPU Kabupaten dilakukan di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya pada Senin (23/06/2025).
Langkah ini diambil setelah keempat anggota tersebut dinyatakan lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong Selatan.
Dari empat orang yang mengajukan pengunduran diri, tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Sorong Selatan. Mereka adalah Yulianus Yarolo, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan; Verderika Muguri, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi; serta Eliyeser Kombado, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara itu, Kalansina Aibini merupakan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat.
Pengunduran diri mereka disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan kepada KPU Papua Barat Daya pada tanggal 22 Mei dan 5, 10 Juni 2025. Menanggapi surat tersebut, KPU Papua Barat Daya segera mengambil langkah untuk menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan pengunduran diri ke KPU Republik Indonesia pada tanggal 12 Juni lalu.
Pada tanggal 18 Juni 2025, KPU RI mengeluarkan surat balasan dengan nomor 1079/2025 yang menyatakan perlunya verifikasi dan klarifikasi atas pengunduran diri anggota KPU tersebut. “Proses verifikasi ini penting untuk memastikan semua dokumen yang diajukan memenuhi syarat secara administratif,” ungkap Andarias Daniel Kambu.
Tim KPU Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi terhadap dokumen keempat anggota KPU yang mengundurkan diri. Proses ini merupakan bagian dari kewajiban administratif yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23Tahun 2023 tentang tata kerja KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 125 huruf a dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa KPU provinsi wajib melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengajuan pengunduran diri.
Setelah proses ini selesai, KPU Papua Barat Daya akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait langkah selanjutnya.
Keempat anggota KPU yang lulus sebagai CPNS diharapkan dapat membawa kontribusi positif di instansi baru mereka, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun di Kabupaten Sorong Selatan.
KPU Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjalankan semua proses yang diperlukan demi kelancaran fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Papua Barat Daya menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.
Dalam kaitannya dengan penggantian anggota KPU yang mengundurkan diri, KPU Papua Barat Daya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan KPU RI terkait pergantian antar waktu (PAW). Hal ini penting untuk memastikan bahwa posisi kosong dapat segera diisi, supaya kinerja KPU tetap optimal.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada gangguan dalam pelaksanaan tugas KPU di daerah,” ujar Ketua KPU PBD.
Pihak KPU berharap, dengan adanya pergantian ini, kinerja dalam penyelenggaraan pemilu di Papua Barat Daya dapat tetap terjaga.
Pengunduran diri anggota KPU ini merupakan dinamika dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang selalu berupaya mendapatkan personel terbaik untuk mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Kegiatan verifikasi ini tidak hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas KPU.
Tinggalkan Balasan