Blog

  • Wakil Walikota Sorong Hi. Anshar Karim Donasikan Rp200 Juta untuk Pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka merayakan hari besar Islam, Wakil Walikota Sorong, Hi. Anshar Karim, secara pribadi menunjukkan kepedulian sosialnya dengan memberikan sumbangan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Jumat (27/06/2025).

    Sumbangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Sorong, Hi. Anshar Karim, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sarana ibadah di daerah.

    Melalui kontribusi ini, Pemerintah Kota Sorong berharap dapat mempercepat proses pembangunan masjid yang menjadi pusat kegiatan umat Islam di Kota Sorong. “Kami ingin masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Anshar Karim saat menyerahkan bantuan.

    Pembangunan Masjid Raya Al-Akbar diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan spirit keagamaan dan persatuan di kalangan umat Islam. “Dengan adanya masjid ini, kita semua diharapkan dapat bersatu dalam kebajikan dan memperkuat ukhwah Islamiyah,” tambah Anshar.

    Sumbangan tersebut disambut baik oleh pengurus masjid dan masyarakat sekitar. Ketua panitia Rahman pembangunan Masjid Raya Al-Akbar menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah. “Ini adalah dukungan yang luar biasa, dan kami akan memanfaatkan dana ini sebaik mungkin untuk menyelesaikan pembangunan masjid,” ujar Rahman

    Selain sumbangan uang, Pemerintah Kota Sorong juga berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berkaitan dengan peningkatan religiusitas masyarakat. Anshar Karim menekankan pentingnya membangun tempat ibadah yang layak sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat.

    Perayaan 1 Muharam ini juga dijadikan momentum bagi seluruh masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Dengan adanya masjid yang representatif, diharapkan akan menumbuhkan rasa nyaman bagi jamaah saat beribadah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pembangunan masjid. “Mari bersama-sama kita gotong royong demi tempat ibadah kita yang lebih baik,” ajaknya.

    Pembangunan Masjid Raya Al-Akbar di Kota Sorong tidak hanya akan bermanfaat bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi landmark baru yang dapat mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

  • TNI AL Tanamkan Semangat Bela Negara kepada Pelajar Papua lewat Kunjungan ke KRI Teluk Weda-526

    Melanesiatimes.com, Katapop, Kab. Sorong — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui Koarmada III kembali menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda, khususnya di wilayah timur Indonesia. Melalui kunjungan edukatif ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Weda-526, TNI AL memberikan pengalaman langsung kepada puluhan pelajar asal Papua dan Maluku mengenai dunia kemaritiman dan semangat bela negara.

     

    Sebanyak 93 peserta yang terdiri atas 72 pelajar dan 21 pendamping dari Yayasan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Youth Region Papua Maluku, Sorong, mengikuti kegiatan yang berlangsung di atas geladak kapal yang berada di bawah kendali operasi Satuan Amfibi Komando Armada (Koarmada) III itu pada Kamis (26/6/2025).

    Dengan penuh antusias, para pelajar diajak menjelajahi setiap sudut kapal, mengenal sistem navigasi, persenjataan, hingga kehidupan keseharian para prajurit TNI AL di tengah laut. Tak hanya sekadar berkeliling, para peserta juga menerima penjelasan mendalam dari perwira, bintara, dan tamtama yang berdinas di KRI Teluk Weda-526 mengenai berbagai aspek operasional kapal perang.

    “Saya bangga bisa berada di kapal ini. Ini pengalaman pertama saya, dan sangat berharga karena bisa melihat langsung kehidupan prajurit TNI AL serta mempelajari sistem di kapal perang,” ujar salah seorang siswi dengan mata berbinar.

    Kegiatan ini menjadi bentuk nyata keterbukaan TNI AL kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memberikan edukasi seputar pertahanan negara dan pentingnya menjaga kedaulatan laut. Koarmada III sebagai pelaksana kegiatan terus konsisten mendorong kegiatan serupa sebagai bagian dari pembinaan karakter kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan pelajar.

    “Edukasi bela negara tidak hanya diberikan di ruang kelas. Dengan mengenalkan langsung peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut, kami ingin menanamkan rasa bangga serta semangat bela negara sejak dini kepada para pelajar,” ujar Aspotmar Pangkoarmada III Kolonel Marinir I Wayan Warga

    Melalui kegiatan seperti ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan generasi muda Papua bahwa mereka adalah bagian penting dari penjaga masa depan Indonesia, khususnya di wilayah maritim yang strategis.

    (Dispen Koarmada III)

  • KPU Provinsi Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menggelar Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan program nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran data pemilih.

    Rapat koordinasi ini di gelar di kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya jalan Pramuka Kota Sorong pada Kamis (26/06/2025).

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Daniel Kambu, menegaskan pentingnya rapat ini untuk memastikan akurasi data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu mendatang. “Kami melaksanakan kegiatan ini secara kontinu setiap tahun dengan dukungan semua pihak,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, KPU mengundang berbagai stakeholder, yaitu Bawaslu PBD, Dinas Capil PBD, Kesbangpol PBD, Lapas Kelas II B Kota Sorong serta termasuk Polda PBD dan Danrem 181 Praja Viratama Sorong. Tujuannya adalah untuk membahas hal-hal teknis terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

    Andarias menambahkan bahwa pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi berbagai pihak. “Sumber pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berasal dari DPT Pilkada 2024 yang disandingkan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dukcapil,” papar Andarias.

    Proses pemutakhiran ini diharapkan dapat menghasilkan satu data yang valid sebagai rujukan bagi seluruh jajaran KPU. “Kami akan melakukan pleno di KPU Kabupaten/Kota mulai tanggal 2 Juli, dan pleno Provinsi Papua Barat Daya akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli di Sorong,” katanya.KPU Provinsi Papua Barat Daya Gelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

    Lebih lanjut, Andarias menjelaskan bahwa tugas KPU dalam hal pemutakhiran data pemilih bukan hanya selama event pemilu, tapi harus dilakukan setiap tahun. “Ini penting agar datanya akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah perlunya kerja sama dengan stakeholder terkait. “Data yang kami butuhkan harus didukung oleh instansi terkait seperti pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan,” ujarnya menambahkan, “kolaborasi ini memastikan data pemilih yang dihasilkan maksimal.”

    Andarias juga menyoroti pentingnya data dari TNI dan Polri. “Kami perlu dukungan data dari mereka untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dalam pemilih. Banyak pemilih, khususnya anak muda, yang sudah mengikuti tes Tembus TNI-POLRI dan itu harus tercatat,” paparnya.

    Dalam konteks pemilih pemula, Andarias menekankan bahwa perubahan usia pemilih perlu diperhatikan. “Anak-anak berusia 16 tahun yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih pemula kini telah berusia 17 tahun dan berhak untuk memilih,” imbuhnya.

    Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data juga sangat diharapkan. “Kami mengajak semua pihak untuk berkontribusi demi memperbaiki kualitas data pemilih, karena kesuksesan pemilu sangat bergantung pada data yang akurat,” tutupnya.

    Dengan rapat koordinasi ini, KPU Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat membangun sinergi yang kuat antara semua pihak dalam mempersiapkan pemilu yang demokratis dan transparan. Ke depan, diharapkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini akan berjalan lebih efektif dan efisien, serta membantu menghasilkan pemilih yang berkualitas.

  • Komisi I DPRK Kota Sorong Gelar Rapat Dengar Pendapat untuk Solusi Pendaftaran Siswa di SMP Negeri 6

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Komisi I DPRK Kota Sorong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Pendidikan Kota Sorong, perwakilan SMP Negeri 6, serta orang tua murid yang mengeluhkan proses penerimaan siswa baru. Acara ini bertujuan untuk menemukan jalan keluar atas kekecewaan orang tua yang anaknya tidak diterima di SMP Negeri 6.

    Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas keluhan yang disampaikan oleh orang tua calon siswa. “Kami telah mendengarkan langsung penjelasan dari pihak sekolah, panitia seleksi, dan Dinas Pendidikan Kota Sorong,” ungkap Ricky.

    Salah satu permintaan utama orang tua adalah agar anak-anak mereka diterima di sekolah tersebut, mengingat banyak yang berdomisili di sekitar SMP Negeri 6. Namun, pihak sekolah sudah membuka 11 rombongan belajar (rombel) dan tidak dapat menambah kuota, yang menciptakan dilema tersendiri.

    Ricky juga menjelaskan bahwa ada anggapan dari orang tua terkait praktik percaloan dan permainan orang dalam dalam proses seleksi. Namun, tuduhan tersebut terbantahkan setelah pihak SMP Negeri 6 menunjukkan data secara transparan kepada publik.

    “Saya apresiasi SMP Negeri 6 karena mereka mampu menunjukkan data secara lengkap. Hasil nilai, jalur masuk, hingga alamat semua jelas. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang baik,” kata Ricky menekankan pentingnya transparansi.

    Namun demikian, ia mengakui tidak semua orang tua merasa puas dengan hasil seleksi. “Kendati kami sudah melakukan yang terbaik, sebagian orang tua masih kecewa karena anak mereka tidak diterima,” imbuhnya.

    Ricky menjelaskan bahwa kekecewaan tersebut adalah hal yang wajar. “Kami mendorong orang tua agar segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain sebelum pendaftaran ditutup,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ricky mengungkap bahwa sejumlah orang tua calon siswa berencana menghadap Wali Kota Sorong pada Senin, 30 Juni 2025, untuk mencari solusi lebih lanjut terkait situasi ini. “Ini adalah langkah yang kami dukung untuk mendapatkan perhatian lebih,” ucapnya.

    Meskipun banyak masukan dan solusi yang sudah di sampaikan sebagian besar anggota DPRK Kota Sorong, diantaranya, Muhammad Rum, Rizard Salossa, David Hehanussa, Samsul Islam, Muhammad Saman Bugis, Rinoldy Rumfeka, Nuryadi dan Srikandi DPRK Kota Sorong Lusianan Safutri, kendati kuota yang sistematis secara sistem tidak dapat lagi dirubah, pasalnya sistem ini sudah dibuat secara nasional.Komisi I DPRK Kota Sorong Gelar Rapat Dengar Pendapat untuk Solusi Pendaftaran Siswa di SMP Negeri 6

    Yuliana Kirihio, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, menyampaikan pendekatan yang mungkin dilakukan. “Kalau untuk SMP Negeri 6 ini, solusi yang ada hanya mendaftar di sekolah swasta, yang akan kami bantu fasilitasi,” ungkap Yuliana.

    Yuliana menekankan bahwa pendaftaran harus sesuai dengan mekanisme dan aturan. “Kuota untuk murid baru di SMP Negeri 6 adalah 352 siswa untuk 11 kelas, dengan masing-masing kelas maksimal 32 siswa. Jika lebih, sistem akan error,” jelasnya.

    Jika terjadi pelanggaran kuota, menurut Yuliana, sekolah akan menghadapi konsekuensi serius. “Sekolah bisa terkena sanksi dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.

    Dengan demikian, ia mencatat bahwa lebih baik mengorbankan beberapa siswa daripada merugikan keseluruhan proses pendidikan. “Lebih baik kita korbankan 32 siswa ketimbang membahayakan 352 siswa,” pungkas Yuliana.

    DPRK Kota Sorong berkomitmen untuk mencari jalan tengah dalam menghadapi permasalahan ini demi kesejahteraan pendidikan anak-anak di Kota Sorong. Semoga dengan dialog terbuka ini, dapat tercapai solusi yang adil dan bijaksana untuk semua pihak yang terlibat.

  • Densus 88 dan UIN Salatiga Jadikan Pembubaran JI Kajian Kalangan Akademis

    Melanesiatimes.com – Kasubdit Kontra Ideologi Densus 88 Kombes Pol Moh. Dofir mengatakan bahwa pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) adalah kabar besar yang menjadi titik sejarah baru sektor radikalisme di Indonesia.

    Bahkan pembubaran organisasi yang dilakukan oleh keinginan internal mereka sendiri pun patut dijadikan bahan diskusi yang sangat menarik khususnya kalangan Mahsiswa.

    Paparan ini disampaikan Kombes Pol Dofiri dalam kegiatan bedah buku “JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah” yang diselenggarakan di kampus UIN Salatiga, Jawa Tengah, Rabu 25 Juni 2025.

    “Peristiwa pembubaran Jemaah Islamiyah (JI) sebagai bahan studi ilmiah yang serius. Bahwa keputusan internal kelompok JI untuk meninggalkan jalan kekerasan dan mendeklarasikan pembubaran merupakan momentum yang sangat jarang terjadi dalam sejarah gerakan radikal,” kata Kombes Pol Dofir.

    Ia memandang bahwa peristiwa pembubaran organisasi teroris terbesar di Asia Tenggara ini pun patut menjadi bahan diskusi dan kajian akademik. Karena ada suatu pemikiran penting mengapa JI merasa perlu untuk bubar, apa yang mereka pahami tentang gerakan terorisme yang dikaitkan dengan perjuangan keagamaan yang mereka yakini sebelumnya.

    “Ini adalah tonggak sejarah yang harus dipahami, dikaji, dan diwariskan secara akademik,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, kajian-kajian terkait terorisme dan radikalisme harus dijadikan bahan pelajaran di lingkungan kampus, agar apa yang pernah dilakukan Jamaah Islamiyah dengan sejarah panjangnya dalam melancarkan paham dan pemikiran salah terkait perjuangan dengan keagamaannya tidak diulangi lagi oleh generasi penerus mendatang.

    “Saya berharap kalangan kampus dapat mengambil peran penting dalam mengelaborasi fenomena ini sebagai bagian dari pembangunan nalar kritis dan konstruktif,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Prof. Ilyya Muhsin, mengatakan, bahwa peristiwa pembubaran organisasi teror terbesar se Asia Tenggara, Jamaah Islamiyah (JI) akan menjadi bahan akademik di lingkungan kampusnya.

    “Bubarnya JI bukan hanya kemenangan dari sisi keamanan, melainkan juga kemenangan bagi pendekatan dialog, pendidikan, dan kesadaran,” kata Prof Ilyya.

    Menurut literasi yang ia dapatkan melalui bedah buku tersebut, Prof Ilyya mengambil kesimpulan besar, bahwa bubarnya Jamaah Islamiyah bukan karena tekanan dari pihak manapun, akan tetapi lebih didasari karena kesadaran internal mereka sendiri, khususnya para amirnya.

    “Ini memberi harapan bahwa perubahan bisa dimulai dari dalam. Tugas kita sebagai akademisi adalah membedah alasan dan dinamika perubahan itu, dan menjadikannya bahan pembelajaran untuk masa depan,” tuturnya.

    Lantas, ia pun berharap besar, fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah tersebut dapat menjadi kajian juga di lingkungan kampus berbasis Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya berharap kajian semacam ini terus berkembang di kampus-kampus Islam,” pungkasnya.

    Sementara itu, sosiolog sekaligus peneliti gerakan radikalisme, Syukron Ma’mun menyatakan bahwa fenomena pembubaran JI (Jamaah Islamiyah) adalah sesuatu yang patut diperhatikan karena lahir dari inisiatif internal, bukan karena tekanan eksternal.

    “Ini menjadi titik balik penting dalam sejarah gerakan radikal di Indonesia,” kata Syukron.

    Namun demikian, ia tetap mengingatkan bahwa dinamika kelompok radikal sering kali menyimpan ketidakpastian. Sebab, meskipun Jamaah Islamiyah sudah bubar, gerakan radikal tetap masih saja ada.

    Bisa jadi ada sempalan lain yang masih ingin melancarkan pemikiran dan aksi-aksi radikalisme dan terorisme mereka dengan cara membuat bentuk dan mengubah strategi pergerakan.

    “Secara historis, banyak kelompok radikal tidak pernah benar-benar bubar. Yang berubah hanyalah bentuk dan strateginya. Tapi saya berharap JI menjadi pengecualian,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama pula, Stafsus Kepala Densus 88 yang juga peneliti terorisme, Khoirul Anam menjelaskan bahwa “JI The Untold Story” ditulis oleh Irjen. Pol. Sentot Prasetyo. Buku ini ditegaskan Anam bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami bagaimana fenomena besar pernah terjadi di dunia, khususnya di Republik Indonesia, yakni bubarnya sebuah organisasi teror terbesar se Asia Tenggara, yakni Jamaah Islamiyah.

    “Buku ini menyuguhkan banyak pengakuan dan kesaksian penting dari para eks anggota JI yang selama ini belum pernah diungkap ke publik,” kata Anam.

    Lantas, ia juga menjelaskan bahwa buku yang ditulis oleh Irjen Pol Sentot adalah sebuah saluran yang memang sesuai dengan data dan fakta yang ada dari dalam organisasi yang pernah dipimpin oleh Ustadz Para Wijayanto.

    “Kami ingin menyampaikan narasi dari sisi dalam, dari mereka yang pernah menjadi bagian dari struktur JI,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Anam pun menyampaikan bahwa kehadiran buku “JI The Untold Story” dapat menjadi wahana literasi bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana ideologi radikalisme dan terorisme pernah bersemayam di organisasi bernama Jamaah Islamiyah secara utuh.

    “Ini adalah bahan rujukan yang sangat penting untuk memahami, bukan hanya ideologi, tapi juga dinamika pertobatannya,” jelas Anam.

    Bedah buku yang dilakukan atas kerja sama Direktorat Pencegahan Densus 88 Antiteror Polri bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tersebut ternyata mendapatkan antusiasme besar dari para peserta. Hal ini pun terlihat dari semakin banyaknya sesi tanya jawab yang dibuka dalam forum literasi itu.

    Mahasiswa dan dosen silih berganti mengajukan pertanyaan mendalam, mulai dari keaslian niat pembubaran, alasan Ustaz Para Wijayanto bergabung dalam gerakan radikal meski berasal dari latar keluarga mapan, hingga bagaimana dampak pembubaran ini terhadap peta ideologi kekerasan di Indonesia. Diskusi berlangsung hangat, kritis, namun tetap dalam suasana ilmiah.

    Selain bedah buku, kegiatan Densus 88 dan UIN Salatiga lainnya adalah kelas kontranarasi yang khusus diberikan kepada peserta pilihan. Pelatih kelas kontranarasi ini dilakukan langsung oleh Staf Khusus Kepala Densus 88 bidang media dan literasi Khoirul Anam.

  • KKST Maluku Tengah Gandeng PLN Dalam Program Pemasangan Listrik Gratis

    Melanesiatimes.com, Masohi – Jelang pelantikan pengurus organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Maluku Tengah periode 2025-2030 yang rencananya dihelat pada 2 Juli mendatang, sejumlah langkah strategis terus dilakukan.

    Terbaru ialah dengan melakukan kegiatan sosial pemasangan listrik gratis bagi warga tidak mampu di 2 lokasi berbeda yakni Kariele dan Lesane pada kamis, (26/06/2025).

    Demi kelancaran agenda tersebut, pengurus KKST Malteng berkolaborasi dengan pihak ULP dan UP3 Masohi sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

    Langkah tersebut dianggap tepat sebab masih ada warga KKST di Maluku Tengah yang sampai hari ini belum bisa memasang listrik pribadi di rumahnya.

    Bahkan untuk bisa menerangi rumahnya, sebagain dari mereka harus bergantung pada listrik yang disambungkan melalui tetangga.

    “itulah sebabnya KKST hadir sebagai bentuk kepedulian kami bagi warga Sulawesi Tenggara di Maluku Tengah,” kata Sukri kepada wartawan di lokasi kegiatan.

    Sukri yang merupakan Ketua KKST Maluku Tengah ini juga menambahkan “kedepannya kami akan terus berkolaborasi dengan pihak manapun jika miliki visi yang sama bagi kesejahteraan warga KKST khususnya dan Malteng pada umumnya,” sambung Sukri.

    Menanggapi kolaborasi tersebut, pihak ULP Masohi yang diwakili manajer Ditya Pradana mengatakan “sangat berterima kasih dan berharap agar kedepannya sinergitas seperti ini terus berlanjut dan kita semua dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu salah seorang warga penerima manfaat yang berdomisili di Kelurahan Lesane mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemasangan listrik di rumahnya.

    “syukur alhamdulillah kami sangat senang dan berterima kasih kepada KKST Maluku Tengah yang sudah membantu penerangan di rumah kami,” kata Wa Ode Pou (warga RT 05 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi).

    Kepada wartawan dirinya mengatakan jika pemberian bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya. “dengan begitu kami tak perlu lagi hidup bergantung pada listrik yang disambungkan ke tetangga,” tambah Ode.

    Diketahui bahwa selain Ketua KKST, direktur UP3 Masohi, Direktur ULP Masohi, kegiatan ini juga dihadiri Lurah Lesane, pengurus KKST Maluku Tengah, serta masyarakat penerima manfaat. (HUAT)

  • Dirut RSUD Masohi Sampaikan Klarifikasi Usai Pernyataannya Dianggap Menyinggung Pihak Tertentu

    Melanesiatimes.com, Masohi – Direktur RSUD Masohi Dr. (C) Anang Rumuar, SKM., MH, sampaikan klarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi usai pertemuan dengan Komisi IV DPRD Maluku Tengah pada tanggal 17 juni 2025.

    Diketahui sebelumnya bahwa kehadiran Direktur RSUD Masohi pada agenda tersebut dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dengan OPD Mitra Komisi IV untuk membahas hal-hal penting terkait pelayanan RSUD Masohi.

    Anang Rumuar yang dihubungi media ini (25/06/2025) menyampaikan “sehubungan dengan pemberitaan yang beredar di media sosial beberapa hari kemarin saat Rapat Koordinasi yang digelar DPRD Maluku Tengah bersama Komisi IV dan kami saat itu, maka perlu saya sampaikan beberapa poin klarifikasi,” kata Rumuar.

    Terkait hal dimaksud, lanjut Rumuar menambahkan “4 poin klarifikasi yang akan saya sampaikan yakni

    1. Marilah kita mengutamakan kepentingan pasien diatas kepentingan segalanya.
    2. Terkait dengan kelengkapan obat di Rumah Sakit bukan semata-mata karena kesalahan dokter sepesialis, tapi merupakan akumulasi hutang kita terhadap Perusahaan Besar Farmasi (PBF) sebelum saya menjabat sebagai direktur rumah sakit. Akumulasi hutang muncul akibat kebutuhan Rumah sakit yang meningkat.
    3. Saat ini pengadaan obat sudah menggunakan e-katalog dalam proses pengadaan.
    4. Kelangkaan oksigen beberapa waktu yang lalu turut menguras ketersedian pendapatan BPJS yang semula dapat digunakan untuk pembelanjaan obat pada akhirnya digunakan mengatasi kelangkaan oksigen,” jelas Rumuar.

    Berdasarkan beberapa point penting yang disampikan ini, sambung Rumuar “kami atas nama pribadi dan Institusi meminta maaf dan menarik pernyataan kelangkaan obat di RS bukan diakbiatkan oleh tidakan dokter spesialias,” ujarnya.

    “Demikian karifikasi ini saya sampaikan semoga membawa kenyaman untuk kita semua,” tutup Rumuar. (HUAT).

  • Jhoma Klarifikasi Pernyataan Kontraversi Salah Satu Anggota MRP-PBD

    Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Jhon Haji Malibela, seorang intelektual muda asal suku Moi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan salah satu anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP-PBD) yang mendesak pansel untuk berkomunikasi aktif dengan Walikota Sorong. Menurutnya, pernyataan ini tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat suku Moi. Selasa (24/06/2025)

    “Saya merasa pernyataan tersebut sangat tidak tepat. Anggota MRP-PBD seharusnya berkaca pada tugas dan tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh masyarakat adat,” ujar Jhon, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Sorong.

    Dia melanjutkan, anggota MRP-PBD tersebut seharusnya fokus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi, termasuk menekankan pentingnya pengembalian delapan kursi yang menurutnya harus menjadi hak suku Moi. “Mendesak Walikota bukanlah solusi yang tepat. Ia seharusnya memahami posisi dan harapan masyarakat yang diwakilinya,” tambahnya.

    Jhon menegaskan, tindakan mendesak pansel untuk berkoordinasi aktif dengan Walikota Sorong bisa berpotensi menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. “Tindakan ini hanya akan menggiring isu dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintah,” katanya.

    Dia juga mempertanyakan kepentingan terselubung di balik pernyataan tersebut. “Apakah ada agenda tersembunyi yang ingin dijalankan? Seharusnya, tugas seorang wakil adalah mengawal aspirasi masyarakat, bukan mengalihkan perhatian kepada isu lain,” tegasnya.

    Menurutnya, jika sang anggota MRP-PBD tidak mampu mengemban tugas tersebut, lebih baik untuk mundur dan memberi kesempatan kepada orang lain yang mau memperjuangkan hak-hak masyarakat Moi. “Lebih baik memberikan tempat kepada mereka yang siap dan mampu berjuang untuk aspirasi komunitas,” harap Jhon.

    Lebih lanjut, Jhon menyampaikan keprihatinan atas kurangnya kemampuan pengurus MRP-PBD dalam berbicara untuk kepentingan masyarakat namun justru terkesan menguntungkan kelompok lain. “Kita tidak menolak suku-suku lain, tetapi hak kita sebagai suku Moi harus diutamakan,” paparnya.

    Jhon juga menekankan pentingnya pengembalian hak atas delapan kursi itu. “Suku Moi harus mendapatkan representasi yang sesuai, jangan sampai ada diskresi yang merugikan hak kami,” imbuhnya.

    “Bagi anggota MRP-PBD, berhentilah menjadi agen kepentingan pihak lain yang menginginkan kursi tersebut jatuh ke tangan mereka,” seru Jhon dengan nada tegas. Menurutnya, harga diri masyarakat Moi lebih penting daripada kepentingan politik sesaat.

    Di akhir pernyataannya, Jhon berharap agar para wakil rakyat betul-betul mengedepankan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka. “Jangan lagi membuat pernyataan yang merugikan hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

    Sekali lagi, Jhon mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang demi hak-hak masyarakat Moi dan mendorong komunitas untuk bersatu dalam menciptakan perubahan yang positif. “Saatnya kita mengawal aspirasi masyarakat, bukan berpihak pada kepentingan yang tidak jelas,” tuturnya.

  • Satgas Trisila-25 TNI AL Singgah di Biak, Pererat Sinergi Lewat Tradisi dan Aksi Sosial

    Melanesiatimes.com, Biak — Kehadiran Satuan Tugas Trisila-25 TNI Angkatan Laut di Pelabuhan Umum Biak disambut penuh semangat dan kebanggaan oleh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jajaran Koarmada III, yaitu KRI Teluk Wondama-527 dan KRI Panah-626, sandar di dermaga pada Rabu (25/6/2025), membawa serta misi strategis yang sarat nilai kebangsaan dan pengabdian sosial.

    Di bawah komando Wakil Komandan Satgas Trisila-25, Kolonel Laut (P) Yohanes Upang I., S.E., M.Tr.Hanla., M.M., kedatangan Satgas disambut langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Biak, Kolonel Marinir Jinawi Atutwaluyanto, bersama jajaran Forkopimda dan Pemerintah Daerah Biak.

    Prosesi penyambutan berlangsung semarak, ditandai dengan tarian adat, tradisi injak piring, dan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan dan kehangatan masyarakat Biak terhadap para prajurit laut. Tradisi lokal ini menjadi simbol kebersamaan dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara.

    Selama berada di Biak pada 24–28 Juni 2025, Satgas Trisila-25 akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan edukatif, mulai dari open ship bagi pelajar dan masyarakat umum, sosialisasi kemaritiman, karya bakti pembersihan pantai, hingga peninjauan UMKM pengolahan abon ikan tuna di Kampung Bahari Nusantara (KBN) Lanal Biak. Selain itu, kegiatan olahraga bersama turut digelar guna mempererat kemanunggalan TNI AL dan warga setempat.

    Danlanal Biak, Kolonel Mar Jinawi Atutwaluyanto, menyampaikan bahwa kehadiran Satgas Trisila-25 menjadi bukti nyata komitmen TNI AL dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir serta pengembangan potensi maritim nasional.

    > “Kegiatan ini bukan hanya mempererat hubungan TNI AL dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi tentang pentingnya laut sebagai masa depan bangsa,” ujar Kolonel Atutwaluyanto.

    Turut hadir dalam penyambutan, sejumlah pejabat TNI AL antara lain Kas Guskamla Koarmada III Kolonel Laut (P) Ashari Sunan Abidin, Aslog Guskamla Koarmada III Kolonel Laut (T) Purwanto, Asintel Guskamla Koarmada III Kolonel Laut (T) Darwin Simbolon, serta unsur Lanal Biak dan jajaran Komando Armada III lainnya.

    Keterlibatan unsur dari kepolisian, kejaksaan, dan Basarnas dalam acara ini mencerminkan sinergi kuat antarlembaga dalam mendukung misi Satgas Trisila-25, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan laut Indonesia, khususnya di kawasan timur.

    Satgas Trisila-25 TNI AL menjadi simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan, sekaligus duta maritim yang memperkuat semangat nasionalisme dari laut.

    (Dispen Koarmada III)

  • Rapat Bersama Komisi IV, Ini Yang Disampaikan Direktur RSUD Masohi

    Melanesiatimes.com,  Masohi – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi Dr. (C) Anang Rumuar, SKM., MH, angkat bicara terkait bias informasi yang terjadi pasca pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang digelar pada 13 juni lalu.

    Menurutnya dalam pertemuan tersebut dirinya hanya menanggapi pertanyaan dari Komisi IV apa adanya tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun terutama pelayanan di RSUD Masohi.

    Kata dia “dalam rapat koordinasi dengan OPD Mitra Komisi IV bersama Pak Musriadin dan kawan-kawan waktu itu mereka bertanya beberapa poin penting terkait manajemen pelayanan rumah sakit sekarang ini, termasuk penyediaan obat-obatan,” ungkap Rumuar saat ditemui di kediamannya, (24/06/2025).

    Menanggapi persoalan tersebut, Rumuar menyebut jika pengadaan obat selama ini (beberapa tahun sebelum dirinya menjabat) masih menggunakan mekanisme yang lama yakni pemesanan bersifat of line.

    Artinya, sambung Rumuar menjelaskan “saya hanya memberikan pemahaman bahwa sebelumnya pihak rumah sakit kalau memesan obat lewat jalur of line itu langsung tercatat dalam bentuk hutang (entah memesan dalam jumlah banyak ataupun sedikit),” ujarnya.

    Penjelasan Rumuar merujuk pada regulasi pengadaan obat menggunakan e-katalog (sistem pemesanan obat sekarang) di Indonesia yang bersumber dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2024.

    Yang kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor : 050/04/2025 Tentang Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik dan kewajiban melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem layanan pengadaan secara elektronik (SPSE) dan katalog elektronik lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

    Rumuar menambahkan bahwa “pemanfaatan penggunaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung capaian kinerja pengadaan barang/jasa di Maluku Tengah termasuk RSUD Masohi,” ucapnya.

    “jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sama sekali tidak bermaksud menyampaikan bahwa dokter atau rumah sakit ini telah melakukan pemborosan. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Direktur RSUD Masohi ini menyampaikan.

    Kemudian mengenai hutang obat dalam sistem pembayaran, lanjut Rumuar menambahkan “saya hanya menjelaskan bahwa biasanya kami bayarkan atau selesaikan ketika bulan berjalan maupun tahun berjalan sesuai dengan pendapatan dan penghasilan rumah sakit setelah klaim BPJS terpenuhi (dapat penghasilan dari uang operasional BPJS baru kami lakukan pembayaran),” jelasnya menyampaikan.

    “kalau tahun-tahun yang lalu hutang itu juga biasanya dibayarkan menggunakan DAU. Nah sedangkan untuk mekanisme di tahun 2025 ini sudah berubah. Dimana pengadaan obat sudah menggunakan sistem elektronik dengan pemesanan lewat e-katalog,” tambahnya.

    Jujur kalau kita bandingkan dengan sekarang, kata Rumuar “hal ini jelas sangat efisien sebab ketersediaan obat dapat kita atur berdasarkan keuangan rumah sakit,” ucapnya.

    Rumuar pada kesempatan tersebut juga berharap lewat penjelasan yang sudah disampaikan tidak lagi menimbulkan miskomunikasi maupun mispersepsi di publik terutama pada internal pelayanan RSUD Masohi.

    Bahwa apa yang disampaikannya di forum rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Maluku Tengah saat itu adalah murni menjawab pertanyaan saja tanpa berniat menyinggung pihak manapun.

    “namun jika ada yang salah paham dan merasa tersinggung dengan semua penyampaian saya, maka secara pribadi maupun sebaga Direktur di RSUD Kota Masohi saya meminta maaf,” kata Rumuar sembari menegaskan jika semua yang dilakukannya semata-mata dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kota Masohi kedepannya.

    “mari semua pihak kita bekerja sama saling mengisi demi peningkatan pelayanan di RSUD Masohi,” ajak Rumuar seraya menutup pembicaraan. (HUAT)